ANKARA (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Turki memperingatkan pada hari Jumat (12/1/2018) bahwa serangan rezim Syiah Assad yang sembarangan, tidak pandang bulu dan berulang kali di Idlib, Suriah akan menciptakan lebih banyak pengungsi dan menyebabkan lebih banyak yang menderita.
“Serangan rezim Assad yang semakin intensif di Idlib akan memicu gelombang baru migrasi dan menyebabkan penderitaan baru,” Binali Yildirim mengatakan kepada wartawan di ibukota Ankara, lansir Anadolu Agency.
Turki, Rusia, dan Iran – tiga negara penjamin dalam perundingan damai Suriah – telah mengambil inisiatif untuk mencegah kejadian mengerikan tersebut, tambahnya.
Yildirim juga mengecam cara serangan rezim Assad, dalam perjalanan mereka untuk merebut lebih banyak wilayah, yang tidak membedakan antara warga sipil dan elemen lainnya.
“Bagaimana Anda bisa tidak membedakan antara warga sipil dan kelompok bersenjata di tempat jutaan orang tinggal?” Tanyanya.
“Ini hanya untuk menghalangi pembicaraan damai.”
Suriah baru saja mulai pulih dari konflik dahsyat yang dimulai pada awal tahun 2011 ketika rezim Nushairiyah Assad membantai para aksi unjuk rasa dengan keganasan militer yang tak terduga.
GAZA (Jurnalislam.com) – Kelompok perlawanan Palestina Hamas pada hari Rabu (10/1/2018) mengecam Nikolai Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, karena menggambarkan aktivitas perlawanan Islam Palestina (HAMAS) sebagai “terorisme.”
“Mladenov tahu betul bahwa, menurut hukum internasional, teroris yang sebenarnya adalah pelaku pendudukan [Israel], yang membunuh anak-anak, melanggar tempat-tempat suci dan melakukan pembantaian,” kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan.
“Perlawanan adalah hak sah warga yang berada di bawah penjajahan Israel bunyi pernyataan tersebut.
“Perlawanan rakyat kita adalah reaksi terhadap penjajahan, ini ditujukan untuk mendapatkan kembali hak-hak kita yang dicuri,” tambah Hamas, lansir Anadolu Agency.
Sebelumnya pada hari Rabu, Mladenov men-tweet: “Tidak ada pembenaran untuk #terror dan mereka yang memaafkannya, memuji atau memuliakannya. Ini bukan jalan menuju #peace! Pelaku serangan kemarin harus diadili.”
Pada Selasa malam, seorang pemukim illegal Yahudi ditembak mati oleh sekelompok orang bersenjata yang tidak dikenal di Tepi Barat yang diduduki penjajah Israel. Tak lama kemudian, Brigade Ezzedin al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, memuji serangan tersebut.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pertempuran pasukan zionis dengan Jalur Gaza akan menjadi “yang terpanas” pada tahun 2018, dibandingkan dengan pertikaian Israel di perbatasan Suriah, Lebanon dan Tepi Barat, menurut juru bicara militer Israel, Avichay Adraee.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Rabu (10/1/2018) Adraee mengatakan bahwa tentara zionis tahun ini akan menyelesaikan pembangunan penghalang semen di sekitar Jalur Gaza yang diblokade demi menghentikan Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menggali terowongan lintas batas ke wilayah Palestina yang diduduki Israel.
“Pembatas [di sekitar Gaza] mirip dengan tembok yang dibangun di perbatasan Mesir, Suriah dan Yordania,” katanya. “Tapi penghalang Gaza juga mencakup komponen bawah tanah [untuk mengganggu terowongan lintas batas].”
“Sudah relatif tenang dalam beberapa hari ini (di perbatasan selatan Israel),” Adraee kemudian mengatakan, menambahkan: “Kebijakan kami sekarang adalah untuk mencapai keadaan tenang yang total terhadap Gaza.”
Mengenai mengapa dia percaya bahwa front Israel dengan Gaza akan menjadi “yang terpanas” tahun ini, Adraee mengatakan: “Masalah dengan Jalur Gaza pada tahun 2018 akan menjadi aspek kemanusiaan, ini membuat kita khawatir.”
