Berita Terkini

2019, Pasar Modal Syariah Diprediksi Semakin Berkembang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Tahun 2019 menjadi saat yang memungkinkan pasar modal syariah berkembang. Ekosistem yang dibangun akan cukup sehingga instrumen seperti sukuk maupun efek syariah bisa bertumbuh.

Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi PT Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat, menyampaikan bahwa tahun 2019 menjadi masa likuiditas ketat. Artinya, industri keuangan disarankan untuk menghindari utang karena dapat meningkatkan pembiayaan tidak lancar (NPF-non-performing finance).

“Instrumen syariah ini cocok karena rasio utang harus kecil sehingga portofolionya lebih terjaga sehat. Ingat semua peradaban jatuh karena utang, tidak terkecuali Amerika Serikat,” kata Budi saat pemaparan Outlook Pasar Modal Syariah 2019 di Jakarta, pekan ini.

Meski demikian, ia menilai pertumbuhan ekonomi akan baik jika utang menjadi produktif. Di Bahana, Budi mengaku menerapkan hukum Nabi Yusuf yang mengedepankan investasi stabil dan pemanfaatan utang yang lebih produktif.

Head of Fixed Income Research PT Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto , mengatakan pasar modal syariah di Indonesia masih didominasi oleh sukuk pemerintah. Sebaliknya, jelas dia, pasar modal syariah belum menerbitkan sukuk global untuk korporasi di Indonesia.

Total penerbitan sukuk dibandingkan total penerbitan obligasi konvensional di kisaran 22-30 persen. Mandiri Sekuritas, kata Handy, memprediksi pemerintah masih akan mendominasi penerbitan sukuk di tahun 2019.

“Kami perkirakan penerbitan sukuk akan relatif sama dengan tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan refinancing seiring dengan masih rendahnya ekspektasi pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2019,” kata dia.

Kebutuhan pendanaan ulang dari sukuk yakni sekitar Rp 3,4 triliun. Sementara untuk obligasi konvensional yakni Rp 86 triliun. Handy juga memprediksi penerbitan obligasi korporasi akan melambat saat pilpres seperti tahun-tahun sebelumnya.

Founding Partner Karim Consulting Indonesia, Adiwarman Karim, menyampaikan 40 persen kepemilikan obligasi pemerintah adalah asing. Akibatnya, perekonomian akan sensitif ketika menjelang pilpres dana-dana asing itu ditarik.

Banyaknya proyek infrastruktur yang dibiayai bank akan dibiayai ulang melalui pasar modal yaitu penerbitan sukuk. Hal ini didorong oleh mulai selesainya periode kelonggaran Interest During Construction (IDC) dari bank.

Adiwarman mengatakan pasar modal syariah bisa berkembang juga jika bisa menangkap dana-dana yang keluar, baik dengan penerbitan sukuk maupun saham syariah. Pilpres membuat dana-dana di DPK turun dan dipindahkan ke pasar modal.

“Pasar modal syariah bisa tinggi, karena itu,” kata dia.

sumber: republika.co.id

 

KTT Kerjasama Teluk ke-39 Tanpa Dihadiri Pemimpin Qatar yang Diblokade

Redaktur: Deddy Purwanto

ARAB SAUDI (Jurnalislam.com) – Para pemimpin dan pejabat Teluk bertemu di Riyadh untuk KTT Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council-GCC) pada hari Ahad (9/12/2018) ketika krisis diplomatik terus mencengkeram kawasan Teluk.

KTT GCC ke-39 diselenggarakan di tengah blokade yang sedang berlangsung atas Qatar yang diberlakukan pada Juni 2017, oleh Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA) dan Mesir.

Kuartet itu menuduh Qatar mendukung “terorisme”. Qatar membantah tuduhan itu dan mengatakan boikot tersebut bertujuan untuk melanggar kedaulatannya.

Amir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani tidak hadir. Sebaliknya, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Qatar, Sultan bin Saad Al Muraikhi, dikirim untuk mewakili negara pada pertemuan tersebut.

Menteri luar negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, mengkritik keputusan Syekh Tamim.

“Amir Qatar seharusnya menerima tuntutan yang adil [dari negara-negara yang memboikot] dan menghadiri KTT,” kata Al Khalifa di sebuah posting Twitter pada hari Ahad (9/12/2018).

Baca juga: 

Doha menepis komentar tersebut.

