Berita Terkini

AS Melatih Teroris di Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Pelatihan AS untuk teroris YPG/PKK tidak dapat diterima oleh Ankara, menteri pertahanan Turki mengatakan pada hari Rabu (12/12/2018).

Berbicara di sebuah acara di ibu kota Ankara yang menandai Hari Tentara Nasional Bosnia dan Herzegovina, Hulusi Akar mengatakan Turki bertekad untuk melindungi hak-haknya di darat, laut dan udara.

Turki telah lama mengkritik kerjasama AS dengan sekutu-sekutunya PKK/YPG dalam pertempuran di Suriah, menunjukkan bahwa YPG adalah cabang PKK Suriah, kelompok yang diakui sebagai teroris oleh Turki dan Uni Eropa.

Dalam lebih dari 30 tahun aksi teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa – bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. YPG adalah cabang Suriah.

“Turki tidak akan membiarkan koridor teror di selatan dan utara negara Suriah, termasuk timur sungai Eufrat. Sejauh ini Turki telah melakukan pertempuran besar melawan semua organisasi teror PKK, YPG, Islamic State, terutama FETO, untuk perdamaian di Turki dan kawasan dan kita akan melanjutkan perjuangan dan operasi kita dengan tekad yang sama sampai teroris terakhir dinetralisir,” kata Akar.

Baca juga: 

FETO dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen, dituduh mendalangi kudeta yang kalah 15 Juli 2016 yang menyebabkan 251 orang menjadi martir dan hampir 2.200 orang terluka.

Menteri Pertahanan juga mengkritik Barat karena tidak memperpanjang kontribusi yang diperlukan untuk mengatasi tragedi kemanusiaan di Suriah dan Irak.

“Sekarang kita melihat bahwa opini publik dunia, yang tuli terhadap tragedi di Srebrenica, sekarang tuli terhadap beberapa kasus tragis serupa di Suriah,” katanya, dan menambahkan bahwa Turki menghormati semua integritas teritorial tetangganya, terutama Suriah dan Irak.

Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar
Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar

Lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia tewas oleh pasukan Serbia Bosnia setelah mereka menyerang “kawasan aman” PBB di Srebrenica pada Juli 1995, meskipun pasukan Belanda hadir dan bertugas sebagai pasukan perdamaian internasional.

Srebrenica dikepung oleh pasukan Serbia yang mencoba merebut wilayah dari Muslim Bosnia dan Kroasia dalam upaya untuk menciptakan negara mereka sendiri.

Ratusan keluarga Bosnia masih mencari orang tercinta mereka yang hilang, karena sejumlah besar korban dilemparkan ke kuburan massal di seluruh negeri selama Perang Bosnia, yang berlangsung dari 1992-1995.

Berbicara tentang hubungan pertahanan Turki dengan Bosnia dan Herzegovina, Akar mengatakan negaranya akan terus mendukung tentara Bosnia.

Begini kondisi Terakhir Politik di Idlib, Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Nasr Hariri, kepala oposisi Komisi Negosiasi Suriah (the Syrian Negotiation Commission-SNC), memuji upaya Turki untuk mempertahankan kesepakatan gencatan senjata Sochi di provinsi barat laut Idlib.

Dalam pernyataan eksklusif kepada Anadolu Agency, Rabu (12/12/2018), Hariri mengatakan kesepakatan Sochi tetap bertahan berkat upaya Turki.

Setelah pertemuan 17 September di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin, kedua belah pihak sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi – di mana tindakan agresi secara tegas dilarang – di provinsi Idlib Suriah.

Menurut ketentuan kesepakatan, kelompok-kelompok oposisi bersenjata dan faksi-faksi jihad di Idlib akan tetap berada di wilayah di mana mereka memang sudah menetap, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu dengan maksud mencegah kembalinya pertempuran.

Hariri percaya bahwa kesepakatan Sochi adalah alat penting untuk menekan rezim dan sekutu-sekutunya.

“Kesepakatan ini mencegah Rusia, rezim dan orang-orang Iran [milisi Syiah] menguasai tanah Suriah sepenuhnya dengan kekuatan militer dan bergerak menjauh dari solusi politik,” katanya.

“Dengan dukungan Turki, kesepakatan Sochi yang melindungi kehidupan warga sipil di Idlib tetap berdiri,” kata Hariri.

