Tag: jph
-
Nasional
Digitalisasi Sistem Halal Percepat Penerapan UU JPH
JAKARTA(Jurnalislam.com)— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan PT Telkom menggelar rapat membahas sinergi dalam pengembangan dan percepatan digitalisasi sistem informasi Jaminan Produk Halal (JPH). Rapat itu menindaklanjuti inisiasi KNEKS dan Telkom yang menawarkan digitalisasi sistem informasi sebagai solusi percepatan layanan sertifikasi halal. Kepala Pusat […]
Selengkapnya: Digitalisasi Sistem Halal Percepat Penerapan UU JPH -
Nasional
PP JPH Terbit, Diharap Percepat Ekosistem Halal
JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama (Kemenag) merespons positif terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lahirnya regulasi baru sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja ini diyakini akan mempercepat pembangunan ekosistem halal di Indonesia. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Sukoso menilai terbitnya PP 39/2021 bisa menjadi momentum percepatan pelaksanaan jaminan […]
Selengkapnya: PP JPH Terbit, Diharap Percepat Ekosistem Halal -
Nasional
Draft Omnibus Law: Ormas Bisa Keluarkan Sertifikat Halal
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ormas-ormas Islam akan dilibatkan untuk menetapkan kehalalan produk sebagai upaya percepatan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Hal ini diatur dalam rancangan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyampaikan bila tidak ada perubahan lagi pada RUU Cipta Kerja maka ormas Islam yang berbadan hukum bisa […]
Selengkapnya: Draft Omnibus Law: Ormas Bisa Keluarkan Sertifikat Halal -
Nasional
Masyarakat Dorong Pemerintah Perbaiki Regulasi Jaminan Produk Halal
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pusat informasi produk halal, Halal Corner mendukung upaya perbaikan dan percepatan yang dilakukan pemerintah terkait jaminan produk halal. Namun Founder & CEO Halal Corner, Aisha Maharani menekankan ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya yang harus dilakukan pemerintah, yakni menjaga stabilitas jalannya sertifikasi halal dari kebingungan pelaku usaha dan konsumen akibat berita yang […]
Selengkapnya: Masyarakat Dorong Pemerintah Perbaiki Regulasi Jaminan Produk Halal -
Nasional
Kritik Pemerintah, Dewan Pertimbangan MUI: Omnibus Law Jangan Tabrak UUD 1945
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meminta pemerintah dan DPR agar tidak melabrak UUD 1945 terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Din menyoroti penyesuaian UU Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 23 Tahun 2014. Dia mengingatkan pemerintah dan DPR agar tetap pada komitmen untuk kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Omnibus Law […]
Selengkapnya: Kritik Pemerintah, Dewan Pertimbangan MUI: Omnibus Law Jangan Tabrak UUD 1945 -
Berita Pilihan
Belum Ditindak, Pelaku Usaha Diberi Waktu hingga 2024 untuk Urus Sertifikat Halal
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Hingga 17 Oktober 2024, tidak akan ada penegakkan hukum terkait Jaminan Produk Halal (JPH) atau sertifikasi halal. Demikian disampaikan Menag usai menandatangani kota kesepahaman bersama 11 K/L, di Kantor Wapres, Jakarta. “Lima tahun ini tidak ada penegakan hukum tapi lebih kepada persuasif. Kita akan memberikan pembinaan, bimbingan, sosialisasi dan lain sebagainya kepada seluruh pelaku […]
Selengkapnya: Belum Ditindak, Pelaku Usaha Diberi Waktu hingga 2024 untuk Urus Sertifikat Halal -
Nasional
BPJPH Disarankan Gandeng MUI untuk Sertifikasi Halal
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), semua produk yang beredar khususnya produk makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019. Namun, banyak pihak yang meragukan beleid tersebut dapat terpenuhi sesuai waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut lantaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) belum dilengkapi perangkat pendukung yang […]
Selengkapnya: BPJPH Disarankan Gandeng MUI untuk Sertifikasi Halal -
Nasional
Industri Halal Indonesia Masih Ketinggalan dari Malaysia
JAKARTA (Jurnalislam.com)– Dalam beberapa tahun belakangan ini, halal telah menjadi gaya hidup bagi mayoritas masyarakat dunia. Sayangnya, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim cenderung tertinggal dalam mendorong industri halal Tanah Air. “Saat ini Indonesia sedang menjadi perhatian dunia, karena negara terbesar berpenduduk 87 persen Muslim tetapi perkembangan industri halal masih di bawah rata-rata negara […]
Selengkapnya: Industri Halal Indonesia Masih Ketinggalan dari Malaysia -
Nasional
DPR Minta Pemerintah Segera Sosialisasikan Kewajiban Sertifikasi Halal
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, kehalalan produk tidak lagi semata kewajiban agama, tapi sudah jadi gaya hidup. “Karenanya, ke depan , BPJPH harus lebih intensif mensosialisasikan ke masyarakat tentang regulasi atau UU yang mengatur Jaminan Produk Halal (JPH),” ujar Ace saat raker membahas kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang […]
