Miris, Wali Kota Palu Tegaskan Hanya Menerima Bantuan 2 Truk Logistik

Reporter: Arie Ristyan

PALU (Jurnalislam.com) – Wali kota Palu, Hidayat mengaku pihaknya selama ini belum dapat berbuat banyak dalam menangani kebutuhan logistik bagi pengungsi gempa dan tsunami. Sebab, minimnya jumlah bantuan yang diberikan kepada pihak pemerintahan kota Palu.

“Nah yang ingin kami klarifikasi ada berita berita diluar, bahwa pemerintah kota Palu menerima 80 truk dari kementerian apa itu, pertanian 500 truk, lalu masih di kota palu katanya 80 truk. Lalu ada di beberapa kabupaten katanya ada 15 truk. Yang kami sampaikan disini, ada bantuan itu mengatakan ada bantuan 80 truk, tapi masuk kemari itu hanya 2 truk,” katanya kepada wartawan saat jumpa pers di Rumah Jabatan Wakil Walikota Palu Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Rabu (10/10/2018).

“Selebihnya itu mungkin dibagi langsung. Nah yang masuk ke kita itu pakaian bekas semua, berasnya hanya 24 kalau ndak salah. Air minum hanya berapa dus saja, selebihnya pakaian bekas semua, itu ada pakaian bekas di pinggir-pinggir got, itu semua,” imbuh Hidayat.

Baca juga: Warga Minta Pemerintah Lanjutkan Evakuasi Korban Tewas Gempa-Tsunami Sulteng

Hidayat juga membantah kabar yang menyebutkan pihak pemerintah kota Palu menahan bantuan logistik dan tidak dibagikan ke pengungsi. Menurutnya, tidak meratanya jumlah bantuan yang diterima pengungsi akibat minimnya jumlah logistik yang berada di Posko resmi yang berada di rumah jabatan Wakil Walikota Palu.

“Nah kita ingin menyampaikan karena imej di masyarakat bahwa pemerintah kota Palu sudah menerima bantuan puluhan truk, ratusan truk (logistik). Kenapa kita tidak di distribusikan. Nah itu memang ada 17 truk. Tapi yang masuk kemari hanya 1 truk,” ujar Hidayat.

“Kami yang disebut pemerintah Palu tidak ada bantuannya. Padahal bantuan itu bertubi-tubi turun, saya nggak tau kemana perginya bantuan itu,” sambung Hidayat.

Selain itu, tidak dilibatkannya pihak pemerintah kota dalam proses pendistribusian bantuan oleh lembaga sosial maupun pemerintahan provinsi dan pusat, dikatakan Hidayat membuat tidak meratanya bantuan yang diterima pengungsi lapangan.

Baca juga: Basarnas: Likuifaksi Persulit Proses Evakuasi Korban Gempa-Tsunami Palu

“Ini saya berharap juga, kenapa logistik itu tidak sampai titik-titik pengungsian itu, karena yang masuk kemari itu tidak tahu kondisi disini, akhirnya yang mendistribusikan itu tahunya disitu terus, akhirnya disitu terus, akhirnya yang lain tidak dapat banyak,” paparnya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Hidayat mengatakan akan melakukan koordinasi dengan gubernur dalam menangani proses distribusi logistik kepada pengungsi di wilayah kota Palu.

“Tadi malam sudah saya sampaikan ke BNPB, bicarakan kepada tingkat provinsi, perintahkan aparat agar mobil mobil yang berkeliaran membawa bantuan yang ratusan truk itu agar diamankan semua, itu kami menunggu mudah-mudahan ada rapat di tingkat provinsi kami hadiri, banyak persoalan persoalan yang ingin kita sampaikan,” tandas Hidayat.

Amien Rais Penuhi Panggilan Polisi, Ini Komentar Din Syamsuddin

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Polda Metro Jaya memanggil tokoh reformasi, Amien Rais sebagai saksi terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet. Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin angkat bicara. Ia menilai bila pemanggilan berujung dengan penahanan akan menimbulkan kegaduhan politik.

