Berita Terkini

Akan Ada Kampung Halal dan Zakat di Pangkalpinang

Redaktur: Mazaya

BANGKA (Jurnalislam.com) — Pengelola Pusat Kuliner, UMKM dan Taman Bermain Kampoen Rasau Kota Pangkalpinang akan mengajukan ke MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Kep. Babel untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga bisa menjadi Kampung Halal di Kota Pangkalpinang.

“Kami akan mengajukan di 2019 ini untuk Kampoeng Rasau menjadi pilot project kampung halal pertama di ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Achmad Wahyudi, pengelola Kampoeng Rasau .

Dilanjutkannya, rencana Kampoeng Rasau  dijadikan sebagai kampung halal dalam rangka memberikan kepercayaan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang khususnya, dan warga Babel umumnya bahwa sudah saatnya memiliki sebuah pusat kuliner, UMKM dan Taman Bermain keluarga yang memiliki sertifikasi halal dari MUI Babel.

“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah untuk bersama-sama Kampoeng Rasau sebagai contoh pusat kuliner yang memiliki sertifikasi halal dari MUI Babel,” harapnya..

Dilanjutkannya, jika diizinkan akan segera berkoordinasi dengan MUI dan Walikota Pangkalpinang untuk menjadikan Kampoeng Rasau  bersertifikat halal.

“Tidak hanya itu saja, tahun 2019 ini juga akan melobi Badan Amil Zakat Babel untuk menjadikan Kampoeng Rasau  sebagai Kampoeng Zakat juga,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar kedepan setiap masyarakat yang datang ke Kampoeng Rasau  merasa aman dan nyaman menikmati menu-menu yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kuliner di Kampoeng Rasau

“Kampoeng Halal dan Kampoeng Zakat akan menjadi target pengembangan pariwisata di Kota Pangkalpinang, kami yakin Kampoeng Rasau sudah siap dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.


sumber: bangkapos.com

Meski Pasukan AS Dipulangkan dari Suriah, Trump Tetap Dukung Milisi Teror YPG

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Rabu (2/1/2019) bahwa AS ingin melindungi kelompok teroris YPG/PKK, tetapi menolak kehadiran pasukan Amerika di Suriah utara “selamanya,” lansir Anadolu Agency.

Berbicara kepada wartawan pada pertemuan kabinet, Trump membawa masalah dugaan penjualan minyak ke Iran yang dilakukan oleh mitra AS, tetapi mempertahankan bahwa Washington berupaya untuk memastikan keselamatan mereka.

“Bangsa Kurdi, mitra kami, menjual minyak ke Iran,” kata Trump tentang YPG, afiliasi Suriah dari kelompok teror PKK yang telah melakukan aksi teror lebih dari 30 tahun terhadap Turki, hingga menewaskan 40.000 orang.

Baca juga: 

Trump mengatakan AS “tidak senang” dengan penjualan minyak tersebut.

“Kami ingin melindungi Kurdi,” tambah Trump. “Tapi aku tidak ingin berada di Suriah selamanya. Di sana itu penuh pasir dan kematian.”

Bulan lalu Trump membuat keputusan tak terduga untuk menarik 2.000 tentara AS dari Suriah, yang memicu kecaman dari banyak sekutu dan asisten keamanan, termasuk kabinetnya sendiri.

Setelah pengumuman itu, Menteri Pertahanan James Mattis mengirim surat pengunduran dirinya.

Presiden kemudian membantah laporan bahwa dia telah memberikan tabel waktu empat bulan untuk penarikan pasukan, mengatakan bahwa itu akan terjadi selama periode waktu tertentu. Namun, dia tidak menawarkan kerangka waktu yang jelas kapan semua pasukan AS akan keluar dari wilayah itu.

Awal pekan ini, Trump tampaknya berputar balik dari komentar aslinya yang menyerukan penarikan cepat dan cepat dari Suriah.

“Kami perlahan-lahan mengirim pasukan kami kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga mereka, sambil pada saat yang sama memerangi sisa-sisa keleompok IS [Islamic State],” tweet Trump pada hari Senin, merujuk pada kelompok IS.

