Berita Terkini

Rumah Zakat berikan dukungan kemanusiaan untuk Muslim Uighur

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Krisis kemanusiaan terjadi kepada Etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China. PBB mendapatkan laporan bahwa sebanyak satu juta warga Muslim Uighur ditahan untuk dimasukan ke dalam kamp-kamp tersebut dan dipaksa belajar bahasa Mandarin dan diajak untuk meninggalkan keyakinan mereka.

Merespon perlakuan terhadap Muslim Uighur ini, Rumah Zakat sebagai NGO yang juga concern terhadap kemanusiaan berupaya untuk melakukan langkah-langkah untuk membantu Muslim Uighur.

“Saat ini langkah yang paling kongkrit adalah dengan membangun solidaritas kemanusiaan bersama Aliansi lembaga kemanusiaan dan NGO international,” ujar Murni Alit Baginda, Chief of Program Officer Rumah Zakat, Jumat (21/12/2018).

Murni menambahkan bahwa peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi ini. Kemenlu diharapkan bisa melakukan upaya diplomasi berdasarkan prinsip politik bebas aktif untuk menciptakan perdamaian dunia dan menegakkan hak asasi manusia.

“Rumah Zakat bersama Indonesia Humaterian Aid (IHA) rencananya akan bertemu Kementerian Luar Negeri pada hari Rabu depan, 26 Desember 2018,” jelas Murni.

Selain menginisiasi upaya-upaya diplomasi, Rumah Zakat juga membuka dukungan kemanusiaan dan material untuk perdamaian dan terciptanya hak-hak kebebasan bersama bagi Muslim Uighur di Xinjiang maupun pengungsi yang tersebar di luar Tiongkok.

“Kami akan mendistribusikan bantuan bagi pengungsi Uighur di Turki, Cina dan Uzbekistan. Saat ini, tim kemanusiaan Rumah Zakat sedang mengurus visa keberangkatan ke sana, mohon doanya,” ungkap Murni.

Rumah Zakat pun melakukan aksi simpatik dan doa bersama untuk Muslim Uighur yang diselenggarakan serentak di 8 kota pada hari Jumat (21/12).

“Aksi Simpatik ini bentuk dukungan ril yang dapat kami lakukan saat ini sembari terus melakukan langkah-langkah kongkrit lainnya. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membantu menyuarakan hak-hak warga Muslim Uighur kepada dunia dengan cara-cara yang mungkin dilakukan,” pungkas Murni.

Reporter: Kiki Firmansyah

Aksi Bela Uighur Banten: “Sakit Mereka Juga Sakit Kita”

SERANG (Jurnalislam.com) – Ribuan warga Serang, Banten menggelar aksi Bela Uighur di Alun-alun Barat kota Serang, Jumat (21/12/18). Aksi ini dimulai dari Masjid Agung Serang longmarch menuju Alun-alun Barat Serang.

“Kita disini Muslim, di Uighur yang sedang tertindas pun mereka muslim, sakit mereka adalah sakit kita, darah mereka yang terkucur adalah darah kita juga, karena itu kita berkumpul disini,” ujar KH Hafidzin, salah seorang orator aksi.

Sementara itu, orator lain menyebut pemerintah harus bersikap tegas dalam membela perdamaian dunia, khususnya umat Uighur di Xinjiang, China.

“Jika pemerintah tidak mengambil sikap terhadap pemerintah China, kita akan mengepung kedubes China” ungkap salah satu orator aksi Ikatan Santri Salafi.

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih tetap berlangsung.

Solidaritas Bela Uighur, Warga Bandung Gelar Longmarch ke Gedung Sate

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)– Ribuan warga Bandung melakukan longmarch dari Pusdai ke Gedung Sate suarakan solidaritas bela Uighur, Jumat (21/12/2018).

Massa yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Muslim (GSM) mengecam kekerasan Cina terhadap etnis Uighur.

Pantauan Jurnalislam.com, ribuan massa membawa berbagai media yang menyuarakan pembelaannya terhadap Uighur.

Massa juga tampak membawa bendera Tauhid, Merah Putih dan Turkistan Timur selama longmarch.

Titik kumpul acara terletak di Masjid Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawab Barat.

Ribuan peserta Aksi berjalan dari titik kumpul menuju tempat Aksi, peserta terdiri dari beberapa elemen ormas di kota Bandung, serta mahasiswa dan masyarakat umum.