“Qatar dapat membuat keputusan sendiri dan tetap menghadiri KTT Kuwait [tahun lalu] sementara para pemimpin negara-negara pemboikot tidak hadir,” kata Ahmed bin Saeed Al Rumaihi, direktur kantor informasi di kementerian luar negeri Qatar.

Analis mengatakan masih belum jelas bagaimana KTT akan mempengaruhi perselisihan yang sedang berlangsung, karena lembaga “yang sebagian besar hanya simbolis” tersebut telah bertahun-tahun mengabaikan peran fungsionalnya membangun hubungan yang lebih erat antara negara-negara anggota.

“Sejak krisis [GCC] pertama pada tahun 2014, dewan menunjukkan ketidakmampuannya untuk menengahi atau memiliki peran signifikan dalam mengurangi ketegangan antara … negara-negara anggota,” Luciano Zaccara, seorang peneliti politik Teluk di Universitas Qatar, mengatakan kepada Al Jazeera.

6 Warga Israel Diberondong Tembakan dari Dalam Mobil

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Sedikitnya enam pemukim Yahudi terluka dalam sebuah penembakan di Tepi Barat yang diduduki, kata tentara.

Para pemukim saat itu sedang berdiri di dekat “stasiun pendakian gunung” dekat pemukiman ilegal Ofra, The Jerusalem Post melaporkan.

Seorang wanita dalam kondisi kritis, kata pejabat medis.

“Tembakan dilepaskan dari kendaraan Palestina yang melintas menuju warga sipil Israel yang berdiri di stasiun bus,” kata tentara Israel. “Pasukan yang hadir di dekatnya membalas dengan menembak ke arah kendaraan tersangka, yang melarikan diri.”

Pasukan penjajah Israel masih mencari penyerang, katanya.

Baca juga: 

Layanan penyelamatan mengatakan seorang wanita berusia 21 tahun ditembak di bagian atas tubuhnya dan dalam kondisi kritis. Yang lain terluka termasuk dua gadis berusia 16 tahun yang terluka ringan.

Ofra dibangun di atas tanah milik desa Silwan dan Ein Yabroud.

Militer Israel mengatakan penembakan itu dilakukan dari “kendaraan Palestina yang lewat” di dekat pemukim yang berdiri di dekat persimpangan.

Ini adalah serangan pertama di Tepi Barat sejak 26 November ketika seorang warga Palestina menabrak tentara Israel dengan sebuah mobil dan melukai tiga dari mereka. Penyerang dalam insiden itu kemudian dibunuh oleh pasukan Israel.

Arab Saudi Tolak Kirim Tersangka Pembunuh Khashoggi ke Turki untuk Diadili

Redaktur: Deddy Purwanto

RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi menetapkan tidak akan mengekstradisi tersangka dalam kasus Jamal Khashoggi ke Turki pada Ahad (9/12/2018) malam, kata menteri luar negeri negara itu.

“Kami tidak mengekstradisi warga kami,” kata menlu Saudi Adel al-Jubeir dalam konferensi pers Dewan Kerjasama Teluk ke-39 (Gulf Cooperation Council-GCC) ketika ditanya tentang surat perintah penangkapan.

Al-Jubeir mengatakan bahwa mereka yang bersalah telah dirujuk ke kantor kejaksaan Saudi tetapi dia tidak berkomentar tentang proses hukum dengan menggarisbawahi bahwa kantor kejaksaan memiliki juru bicaranya sendiri.

Selain itu, ia mengatakan bahwa Arab Saudi terbuka atas bukti apa pun untuk membantu penyelidikan dan akan mengumumkan setiap detail tentang kasus ini.

Baca juga: 

Pengadilan Istanbul pada hari Rabu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk dua mantan pejabat Saudi atas pembunuhan Khashoggi.

Keputusan pengadilan dikeluarkan setelah Kepala Kantor Kejaksaan Umum Istanbul menuntut penangkapan Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama putra mahkota, dan Ahmed al-Asiri, mantan wakil kepala intelijen, atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembunuhan itu.

Khashoggi, seorang wartawan dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, hilang setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada awal Oktober.

Setelah awalnya mengatakan dia meninggalkan konsulat dalam keadaan hidup, Arab Saudi mengaku beberapa pekan kemudian bahwa dia terbunuh di sana, menyalahkan kematiannya pada sekelompok tim Saudi yang melakukan operasi jahat.

Mengikuti keputusan kerajaan, Arab Saudi memecat lima pejabat senior, termasuk al-Qahtani dan al-Asiri.