“Jangan sampai memancing kegaduhan politik menjelang Pemilu dan Pilpres,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com, Rabu (10/10/2018).

Din merasa prihatin atas pemanggilan yang dilakukan kepolisian terhadap Mantan Ketua MPR RI ini. Selain itu, sikap Amien Rais memenuhi panggilan kepolisian dinilainya menunjukkan sikap figur warga negara yang baik.

“Harusnya para pejabat dan elit politik meniru sikap pak Amien yang dengan mudah memenuhi panggilan kepolisian,” ungkap Wakil Ketua Umum MUI Pusat periode 2005-2010 ini.

Menurutnya jika kepolisian tidak dapat menanggulangi aksi gugat-menggugat seperti saat ini apalagi tidak melakukan keadilan, maka, lanjut Din, sangat mungkin akan terjadi pengabaian dan ketidakpercayaan terhadap hukum.

“Suasana demikian tidak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara khusus merugikan Pemerintahan Presiden Jokowi,” tuturnya.

Lebih dari itu, Din mengimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri. Tidak menerapkan pendekatan politik ala preman, tapi sebaliknya perlu mengedepankan adu otak dengan argumen-argumen yang berkualitas.

“Pemilu adalah cara beradab untuk memilih pemimpin, jangan sampai terjebak ke dalam ketakadaban apalagi kebiadaban,” pungkasnya.

MUI Tolak Kontes LGBT di Bali

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan menolak dan menentang keras kontes yang mengatasnamakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yaitu Ajang Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Kiai Muhyiddin Junaidi mengatakan kontes tersebut bertentangam dengan norma dan ajaran Islam serta agama lainnya.

“Kontes tersebut sangat menciderai perasaan umat beragama dan melanggar Undang-undang RI serta Konstitusi,” katanya kepada Jurnalislam.com, Rabu (10/10/2018).

Muhyiddin menyatakan, MUI menghargai pluralitas serta kebebasan berpendapat dan berekpresi. Akan tetapi kebebasan yang masih sesuai aturan konstitusi.

MUI juga meminta kepada para penegak hukum agar segera mengambil langkah tegas dan konkret untuk menghentikan kontes yang dinilai berbau kemaksiatan tersebut.

“Dalam fatwa MUI tentang LGBT jelas ditegaskan bahwa pernikahan atau perkawinan dinilai sah jika dilakukan dengan dua manusia berlainan jenis,” pungkasnya.

Arab Saudi Undang Penyelidik Turki ke Gedung Konsulat

Redaktur: Deddy Purwanto

 

ANKARA (Jurnalislam.com) – Arab Saudi pada hari Selasa (9/10/2018) mengundang para ahli Turki dan pejabat terkait untuk mengunjungi Konsulat Istanbulnya guna memeriksa hilangnya seorang wartawan Saudi pekan lalu.

Menurut sumber diplomatik, sebuah surat diplomatik dikirim ke Kementerian Luar Negeri Turki yang isinya mengundang pejabat Turki untuk mengunjungi konsulat, tempat Jamal Khashoggi terakhir terlihat pekan lalu.

“Kerajaan Arab Saudi menyampaikan salam persaudaraan kepada Republik Turki,” pembukaan surat itu.

Baca juga: Erdogan: Buktikan Kalau Wartawan Saudi Tewas di Luar Konsulat Arab

“Kerajaan Arab Saudi mengundang para ahli Turki dan pejabat yang relevan untuk mengunjungi Konsulat Istanbul sesuai dengan prinsip kerja sama dengan pemerintah Republik Turki dan karena pentingnya bagi Kerajaan Arab Saudi untuk menemukan kebenaran tentang insiden hilangnya putra warga Arab Saudi Hamza, Jamal Ahmad Khashoggi.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan sebelumnya hari ini bahwa “pencarian akan dilakukan di gedung [konsulat] sebagai bagian dari penyelidikan.”

Khashoggi, kolumnis untuk The Washington Post, telah hilang sejak dia memasuki konsulat pada 2 Oktober.