Masyarakat terlihat antusias mengikuti aksi solidaritas hari ini sebagai kepedulian umat muslim di bandung kepada muslim uyghur di Xinjiang yang di tindas oleh rezim komunis Cina.

Negara Muslim Terbesar di Dunia, Indonesia Diharap Bersuara soal Uighur

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnaen mengaku sangat kecewa atas sikap diam pemerintahan terkait krisis kemanusiaan di Xinjiang.

Sebelumnya, wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintahan Indonesia tidak bisa mencampuri permasalahan muslim Uyghur karena menganggap hal itu masalah domestik Cina.

“Sangat mengecewakan kita, harusnya Presiden bicara, jangan hanya sekedar menteri agama bertanya, mengecam dong,” katanya kepada Jurnalislam.com di masjid At Taqwa, Solo, jum’at, (21/12/2018).

Menurutnya, saat ini sebagai negara dengan muslim terbesar, Indonesia sudah kalah dengan negara negara yang bahkan penduduk muslimnya minoritas, seharusnya, katanya, Indonesia menjadi garda terdepan dalam membela muslim Uyghur.

“Masak kalah dengan Jerman, masak kalah dengan Australia, masak kalah dengan Amerika, mereka mengecam kok,” ujarnya

“Kok kita negara Islam terbesar didunia malah tenang-tenang saja, kecam dong minimal,” tandas KH Zulkarnaen.

Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Cina melakukan penindasan terhadap muslim Uyghur di Xinjiang, Turkistan Timur, diantaranya adalah memaksa muslim Uyghur untuk makan daging Babi, minum alkohol di kamp re-edukasi, menyita mushaf Al Quran, hingga memaksa muslim Uyghur meninggalkan agamanya dan menyanyikan lagu-lagu Komunis.

MUI Desak Presiden Bersuara Soal Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)J Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyayangkan siap tidak terbukanya pemerintah Cina soal penindasan yang dilakukan terhadap umat Islam Uighur.

“Pemerintah Cina seolah bersikap tidak ada apa-apa terhadap umat Islam Uighur,” katanya dalam diskusi media bertema ‘Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur’ yang diselenggarakan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Dia pun meminta PBB bergerak membentuk tim investigasi untuk mengungkap kejahatan terhadap pemerintah Cina.

“Pemerintah juga harus mengambil tindakan yang jelas. Presiden harus bicara,” pungkasnya.

Rusia Peringatkan tentang Kemungkinan Perang Nuklir

Redaktur: Deddy Purwanto

MOSKOW (Jurnalislam.com) – Situasi saat ini, ditandai dengan meningkatnya ketegangan militer, dapat menyebabkan perang nuklir yang akan menghancurkan planet ini, kata Presiden Rusia pada hari Kamis (20/12/2018).

Dunia meremehkan banyaknya kemungkinan perkembangan peristiwa saat ini, kata Vladimir Putin dalam konferensi pers tahunan yang mengumpulkan lebih dari 2.000 wartawan di balai kongres the Moscow International Trade Center.

Penarikan AS dari Perjanjian Anti-Balistik Rudal (the Anti-Ballistic Missile Treaty) dan niatnya untuk mengakhiri Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak-Menengah (the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) – yang merupakan pilar dari sistem kontrol senjata internasional – mengurangi ambang aplikasi senjata nuklir, dan pada gilirannya, dapat menyebabkan bencana nuklir global, kata Putin.

“Saya berharap manusia akan memiliki cukup akal sehat untuk tidak mengarah ke ekstremitas,” tambahnya.

Putin dalam konferensi pers besar ini sedang mengevaluasi peristiwa-peristiwa utama 2018, sejak ia terpilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat.

Berbicara tentang perkembangan terakhir di Suriah, pemimpin Rusia itu mengatakan penarikan pasukan AS dari negara yang dilanda perang tersebut adalah sebuah kemungkinan tetapi belum ada langkah konkret yang diambil.

Presiden AS Donald Trump menyatakan kemenangan atas IS di Suriah pada hari Rabu dan mengumumkan penarikan pasukan dalam 60 hingga 100 hari.

Putin mengatakan, Washington berjanji untuk menarik kembali tentaranya dari Afghanistan setiap tahun tetapi pasukan AS nyatanya masih tetap di negara itu selama 17 tahun.

Dia mengatakan Rusia puas dengan perkembangan penyelesaian krisis Suriah.

