Disebut Bakal Cawapres Jokowi, Kiai Ma’ruf: Saya Belum Diberitahu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Akhir-akhir ini nama Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin ramai dibincangkan setelah disebut sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Jokowi pada Pilpres tahun depan. Sambil tertawa, Kiai Ma’ruf menegaskan dirinya belum diberitahu.

“Katanya saya disebut jadi cawapres, tapi belum tau. Karena sampai saat ini saat ini saya belum diberitahu,” katanya kepada Jurnalislam.com saat ditemui di kantornya, Jalan Proklamasi No. 54, Jakpus, Selasa (17/7/2018).

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan nama Ma’ruf Amin sebagai pendamping Jokowi.

Wakil Ketum PPP, Arwani Thomafi menilai sosok Ma’ruf Amin sebagai sosok yang komplet. Selain berpengalaman di keorganisasian, Ma’aruf juga merupakan seorang ulama yang juga sebagai Ra’is Aam PBNU.

“Dari sisi keilmuan, bidang ekonomi Islam, perbankan syariah, sejarah, jam terbang juga semua orang tahulah Pak Amin. Untuk kepentingan umat juga orang tahulah, untuk komitmen kebangsaan juga bagus,” jelasnya.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei cawapres ideal bagi Jokowi jelang pendaftaran calon presiden (capres) pada 4 Agustus mendatang. Nama Ma’ruf Amin masuk di dalam daftar LSI.

Berdasarkan survei LSI, Ma’ruf Amin masuk ke dalam kelompok cawapres Jokowi dari kalangan tokoh agama. Nama Ketua MUI KH Ma’ruf Amin muncul tertinggi elektabilitasnya di angka 21 persen. Disusul mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin 17,2 persen, Tuan Guru Bajang (TGB) 12,3 persen dan Mahfud MD 9,5 persen.

Reporter: Gio

KH Ma’ruf Amin Minta Pengurus Masjid Awasi Khatib

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta para pengurus masjid mengawasi seorang khatib apabila ketika berceramah mengarah pada ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Hal tersebut dilakukan agar masjid tersebut bebas dari ajaran radikalisme.

“Semua yang arahnya ke radikal harus dicegah. Kedamaian dan persaudaraan harus diraih supaya masalah politik tidak mendorong ke arah permusuhan. Menjelang tahun politik, masjid bisa digunakan politisasi, jadi khatib di masjid yang harus dikendalikan,” kata Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Kiai Ma’ruf yang juga Rais Aam PBNU mengkhawatirkan, apabila ceramah seorang khatib mengandung ujaran kebencian akan berujung pada tindakan radikalisme. Untuk itu, sebaiknya model ceramah seorang khatib harus diperbaiki bersama, sehingga toleransi antar umat beragama di Indonesia tetap terjaga.

“Mungkin ada yang radikal ucapannya. Khotib yang radikal contohnya yang provokatif, menghujat mempersoalkan masalah lalu, itu radikalisme ucapan dan bisa mengarah ke radikalisme tindakan. Itu yang harus dicegah,”cetusnya.

Seperti diketahui, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) telah melakukan survei terhadap 100 masjid pemerintahan di Jakarta. 100 masjid tersebut terdiri atas 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di Lembaga Negara dan 37 masjid di Badan Usaha Milik Negara
(BUMN).

Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Agus Muhammad mengatakan, survei itu dilakukan setiap shalat Jumat dari 29 September hingga 21 Oktober 2017. Kemudian, tim survei menganalisis materi khutbah Jumat yang disampaikan. Hasilnya, ada 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme.

Reporter: Gio

MUI Terima Dana Sumbangan Konsumen Indomaret Rp 2,87 Milyar

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lembaga Islamic Dakwah Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF MUI) menerima dana donasi konsumen Indomaret sebesar Rp 2,87 miliar. Dana tersebut merupakan Program Peduli Pendidikan yang diadakan Indomaret selama periode 1 Februari-30 April 2018.

Donasi konsumen diberikan langsung Dirut PT. Indomarco Prismatama (Indomaret), Sinarman Jonatan kepada Ketum MUI, KH Ma’ruf Amin yang disaksikan Ketua IDF MUI, Misbahul Ulum di Kantor Pusat MUI.

Dirut Indomaret menjelaskan, donasi dilakukan berupa kembalian belanja maupun sumbangan langsung melalui kasir Indomaret.

“Biasanya kasir akan menawarkan program donasi dan setelah disetujui konsumen, kasir baru menyetruk nilai sumbangan konsumen sebagai bukti donasi,” tuturnya.