Selengkapnya: DPR Minta Pemerintah Segera Sosialisasikan Kewajiban Sertifikasi Halal -
Nasional
PP JPH Terbit, Kini Semua Produk Wajib Disertifikasi Halal
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019. PP ini terkait Pelaksanaan atas UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kepala BPJPH, Sukoso yang ditemui terpisah menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal ini berlaku terhadap jenis barang. Meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi. Termasuk juga produk biologi, produk rekayasa […]
Selengkapnya: PP JPH Terbit, Kini Semua Produk Wajib Disertifikasi Halal -
Headline News
Sah! Pemerintah Resmi Terbitkan PP Jaminan Produk Halal
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 31 tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa terbitnya PP tersebut sekaligus menandai keharusan implementasi operasional penjaminan produk halal di Indonesia. “UU memberi batas per 17 Oktober 2019 untuk implementasi jaminan […]
Selengkapnya: Sah! Pemerintah Resmi Terbitkan PP Jaminan Produk Halal -
Nasional
Mulai 17 Oktober, Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengaku terus mempersiapkan diri. menjalankan amanah UU No 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam UU tersebut, semua produk termasuk UMKM wajib bersertifikat halal terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2019. “Selama ini sifatnya masih suka rela, suka-suka dia aja,” kata kata Kepala BPJPH Prof Sukoso seperti […]
Selengkapnya: Mulai 17 Oktober, Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal -
Nasional
RPP Jaminan Produk Halal Diharap Bisa Segera Diteken Presiden
JAKARTA (Jurnalislam.com) — Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang belum juga ditandatangani berisi beberapa regulasi inti yang mendesak implementasi. Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Siti Aminah menyampaikan RPP diharapkan sah sebelum Oktober. “Isinya antara lain tentang Kerja Sama dengan Kementerian dan Lembaga, Kerja Sama […]
Selengkapnya: RPP Jaminan Produk Halal Diharap Bisa Segera Diteken Presiden -
Nasional
Industri Wisata Halal Butuh Kepastian PP JPH
JAKARTA (Jurnalislam.com)– Pelaku industri wisata halal Indonesia membutuhkan kepastian dalam proses legalisasi produk halal di Indonesia. Itu akan diatur melalui Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal atau PP JPH. Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia (PPHI) menyatakan, keberadaan PP JPH akan berdampak langsung pada naik turunnya jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia. Ketua PPHI, Riyanto Sofyan, mengatakan, […]
Selengkapnya: Industri Wisata Halal Butuh Kepastian PP JPH -
Nasional
Semua Produk Harus Disertifikasi Halal, UU JPH Terus Disosialisasikan
JAKARTA (Jurnalislam.com) — Indonesia Halal Watch menyiapkan sosialisasi dan pelatihan jelang pemberlakuan Undang-undang No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagaimana diketahui, regulasi tentang jaminan produk halal itu mulai diberlakukan pada Oktober 2019. Sehingga semua produk yang beredar di masyarakatwajib memiliki sertifikasi halal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 UU ini. Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia […]
Selengkapnya: Semua Produk Harus Disertifikasi Halal, UU JPH Terus Disosialisasikan -
Nasional
2019, Wajib Sertifikasi Halal Semua Produk Segera Diterapkan
JAKARTA (Jurnalislam.com)– Pemerintah menyatakan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal sebentar lagi rampung. Hal tersebut tertuang dalam pelaksana Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Rancangan peraturan pemerintah tersebut saat ini sudah difinalisasi dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi.. Menteri Agama Lukman Hakim mengatakan kementerian teknis yang terlibat dalam penyusunan rancangan […]
Selengkapnya: 2019, Wajib Sertifikasi Halal Semua Produk Segera Diterapkan -
Nasional
Rancangan PP Jaminan Produk Halal Menanti Persetujuan Presiden
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal saat ini sudah dalam tahap akhir. Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal ( BPJPH) Sukoso mengatakan, seluruh kementerian telah setuju dengan klausul yang sudah ada dalam RPP tersebut. “Semua menteri terkait yaitu tujuh menteri: Mentri Agama, Kesehatan, Industri, Perdagangan, Pertanian, Menko Ekonomi dan Menko PMK sudah tanda […]
Selengkapnya: Rancangan PP Jaminan Produk Halal Menanti Persetujuan Presiden -
Nasional
Mi Instan Mengandung Babi Dianggap Penuhi Unsur Pidana
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara resmi menyatakan empat produk mi instan asal Korea, positif mengandung babi dan memerintahkan kepada Kepala Balai Besar/ Balai POM seluruh Indonesia untuk menarik produk mi tersebut terhitung sejak Kamis (15/6/2017). Selain itu, BPOM juga memerintahkan para importir untuk melakukan penarikan produk tersebut dari peredaran karena […]
Selengkapnya: Mi Instan Mengandung Babi Dianggap Penuhi Unsur Pidana