Israel akan Memperburuk Para Tahanan Palestina Terutama Terkait Hamas

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan telah mengumumkan rencana untuk “memperburuk” kondisi tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Rencana itu, merupakan hasil dari komite yang didirikan Erdan tujuh bulan lalu untuk membuat kondisi penjara lebih keras lagi bagi mereka yang “melakukan aksi perlawanan”, termasuk memblokir dana untuk Otoritas Palestina, menjatah pasokan air, membatasi akses televisi bagi tahanan dan mengurangi jumlah kunjungan keluarga.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Rabu (2/1/2019), Erdan mengatakan bahwa kunjungan keluarga telah dihentikan bagi tahanan yang berafiliasi dengan gerakan Palestina Hamas.

“Rencana itu juga termasuk mencegah anggota Knesset [parlemen Israel] mengunjungi tahanan Palestina,” kata Erdan.

Dia menambahkan bahwa rencana itu juga termasuk mengakhiri kebijakan pemisahan tahanan Hamas dari mereka yang berafiliasi dengan faksi Palestina Fatah, ketika dia mengatakan bahwa memisahkan tahanan dalam sel berdasarkan afiliasi organisasi malahan “memperkuat identitas organisasi mereka”.

Erdan juga mengatakan bahwa akan ada “batas yang jelas” pada jumlah air yang dikonsumsi seorang tahanan setiap hari, termasuk berapa kali mereka diizinkan mandi.

Baca juga: 

Dia kemudian menegaskan bahwa layanan penjara Israel siap untuk “menangani skenario apa pun”.

“Kami tidak akan terhalang oleh ancaman dan mogok makan,” katanya.

“Kita harus memperburuk kondisi [bagi tahanan] untuk memenuhi kewajiban moral kita kepada para korban teror dan keluarga mereka,” tambahnya.

Mustafa Barghouti, kepala partai the Palestinian National Initiative, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah Israel bertindak seperti memiliki kebebasan untuk menindas rakyat Palestina dengan cara apa pun yang mereka inginkan.

“Satu-satunya cara untuk memaksa Israel menjauhkan diri dari perilaku ini adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel,” katanya, berbicara dari kota Ramallah di Tepi Barat yang dijajah.

“Israel berperilaku seolah-olah mereka berada di atas hukum internasional dan ini harus dihentikan.”

Menurut Erdan, otoritas Israel kemungkinan akan mulai mengimplementasikan rencana dalam beberapa pekan mendatang, setelah disetujui oleh kabinet Israel.

Komisi Tahanan Palestina mengecam rencana Erdan dan mengatakan itu adalah upaya untuk membuat kehidupan tahanan Palestina lebih tersiksa.

Qadri Abubaker, kepala Komisi Tahanan, menyerukan sikap nasional yang kuat terhadap langkah-langkah ini.

Keputusan dan undang-undang semacam itu “menyerukan kepada semua orang untuk berkumpul di tingkat resmi, populer, hukum, media dan hak asasi manusia untuk mengekspos kebijakan arogan ini terhadap para pahlawan kita di penjara,” katanya kepada Wafa, kantor berita resmi Palestina.

Menurut statistik resmi, jumlah tahanan Palestina di penjara telah mencapai 5.500, termasuk 230 anak-anak dan 54 wanita.

Kasus Habib Bahar Segera Dilimpahkan ke Kejaksaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –– Kepolisian segera melimpahkan kasus dugaan penganiayaan oleh Habib Bahar bin Smith ke kejaksaan.

Pemberkasan kasus yang ditangani oleh Polda Jawa Barat ini sudah dalam tahap penyelesaian.

“Paling lambat minggu depan berkas sudah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU),” kata Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigadir Jendral Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/1).

Dedi mengatakan, pelimpahan berkas Bahar dilakukan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Dedi menyatakan, Polisi juga telah memeriksa Bahar secara komprehensif.