Jonatan berharap kerja sama pertama kali ini bukan kali ini saja. Namun terus berlanjut lama.

Sementara itu, Ketua IDF MUI, Misbahul Ulum mengatakan donasi akan digunakan untuk membangun laboratorium komputer dan multimedia di 10 lokasi lembaga pendidikan yang disepakati.

“Pembangunan ini untuk melatih siswa sehingga menguasai dan lebih terampil dalam mengoperasikan teknologi informasi,” pungkasnya.

Reporter: Gio

Keluarga Besar Syubabbanul Wathon Tolak RS Siloam Karena Tidak Sesuai Kesepakatan

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Penolakan berdirinya RSU Siloam Syubabbanul Wathon di Tegal Rejo tidak hanya dari kalangan masyarakat dan ormas Islam, tetapi penolakan itu juga datang dari Kakak kandung dan keluarga Gus Yusuf itu sendiri.

“Bahkan Gus Hanif kakaknya dan sekeluarga juga menolak, tidak ada yang menerima,” ucap Hendrarto, Ketua Forum Ukhuwah Islamiah Magelang Raya (FUIMARA) saat akan audiensi di kantor DPRD Kabupaten Magelang Jl Soekarno-Hatta, Senin (16/7/2018).

KH Yusuf Chudlori atau akrab dipanggil Gus Yusuf adalah pendiri dari Yayasan Syubbanul Wathon yang mana yayasan tersebut melakukan proyek kerjasama dalam mendirikan RSU Siloam di Tegal Rejo Kabupaten Magelang.

Agar diketahui bersama bahwa Tegalrejo adalah pusat pendidikan Islam berskala nasional, menurut hendrarto pendirian RSU siloam di Tegalrejo sangat kontradiktif yang mana pusat pendidikan Islam didirikan rumah sakit yang bekerja sama dengan nonmuslim.

“Kita harus memosisikan secara proporsional, karena itu wilayah muslim itu basis pendidikan Islam, harusnya kalaupun melakukan kerjasama ya kerja sama minimal kepada umum,” tegasnya.

Dari info yang disampaikan Pondok pesantren API Tegalrejo dan PCNU Kabupaten Magelang secara kelembagaan juga menolak ketika mendapat tawaran kerjasama dengan Lippo Group untuk mendirikan Rumah Sakit Siloam.

Hendrarto menyampaikan alasan Gus Yusuf menerima kerja sama dengan Lippo Group dikarenakan disana tidak ada rumah sakit dan klinik, hanya untuk kawasan bisnis.

‘Izin RS NU Susah Keluar, RS Siloam Magelang Malah Dipermudah’

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Izin pendirian RSU Siloam Tegalrejo Kabupaten Magelang belum keluar, tetapi dari pemerintah terkait malah melakukan pembiaran.

Hal itu disampaikan oleh Hendrarto ketua Forum Ukhuwah Islamiah Magelang raya (FUIMARA) saat akan melakukan audieansi bersama DPRD Kabupaten Magelang Jl. Sukarno Hatta, Senin(16/7/2018)

“Kami sayangkan kenapa merintah waktu itu langsung membiarkan pembangunan itu terjadi , sementara izin belum ada,” katanya.

Hendrarto pun merasakan ada perlakuan yang tidak adil terhadap pemberian-pemberian izin rumah sakit lainnya, seperti yang di bandungan dan Rumah Sakit Palbapang yang dibangun PCNU kabupaten Magelang.

“Kenapa seperti IMB ditempat lain seperti Bandungan, Palbapang itu susah sekali kluar, tapi kenapa ini cepat sekali keluar,”cetusnya.

Saat ini Pendirian RSU Siloam Tegalrejo Kabupaten Magelang yang dimiliki oleh Lippo Group James Riady mendapat penolakan dari berbagai ulama, kiai, pondok pesantren dan berbagai ormas yang ada di Jawa Tengah dan Jogja.

mereka menuntut agar pendirian rumah sakit non muslim tersebut dibatalkan, dikhawatirkan terjadinya proyek kritenisasi diwilayah basis pendidikan Islam tersebut.

Ia menambahkan izin baru keluar itu sekitar satu bulan yang lalu, padahal proses pendirian RSU Siloam itu sudah sangat lama yang saat ini proses pembangunan sudah hampir 90%.

“Mungkin sekitar satu minggu setelah lebaran kemarin baru keluar izin IMB nya, padahal launching pembangunannya itu udah lama sekali dan itu dihadiri oleh para birokat, tapi kenapa membiarkan sementara izin belum ada,” jelasnya.