Baca juga:

Iran, Rusia, dan Turki pada hari Selasa memberi PBB daftar kemungkinan anggota komite untuk merevisi konstitusi Suriah.

Panitia akan dibentuk pada akhir 2018 atau awal 2019 dan akan memberikan dorongan baru untuk proses perdamaian, katanya.

Mengenai hubungan Rusia-Turki, Putin mengatakan kedua negara bekerja untuk memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang, termasuk memerangi teror dan ekonomi.

“Turki mengejar kebijakan internasional yang independen, kami sangat menghargainya, ini menciptakan prediktabilitas dan stabilitas hubungan. Dalam hal ini, peran presiden Turki sangat besar. Kami berharap, kecenderungan ini akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Mr. Recep Tayyip Erdogan,” katanya.

Mengomentari kasus jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, Putin menarik kesejajaran dengan keracunan mantan mata-mata Rusia Sergey Skripal di Amerika Serikat.

Dia mengatakan Khashoggi tewas dan Skirpal masih hidup, namun semua tetap tenang menanggapi kasus Khashoggi, sementara dalam kasus Skirpal serangkaian sanksi telah dijatuhkan.

Khashoggi, kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

Setelah mengeluarkan berbagai penjelasan yang kontradiktif, Riyadh akhirnya mengakui dia terbunuh di dalam gedung diplomatik, menyalahkan tindakan itu pada operasi yang gagal.

Hubungan antara Rusia dan Inggris menegang sejak Maret ketika Skirpal dan putrinya diduga mendapat serangan gas saraf di kota Salisbury Inggris selatan.

Otoritas Inggris menuduh Rusia berada di balik percobaan pembunuhan itu, tuduhan yang dibantah oleh Moskow.

U.K. mengusir 23 diplomat Rusia – dan 121 diplomat Rusia lainnya di seluruh dunia dipulangkan saat krisis diplomatik memanas.

Dalam Setahun 53 Wartawan Dibunuh di Dunia

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Jumlah wartawan yang terbunuh tahun ini karena laporan berita mereka hampir berlipat ganda, menurut laporan yang dirilis pada hari Rabu (19/12/2018) oleh Komite untuk Melindungi Wartawan (the Committee to Protect Journalists-CPJ).

Lima puluh tiga wartawan tewas pada tahun 2018 per tanggal 14 Desember. Dari jumlah itu 34 tewas karena pembunuhan. Angka tersebut naik dibanding tahun lalu ketika hanya 18 wartawan yang dibunuh karena pekerjaan mereka.

CPJ juga memasukkan pembunuhan Jamal Khashoggi dalam daftar jurnalis yang tewas akibat pembunuhan, yang disalahkan pada kurangnya kepemimpinan internasional dalam hal keamanan jurnalis.

Jurnalis dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post itu terbunuh setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada awal Oktober.

Arab Saudi awalnya membantah terlibat dalam peran apa pun dalam penghilangan Khashoggi sebelum akhirnya mengakui dia dibunuh di dalam konsulat.

Majalah Time pekan lalu menetapkan Khashoggi bersama dengan wartawan lainnya, termasuk wartawan Reuters Kyaw Soe Oo dan Wa Lone yang telah dipenjara di Myanmar, sebagai Person of the Year.

Baca juga:

Uni Eropa juga menghadapi masalah dengan keamanan jurnalis, seperti Jan Kuciak, seorang wartawan investigasi yang menyelidiki korupsi di Slowakia yang ditembak mati bersama tunangannya pada bulan Februari.

Panitia masih menyelidiki kematian Viktoria Marinova, yang diperkosa, dipukuli dan dicekik sampai mati di Bulgaria pada bulan Oktober.

Negara yang paling berbahaya bagi wartawan masih Afghanistan, menurut laporan itu. Sebanyak 13 wartawan tewas di sana pada tahun 2018, yang merupakan jumlah terbanyak dalam setahun sejak komite itu mulai melacak kematian wartawan pada tahun 1992.

Angka yang meningkat ini muncul setelah mengalami penurunan selama dua tahun, dan komite mengatakan peningkatan itu telah menyebabkan krisis di dunia jurnalisme.

“Konteks untuk krisis bervariasi dan kompleks, dan terkait erat dengan perubahan teknologi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk bertindak sebagai jurnalis bahkan ketika jurnalis disamakan dengan kelompok politik dan kriminal yang membutuhkan media berita untuk menyebarkan pesan mereka,” tambah laporan itu.