Namun, dia terus menekankan bahwa eskalasi mungkin terjadi di semua perbatasan Israel dengan tetangganya, bukan hanya di Jalur Gaza.
Sebagai rumah bagi sekitar dua juta warga Palestina, Jalur Gaza terus berputar di bawah blokade zionis yang melumpuhkan, yang pertama kali dipaksakan oleh penjajah Israel – bersamaan dengan rezim Mesir as Sisi- ketika Hamas menguasai daerah pesisir tersebut pada tahun 2007.
Dalam dekade terakhir, pasukan penjajah Israel telah melancarkan tiga operasi militer besar melawan Jalur Gaza yang dikelola Hamas – pada 2008/9, 2012 dan 2014 – yang menyebabkan ribuan warga Palestina, kebanyakan warga sipil, tewas dalam serangan brutal Israel.
MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pengadilan Myanmar menuduh dua wartawan Reuters, yang meliput pembantaian Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine utara dan diduga melanggar undang-undang kerahasiaan nasional.
Wartawan Myanmar Wa Lone dan Kyaw Soe Oo secara resmi didakwa oleh jaksa di Yangon pada hari Rabu (10/1/2018) karena melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi era kolonial, yang dapat menjatuhkan hukuman maksimal 14 tahun penjara, kata pengacara mereka.
Pasangan tersebut ditahan pada 12 Desember setelah diundang untuk makan malam dengan petugas polisi di pinggiran kota terbesar Myanmar, Yangon, menurut Reuters.
Kantor berita tersebut mengatakan bahwa hanya sedikit informasi yang diketahui mengenai tuduhan terhadap kedua wartawan itu, selain mereka ditangkap karena diduga memiliki dokumen rahasia yang berkaitan dengan peristiwa di negara bagian Rakhine.
Tindakan keras tentara brutal di Rakhine telah memaksa hampir 650.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.
“Kami tidak pernah membuat kesalahan, mereka berusaha menghentikan kami dan mengintimidasi kami,” kata Wa Lone yang berusia 31 tahun, saat delapan petugas polisi mengantarkannya keluar dari pengadilan, istrinya yang menangis masih mencengkeram tangannya.
“Kami akan menghadapi dakwaan yang diajukan terhadap kami,” tambahnya.
Sebuah permintaan dengan jaminan telah diajukan ke pengadilan, yang akan diperiksa hakim pada sidang berikutnya tanggal 23 Januari, kata pengacara tersebut.
Kementerian Informasi Myanmar mengatakan bahwa wartawan tersebut “memperoleh informasi secara tidak sah dengan maksud untuk membagikannya dengan media asing.”
Keluarga para reporter – keduanya tengah mengerjakan cerita tentang operasi pembersihan Muslim Rohingya militer di negara bagian Rakhine – mengatakan bahwa mereka dipancing ke dalam perangkap.
“Kami sangat kecewa karena pihak berwenang berusaha untuk menuntut wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo berdasar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar,” kata Stephen J. Adler, presiden dan editor kepala Reuters. “Kami menganggap ini sebagai serangan yang sepenuhnya tidak beralasan dan terang-terangan terhadap kebebasan pers.”
Wartawan Reuters Myanmar Wa Lone dan Kyaw Soe Oo
Penangkapan mereka dikecam secara luas oleh kelompok hak asasi manusia dan pengawas media.
“Proses persidangan terhadap Wa Lone dan Kyaw Soe Oo adalah upaya transparan untuk mengintimidasi media dan untuk mencegah liputan tragedi umat Islam Rohingya di negara bagian Rakhine di Myanmar,” kata Steven Butler, koordinator program Komite untuk Melindungi Wartawan (the Committee to Protect Journalists-CPJ) untuk wilayah Asia.
Pelaporan krisis Rohingya telah terbukti sulit bagi anggota pers asing, yang dilarang memasuki wilayah konflik di Rakhine utara dan jarang mendapat izin wawancara dengan pejabat tinggi pemerintah.
Daniel Bastard, kepala wilayah Asia Pasifik untuk Reporters Without Borders, mengatakan bahwa pasangan tersebut “hanya digunakan sebagai kambing hitam untuk menutup mulut para jurnalis pemberani.