Polisi Turki yang menyelidiki kasus tersebut mengatakan pada hari Sabtu bahwa 15 orang Saudi, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan memasuki konsulat saat Khashoggi berada di dalam gedung.

Baca juga: Wartawan Saudi Dibunuh Setelah Masuki Konsulat Arab di Turki

Jaksa Istanbul sedang menyelidiki insiden itu, sementara konsulat mengatakan di Twitter bahwa mereka bekerja dalam koordinasi dengan pihak berwenang Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah meminta para pejabat Saudi untuk membuktikan klaim mereka bahwa Khashoggi meninggalkan konsulat, karena sebagian besar saksi mengatakan bahwa dia terakhir terlihat memasuki gedung itu.

Qatar Kirim 450.000 Liter Bahan Bakar Pembangkit Listrik ke Gaza

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Bahan bakar yang dibeli oleh Qatar tiba di satu-satunya pembangkit listrik Jalur Gaza setelah masuk melalui Israel, kata sumber-sumber, dalam upaya untuk mengurangi penderitaan di daerah kantong yang terkepung dan membendung eskalasi dalam kekerasan Israel-Palestina.

Sumber Palestina di perbatasan Karam Abu Salem, juga dikenal sebagai Kerem Shalom, di Gaza selatan mengatakan enam truk diawasi oleh PBB dan membawa 450.000 liter bahan bakar menyeberang ke sana pada hari Selasa (9/10/2018).

“Bahan bakar Qatar bagi pembangkit listrik Jalur Gaza hari ini bertujuan untuk meningkatkan sebagian (pasokan) listrik di Gaza,” kata jurubicara Hamas Hazem Qassem kepada kantor berita AFP.

Pengiriman itu bisa membantu mengurangi protes berbulan-bulan dan bentrokan di sepanjang perbatasan antara Israel dan Gaza yang dikuasai Hamas, yang telah berada di bawah blokade Israel dan Mesir yang melumpuhkan selama lebih dari satu dekade.

Blokade telah menutup akses masuk komoditas penting bagi sekitar dua juta penduduknya, termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Baca juga: Kelompok Bantuan Kemanusian Gaza: Qatar Kontributor Terbesar untuk Penduduk Palestina

Truk-truk yang memasuki Gaza membawa pengiriman pertama sumbangan bahan bakar bernilai $ 60 juta oleh Qatar sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang cukup untuk beroperasi selama enam bulan, kata sumber-sumber lokal.

Selama berbulan-bulan, warga Gaza hanya menerima listrik rata-rata empat jam sehari.

Seorang juru bicara Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, yang berbasis di Tepi Barat yang diduduki Israel, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pengiriman bahan bakar tersebut.

“Setiap bantuan keuangan internasional ke Jalur Gaza harus melalui, atau dengan koordinasi, pemerintah Palestina,” katanya, dalam rangka “untuk melestarikan persatuan Palestina” dan menghentikan rencana untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Azzam al-Ahmad, seorang pejabat senior yang dekat dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengancam akan melakukan tindakan pembalasan jika pengiriman bahan bakar terus berlanjut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memperingatkan bahwa blokade 11-tahun Israel atas jalur tersebut telah mengakibatkan situasi “bencana kemanusiaan”.

Berdasarkan kesepakatan yang diperantarai PBB, Qatar membeli bahan bakar yang kemudian disampaikan melalui Israel dengan pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata satu sumber diplomatik.

Seorang pejabat Qatar, berbicara kepada kantor berita Reuters pada hari Ahad, mengatakan bahwa Doha berencana untuk membantu mengatasi krisis kekuasaan Gaza “atas permintaan negara-negara donor di PBB, guna mencegah eskalasi bencana kemanusiaan yang ada”.

Baca juga: Ini Bantahan Hamas atas Tuduhan Keretakan Hubungannya dengan Qatar

Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz, mengatakan kepada Reuters pada hari Senin bahwa Qatar “berusaha membantu” mencegah gejolak di Gaza.