“Sambil memerangi organisasi teror  di wilayah itu, Turki juga mendukung solusi politik,” katanya.

Hariri mengatakan negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik 8 tahun di Suriah sejauh ini belum membuahkan hasil.

“Kegagalan membentuk komite konstitusional adalah karena Rusia berusaha untuk menghilangkan peran PBB,” menurut pemimpin SNC.

“Rusia, rezim Assad dan sekutunya mencoba untuk merusak peran PBB untuk mencapai solusi politik,” katanya. “Menyetujui untuk terlibat dalam dialog adalah upaya mereka untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh rezim.”

Baca juga: 

Hariri mengatakan Rusia telah menolak daftar nominasi PBB, yang akan bekerja dengan perwakilan rezim dan oposisi untuk menyusun konstitusi baru di Suriah.

Ketua negosiator oposisi mengatakan oposisi Suriah berusaha untuk mencapai solusi politik untuk konflik Suriah di bawah payung PBB.

Mengacu pada pernyataan utusan AS James Jeffrey, di mana dia mengatakan sudah waktunya untuk “menarik tuas” pembicaraan Astana, Hariri mengatakan:

“Pertemuan Astana bukanlah alternatif untuk pembicaraan Jenewa, tidak ada yang mengatakan pertemuan ini merupakan alternatif untuk pembicaraan Jenewa.”

“[Krisis Suriah] tidak dapat diselesaikan tanpa kesepakatan antara Rusia dan AS,” katanya.

Hariri menegaskan kembali dukungannya untuk posisi Turki di kelompok teroris YPG/PYD /PKK.

“PYD adalah kelompok milisi bersenjata yang berusaha mencapai tujuannya melalui kekuatan brutal,” katanya.

“Mereka telah melakukan banyak pelanggaran hak, pembantaian, penyiksaan dan migrasi paksa warga sipil,” tambahnya.

Hariri mengatakan oposisi Suriah tidak akan menerima kehadiran kekuatan asing yang akan menimbulkan ancaman terhadap tetangga.

Suriah telah terkunci dalam perang global yang ganas sejak awal 2011 ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad membantai aksi unjuk rasa dengan keganasan militer yang tidak terduga.

Jerman Tolak Renegosiasi Ulang Brexit

Redaktur: Deddy Purwanto

BERLIN (Jurnalislam.com) – Kanselir Jerman Angela Merkel mengesampingkan renegosiasi kesepakatan Brexit, menjelang pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa yang dimulai pada hari Kamis (13/12/2018).

Menanggapi pertanyaan oleh anggota parlemen pada hari Rabu di parlemen, Merkel mengatakan para pemimpin akan membahas perkembangan Brexit terbaru pada pertemuan dua hari mereka di Brussels, dan mendengarkan Perdana Menteri Inggris Theresa May tentang perjanjian Brexit tersebut.

“Kami tidak memiliki niat untuk mengubah kesepakatan Brexit, yang merupakan posisi umum dari 27 negara anggota. Jadi seharusnya sekarang diperkirakan bahwa perdebatan ini tidak akan mengarah pada beberapa perubahan dalam kesepakatan,” dia menekankan.

Pada hari Senin, May mengumumkan penundaan voting tentang Brexit pekan ini di House of Commons, mengakui kesepakatan “akan ditolak dengan margin yang signifikan”.

Baca juga: 

Merkel mengatakan, selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris di Berlin pada hari Selasa, ia menggarisbawahi bahwa pemungutan suara mengenai perjanjian Brexit akan berlangsung sebelum 21 Januari.

“Kami masih berharap keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara teratur,” kata Merkel, tetapi dia juga menambahkan bahwa Berlin mempersiapkan diri untuk semua skenario, termasuk keluarnya negara Britania Raya itu dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.

Brexit (singkatan dari “Britain” dan “exit“), adalah kemungkinan (proses dan rencana) penarikan diri Britania Raya dari Uni Eropa sebagai hasil dari referendum Brexit yang diadakan pada Kamis 23 Juni 2016.

DPR Diminta Bentuk Pansus Kasus e-KTP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – DPR disarankan membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk menyelesaikan persoalan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/12/18).