“Ada kekhawatiran yang mendalam dan sangat mengkhawatirkan saat melihat bahwa kebebasan pers di Myanmar benar-benar menurun,” katanya kepada Al Jazeera dari ibukota Prancis, Paris.
Dalam perjalanan keluar dari ruang sidang di Yangon utara pada hari Rabu, Wa Lone mengetahui bahwa istrinya sedang mengandung anak pertama mereka.
Jika terbukti bersalah, anak sulungnya akan berusia 14 tahun pada saat dia dibebaskan dari penjara.
Wa Lone dan Kyaw Soe Oo bukan wartawan pertama yang dikenai hukuman di bawah undang-undang era kolonial dalam 12 bulan terakhir.
Pada 2017, 11 wartawan dan satu kolaborator media ditangkap di Myanmar, menurut Reporters Without Borders.
Undang-undang Tindakan yang Melanggar Hukum (Unlawful Association Act) tahun 1908 dan Aircraft Act tahun 1934 diberlakukan pada tahun 2017 untuk menahan wartawan yang melaporkan konflik di Myanmar.
QATAR (Jurnalislam.com) – Enam bulan lalu, sebuah blokade udara, laut dan darat diberlakukan di Qatar oleh negara-negara tetangga. Berikut adalah perkembangan terakhir yang dirilis pada hari Rabu (10/1/2019), Aljazeera:
Laporan PBB mengenai blokade Qatar. Ketua Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (theQatar’s National Human Rights Committee-QNHRC) mengatakan pada hari Senin bahwa Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (the Office of the UN Human Rights High Commissioner-OHCHR) mengeluarkan sebuah laporan yang mengkritik blokade di Qatar sebagai “berat sebelah,” “sewenang-wenang” dan “ditandai oleh rasisme.”
Ketua Ali al-Marri telah meminta PBB untuk mengirimkan misi teknis internasional ke Qatar dan negara-negara pemblokir untuk memeriksa langsung pelanggaran HAM yang dituduhkan.
Kuwait menghukum wartawan hingga tujuh tahun. Pengadilan Kuwait menghukum penulis Fouad al-Hashem tujuh tahun pada hari Senin, dengan tuduhan menghina negara Qatar, media setempat melaporkan.
Emir Kuwait meresmikan pertemuan GCC. Pertemuan para Ketua dan Pembicara Shura, Majelis Perwakilan dan Sidang Majelis GCC Nasional diresmikan di Kuwait pada hari Senin pukul 10.30 waktu setempat.
Sheikh al-Sabah berbicara dalam upacara pembukaan KTT ke-38 Dewan Kerjasama Teluk (the Gulf Cooperation Council-GCC), dan menyerukan persatuan antara negara-negara Teluk. “Kita semua sadar akan kondisi di sekitar… dan kemunduran mereka yang merupakan tantangan serius bagi kita semua,” kata Sabah. “Situasi ini diperparah dengan hambatan kemajuan GCC, dan ini menuntut agar kita bekerja sama, berkonsultasi dan bertemu di semua tingkat,” sejumlah lembaga melaporkan.
KTT dua hari pada 8-9 Januari akan meninjau kembali upaya Komite Parlemen GCC untuk Meningkatkan Hubungan dengan Parlemen Eropa, dan juga akan meninjau visi parlemen Teluk untuk menangani ancaman organisasi “teroris.”
Kehadiran enam negara anggota GCC dikonfirmasi oleh Pembicara Majelis Nasional Kuwait Marzouq al-Ghanim pada hari Selasa, 2 Desember.
Amir Qatar mengirim pesan ke Afrika Selatan. Pada hari Ahad, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bertemu di Afrika Selatan bersama Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma.
Menurut sebuah pernyataan oleh kementerian luar negeri Qatar, Al Thani membawa sebuah pesan verbal dari Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Pesan tersebut berbicara tentang “hubungan persaudaraan” antara kedua negara dan perkembangan terakhir di kawasan Teluk, menurut kantor berita tersebut.