Sudah 1.220 Demontran Ditangkap dalam Kerusuhan Kenaikan BBM di Perancis

Redaktur: Deddy Purwanto

PARIS (Jurnalislam.com) – Sekitar 118 pemrotes dan 17 petugas polisi terluka dalam unjukrasa Yellow Vest pada hari Sabtu (8/12/2018) di Prancis, kata Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner kepada wartawan Sabtu malam.

Pada hari Ahad sore (9/12/2018), Kementerian Dalam Negeri memperbarui jumlah demonstran yang ambil bagian dalam protes nasional menjadi 136.000.

Menurut kementerian, 1.220 orang ditangkap selama demonstrasi.

Sebagai bagian dari tindakan keamanan yang ketat, lusinan kendaraan lapis baja dan 89.000 pasukan – termasuk 8.000 pasukan di Paris saja – ditugaskan.

Pada hari Sabtu, para pengunjuk rasa mengenakan rompi kuning terang – dijuluki Yellow Vest – berkumpul di sepanjang Champs-Elysees yang terkenal di ibukota Paris, menyebabkan ditutupnya  toko-toko, restoran, dan bank.

Polisi Prancis menggunakan semprotan lada menghadapi pengunjuk rasa di sepanjang Champs-Elysees.

Baca juga:

Sejak 17 November, ribuan demonstran berkumpul di kota-kota besar Prancis termasuk Paris untuk memprotes kenaikan pajak bahan bakar kontroversial Presiden Emmanuel Macron dan situasi ekonomi yang memburuk.

Para demonstran, yang umumnya tinggal di daerah pedesaan karena harga sewa yang tinggi di kota-kota, telah meminta Macron untuk memotong pajak bahan bakar dan mengurangi kesulitan ekonomi mereka.

Menurut survei baru-baru ini, 84 persen orang Prancis – kebanyakan dari kelompok berpendapatan menengah – mendukung protes.

Harga bahan bakar di Prancis telah meningkat lebih dari 20 persen tahun ini.

Relawan Dompet Dhuafa Meriahkan International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 di Bandung

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Di Tahun 2018, Dompet Dhuafa telah menerima penghargaan sebagai Lembaga yang transparansi dan akuntabilitas oleh Resgistrasi Akuntan Publik. Bertepatan dengan “International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC)”, Dompet Dhuafa mengajak para Relawannya dari berbagai wilayah Nusantara untuk mengikuti International Volunteer & Anticorruption Camp yang dilaksanakan Lembang, Bandung , Jawa Barat. (Sabtu,8/12).

“Apresiasi sederhana untuk relawan yang sudah berkolaborasi dalam 5 tahun belakangan ini. Dengan kegiatan ivac 2018 dapat menumbuhkan du dalam jiwa para relawan untuk mencegah dan melawan korupsi. Baik korupsi yang kecil hingga yang besar. “ Maya Nuraini Pic International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC)

International Volunteer & Anticorruption Camp 2018 (IVAC) yang diinisiasi oleh Dompet Dhuafa Volunteer merupakan upaya untuk mengkonsolidasi dalam membangun capacity building bagi para Relawanl. Dalam IVAC 2018 banyak kegiatan yang dapat diikuti oleh peserta, seperti seminar, workshop, sharing session, dan Focus Group Discussion (FGD). Acara yang dilaksanakan dari 7 – 9 Desember 2018 dengan bentuk gathering, training, dan festival.

Sebagai lembaga yang transparansi dan akuntabilitas, Dompet Dhuafa dalam melakukan pencegahan korupsi, melibatkan seluruh elemen – elemen sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing – masing. Sebagai komunitas kerelawanan dengan jumlah yang besar, Dompet Dhuafa Volunteer memiliki potensi besar dalam pencegahan korupsi, hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 10.000 relawan terdaftar di Dompet Dhuafa Volunteer dari seluruh Indonesia.

Dengan meningkatkan pemahaman relawan untuk mencegah korupsi, Dompet Dhuafa Volunteer ingin membangun capacity building para relawannya. aksi pencegahan korupsi secara nasional dan regional, dapat meningkatkan kesadaran para Relawan di Hari Korupsi Internasional.

Kegiatan IVAC 2018 di ikuti oleh 240 relawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan berbagai latar belakang,Seperti mahasiswa, profesional, dll. Dalam kegiatan ini Dompet Dhuafa Mendorong para relawan untuk menciptakan proyek sosial yang berdampak kepada para peserta untuk Menumbuhkan nilai anti korupsi dan kemanusiaan dalam berbagai kegiatan kerelawanan serta Membangun solidaritas antar relawan dari seluruh Indonesia. Sebagai penutup kegiatan IVAC 2018 seluruh peserta akan melaksanakan Festival Bandung Melawan Korupsi 2.0 di Bandung.

