MEKAH (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahter (PKS), Habib Salim Segaf Al-Jufri didampingi Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Jazuli Juwaini dan sejumlah elit PKS bersilaturahim kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di Mekkah, Arab Saudi, Senin, (8/4/2019) waktu setempat.
Habib Rizieq Shihab menyambut hangat kunjungan tersebut dan mengapresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada PKS beserta kader-kadernya yang telah bekerja keras sangat baik dalam membela agama, bangsa, dan negara serta mengawal amanat ijtima’ ulama.
Untuk itu, Habib Rizieq Shihab berharap agar PKS dapat memenangkan pilpres dan pileg 2019 sehingga dapat mendukung pemerintahan yang lebih baik, adil, dan sejahtera.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan jajaran FPI di seluruh Indonesia agar dapat bekerja sama dengan PKS untuk memenangkan pilpres dan pileg 2019. Agar PKS besar di parlemen dan dapat mendukung kebijakan yang membela agama, bangsa, dan negara,” katanya melalui rilis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (9/4/2019).
Tak lupa, Habib Rizieq berpesan kepada PKS sebagai satu-satunya Partai Islam dalam Koalisi Prabowo-Sandi untuk terus berpegang teguh terhadap amanat perjuangan umat serta menjadi corong aspirasi umat islam.
Dalam pertemuan itu, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri memastikan bahwa partainya akan terus menjalankan mandat yang diputuskan oleh Itjama’ ulama.
“Prabowo menang itu baru dua. Delapannya juga harus menang biar genap sepuluh,” tandas Habib Salim.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa pertemuan PKS dengan Habib Rizieq sudah berkali-kali dilakukan. Tujuannya semata-mata untuk membahas kepentingan umat, bangsa, dan negara. Bagaimana menjadikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim menjadi bangsa yang bermartabat, adil dan sejahtera.
“Ini menunjukkan kedekatan hubungan Habib Rizieq dan PKS. Bahkan tadi Habib Rizieq dihadapan Ketua Majelis Syuro memberikan penghargaan yang tinggi atas komitmen dan kerja keras PKS dalam mengawal hasil-hasil ijtima’ ulama. Untuk itu beliau jelas dan tegas menginstruksikan keluarga besar FPI di seluruh Indonesia untuk memenangkan PKS,” ungkapnya.
Pertemuan antara Habib Rizieq dengan Ketua Majelis Syuro PKS berlangsung hangat. Turut hadir pada pertemuan tersebut selain Ketua Fraksi PKS DPR RI yaitu Ketua DPP PKS Bidang Kaderisasi Amang Syafrudin dan Ketua Himpunan Dai Millenial Habib Idrus.
MAKKAH (Jurnalislam.com)– Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab memberikan amanat kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk terus menjaga pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rizieq juga berpesan kepada seluruh pengurus PKS untuk menjaga ijtima ulama.
“Saya juga mengamanatkan kepada Habib Salim dan PKS untuk memperjuangkan hasil ijtima ulama untuk agama, bangsa, dan negara,” kata Habib Rizieq disela-sela pertemuan dengan rombongan PKS, di kediamannya, di Makkah lansir Republika.co.id, Senin, (8/4).
Habib Rizieq sangat berharap PKS dapat memenangkan pemilu 2019 ini.
Oleh sebab itu, Habib Rizieq menyerukan agar umat islam dapat memilih PKS, demi terwujudnya pemerintahan yang adil makmur dan sejahtera.
“Saya menyerukan kepada pengurus FPI dari Sabang sampai Merauke untuk bekerja sama dengan PKS untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Karena, PKS merupakan satu satunya partai islam yang ada di koalisi,” tegas Habib Rizieq.
Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim mengamini apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq.
Habib Salim berharap agar penyelenggaraan pemilu 2019 ini dapat berlangsung damai.
“Mudah-mudahan dalam pilpres ini tidak terjadi sesuatu apapun pada bangsa dan negara. Kita mampu mewujudkan bangsa yang Adil makmur, Dan sejahtera,” pungkas Habib Salim.
JAKARTA (Jurnalislam.com)– Pelaku industri wisata halal Indonesia membutuhkan kepastian dalam proses legalisasi produk halal di Indonesia.
Itu akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal atau PP JPH.
Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) menyatakan, keberadaan PP JPH akan berdampak langsung pada naik turunnya jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia.
Ketua PPHI, Riyanto Sofyan, mengatakan, sejauh ini pemerintah baru memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014.