Hamas mengambil alih Gaza dari Otoritas Palestina (Palestinian Authority-PA) pada 2007, setahun setelah secara tak terduga memenangkan pemilihan di daerah kantong pantai, yang memicu krisis dalam politik Palestina.

Beberapa upaya rekonsiliasi yang bertujuan memulihkan PA untuk berkuasa di Gaza telah gagal.

Juru bicara Hamas, Qassem, mengatakan bahwa pengiriman itu difasilitasi “melalui PBB karena kekosongan yang ditinggalkan oleh PA.”

Abbas mengatakan bahwa membuat kesepakatan dengan Hamas berarti mengakui kendali mereka atas Gaza sebagai pengganti PA.

Israel mengatakan blokadenya terhadap Gaza diperlukan untuk mengisolasi Hamas, yang telah berperang tiga kali dengan mereka sejak 2008.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley Tiba-tiba Mengundurkan Diri

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden AS Donald Trump menerima pengunduran diri Duta Besar untuk PBB pada hari Selasa (9/10/2018).

Nikki Haley dan Trump membuat pengumuman resmi yang langka di Oval Office di mana Haley mengatakan dia akan meninggalkan administrasi Trump pada akhir tahun.

Menjelaskan keputusannya untuk keluar dari posnya di PBB, Haley berkata, “Saya orang yang percaya dengan batas waktu.”

“Saya pikir Anda harus cukup sadar tanpa pamrih untuk mengetahui kapan Anda harus minggir dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan itu,” katanya. “Pengalaman ini adalah kehormatan seumur hidup.”

Dia membantah spekulasi bahwa dia akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2020, berpotensi melawan presiden dari partai Republik, dan mengatakan dia malah akan berkampanye untuk Trump.

Haley mengawasi upaya diplomatik presiden di PBB, terutama seruannya untuk mereformasi badan internasional tersebut dan dorongan internasional untuk menekan Korea Utara.

Tapi dia juga memiliki perbedaan dengan Trump.

Dia mengakui di Washington Post pada bulan September bahwa “Saya tidak setuju dengan presiden dalam segala hal.”

“Jika saya tidak setuju dengan sesuatu dan percaya itu cukup penting untuk diangkat oleh presiden, saya melakukannya. Dan dia mendengarkan. Kadang-kadang dia mengubah arah, kadang-kadang tidak,” katanya dalam artikel yang membahas kekhawatiran tentang siapa di administrasi yang berusaha untuk merongrong presiden menyusul anonim New York Times.

Baca juga: AS Kecam Rusia, Iran dan Rezim Assad di Tengah Serangan ke Idlib

Trump mengatakan dia akan mencalonkan pengganti dalam beberapa pekan mendatang, namun tetap memuji hasil kerja Haley sebagai “karya yang fantastis.”

Pengunduran diri Haley terjadi satu hari setelah pengawas pemerintah menyerukan penyelidikan terhadap Haley setelah dia dan suaminya menerima penerbangan dengan pesawat pribadi, tetapi the Citizens for Responsibility and Ethics di Washington mengakui “dua hal ini mungkin tidak ada hubungannya.”

Kelompok itu mengirim surat pada hari Senin kepada Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri yang memintanya untuk memeriksa tujuh penerbangan gratis yang diambil oleh duta besar dan suaminya, memperkirakan harganya mencapai puluhan ribu dolar.

Haley mengatakan dalam bentuk pengungkapan keuangan, penerbangan itu berasal dari tiga pengusaha Carolina Selatan yang berteman dekat dengannya, menurut pengawas.

Haley adalah gubernur Carolina Selatan sejak 2011 hingga 2017 saat ia menduduki jabatan PBB-nya.

Penarikan Senjata Berat dari Garis Depan Idlib Bukti Percayanya Oposisi pada Turki

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Penarikan senjata berat oleh oposisi Suriah di barat laut Idlib membuktikan kepercayaan oposisi terhadap Turki, salah satu anggotanya mengatakan pada hari Selasa (9/10/2018).