Ormas Islam – DPRD Magelang Gelar Audiensi Suarakan Tolak RSU Siloam

MAGELANG (Jurnalislam.com) – Perwakilan ormas Islam Jawa Tengah dan Jogja yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah Magelang Raya (Fuimara) beraudiensi mendatangi kantor DPRD terkait pembangunan RSU Siloam Tegalrejo Magelang, Kabupaten Magelang Jl. Soekarno Hatta, Senin (16/7/2018).

“Kami ke sini meminta DPRD kabupaten ini untuk turun kelapangan mengecek betul atau tidak bahwa yang didirikan disana itu disetujui masyarakat atau tidak,”kata Ketua Fuimara, Hendrarto.

Fuimara melakukan survei langsung bersama masyarakat Tegalrejo, dan menyatakan mayoritas masyarakat keberatan dan menolak pendirian Rumah sakit siloam tersebut.

“Kami sudah turun lapangan survei, melakukan dialog dengan masyarakat, mayoritas disana itu menolak,”katanya.

Ia menambahkan bahwa yang menjadi permasalahan masyarakat disana mempunyai rasa sungkan untuk menyampaikan penolakan secara terbuka, selain itu adanya traumatis akibat teror dan intimidasi dalam kasus yang lain namun juga terkait dengan tokoh Tegalrejo.

“Tetapi ada rasa pekewuh dan rasa takut untuk mengungkapkan itu secara terbuka,”ujarnya.

Dalam agenda audiensi tersebut ormas merasa kecewa DPRD yang beranggotakan 50 orang tersebut tidak ada yang menemui perwakilan ormas yang datang, walaupun sebelumnya sudah memberi surat pemberitahuan, dikarenakan pada hari tesebut kantor sedang kosong karena semuanya ada jadwal diluar, sehingga hanya ditemui oleh staf stafnya saja.

Setelah ormas mendesak akhirnya dari perwakilan DPRD akan menemuinya untuk melakukan audiensi lagi besok kamis tanggal 19 Juli 2018.

Pasukan Assad dan Milisi Syiah Dukungan Iran Menuju Wilayah Israel

SURIAH (Jurnalislam.com) – Setelah menguasai sebagian besar perbatasan Suriah dengan Yordania, rezim Assad kini bergerak ke barat menuju wilayah Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, menurut seorang koresponden Anadolu Agency di kota Daraa di Suriah selatan, Senin (16/7/2018).

Sebagian besar Quneitra, kota terbesar di dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah, saat ini dipegang oleh kelompok-kelompok oposisi bersenjata anti-rezim Syiah Assad.

Setelah memegang kendali atas bagian barat provinsi Daraa, pasukan rezim dan milisi Syiah Internasional yang didukung oleh Iran mulai maju di Quneitra, yang terletak di luar wilayah wilayah Golan yang diduduki Israel.

Ahad malam, pertempuran sengit dilaporkan antara kedua belah pihak di daerah antara kota Daraa, Al-Harra dan kota Quneitra, Mashara.

Assad Langgar Gencatan Senjata di Daraa, 11 Faksi Oposisi Bentuk Koalisi Tentara Selatan

Pada 20 Juni, rezim Assad dan sekutu-sekutunya melancarkan serangan besar-besaran yang ditujukan untuk membangun kembali kendali atas Suriah selatan, termasuk Daraa.

Pada tanggal 6 Juli, para pejabat Rusia dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata menyetujui gencatan senjata permanen di Suriah selatan.

Berdasarkan perjanjian itu, siapa pun yang ingin meninggalkan Daraa akan diberi jalan keluar yang aman ke bagian utara negara itu.

Konvoi 15 Bus Bawa Pejuang Anti Rezim Assad Tinggalkan Daraa

Sejak itu, rezim dan sekutu-sekutunya telah menguasai sekitar 85 persen perbatasan Suriah-Yordania.

Pada hari Ahad, konvoi pertama dari 15 bus yang membawa 700 pengungsi – termasuk warga sipil dan pejuang oposisi – berangkat dari Daraa ke provinsi utara Idlib di Suriah.

Setelah pembicaraan damai yang diadakan tahun lalu di Astana, Daraa dan Quneitra ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi dilarang, namun rezim Assad melanggar.

19 Anak Ghouta Timur Terima Sertifikat Hafal Al Quran

AL-BAB (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 19 anak Suriah yang dievakuasi dari Ghouta Timur menerima sertifikat pada hari Ahad karena menghafal Al-Qur’an.