Jaksa Penuntut Israel Dakwakan PM Zionis Netanyahu dengan Kasus Suap

Redaktur: Deddy Purwanto

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Kantor Jaksa Penuntut Israel merekomendasikan dakwaan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas dugaan suap dalam dua kasus korupsi terpisah, harian Israel Haaretz melaporkan pada hari Rabu (19/12/2018).

Netanyahu juga kemungkinan akan dikenakan denda karena pelanggaran kepercayaan dalam penyelidikan korupsi ketiga.

Menurut Penuntut Negara Shai Nitzan, setelah tim penuntut menyelesaikan penilaiannya, kantor jaksa agung akan memulai pembahasan tentang apakah akan melanjutkan kedua kasus tersebut.

“Masalah etika dan hukum yang kompleks yang muncul dari kasus-kasus ini [akan] didasarkan pada pendapat yang akan dia dengar untuk membuat keputusan,” kata Nitzan seperti dikutip.

Kasus pertama melibatkan produser Hollywood Israel Arnon Milchan, yang diduga diminta untuk membeli barang-barang mewah untuk Netanyahu dan istrinya.

Baca juga:

Kasus kedua melibatkan tuduhan bahwa Netanyahu campur tangan dengan regulator untuk membantu perusahaan telekomunikasi Bezeq mengamankan kesepakatan senilai 1 miliar syikal Israel sebagai imbalan atas liputan yang menguntungkan di situs berita mereka.

Menurut laporan media Israel, kantor jaksa agung akan mengeluarkan keputusan akhir untuk kedua kasus pada bulan Maret tahun depan.

Kasus ketiga di mana Netanyahu menghadapi kemungkinan dakwaan melibatkan dugaan kesepakatan – sekali lagi untuk liputan media yang baik – dengan Arnon Mozes, penerbit harian berbahasa Ibrani populer Yedioth Ahronoth.

Kantor Perdana Menteri Israel secara konsisten membantah tuduhan terhadap Netanyahu.

“Kami yakin bahwa pemeriksaan bukti yang mengabaikan suara-suara di belakang akan membuktikan bahwa tidak ada [tuduhan],” kata kantor PM dalam sebuah pernyataan.

Penarikan Pasukan AS dari Suriah adalah Kemenangan Bagi Erdogan

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Penarikan mundur pasukan AS dari Suriah adalah “kemenangan diplomatik” bagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, sebuah harian Prancis mengatakan pada hari Kamis (20/12/2018).

Le Monde, harian itu, mencatat bahwa penarikan pasukan AS diumumkan beberapa hari setelah percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump dan mitranya dari Turki, Erdogan, pada hari Jumat, 14 Desember 2018.

“Tampaknya presiden AS menyerah pada tekanan orang nomor satu Turki [Erdogan],” tambahnya.

Harian itu juga mengatakan bahwa Turki dapat meluncurkan operasi melawan kelompok teror YPG/PKK di wilayah Suriah.

Pekan lalu, Erdogan mengatakan operasi kontra-terorisme dapat dimulai “setiap saat” di sebelah timur Sungai Eufrat, menekankan bahwa Turki tidak akan pernah mengizinkan “koridor teror” untuk didirikan di sepanjang perbatasannya.

Pada akhir November khususnya, tentara AS membentengi daerah Suriah utara di sepanjang perbatasan sekitar 100 kilometer dengan provinsi selatan Sanliurfa di Turki.

Dalam lebih dari 30 tahun operasi teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa – bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah PKK cabang Suriah.

Baca juga:

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai  para demonstran dengan tingkat kekejaman militer yang tak terduga.

“Kami telah mengalahkan IS di Suriah, satu-satunya alasan saya berada di sana selama Presidensi Trump,” kata Presiden AS Donald Trump di Twitter, Rabu.

“Kami telah mulai mengembalikan pasukan Amerika Serikat ke rumah untuk beralih ke langkah selanjutnya,” kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders dalam sebuah pernyataan.

Laporan menyatakan semua personil Departemen Luar Negeri akan meninggalkan Suriah dalam 24 jam ke depan sementara pasukan AS akan berangkat dalam 60 hingga 100 hari.

Penarikan itu terjadi pada malam kemungkinan operasi militer Turki di timur laut Suriah terhadap kelompok teror YPG/PKK. Sejak 2016, Ankara telah melakukan dua operasi militer serupa di Suriah utara.