“Semuanya pemeriksaan secara detail dan sedang disusun berkasnya,” ujarnya.

Bahar menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap dua remaja berinisial MHU (17) dan ABJ (18) di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (1/12). Terkait penganiayaan, Bahar dijerat dengan Pasal 170 KUHP dan atau 351 KUHP dan atau Pasal 80 Undang-Undang Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain kasus penganiayaan, Bahar juga terjerat perkara dugaan ujaran kebencian dan diskriminasi ras yang ditangani Bareskrim Polri.

Bahar jadi tersangka lantaran menyebut Jokowi banci saat acara penutupan Maulid Arba’in pada 8 Januari 2017 di Gedung Ba’alawi, Jalan Ali Ghatmir Lorong Sei Bayas, Kelurahan Ilir, Ilir Timur Palembang.

Habib Bahar bin Smith menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri pada Kamis (6/12) dan ditetapkan tersangka.

Bahar diduga melanggar UU No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

 

sumber: republika

KPU: Soal Tujuh Kontainer Surat Suara dari Cina itu Tidak Benar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman memastikan munculnya berita terkait adanya tujuh kontainer surat suara di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang tercoblos untuk pasangan no 01 Jokowi – KH Ma’ruf Amin tidaklah benar.

“Kami memastikan berdasarkan keterangan pihak beacukai, tidak ada berita tentang tujuh kontainer tersebut. Itu tidak benar,” kata Arief usai melakukan pengecekan langsung ke kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu, (2/1/2019) tengah malam sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.

Arief mengaku, bahwa dirinya telah mendengar kabar tersebut sejak sore hari. Kabar yang tersebar ke media sosial berbentuk rekaman suara yang menyebut ada 10 juta surat suara dalam 7 kontainer dari Cina yang sudah tercoblos untuk pasangan no urut 01.

“[Kabar] itu dari sebelum Magrib sudah banyak beredar,” terangnya.

Senada dengan Arief, Komisioner KPU RI, Hasyim Asy’ari menjelaskan kepada publik bawah surat suara untuk pemilu 2019 belum tercetak dikarenakan masih dalam tahap proses lelang.

“Proses pencetakan surat suara itu masih dalam proses lelang. Belum sampai naik cetak,” ungkap Hasyim menanggapi pertanyaan awak media di kantornya.

Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad Afifuddin yang juga ikut dalam pengecekan ke Pelabuhan Tanjung Priok mengatakan, bahwa Bawaslu akan memastikan kebenaran setiap informasi yang nenyangkut penyelenggaraan pemilu 2019 termasuk kabar yang beredar hari ini.

“KPU dan Bawaslu ingin memastikan, mengkonfirmasi segala jenis informasi. Salah satunya informasi yang tidak benar yang mengganggu penyelenggaraan pemilu,” paparnya

“Setelah kita cek dari yang punya otoritas tidak benar,” tandasnya.

 

sumber: cnnindonesia.com

Akan Bernasib Sama dengan Rusia, Trump Dukung Invasi Soviet 1979 ke Afghanistan

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump pada hari Rabu (2/1/2019) menyetujui invasi Uni Soviet ke Afghanistan, kemungkinan membingungkan konflik dengan yang sudah ada di Chechnya.

“Alasan Rusia berada di Afghanistan adalah karena militan menuju ke Rusia. Mereka telah melakukan hal yang benar dengan berada di sana,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. “Masalahnya adalah itu adalah pertarungan yang sulit, dan mereka benar-benar kalah. Mereka ingin disebut sebagai Rusia dan bukannya disebut sebagai Uni Soviet.”

Invasi Moskow ke Afghanistan disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab jatuhnya Uni Soviet.

Soviet menginvasi negara Asia Tengah tersebut pada tahun 1979 dengan alasan untuk mendirikan pemerintahan yang ramah di sana.

AS dan sekutunya mendukung pasukan anti-Soviet yang dikenal sebagai Mujahidin dalam perang mereka melawan Tentara Soviet, dengan mempersenjatai dan mendanai kelompok itu selama invasi Soviet.