Mereka telah dipindahkan ke kota utara Suriah Al-Bab, dibebaskan dari kelompok IS tahun lalu dalam Operasi Euphrat Turki.

Anak-anak berusia 8-15 tahun telah menyelesaikan pendidikan mereka tetapi tidak dapat memperoleh sertifikat karena upaya evakuasi di distrik yang terkepung.

Upacara untuk memberikan sertifikat itu diadakan di Masjid Usama Bin Abu Zaid di pusat kota.

“Sebelum kami meninggalkan Ghouta Timur, ada 35 anak yang telah menyelesaikan pendidikan mereka. 19 dari mereka harus bermigrasi bersama kami ke al-Bab. Anak-anak ini menyelesaikan pendidikan mereka di bawah serangan dan blokade di Ghouta Timur,” Abu Muaffak, direktur Divinity Institut di Ghouta Timur, mengatakan kepada Anadolu Agency.

Warga Ghouta Terus Melarikan Diri dari Rumahnya Menuju Basis-basis Mujahidin

Sebagai rumah bagi sekitar 400.000 penduduk, distrik ini tetap dikepung oleh rezim Assad selama lima tahun terakhir.

Pada 14 April, rezim Syiah Suriah dengan paksa merebut Ghouta Timur, daerah pinggiran Damaskus yang dulu dikuasai oposisi, menggusur 140.000 orang dari rumah mereka, menurut PBB.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik kejam yang dimulai pada awal 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai warganya yang berunjuk rasa dengan keganasan militer yang tidak terdug.

Menurut pejabat PBB, ratusan ribu orang telah tewas dalam konflik hingga saat ini.

17 Tahun Perang Gak Kelar-kelar, AS Akan Negosiasi Lansung dengan Taliban

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Amerika Serikat akhirnya lelah meladeni Taliban, dan akan bergabung dalam negosiasi langsung dengan Taliban dalam upaya mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan, kata seorang komandan senior AS.

Di tengah spekulasi yang berkembang tentang kemungkinan pembicaraan perdamaian, Jenderal John Nicholson mengeluarkan komentar pada hari Senin (16/7/2018) menyusul peningkatan upaya diplomatik untuk mengupayakan perundingan menyusul adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu pejuang Taliban yang tidak bersenjata yang berbaur dengan pasukan militer Afghanistan di jalan-jalan Kabul dan kota-kota lain selama gencatan senjata kejutan bulan lalu.

Tidak Mampu Hadapi Taliban, AS Desak NATO Kirim Lebih Banyak Lagi Pasukannya

Nicholson, yang memimpin misi Resolute Support yang dipimpin NATO, mengatakan AS mengakui mereka memiliki peran kunci untuk dimainkan.

“Sekretaris negara kami, Tuan [Mike] Pompeo, telah mengatakan bahwa kami, Amerika Serikat, siap untuk berbicara dengan Taliban dan mendiskusikan peran pasukan internasional,” katanya.

“Kami berharap mereka menyadari ini dan ini akan membantu menggerakkan proses perdamaian ke depan.”

Al Jazeera menghubungi Taliban di Afghanistan tetapi tidak ada komentar segera.

Target Utama AS dan NATO, Taliban Umumkan Operasi Musim Semi Baru

Sohail Shahin, seorang juru bicara untuk kantor politik Taliban di Qatar, mengatakan dia masih menunggu konfirmasi komentar Nicholson tetapi menyambut tanda-tanda pendekatan baru.

“Ini yang kami inginkan dan kami sedang menunggu – untuk duduk dengan AS secara langsung dan membahas penarikan pasukan asing dari Afghanistan,” kata Shahin.

Dia mengatakan sebagai langkah pertama dia berharap untuk melihat pemimpin Taliban dikeluarkan dari daftar hitam PBB agar dapat melakukan perjalanan.

Shahin juga mengatakan masalah pasukan internasional di Afghanistan akan menjadi masalah besar dan Taliban akan bersedia untuk mendiskusikan masalah Amerika.

Serangan Udara AS pada Taliban Meningkat, 4.360 Pemboman, Namun…

Para pejabat AS mengatakan Presiden Donald Trump telah menunjukkan ketidaksabaran melihat kurangnya kemajuan di Afghanistan, di mana Taliban menguasai sebagian besar negara itu meskipun operasi serangan udara yang lebih agresif diumumkan tahun lalu.