Dengan akan diterapkannya PP JPH sebagai pelengkap regulasi, Indonesia diyakni dapat meningkatkan porsi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Muslim menjadi 35 persen dari total kunjungan wisman.
Tahun lalu, dari jumlah keseluruhan kunjungan wisman sebesar 15,8 juta orang.
Itu adalah wisatawan Muslim yang menyasar destinasi halal di Indonesia sebanyak 3 juta orang atau menempati porsi sekitar 21 persen.
Pada 2019 ini, minimal Indonesia bisa menaikkan jumlah kunjungan wisman muslim menjadi 5 juta dari target total 20 juta kunjungan atau sekitar 25 persen.
“Tahun ini seharusnya UU JPH sudah berlaku secara penuh, maka seharusnya kita bisa dapat porsi yang lebih besar dari target 25 persen tahun ini. Masak kita kalah dengan Jepang yang serius dengan wisata halal,” kata Riyanto di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (8/4).
Riyanto mengaku, sebelum PP JPH disahkan oleh presiden, tidak ada masalah yang serius karena proses sertifikasi produk halal bisa dilakukan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Dewan Syariah Nasional.
Hal itu sebagai solusi selama masa transisi sebelum PP JPH disahkan presiden.
Namun, yang menjadi keuntungan tersendiri jika PP JPH diterbitkan ialah kemudahan para pelaku usaha di sektor wisata halal dalam melakukan sertifikasi.
Sebab, walau bagaimanapun, sertifikat halal menjadi legalitas utama untuk bisa diakui sebagai wisata menerapkan standar dan prinsip syariat.
“Nanti juga akan ada Lembaga Pemeriksa Halal dan auditor. Jadi diharapkan lebih banyak channel dan segala sesuai bisa teratasi dengan baik,” ujarnya.
SOLO (Jurnalislam.com) – Pimpinan Ar-Rahman Qur’an Learning (AQL) Islamic Center ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, ada 3 hal yang harus dilakukan umat Islam untuk meraih kemenangan dalam gelaran Pilpres dan Pileg 17 April mendatang.
Menurut UBN, yang pertama umat Islam harus meyakini bahwa kekuasaan akan diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
“Kita harus memperkuat akidah kita tentang kekuasaan bahwa, Allah pemilik kekuasaan langit dan bumi,” katanya kepada Jurniscom usai menghadiri Musyawarah Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Lorin, Dwangsa, Solo, beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, kata UBN tentu saja mendekatkan diri dalam bentuk doa dan dzikir ketaatan dan yang ketiga adalah berikhtiar dan beramal sholeh.
“Ikhtiarnya adalah sudah mau menentukan pilihannya yang sesuai dengan arahan para ulama yang ada di itjima ulama,” ujarnya.
“Kemudian harus ada pengorbanan dan kerja keras, kerja keras itu membantu mensosialisasikan pilihannya , kemudian berkorban, jadi jangan sampai justru meminta uang politik,” imbuhnya.
Lebih lanjut, UBN berpesan agar umat Islam mau mengorbankan, harta, tenaga dan pikiran untuk mengawal jalannya pemilu nanti agar terhindar dari kecurangan.
“Kita umat harus berjuang memberikan dana terbaik yang kita punya, pengorbanan terbaik yang kita punya dan kalau perlu kita, bawa makanan sendiri ketika berada di TPS,” katanya.
“Nah setelah itu mengawal kota TPS daari kecamatan sampai KPUD, KPU, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subahanahu Wata’ala,” tandas UBN.
Oleh: Muhammad Fajar Aditya, Jurnalis Jurnalislam.com
“Manusia akan selalu merasa lebih nyaman dengan sesuatu yang tetap (konsisten) daripada hal-hal yang tidak tetap (inkonsisten)”
JURNALISLAM.COM – Tidak terasa, hari demi hari telah berlalu. Masyarakat ada yang maju, mundur, dan ragu dengan pilihannya seiring 17 April yang semakin dekat.
Sejumlah lembaga survei mencoba untuk mengukur seberapa jauh pencapaian masing-masing pasangan calon (Paslon), dalam bingkai elektabilitas.
Salah satu survei yang dianggap mencengangkan sejumlah tokoh, pengamat politik, hingga masyarakat umum adalah Litbang Kompas. Berbeda dengan yang lain, ia menyebut elektabilitas petahana turun di bawah 50%.
Dalam survei Litbang Kompas pada 22 Februari-5 Maret 2019, elektabilitas Jokowi-Ma’ruf sebesar 49,2 persen. Di sisi lain, Prabowo-Sandi memperoleh 37,4 persen.
Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia. Survei ini memiliki margin of error +/- 2,2 persen. Pertanyaannya, kok bisa?
Mari kita bahas dengan seksama dan tempo sesingkat-singkatnya seperti perkataan pengamat politik Rocky Gerung.
Swing Voter
Swing voter adalah istilah untuk merujuk pada kelompok pemilih yang pada pemilu sebelumnya mendukung partai atau Paslon A, tetapi pada pemilu mendatang dapat berubah mendukung partai dan Paslon B.
Swing voters
Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters, Adhie M Massardi mengatakan swing voters dalam survei politik merupakan masyarakat atau pemilih rasional yang berjumlah 30 hingga 40 persen di setiap pemilu.
Mereka biasanya tidak nyaman dengan tingkah laku para politisi peserta pemilu dan gagasan yang dinilai tidak masuk akal.
Dikutip CNN Indonesia, dari data yang dimiliki PSV, angka swing voters mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari 7,3 persen pada Pemilu 1999, 15,9 persen pada Pemilu 2004, 21,8 persen pada Pilpres putaran I tahun 2005, dan 23,4 persen pada Pilpres putaran II tahun 2005.
Sedangkan pada Pileg 2009 terdapat 29,3 persen golput, sebanyak 28,3 persen pada Pilpres 2009, 24,8 persen pada Pileg 2014, dan 29,1 persen pada Pilpres 2014.
Jadi, hingga 17 April 2019 nanti masih terbuka kemungkinan Paslon 02 untuk menyusul 01 pun sebaliknya, 01 menancapkan gas dengan selisih jauh diatas 20%, tergantung konsistensi yang diberikan oleh masing-masing paslon.
Cognitive Dissonance Theory
Berbicara tentang konsistensi, ada sebuah teori yang cukup menarik untuk kita sandingkan dengan perubahan sikap para pemilih (voter) terhadap para peserta pemilu. Cognitive dissonance Theory atau teori disonansi kognitif namanya.
Konsistensi merupakan prinsip penting dan teratur yang ada dalam proses kognitif (pikiran), dan perubahan sikap terjadi sebagai adanya informasi yang mengganggu (disonansi) keteraturan ini.
Secara ringkas, teori ini berbicara tentang inkonsistensi atau disonansi yang dapat merubah sikap, persepsi, pengetahuan, dan elemen tingkah laku.
Disonansi kognitif
Jika Anda percaya bahwa Paslon 01 tidak bagus untuk perubahan bangsa Indonesia, maka memilihnya merupakan tindakan yang inkonsisten. Namun hubungan konsonan dan disonansi antara satu orang dengan orang lain adalah tidak sama.
Orang lain mungkin berpendapat Paslon 01 baik dan berpotensi untuk menjabat kembali menjadi presiden, meskipun ia tahu bahwa Paslon 01 tidak bagus untuk perubahan bangsa Indonesia.
Dalam hal ini, terdapat dua ide penting yang menjadi dasar teori disonansi kognitif ini, yaitu: Pertama, keadaan disonansi menghasilkan ketegangan atau stres yang memberikan tekanan untuk berubah.
Kedua, jika kondisi disonansi ini muncul, maka orang akan berupaya untuk tidak menguranginya namun akan berupaya untuk menghindarinya.
Situasi yang dapat mendorong munculnya disonansi salah satunya adalah saat membuat keputusan.
Tingkat disonansi atau penyesalan yang dialami seseorang yang terkait dengan pengambilan keputusan ini bergantung pada empat keadaan ini:
Pertama, bobot keputusan yang diambil. Keputusan untuk tidak memilih ketua RT bukanlah suatu keputusan yang penting (bobot rendah) dan hanya akan menghasilkan disonansi tingkat rendah.
Sedangkan keputusan memilih presiden (bobot tinggi) dapat menimbulkan tingkat disonansi yang tinggi.
Kedua, tingkat daya tarik dari alternatif yang dipilih. Semakin tidak menarik alternatif yang Anda pilih maka akan semakin besar tingkat disonansi yang Anda alami.
Anda mungkin akan merasakan tingkat disonansi yang tinggi ketika harus memilih Paslon yang kurang bermutu dibandingkan dengan Paslon yang baik dan bermutu tinggi.
Ketiga, semakin besar daya tarik dari alternatif yang tidak terpilih maka semakin tinggi disonansi yang dirasakan. Jika Anda menginginkan perubahan dengan memilih Paslon 02 namun Anda ternyata memilih 01, maka Anda akan mengalami disonansi.