Baca juga: 

Uni Soviet sepenuhnya menarik diri dari Afghanistan pada tahun 1989, dan pemerintah pro-Soviet yang didirikan di sana runtuh pada tahun 1992 setelah terlibat perang di Afghanistan dengan Mujahidin.

Trump lebih lanjut menyerukan Rusia, India dan Pakistan untuk melakukan perlawanan terhadap pejuang Taliban di Afghanistan saat AS gagal memperoleh hasil setelah 17 tahun bercokol di sana, Trump juga mengecam mantan Menteri Pertahanannya, James Mattis, yang katanya tidak berkinerja baik di Afghanistan.

“Bagaimana dia melakukannya di Afghanistan? Tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Saya tidak senang dengan apa yang dia lakukan di Afghanistan,” katanya. “Presiden Obama memecatnya, dan pada dasarnya aku juga.”

Mattis mengundurkan diri dari jabatan puncak Pentagon pada bulan Desember karena perbedaan kebijakan dengan presiden.

Dia dicopot dari jabatan sebelumnya sebagai kepala Komando Pusat AS pada 2013 oleh Presiden Barack Obama saat itu.

Bentrokan Militer Kembali Terjadi di Myanmar, 2.500 Warga Rohingya Larikan Diri

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Sekitar 2.500 warga Rohingya lagi-lagi meninggalkan Negara Bagian Rakhine di Myanmar menyusul bentrokan dengan militer, PBB mengatakan pada hari Rabu (2 Januari 2019).

Juru bicara untuk sekretaris jenderal PBB, Farhan Haq, mengatakan warga Rohingya “dipaksa untuk melarikan diri dari pertempuran antara Tentara Arakan dan militer Myanmar” yang dimulai bulan lalu.

Haq mengatakan tim PBB dikirim untuk menyelidiki dan menilai kebutuhan kelompok masyarakat yang tumbang tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan akan serangan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Baca juga:

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Myanmar. Dalam sebuah laporan, penyelidik PBB mengatakan pelanggaran seperti itu bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berat.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah terbunuh oleh pasukan pemerintah Myanmar, menurut Ontario International Development Agency (OIDA).

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan aksi penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas itu.

Bulan lalu, DPR AS mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa kejahatan militer Myanmar terhadap warga kaum muslim Rohingya adalah genosida.

 

Ini Pandangan PA 212 Menyoal Tes Baca Alquran Capres-cawapres

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Habib Novel Chaidir Bamukmin menduga tantangan tes membaca Alquran bagi capres-cawapres yang diusulkan oleh Dewan Ikatan Dai Aceh, merupakan settingan kubu petahana.

Sebab, menurut dia, tiga bulan sisa masa kampanye Pilpres 2019, kubu petahana berusaha menyerang Prabowo-Sandi dengan isu agama.

“Ini diduga sudah dikondisikan dan disetting oleh yang punya kepentingan. Karena 120 hari kedepan pihak petahana diduga sudah mengkondisikan menyerang lawan politiknya dengan isu agama dengan cara mencari kelemahan capres dan cawapres lawan politiknya,” kata Novel kepada wartawan, Rabu (02/01/2018).

Namun demikian, Novel mengaku tak masalah jika ada tes membaca Kitab Suci umat Islam ini. Dengan syarat, terlebih dahulu dibuat aturan atas kesepakatan bersama. Dan bukan diusulkan secara tiba-tiba.

“Pada prinsipnya setuju saja ada tes baca Alquran, karena itu juga baik, asalkan harus ditempuh dengan cara, mekanisme, aturan yang berlaku dan menjadi keputusan bersama secara konstitusi,” ungkapnya.

Alasannya, kata Novel, selama ini tidak ada aturan dari penyelenggara pemilu yang mensyaratkan capres-cawapres harus bisa baca Alquran.

“Saya rasa persyaratan capres dan cawapresnya dalam KPU itu tidak ada, dan program debat resmi yang ditayangkan di beberapa stasiun tv juga tidak ada,” pungkasnya.