Taliban (Imarah Islam Afghanistan) menolak pembicaraan dengan pemerintah Presiden Ashraf Ghani, yang dianggapnya tidak sah, dan malah bersikeras bahwa mereka hanya akan berbicara dengan Amerika Serikat.

15 Tahun Perang Melawan Taliban Lalu Kalah, Ini Laporan Kerugian Amerika Serikat

Pompeo mengatakan walaupun proses perdamaian secara keseluruhan harus dipimpin Afghanistan, Washington akan siap untuk bergabung dengan pembicaraan – bergeser dari sikap mereka sebelumnya yang menetapkan hanya pemerintahan Ghani yang memiliki legitimasi untuk berbicara dengan Taliban.

Dia juga mengatakan AS bersedia untuk membahas posisi pasukan internasional di Afghanistan, yang menurut Taliban Pasukan AS harus meninggalkan negara itu sebagai syarat untuk negosiasi.

Taliban Tegaskan sebagai Wakil Rakyat Afghanistan yang Sah pada Forum Internasional

Para pejabat senior AS, termasuk Pompeo dan Alice Wells, diplomat penting Departemen Luar Negeri AS untuk Afghanistan, mengunjungi Kabul dalam beberapa pekan terakhir untuk mencoba memuluskan jalan bagi pembicaraan.

Banyak rintangan masih ada sebelum konflik yang telah menewaskan sejumlah warga sipil tahun ini bisa berakhir. Sebanyak 1.692 warga sipil tewas pada paruh pertama tahun 2018.

Unjuk Rasa Meluas di Irak, Demonstran Bakar Kantor dan Foto Pemimpin Syiah Iran

BASRA (Jurnalislam.com) – Protes telah menyebar ke lebih banyak kota Irak setelah sepekan demonstrasi penuh kekerasan di kota Basra yang kaya minyak di mana sedikitnya tujuh orang tewas, lusinan orang terluka, dan ratusan lainnya ditangkap, kata polisi dan aktivis.

Protes hari Senin (16/7/2018) berlangsung di provinsi timur Diyala dan kota selatan Nasiriyah, menurut kantor berita AFP.

Kerusuhan pertama meletus di Basra pada 8 Juli ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan, menewaskan satu orang. Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah gagal menyediakan layanan dasar, termasuk listrik.

“Kami adalah penduduk Basra, bukan penyusup. Kami hanya menyampaikan tuntutan kami, yaitu air bersih, listrik, layanan dasar dan pekerjaan. Aksi protes kami yang damai dibalas dengan peluru,” kata seorang demonstran kepada Al Jazeera.

Saat kerusuhan terus berlangsung di beberapa kota di Irak selatan, video yang dibagikan di media sosial menunjukkan beberapa demonstran membakar kantor-kantor partai politik yang memiliki hubungan dengan Iran, terutama mereka yang berasal dari milisi Badr, partai Dawa dan Gerakan Kebijaksanaan Nasional.

Presiden Perancis Serukan Pembubaran Pasukan Syiah Irak, Al Maliki Berang

Foto-foto dari hari Ahad menunjukkan pembakaran poster bertuliskan gambar mantan Pemimpin Tertinggi Syiah Iran Ruhollah Khomeini di jalan utama di provinsi Basra.

“Jalan-jalan Basra terus memprotes praktek-praktek Iran, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sekarang, terutama setelah air kita menjadi garam setelah drainase dibuang oleh Iran di Sungai Shatt al-Arab,” Abu Ahmad al-Mansoori, para pengunjuk rasa di Basra, mengatakan kepada Al Arabiya Inggris.

Milisi Ekstremis Syiah Irak Kuasai Kota Kuno Hatra

Pusat minyak Basra yang hancur dan bagian lain dari jantung selatan Irak telah lama diabaikan, terutama oleh pemerintah yang dipimpin Syiah yang datang setelah mantan presiden Saddam Hussein. Protes serupa telah terjadi di masa lalu.

Dalam sebuah langkah langka, para pengunjuk rasa menyerbu bandara internasional di Najaf, kota Syiah, selama akhir pekan hingga menghentikan sementara lalu lintas udara.

Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi, sebagai tanggapan, mengumumkan bahwa pemerintah sementara akan mengeluarkan dana untuk layanan air, listrik dan kesehatan di Basra, yang pernah dijuluki “Venesia Timur Tengah” untuk jaringan salurannya.

Putra Mahkota Raja Arab Temui Pimpinan Syiah Irak, Muqtada al-Sadr