Implikasi Rencana Penarikan Pasukan AS dari 18 Lokasi Pangkalan Miiter di Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Militer AS, yang masih berbasis di 18 lokasi di seluruh Suriah, telah memberikan sejumlah besar senjata dan amunisi kepada kelompok terror YPG/PKK selama dua tahun terakhir.

Meskipun Washington baru saja mengumumkan rencana untuk menarik semua pasukannya dari negara itu, namun masih belum jelas apakah mereka berencana untuk mengambil kembali semua perangkat keras ini.

Selama tiga tahun pertama konflik, kebijakan Washington atas Suriah didasarkan pada permintaan Presiden AS Barack Obama agar pemimpin Suriah Bashar al-Assad turun; menjatuhkan sanksi ekonomi pada rezim; dan peringatan terhadap pelanggaran “garis merah (red lines)” yang sering terjadi.

Obama, misalnya, pernah mengatakan bahwa penggunaan senjata kimia oleh rezim akan menyebabkan intervensi militer. Namun pada Agustus 2013, kata-kata Obama terbukti kosong ketika ia sama sekali tidak bertindak setelah lebih dari 400 warga sipil tewas di Ghouta Timur, pinggiran Damaskus.

Sebaliknya intervensi AS di Suriah pertama kali dimulai dengan serangan udara terhadap kelompok Islamic State (IS) pada September 2014. Mengingat ancaman IS yang memuncak pada saat itu, AS mempekerjakan YPG/PKK sebagai kekuatan tempur utamanya di lapangan.

Dengan dukungan udara AS, kelompok terror YPG/PKK merebut Ain al-Arab pada bulan Januari dan Tal Abyad pada bulan Juni 2015 setelah mengusir IS dari wilayah tersebut.

Meskipun Ankara memberi peringatan, tentara AS menggunakan semua sarana yang ada untuk membantu YPG/PKK memperluas pengaruhnya. Pada akhir 2015, kelompok YPG/PKK telah pindah ke tepi barat Sungai Eufrat.

Baca juga:

Sementara itu, AS mulai membangun pangkalan udara di distrik Rumeilan provinsi Al-Hasakah timur laut Suriah.

Pada April 2016, pasokan militer dikirim melalui udara (melalui pangkalan udara Rumeilan) dan melalui darat (dari negara tetangga Irak). Kendaraan-kendaraan dan senjata berat ini, yang termasuk amunisi anti-tank, memungkinkan para milisi YPG/PKK untuk menangkap kira-kira sepertiga dari wilayah negara itu dalam jangka waktu dua tahun.

Pejabat AS berulang kali memberi tahu rekan Turki mereka bahwa mereka akan mengambil kembali senjata dari YPG/PKK setelah ancaman IS dihilangkan.

Mengingat klaim sebelumnya oleh AS bahwa hubungannya dengan YPG/PKK hanyalah “taktis”, para pejabat Turki sekarang bertanya-tanya apakah Washington berencana untuk melucuti senjata kelompok teror – sejalan dengan janji sebelumnya – setelah keputusan penarikannya.

Jadwal Washington untuk menarik diri dari Suriah, sementara itu, masih belum jelas.

Pada hari Rabu, Pentagon mengatakan penarikan telah dimulai, tetapi menambahkan bahwa mereka akan terus bekerja dengan “mitra lokalnya”.

Setelah mengusir IS dari provinsi Raqqa dan Deir ez-Zour Suriah tahun lalu, AS telah meningkatkan upaya untuk membangun pangkalan militer di seluruh negeri.

AS saat ini mengoperasikan 15 pangkalan di Al-Hasakah, Raqqa, Manbij dan Deir ez-Zour, sementara dua lainnya sedang dibangun dekat distrik Hajin Deir ez-Zour (dekat dengan fasilitas minyak Al-Omar) dan dekat kota Qamishli di Al-Hasakah.

Menurut beberapa sumber lokal, dengan kegiatan pembangunan itu sangat terlihat bahwa AS berencana untuk mempertahankan kehadiran permanen di wilayah tersebut.

Khususnya, pada akhir November, tentara AS membentengi daerah Suriah utara di sepanjang perbatasan sekitar 100 kilometer dengan provinsi selatan Sanliurfa di Turki.

Dalam lebih dari 30 tahun operasi teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa – telah bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah YPG/PKK cabang Suriah.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad menindak keras para demonstran dengan tingkat kekejaman militer yang tak terduga.