Keempat, semakin besar tingkat kemiripan atau tingkat tumpang-tindih (overlap) di antara alternatif maka semakin rendah tingkat disonansinya.
Jika Anda memilih satu caleg yang visi dan misinya hampir sama dengan yang lain, maka keputusan untuk memilih caleg itu tidak akan menimbulkan disonansi yang signifikan.
Namun, jika Anda harus memilih caleg yang berlawanan bahkan mempunyai varian yang lebih baik, maka Anda akan mengalami disonansi yang cukup signifikan.
Janji Petahana dan Disonansi Pemilih
Menurut pandangan penulis, kinerja petahana selama 4,5 tahun lebih menjabat menjadi pimpinan negeri, banyak janji-janji politik yang masih terbengkalai.
Presiden RI, Joko Widodo
Di dalam rekam jejak digital, ada puluhan janji petahana yang tidak terlaksana. Mencetak 10 juta lapangan kerja, menumbuhkan ekonomi 8%, swasembada pangan, stop impor, tidak bagi-bagi Kursi Menteri ke Partai Pendukungnya, dan masih banyak lagi membuat disonansi yang tinggi untuk para pemilih.
Merupakan suatu hal yang wajar jika para pemilih petahana pada saat 2014 lalu melakukan ayunan (swing) kepada paslon yang lain.
Terlebih, jika Paslon 02 dapat memberikan visi dan misi yang konkrit kepada para calon pemilih. Belum lagi ada undecided voter atau pemilih yang masih rahasia. Bisa jadi belasan persen itu akan beralih kepada paslon yang lain, bukan petahana.
Ditambah kondisi para pemilih yang sudah cerdas dan tidak lagi mau dibeli (vote buying) suaranya. Mengutip perkataan wakil ketua DPR RI dan salah satu tokoh politik muda, Fahri Hamzah.
“Wis wayahe (telah tiba waktunya), cukuplah sampai disini. Kita ucapkan terimakasih kepada petahana, kita ucapkan selamat tinggal.”
ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Turki, Recep Tayip Erdogan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berencana akan mencaplok wilayah Tepi Barat jika dia menang lagi dalam Pemilu. Erdogan menegaskan bahwa Tepi Barat adalah mutlak milik rakyat Palestina.
“Tepi Barat adalah wilayah mutlak milik rakyat Palestina,” tegasnya kepada wartawan dilansir Anadolu Agency, Senin (8/4/2019).
Erdogan juga menyatakan, setiap kebijakan Netanyahu selalu bertentangan dengan hukum internasional.
Sebelumnya, pada hari Sabtu (6/4/2019) Benjamin Netanyahu berjanji akan mencaplok Tepi Barat jika ia menang pemilu pada 9 April mendatang.
“Kami akan memastikan bahwa kami bertanggung jawab di lapangan. Dan kami akan memberlaklukan kedaulatan atas pemukiman di Yudea dan Samaria (Tepi Barat),” katanya dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV Israel.
Sekitar 6.500 pemukim Yahudi saat ini tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki Israel.
Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilyah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan pemukiman Yahudi di sana adalah ilegal.
Sementara rakyat Palestina menginginkan dua wilayah ini dan Jalur Gaza untuk pembentukan negara Palestina di masa depan.
PERLIS (Jurnalislam.com) – Otoritas keamanan Malaysia menemukan 37 orang yang diyakini sebagai etnis Rohingya di sekitar kota Simpang Empat. Puluhan Rohingya itu tiba di pantai Sungai Belati, negara bagian Perlis, Malaysia utara pada Senin (8/4/2019).
Lusinan warga Rohingya telah berusaha untuk mencapai Malaysia dalam beberapa bulan terakhir. Kepala kepolisian negara bagian, Noor Mushar Mohamad mengatakan, 35 migran juga ditemukan di tempat yang sama pada bulan sebeumnya.
“Kami yakin mereka bepergian dengan kapal yang jauh lebih besar sebelum dipindahkan ke kapal yang lebih kecil di laut dan dibawa ke tempat yang berbeda,” kata Noor dilansir dari Reuters.
Ia menambahakan, 37 orang tersebut dalam keadaan sehat dan kini telah diserahkan pada petugas imigrasi. Meski begitu, otoritas masih akan menyelidiki lebih lanjut darimana kapal-kapal tersebut berasal.
“Kami masih menyelidiki dari mana kapal-kapal itu berasal,” imbuhnya.