SMA Muhammadiyah PK Kottabarat Adakan Lomba Poster Anti Korupsi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Ikatan pelajar Muhammadiyah (IPM) SMA Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta mengadakan lomba poster anti korupsi. Lomba yang digelar pada Jum’at (7/12/2018) ini merupakan salah satu agenda dalam mengisi rehat atau c/assmeeting setelah ujian akhir semester.

“Lomba membuat poster ini merupakan bentuk penolakan kita sebagai pelajar terhadap perilaku korupsi. Hal ini bertepatan juga dengan hari anti korupsi internasional yang akan diperingati setiap tanggal 9 Desember,” kata ketua IPM SMA Muhammadiyah, PK Muhammad Zuhdiya Sukma kepada Jurnalislam.com, Sabtu (8/12/2018).

Lomba diikuti oleh 13 tim yang terdiri dari sebelas tim siswa, satu tim karyawan, dan satu tim guru. Kegitan lomba tersebut diawali dengan penjelasan peraturan lomba oleh Rio Dwi Cahyono sebagai koordinator acara. Panitia kemudian membagikan kertas kepada peserta sebagai media untuk membuat poster. Sedangkan peralatan lainnya disediakan oleh peserta.

Peserta Lomba Poster Anti Korupsi SMA Muhammadiyah Program Khusus, Kottabarat, Surakarta

Pukul 08.00 WIB lomba membuat poster dimulai, para peserta dengan antusias membuat poster mereka, tidak terkecuali tim guru dan karyawan. Lomba berjalan lancar. semua peserta menyelesaikan poster mereka selama tiga jam. Setelah panitia mengumpulkan poster, ekspresi para peserta berbeda beda, ada yang tersenyum puas, ada yang masih berpikir seakan memikirkan poster mereka yang belum sempurna tetapi waktu sudah habis.

Semua poster karya peserta dipajang di lorong literasi sekolah SMA Muhammadiyah PK. Menurut kepala Sekolah SMA Muhammadiyah PK Hendro Susilo, lorong literasi dibuat untuk membiasakan siswa membaca dan berkreatifitas.

Peserta Lomba Poster Anti Korupsi SMA Muhammadiyah Program Khusus, Kottabarat, Surakarta

“Lorong literasi memang dibuat khusus untuk memajang karya karya siswa, selain untuk menghargai hasil karya siswa, lorong literasi juga diharapkan dapat meningkatkan minat siswa untuk berkarya dan membaca,” katanya.

“Sehingga sekolah kita bisa mencetak siswa-siswa yang gemar membaca. kreatif dan inovatif. Begitu juga dengan poster poster anti korupsi ini, kita harapkan dapat membangkitkan semangat siswa siswa untuk memerangi korupsi dan menanamkan pada diri mereka kalau mereka tidak akan korupsi,” pungkasnya.

Pakar: Pemerintah Membuat Standar Ganda Soal KKB

SOLO (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor, Dr Muhammad Taufiq menilai pemerintah menerapkan standar ganda dalam menangani sejumlah kasus kelompok bersenjata di Indonesia. Ia mengaku heran dengan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang disematkan kepada gerakan separatisme OPM yang dipimpin oleh Egianus Kogoya itu.

“Dan saya mengatakan pemerintah membuat standar ganda, kita lihat di kelompoknya Santoso di Poso itu kan disebut sebagai pemberontak dan ditembak mati, yang menembak kan tentara, kenapa ini tidak diperlakukan hal yang sama,” katanya kepada Jurnalislam.com, Jum’at (7/12/2018).

“Saya justru khawatir ada hidden agenda, atau agenda tersembunyi bagaimana mau memaksakan agar kasus kasus ini menjadi kasus kekerasan sipil bersenjata nanti mereka menjadi besar dan justru mereka besar dan berinteraksi dengan penduduk maka mereka akan menuntut referendum bahwa negara tidak mampu memberikan keamanan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Taufiq, menjadi sebuah paradox ketika pemerintah memaknai teroris dan separatisme itu hanya ketika pelakunya adalah seorang muslim.