Cendekiawan Muslim ditahan setelah men-tweet tetntang Pihak berwenang Saudi menahan cendekiawan Muslim Salman al-Awda pada tanggal 7 September dan kemudian memberlakukan larangan perjalanan terhadap anggota keluarga al-Awda, Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada hari Ahad.
Seorang anggota keluarga mengatakan kepada HRW bahwa al-Awda ditahan karena menolak mematuhi perintah pemerintah Saudi untuk men-tweet teks tertentu yang mendukung blokade pimpinan Saudi terhadap
Warga Qatar ‘dilarang’ berziarah. Arab Saudi telah dituduh mencegah jamaah Qatar melakukan ziarah umrah.
Dalam editorialnya pada hari Kamis, surat kabar Al-Raya mengatakan bahwa Arab Saudi telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap peziarah Qatar saat mengunjungi Mekkah.
Iran mengundang Qatar ke pertemuan OKI. Pada hari Rabu, Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengundang Pembicara Parlemen Qatar Ahmed bin Abdullah al-Mahmoud untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi para ketua parlemen OKI yang akan diselenggarakan di Teheran pada 17-18 Januari, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Iran (IRNA).
Negara-negara yang memblokade Qatar adalah anggota Organisasi Kerjasama Islam (the Organisation of Islamic Cooperation-OKI) dan telah memperketat hubungan diplomatik dengan Iran. Mereka menuntut agar Qatar mengikuti Iran.
Turki terlihat meningkatkan kerja sama. Berbicara dari Turki dalam sebuah acara promosi untuk situs turkishsouq.com, Ahmet Arslan, menteri transportasi, maritim dan komunikasi Turki mengatakan: “Kerja sama kami dengan Qatar tidak terbatas pada e-commerce, namun akan tersebar luas di bidang lain dan akan membuka jalan bagi kedua negara untuk bekerja sama di tempat lain.”
UEA dan Saudi mengenalkan PPN. Kesepakatan umum mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kawasan GCC akan mulai berlaku 1 Januari 2018, dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengumumkan pelaksanaan actual mereka, Kantor Berita Kuwait melaporkan pada hari Ahad.
Kuwait, Bahrain, Qatar dan Oman dilaporkan memutuskan untuk menunda pengenalan PPN sampai tahun 2018 dan 2019 nanti.
SURIAH (Jurnalislam.com) – Drones yang menyerang pangkalan Rusia di Suriah pekan lalu dikirim dari Idlib, zona “de-eskalasi” yang dikendalikan oleh pejuang anti-rezim Assad, kata surat kabar resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Rabu (10/1/2018).
Provinsi Idlib telah menjadi sumber ketegangan antara pendukung rezim Syiah Assad yaitu Rusia dan pendukung kelompok oposisi Anti-Assad yaitu Turki, dengan Ankara melaporkan rezim Syiah Suriah meningkatkan serangannya di daerah-daerah yang dikuasai kelompok oposisi di sana.
“Pesawat-pesawat tak berawak diluncurkan dari daerah Muazzara di bagian barat daya wilayah de-eskalasi Idlib yang dikendalikan oleh unit yang disebut ‘oposisi moderat’,” kata surat kabar kementerian pertahanan, Krasnaya Zvezda, lansir Al Arabiya News Channel.
Kementerian tersebut telah menulis surat kepada kepala dinas militer dan dinas intelijen Turki untuk memastikan bahwa Turki sepenuhnya menerapkan gencatan senjata di provinsi Idlib, tambah surat kabar tersebut.
Idlib adalah satu dari empat zona de-eskalasi di Suriah yang dilindungi oleh sebuah kesepakatan oleh Turki, Rusia dan pendukung pemerintah Iran yang dimaksudkan untuk mengurangi kekerasan yang terjadi tahun lalu.
Pada hari Selasa (9/1/2018), kementerian luar negeri Turki memanggil duta besar Rusia dan Iran ke Ankara, menurut sumber diplomatik, setelah mengatakan bahwa rezim Syiah Suriah telah menargetkan pasukan oposisi moderat di Idlib di dekat perbatasan Turki.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan hal ini bisa menjadi bumerang bagi pembicaraan yang bertujuan untuk mengakhiri perang.