Berbicara kepada Anadolu Agency, Yaser Ferhan, anggota Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah (the National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces), mengatakan penarikan senjata membuktikan keberhasilan aliansi yang dibentuk antara oposisi dengan Turki.

Baca juga: Oposisi Suriah Mulai Pindahkan Senjata Berat dari Garis Depan Idlib

Pernyataan Ferhan muncul sehari setelah oposisi Suriah dan kelompok anti-rezim Syiah Assad lainnya menyelesaikan penarikan semua senjata berat mereka dari garis depan Idlib.

Dia mengatakan penarikan senjata dan fortifikasi Turki dari pos pengamatannya di Idlib akan memberikan banyak manfaat bagi orang-orang di wilayah tersebut.

Dia mengatakan bahwa langkah-langkah ini mencegah terjadinya lagi serangan oleh rezim Nushairiyah Bashar Assad dan sekutunya di wilayah tersebut.

Baca juga: Inilah 22 Kelompok Teroris Syiah Dukungan Iran yang Mulai Mengepung Idlib

Ferhan juga memuji perjanjian Sochi yang baru-baru ini ditandatangani antara Turki dan Rusia.

“Pelaksanaan perjanjian Sochi akan membawa keamanan bagi masyarakat di kawasan itu,” katanya.

Setelah pertemuan di Sochi bulan lalu antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin, kedua negara sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi di Idlib, benteng terakhir oposisi dan faksi jihad Suriah.

Ankara dan Moskow juga menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan “stabilisasi” di zona de-eskalasi Idlib, di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Baca juga: Kekhawatiran Warga Idlib Ditengah Kerapuhan Perjanjian Ankara dan Moskow

Berdasarkan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi dan faksi-faksi jihad di Idlib akan tetap berada di daerah-daerah di mana mereka sudah hadir, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu dengan maksud untuk mencegah pertempuran baru.

Sebagian besar dikontrol oleh Tentara Pembebasan Suriah (the Free Syrian Army), Idlib terletak tepat di seberang perbatasan dari provinsi Hatay di selatan Turki.

Basarnas Berhasil Evakuasi 15 Jenazah Lagi di Perumnas Balaroa

PALU (Jurnalislam.com) – Pencarian mayat korban gempa dan likuifaksi di Perumnas Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu masih dilakukan. Hari ini, Selasa (9/10/2018) Badan SAR Nasional (Basarnas) bersama Tim Rescue Aksi Cepat Tanggap (ACT) berhasil mengevakuasi 15 jenazah.

“Kami di Balaroa berhasil mengevakuasi 15 jenazah,” kata Komandan Tim 5 Basarnas, Setiawan Abbas di Perumnas Balaroa, Palu, Selasa (9/10/2018).

Menurut Abbas, dari 15 jenazah yang berhasil dievakuasi hanya tujuh jasad korban yang telah teridentifikasi. Namun kondisi jenazah tersebut telah membusuk karena lama tertimbun reruntuhan dan tanah akibat terjadinya likuifaksi.

Proses evakuasi dibantu dengan enam alat berat. Namun kondisi reruntuhan puing bangunan menyulitkan Tim SAR dan relawan melakukan proses evakuasi.

Abbas menyebut, pihaknya menurunkan 70 personel Basarnas kemudian dibantu oleh sejumlah relawan.

“Proses evakuasi dimulai sejak pukul 07.00 hingga 17.00 WITA,” jelasnya.

Proses evakuasi terhadap korban terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah terus dilakukan. Hingga saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa (9/10/2018) mencatat terdapat 2.010 orang tewas berhasil teridentifikasi.

Reporter: Ally Muhammd Abduh

Basarnas: Likuifaksi Persulit Proses Evakuasi Korban Gempa-Tsunami Palu

Reporter: Arie Ristyan

PALU (Jurnalislam.com) – Ketua Tim Sektor 6 Basarnas Reppind, mengaku cukup mengalami kesulitan saat mengevakuasi jenazah para korban bencana gempa dan tsunami yang menyebabkan likuifaksi di wilayah Petobo, Palu Selatan. Kondisi lumpur yang cukup dalam sempat membuat proses pencarian jenazah terganggu dan berjalan cukup lama.