Evakusi Korban Longsor Sukabumi Dilanjutkan, 15 Jenazah Ditemukan

Redaktur: Mazaya

SUKABUMI (Jurnalislam.com) –Upaya pencarian korban longsor yang menimbun 30 rumah di Kampung Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa, 1 Januari 2019, terpaksa dihentikan lebih awal.

Hujan deras memaksa evakuasi korban dihentikan pada pukul 14.00 WIB karena membahayakan petugas jika dilakukan evakuasi. Selanjutnya evakuasi akan dilanjutkan Rabu, 2 Januari 2019, oleh tim SAR gabungan.

Setelah dilakukan pendataan lagi dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat, dari 30 unit rumah yang tertimbun terdapat 32 KK atau 101 jiwa. Sebelumnya dilaporkan 107 jiwa yang tertimbun, namun dikoreksi menjadi 101 jiwa.

Dari 101 jiwa yang tertimbun tercatat 63 orang selamat, 3 orang luka-luka dan dirujuk ke RS Pelabuhan Ratu, 15 orang meninggal dunia dan 20 orang masih dalam pencarian.

Dua alat berat telah disiapkan, namun baru satu alat berat yang dapat masuk ke lokasi longsor

Empat kali longsor susulan sudah terjadi meskipun dengan jumlah longsoran yang lebih kecil. Material tanah yang gembur dan rapuh cukup membahayakan bagi tim SAR gabungan di lapangan, apalagi jika turun hujan.

Daerah Cisolok merupakan zona bahaya longsor sedang dan tinggi.

Berdasarkan peta prakiraan terjadinya longsor di Kabupaten Sukabumi pada Januari 2019 dari PVMBG, terdapat 33 kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang masuk kategori longsor menengah hingga tinggi.

Peta potensi longsor menengah artinya daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi longsor.

Pada zona ini dapat terjadi longsor jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

Sedangkan peta potensi longsor tinggi adalah daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi longsor.

Pada zona ini dapat terjadi longsor jika curah hujan di atas normal, sedangkan longsor lama dapat aktif kembali.

Tim SAR gabungan akan melanjutkan upaya pencarian 20  korban yang diduga masih tertimbun longsor.

Kebutuhan mendesak saat ini adalah cangkul, sekop, sarung tangan latex, alat komunikasi, personel dan relawan untuk menangani dapur umum dan evakuasi, dan perbaikan jaringan listrik agar segera menyala kembali.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Sumber : viva.co.id

 

Industri Keuangan Syariah Global Tumbuh 11 Persen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Laporan Pembangunan Keuangan Islam (Islamic Finance Development) 2018 menunjukkan industri keuangan Islam global tumbuh dari tahun ke tahun.

Ekonomi Islam tumbuh 11 persen menjadi 2,4 triliun dolar AS dalam aset pada 2017 atau oleh Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (CAGR) sebesar 6 persen dari 2012.

Dilansir di Salaam Gateway, Ahad (30/12), disebutkan, laporan ini berdasarkan angka untuk 56 negara, sebagian besar di Timur Tengah dan Asia Selatan dan Tenggara.

Iran, Arab Saudi, dan Malaysia tetap menjadi pasar keuangan Islam terbesar dalam hal aset, sementara Siprus, Nigeria, dan Australia mengalami pertumbuhan paling cepat.

Malaysia, Bahrain, dan UEA kembali memimpin 131 negara yang dinilai dalam hal skor Indikator Pengembangan Keuangan Islam.

Skor ini meliputi Pengembangan Kuantitatif, Pengetahuan, Tata Kelola, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan Kesadaran.

Pasar keuangan Islam unggul yang baru muncul yang memiliki sebagian besar perbaikan dalam ekosistem keuangan dan pendukungnya termasuk Irak, Suriname, Nigeria, dan Ethiopia.

Pasar modal syariah memimpin pertumbuhan industri. Pasar modal syariah terdiri dari obligasi syariah, atau sukuk, dan dana syariah yang mengungguli lembaga keuangan syariah.

sumber : republika.co.id