“Ini kan sebuah kenaifan, yang sudah memenuhi unsur-unsur separatisme, unsur-unsur pemberontakan, pembunuhan dan menggulingkan kekuasaan yang sekarang (dilakukan OPM-red) kok hanya disebut KKB,” ujarnya.

Untuk itu, Taufiq yang juga ketua Tim Advkkasi Reaksi Cepat (TARC) itu berharap pemerintah tidak tebang pilih dalam menangani pemberontakan gerakan-gerakan yang merongrong NKRI.

“Nanti akan muncul dan ini sudah sejalan dengan aksi demo di Surabaya yang anarki itu, aksi demo di Jogja dan beberapa tempat. Itu kan jelas arahnya separatisme,” pungkasnya.

TARC : OPM Telah Memenuhi Unsur-unsur Kelompok Separatis

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC), Dr Muhammad Taufiq mengatakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang belum lama ini membantai puluhan pekerja proyek di Kabupaten Nduga, Papua sudah memenuhi unsur-unsur tindakan separatisme dan pemberontakan.

Taufiq menjelaskan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 104 hingga 107 telah menjelaskan kriteria-kriteria sebuah gerakan dikatakan pemberontakan atau separatisme.

“Pembunuhan sudah, pekerja trans Papua 20 orang dibunuh, itu juga yang teridentifikasi, sebelumnya kan belum pernah diberitakan, kemudian pasal pemberontakan pasal 107 kan jelas jelas dia memberontak, kemudian separatisme memisahkan diri, benar dia membawa bendera OPM, dia kan berniat mengulingkan, jadi semua pasal-pasal sudah terbukti,” katanya kepada Jurnalislam.com saat ditemui di Solo, Jum’at (7/12/2018).

Oleh sebab itu, kata Taufiq, penyebutan pemberontakan lebih tepat daripada dinamakan KKB, dan aparat TNI lah yang menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

“Kalau pemberontak maka ukuran bukan lagi ketertiban umum, tapi melawan kekuasaan yang sah, siapa yang menjalankan? Tentara. Menjaga ketertiban sipil adalah polisi, tapi menjaga dari ancaman separatisme adalah domainnya tentara,” ujarnya.

Taufiq juga membandingkan penyebutan makar kepada bebeberapa tokoh yang ikut aksi bela Islam 212 pada tahun 2016. Ia menilai, sebutan tersebut lebih tepat dialamatkan kepada OPM yang hingga saat ini terus melakukan upaya untuk melakukan makar terhadap negara.

“Yang belum terjadi kan penggulingan, karena dia kelompok kecil, tapi 3 unsur yang lain seperti dia memberontak, dia membunuh, dia memisahkan diri semua sudah terpenuhi dan inilah sebenarnya yang layak diadili, dengan pasal makar ancaman hukumannya minimal 20 tahun dan maksimalnya adalah hukuman mati,” paparnya.

Persis Soroti Tranformasi Dakwah di Era Digital

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Dinamika dakwah Persatuan Islam (Persis) menjadi peluang di era digital. Pasalnya, melalui digital pesan dakwah bisa lebih beragam dan menjangkau ke banyak orang dengan efektif. Selain itu, pengetahuan yang komprehensif dinilai penting bagi warga Persis demi keutuhan umat dan bangsa.

“Tranformasi dakwah Persis saat ini banyak perubahan, dari ekslusif menjadi inklusif, dalam pendidikan, perubahan dalam berdakwah tak hanya dari mimbar ke mimbar, tapi bisa lebih luas melalui media sosial dan video digital, jika tidak dimanfaatkan dengan baik tentu akan ketinggalan zaman,” ucap Wakil Ketua Umum Persis Jeje Zaenudin saat memberikan Pandangan Kebijakan Umum (PKU) program di Ball room Hotel Panorama, Lembang Jumat (7/12/2018).

Jeje menyatakan, keutuhan bangsa menjadi komitmen yang dilakukan dakwah Persis. Menurutnya, pengetahuan kebangsaan yang mumpuni dinilai penting demi memajukan kecerdasan bangsa.

“Dalam menyampaikan pesan dakwah perlu banyak pertimbangan, pengetahuan kebangsaan penting agar sinkron antar dakwah dan wawasan nasional tujuannya untuk kepentingan kehidupan berbangsa,” ujarnya.

Persis bercita-cita memelihara Indonesia dengan nilai-nilai yang sejalan dengan Islam. Tidak dengan merubah Indonesia secara keseluruhan, menurut Jeje merubah idealisme negara dinilai bertentangan.