“Untuk kendala di lapangan selama kami disini, yang dimana daerah operasi kita daerah berlumpur, sementara lumpur tersebut dari arah timur ke barat, kami sendiri mencari pencarian kearah barat, otomatis lumpur yang ada sudah mencapai 3 meter rata rata seperti itu,” katanya kepada jurnalislam.com usai melakukan evakuasi, Selasa, (9/10/2018).

Hingga memasuki hari kesebelas, Reppind mengatakan dirinya bersama tim gabungan Basarnas, BNPB, Potensi SAR, Kostrad dan Brigif berhasil mengevakuasi 53 jenazah yang 4 diantara berhasil di indentifikasi.

Korban yang berhasil dievakuasi

“Untuk jenazah yang berhasil di evakuasi selama saya di Petobo bagian selatan, sudah 53 berhasil kami evakuasi, ada 4 jenazah yang berhasil di identifikasi dan itu langsung diserahkan kepada keluarganya,” ujarnya.

Menurut keterangan Reppind, kondisi jenazah yang berhasil di evakuasi sudah rusak dan mulai membusuk.

“Jenazah sudah tidak utuh dan kadang kita berfikir kasihan juga dan penggalian kita sekitar 3 sampai 4 meter,” paparnya.

Lebih lanjut, Reppind menjelaskan jenazah yang tidak berhasil di indentifikasi dimakamkan secara massal. Reppind juga akan terus melakukan pencarian selama status tanggap darurat bencana belum dihentikan.

Tim SAR Gabungan Berhasil Evakuasi 4 Jenazah di Petobo Selatan

PALU (Jurnalislam.com) – Tim SAR, Basarnas, TNI-Polri, BPBD, dan Potensi SAR kembali berhasil mengevakuasi 4 jenazah di Petobo Selatan, Selasa (9/10/2018). 3 jenazah berhasil di identifikasi sementara satu lainnya tidak dapat dikenali akibat kondisi yang sudah mulai membusuk.

“Pencarian hari ini di wilayah Petobo Selatan, alhamdulilah menemukan 4 jenazah yang sudah di evakuasi, dari kedua jenazah jenis perempuan dan satu laki-laki, itu langsung berhasil di indentifikasi dan sudah diambil kekuarganya,” kata ketua Tim sektor 6, Reppind kepada jurnalislam.com seusai melakukan proses evakuasi.

“Sementara yang satu belum terindetifikasi, maka langsung dijemput oleh ambulan untuk di identifikasi lebih lanjut di rumah sakit,” imbuh Reppind

Reppind menjelaskan, proses evakuasi di wilayah Petobo Selatan menggunakan 7 alat berat dan melibatkan sekitar 47 personil.

“Hari ini kami melakukan pencarian di wilayah Petobo, dengan menggunakan 7 unit alat berat, berupa ekskavator dan personil yang terlibat sekitar 47 orang. Gabungan dari potensi SAR, ada yang dari BPBD, Tagana, SAR Jakarta, SAR Jogja, Jousan dan TNI disini ada dua kesatuan dari Kostrad dan Brigif kemudian kami sendiri dari Basarnas Kendari 25 orang,” tuturnya.

Lebih lanjut, menurut Reppind proses pencarian jenazah korban yang terkena pencairan tanah atau likuifaksi itu masih akan terus dilakukan hingga status tanggap darurat bencana masih berlangsung.

“Berdasarkan perintah arahan dari pimpinan, untuk batas waktu pencarian kita melakukan saja ketika sudah diperintahkan dan berhubungan dengan batas tanggap darurat,” tandas Reppind.

Menurut pantauan jurnalislam.com di lapangan, koltur tanah di wilayah yang terkena likuifaksi tersebut masih mudah amblas. Hal itu sempat membuat proses evakuasi sedikit terhambat akibat tebalnya lumpur yang berada di wilayah tersebut.