Menurut data PBB, tak kurang dari 700.000 orang dari etnis Rohingya telah menyebrang ke Bangladesh pada tahun 2017 untuk melarikan diri dari pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah di negara bagian Rakhine,.
Genosida di Rakhine pada 2012 mendorong puluhan ribu etnis Rohingnya meninggalkan Myanmar melalui laut. Eksodus tersebut memuncak pada tahun 2015, ketika sekitar 25.000 orang melarikan diri melintasi Laut Andaman ke Thailand, Malaysia, da Indonesia. Banyak dari mereka yang tenggelam dikarenakan kondisi kapal yang tidak memadai serta kelebihan muatan.
TEPI BARAT (Jurnalislam.com) – Pasukan Israel menangkap saudara laki-laki Ahed al-Tamimi bernama Mohamed. Ahed al-Tamimi adalah seorang remaja Palestina yang telah menjadi ikon perlawanan di Tepi Barat.
Menurut penuturan Ibunya, Mohamed ditangkap karena terlibat dalam penyerangan kepada penjajah Israel di Tepi Barat.
“Pasukan Israel menggerebek rumah kami di Desa Nabi Sali dekat Ramallah dan menangkap putra saya, Mohamed,” tutur Nariman al-Tamimi kepada Anadolu Agency, Ahad (7/4/2019).
“Dengan menangkap anak saya, tentara Israel berusaha menghancurkan harapan keluarga kami,” lanjutnya.
Sebuah rekaman video beredar di facebook, pasukan Israel yang menangkap Mohamed.
#Watch | Israeli occupation forces raided al-Tamimi family house in Nabi Saleh village, western Ramallah, at midnight, and kidnapped 15-year-old Bassem al-Tamimi. pic.twitter.com/rOLsVteU0v
BEKASI (Jurnalislam.com) – Pengamat muda, Septian AW menyatakan saat ini banyak pihak yang berusaha mencitraburukkan khilafah dengan tuduhan mengancam kebhinekaan.
“Selalu ada anggapan khilafah mengancam kebhinekaan. Padahal sampai saat ini belum ada fakta empiris untuk membuktikan secara ilmiah,” katanya dalam diskusi ‘Apa itu Khilafah?’ di Bekasi, Ahad (7/4/2019).
Dia menilai jika adanya khilafah tidak mungkin akan terjadi kegaduhan. Sebaliknya, khilafah justru melindungi kehormatan setiap orang.
“Ketika ada khilafah, keyakinan umat Islam tidak diganggu dan kehormatan dijaga. Begitu juga dengan orang kafir. Itu sudah ada fakta empirisnya,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa ketika khilafah Utsmani runtuh, bukan umat islam turki saja yang terguncang. Namun, seluruh umat Islam di dunia.
“Semua umat Islam terguncang. Karena ini sudah menjadi simbol persatuan dan perluasan terhadap kezaliman. Bahkan pasca khilafah runtuh, khilafah di Indonesia juga dibahas,” tuturnya.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP-FPI) mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas dan adil menyusul penyerangan yang dilakukan massa PDIP ke markas FPI di Jalan Wates, Yogyakarta pada Ahad (7/4/2019) kemarin.
“Penegak hukum harus bersikap profesional, adil dan terpercaya. Kalau mereka ingin merubah stigma negatif yang selama ini disematkan masyarakat,” kata Ketua Umum FPI, KH Ahmad Shabri Lubis melalui pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Ahad (7/4/2019).
Ia menyatakan penyerangan terhadap mobil simpatisan FPI di Yogyakarta merupakan tindakan anarkis, brutal, biadab, dan bentuk premanisme yang dilakukan oleh gerombolan pengacau keamanan.
Ia menambahkan, penyerangan itu merupakan tindakan di luar batas, melanggar norma hukum dan keadaban serta kesantunan politik.
“Tindakan tersebut sudah merupakan tindakan kriminal terorganisir serta pidana pemilu yang semestinya berimplikasi pada sanksi pembatalan partai yang bersangkutan sebagai peserta pemilu,” katanya.
DPP FPI mendesak aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas sebagaimana yang sering dipraktekkan ketika tuduhan pelanggaran hukum dituduhkan kepada pendukung 02.
“Sudah menjadi standar aparat penegak hukum ketika pendukung 02 dituduh melanggar hukum walau dengan baru terindikasi, maka tindakan tegas penangkapan melalui cara-cara seolah pelanggaran hukum berat dan berbahaya, bahkan dengan segala ekspose di media besar-besaran,” katanya.