Rusia berharap untuk mengadakan kongres perdamaian Suriah di resor Sochi Laut Hitam pada tanggal 29-30 Januari.
Provinsi Idlib hampir seluruhnya dikuasai oleh pejuang anti-rezim Suriah yang didominasi koalisi faksi jihad yang dikenal dengan nama Hayat Tahrir al-Sham.
Pada hari Senin, Rusia mengatakan bahwa pesawat tanpa pilot yang membawa bahan peledak menyerang pangkalan Rusia di Suriah akhir pekan lalu tanpa menjatuhkan korban jiwa.
Setelah dua tahun dukungan militer Rusia bagi rezim Nushairiyah Bashar al-Assad, Presiden Vladimir Putin mengumumkan pada pertengahan Desember sebagian penarikan pasukannya dari negara tersebut, mengatakan bahwa tugas mereka telah selesai sebagian.
Jumlah penyebaran pasukan Rusia di Suriah tidak diketahui, namun pakar militer Rusia independen Pavel Felgenhauer mengatakan kepada AFP bahwa kemungkinan terdapat 10.000 tentara dan kontraktor swasta yang ambil bagian dalam konflik tersebut.
Lebih dari 470.000 orang diperkirakan tewas dalam perang Suriah, yang dimulai pada 2011 saat rezim membantai unjuk rasa anti-pemerintah dengan keganasan militer tak terduga, dan Jutaan orang telah mengungsi.
JENEWA (Jurnalislam.com) – Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB pada hari Rabu (10/1/2018) mengecam sebuah peningkatan serangan udara dan serangan darat baru-baru ini oleh pasukan rezim Syiah Assad, dan Rusia yang menewaskan hampir 100 orang dalam 10 hari terakhir di Ghouta Timur Suriah.
“Sejak 31 Desember, sedikitnya 85 warga sipil, termasuk 21 perempuan dan 30 anak-anak, telah terbunuh dan sedikitnya 183 lainnya terluka di Ghouta Timur, di pinggiran kota Damaskus, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB,” kepala hak asasi manusia PBB, Zeid Ra’ad Al-Hussein, mengatakan dalam sebuah pernyataan, Anadolu Agency melaporkan.
Seorang pria membawa anak yang terluka dalam operasi pencarian dan penyelamatan di puing-puing sebuah bangunan setelah pesawat tempur milik Rezim Assad melakukan serangan udara di zona de-eskalasi kota Sekba Ghouta Timur di Damaskus, Suriah pada tanggal 09 Januari 2018.
“Sedikitnya dua fasilitas medis dihantam serangan udara selama periode ini, menewaskan seorang pekerja medis dan membuat satu fasilitas tidak berfungsi,” tambahnya.
Al-Hussein mengatakan upaya untuk mengevakuasi kasus medis mendesak dari Ghouta Timur gagal, mengingatkan rezim Assad akan kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional.
Dia juga mengungkapkan “keprihatinan serius” tentang situasi sekitar dua juta orang di Idlib, dimana terjadi peningkatan dalam pertempuran.
Timur Ghouta dan Idlib dianggap sebagai daerah de-eskalasi (zona larangan agresi militer) pada bulan Mei 2017 di bawah proses Astana oleh Rusia, Turki dan Iran, dengan tujuan untuk mengakhiri perang dan memperbaiki situasi kemanusiaan, namun malah menjadi tempat pembantaian oleh rezim Assad dan Rusia.
PALESTINA (Jurnalislam.com) – Militer zionis memiliki “mata dan telinga” di dalam Iran, kepala dinas intelijen Mossad Israel mengatakan pada hari Selasa (9/1/2018).
“Israel memantau situasi di Iran dengan sangat ketat, kami memiliki mata, telinga dan bahkan lebih banyak lagi di dalam Iran,” kata Yossi Cohen dalam sebuah pertemuan tertutup di Kementerian Keuangan, menurut radio Israel, lansir Anadolu Agency.
Protes tersebut kemudian tampaknya berubah menjadi demonstrasi anti-rezim, menyebar ke beberapa provinsi, termasuk ibukota Teheran.
Lebih dari 20 orang tewas dalam demonstrasi tersebut, termasuk sedikitnya satu petugas polisi, sementara lebih dari 1.000 lainnya ditahan oleh pihak berwenang.
ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebanyak 1.337 warga sipil terbunuh di distrik Ghouta Timur yang dikepung (blockade) dalam serangan pasukan rezim Syiah Suriah pada 2017, menurut agen pertahanan sipil Helm Putih (the White Helmets), lansir Anadolu Agency.
Dalam sebuah pernyataan yang diposting di akun media sosialnya pada hari Selasa (9/1/2018), agensi tersebut mengatakan bahwa korban juga termasuk 12 anggotanya.
Rezim Syiah dan pasukan pro-rezim dikatakan melakukan 403 serangan udara dan 7.325 serangan artileri tahun lalu.
Menurut laporan tersebut, beberapa senjata termasuk bom barel dan bom napalm, yang dilarang oleh hukum internasional, yang digunakan oleh rezim tersebut dan kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan mereka di Ghouta Timur tanpa henti.
Rumah bagi sekitar 400.000 penduduk, Ghouta Timur, di pinggiran kota Damaskus, tetap berada di bawah pengepungan yang melumpuhkan oleh rezim Assad sejak akhir 2012.
Wilayah ini sebenarnya termasuk dalam jaringan zona de-eskalasi – yang didukung oleh Turki, Rusia dan Iran – di mana tindakan agresi dilarang.
Suriah baru saja mulai pulih dari konflik dahsyat yang dimulai pada tahun 2011, ketika rezim Nushairiyah Assad menindak aksi unjuk rasa dengan keganasan militer yang tak terduga.
YUNANI (Jurnalislam.com) – Parlemen Yunani pada hari Selasa (9/1/2018) untuk pertama kalinya membuat praktik hukum syariah Islam dalam aturan perselisihan keluarga yang opsional bagi minoritas Muslim di negara tersebut, yang mengubah warisan dari berabad-abad lalu, Al Arabiya News Channel melaporkan.
Perdana Menteri Yunani dari kelompok sayap kiri Alexis Tsipras segera menyerukan pemungutan suara sebagai “langkah bersejarah” karena “memperluas persamaan di depan hukum kepada semua orang Yunani.”
Perundang-undangan tersebut akan memungkinkan para kaum Muslim memilih pengadilan Yunani untuk menyelesaikan sengketa keluarga atau meminta ahli hukum Islam yang dikenal sebagai mufti.
Untuk masalah hukum keluarga, Muslim Yunani umumnya mencari jalan menghadap mufti untuk hal-hal seperti perceraian, hak asuh anak dan warisan. Kelompok hak asasi manusia anti Islam mengatakan bahwa ini adalah sistem yang sering mendiskriminasikan perempuan.
Masalah ini berawal pada periode setelah Perang Dunia I, dan perjanjian antara Yunani dan Turki yang mengikuti runtuhnya Kekaisaran Ottoman.
Perjanjian Sevres tahun 1920 dan Perjanjian Lausanne 1923 menetapkan bahwa hukum Islam dan hukum agama Islam berlaku bagi ribuan umat Islam yang berubah menjadi warga negara Yunani.
Sekitar 73.000 Muslim minoritas di Yunani tinggal di Thrace, daerah pedesaan miskin di timur laut yang berbatasan dengan Turki.
Langkah parlemen tersebut dilakukan saat Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Eropa (the European Court of Human Rights-ECHR) diperkirakan tahun ini akan memimpin sebuah kasus berdasarkan keluhan yang diajukan terhadap Yunani oleh seorang janda berusia 67 tahun, Hatijah Molla Salli, yang dikurung dalam perselisihan warisan dengan saudara perempuan almarhum suaminya.
Ketika Salli mengajukan banding atas keadilan sekuler Yunani, dia mula-mula memenangkan kasusnya. Namun pengadilan tertinggi Yunani pada tahun 2013 memutuskan bahwa hanya seorang mufti Islam yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah hak warisan Muslim.
“Pemerintah hanya bertindak untuk mencegah penghukuman oleh pengadilan, yang, seperti semua orang tahu, tidak dapat dihindari,” pengacara Salli Yannis Ktistakis mengatakan kepada AFP pada bulan November.
