Kekhawatiran Warga Idlib Ditengah Kerapuhan Perjanjian Ankara dan Moskow

Kekhawatiran Warga Idlib Ditengah Kerapuhan Perjanjian Ankara dan Moskow

IDLIB (Jurnalislam.com) – Penduduk sipil di benteng pertahanan terakhir pejuang Suriah dengan hati-hati menyambut perjanjian “rapuh” yang ditandatangani oleh Ankara dan Moskow untuk menciptakan zona demiliterisasi yang menahan serangan mengancam terhadap Idlib, bahkan saat mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai apakah kesepakatan akan berakhir.

Penduduk provinsi dan daerah pinggirannya, yang merupakan rumah bagi hampir tiga juta orang – separuh dari mereka adalah pengungsi internal – juga telah mempertanyakan kesediaan rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad untuk mematuhi perjanjian, yang digambarkan oleh para pengamat sebagai sebuah terobosan diplomatic, lansir Aljazeera Rabu (19/9/2018)

Zona selebar 15-20km, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada 15 Oktober, akan memungkinkan “penarikan semua pejuang jihadis” dari Idlib, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada konferensi pers dengan mitranya dari Turki.

Baca juga: 

Kelompok yang akan mundur ini termasuk Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang didominasi oleh faksi oposisi dan dipimpin oleh Jabhat Fath al Sham (JFS), sebelumnya bernama Jabhah Nusrah kemudian melepaskan ikatannya dengan al-Qaeda.

Dr. Habib Kshouf mengatakan penduduk di desanya, Kherbet Eljoz, benar-benar takut terhadap serangan yang dipimpin rezim pemerintah secara penuh sebelum perjanjian.

“Kesepakatan Sochi memberi orang sekilas harapan, bahwa mereka akan terhindar dari serangan udara dan darat oleh pasukan rezim pemerintah dan Rusia – sedikitnya untuk saat ini,” kata pria berusia 55 tahun itu kepada Al Jazeera dari distrik Jisr al-Shughour , yang baru-baru ini di bawah bombardir.

Sedikitnya 1,5 juta penduduk Idlib melarikan diri dari pergerakan rezim pemerintah Suriah di provinsi lain dan sekarang tinggal di kamp-kamp sementara yang tidak memiliki layanan dasar seperti air minum bersih, dan akses ke listrik yang tidak terganggu.

“Ini [perjanjian] akan memastikan kembalinya listrik, air, dan layanan dasar lainnya kepada penduduk di sini,” kata Kshouf.

Kesepakatan itu, disambut oleh utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura pada hari Selasa, dan juga mengatur agar pejuang oposisi menyerahkan persenjataan berat.

Baca juga: 

Menurut Marwan Kabalan, direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Arab (the Arab Center for Research and Policy Studies), perjanjian itu adalah “situasi win-win untuk hampir semua orang”.

“Bagi Putin, ini adalah yang terbaik yang bisa ia capai pada titik waktu ini,” kata Kabalan kepada Al Jazeera.

Untuk rezim Suriah dan Rusia, para pejuang oposisi akan dipindahkan ke utara untuk mengamankan jalan raya yang mengarah ke pangkalan udara Hmeimin – yang dioperasikan oleh Rusia – dari segala serangan.

Ini juga akan memungkinkan pembukaan kembali jalan raya M5 yang menghubungkan ibu kota Damaskus ke Aleppo, dan akhirnya ke jalur perdagangan ke Turki dan Eropa.

Kabalan mengatakan perjanjian itu “harus dianggap sebagai kemenangan” oleh para pejuang oposisi.

“Perjanjian itu tidak meminta perlucutan senjata total oposisi,” katanya. “Dan mereka akan tinggal di Idlib – mereka tidak diminta untuk pindah seperti berada di Deraa dan Eastern Ghouta.”

Namun warga Idlib khawatir mengenai apakah perjanjian akan berlaku.

Rezim pemerintah telah dituduh “meluncurkan serangan sembarangan” yang menargetkan infrastruktur sipil di Idlib oleh LSM dan organisasi bantuan – termasuk Islamic Relief Worldwide – meskipun inklusi Idlib di “zona-zona eskalasi” dimaksudkan untuk menopang gencatan senjata.

Sejak awal September, puluhan orang telah tewas dan terluka akibat gempuran serangan udara oleh jet tempur rezim pemerintah Suriah dan sekutu Rusia, menurut para aktivis di lapangan.

“Kami telah melihat rezim menggunakan segala macam alasan di masa lalu ketika mengebom warga sipil di Idlib,” Yahya Daoud, seorang warga berusia 23 tahun yang berasal dari selatan Damaskus, mengatakan kepada Al Jazeera.

Baca juga: 

“Jadi ketakutan akan serangan rezim pemerintah selalu besar,” katanya dari sebuah kamp pengungsi di utara Idlib.

Rezim pemerintah Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar-besaran di provinsi itu, yang lama dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata, setelah berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi di seluruh negeri.

Serangan-serangan paling mutakhir yang diluncurkan untuk merebut kembali Ghouta Timur dan Deraa membunuh ratusan warga sipil, meskipun Ghouta Timur dan Deraa masuk dalam kesepakatan de-eskalasi yang disepakati oleh Turki, dan sekutu Assad Rusia dan Iran pada pertemuan di ibukota Kazakhstan, Astana, tahun lalu.

Baik Rusia dan Turki dianggap sebagai penjamin dari kesepakatan paling akhir untuk membentuk zona demiliterisasi, meskipun kedua negara berada di pihak yang berbeda dalam konflik.

Rusia dan Iran mendukung Assad, sedangkan Turki adalah pendukung konstan dari oposisi moderat sepanjang konflik Suriah, yang sekarang berada di tahun kedelapan.

“Sebagai warga sipil, kepercayaan kami ada di Turki [untuk mempertahankan perjanjian terbaru],” kata Daoud dari kamp pengungsi Atma.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X