Menurut Said, banyaknya temuan seputar e-KTP yang bermasalah tidak cukup diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian saja.

“Peran DPR sangat penting dalam menyelesaikan masalah ini sebelum hari pemungutan suara. Kalau perlu, bentuk saja Pansus KTP-el,” kata Said.

Dijelaskannya, sebagai dokumen yang dipersyaratkan untuk memilih dalam Pemilu dan Pilpres 2019, permasalahan e-KTP ini harus pula disikapi oleh penyelenggara pemilu dan parlemen.

Persoalan e-KTP, kata dia, bukan lagi sekedar urusan administratif pemerintah. Dan, tidak pula cukup ditangani oleh institusi penegak hukum.

“Isu ini sudah menjadi isu politik. Sebab undang-undang telah menentukan KTP el sebagai syarat bagi Pemilih untuk memberikan suaranya di TPS.”

Artinya, permasalahan e-KTP dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang bisa berujung pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Bahkan, jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan PHPU tidak memuaskan pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat persoalan e-KTP, bisa memantik munculnya huru-hara.

“Jadi, jangan anggap sepele isu ini. Jangan dibiarkan menjadi api dalam sekam. Kita tentu tidak menginginkan terjadinya kekacauan Pemilu,” kata Said.

Oleh sebab itu, sebagai penanggungjawab pemilu, KPU tidak boleh menutup mata pada persoalan ini.

Lembaga yang tak kalah penting untuk diminta kontribusinya guna menguraikan persoalan e-KTP, adalah DPR.

“DPR punya tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja Kemendagri sebagai pelaksana undang-undang. Persoalan KTP el ini kan sudah sangat kronis. Ini sudah menjadi virus yang membahayakan Pemilu,” kata dia.

Seniman Aceh Gelar Teater Prang Sabi

Redaktur: Mazaya

ACEH (Jurnalislam.com) –Puluhan seniman Aceh menggelar teater Hikayat Prang Sabi untuk melestarikan sastra Aceh. Teater bertema The Spirit of Aceh tersebut berlangsung selama dua malam, 7-8 Desember 2018 di aula Taman Budaya, Banda Aceh.

Hikayat Prang Sabi merupakan karya sastra karangan ulama besar Aceh Teungku Chik Pante Kulu. Karangan tersebut lahir pada abad 18.

Teater yang berdurasi dua jam itu menceritakan usaha Teungku Chik Pante Kulu dalam mengarang dan menyebarkan Hikayat Prang Sabi ke seluruh pelosok Aceh untuk mengobarkan semangat jihad melawan kolonial Belanda.

Penggagas sekaligus sutradara teater tersebut Muhammad Yusuf Bombang alias Apa Kaoy mengatakan, teater Hikayat Prang Sabi untuk memperkenalkan kembali sastra Aceh kepada generasi muda.

“Ini untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda. Jangan hilang di ingatan generasi muda bahwa kita memiliki sastra yang gemilang,” ujarnya.

Menurutnya ada dua nilai yang bisa diambil dari teater tersebut yaitu proses pengarangan dan juga penyebaran hikayat Prang Sabi ke masyarakat Aceh sehingga menjadi pemompa semangat mereka dalam menghadapi penjajahan Belanda.

“Nilai-nilai ini yang ingin kita ajarkan kepada generasi muda,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang penyanyi Aceh Cut Aja Riska yang juga mengambil peran sebagai janda korban perang, Teungku Fatimah dalam teater tersebut mengaku, pagelaran teater The Spirit of Aceh berdampak positif untuk melestarikan hikayat Aceh.

Menurut pelantun tembang Do Da Idi itu, saat ini minat kalangan muda terhadap sastra terutama hikayat sangat kecil.

Untuk melastarikan sastra Aceh menurutnya, harus sering dilakukan sosialisasi baik melalui media sosial, teater atau perlombaan baca hikayat.

“Itu positif agar hikayat bisa bangkit dan bagi kaum muda untuk mencintai hikayatnya kembali,” ujarnya

Pesantren Perkuat Ekonomi Nasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ekonomi syariah menjadi program penting penguatan ekonomi oleh Bank indonesia. Salah satu penggerak ekonomi syariah adalah dunia Pesantren.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama (Kemenag), Abdurrahman Mas’ud mengatakan sudah sangat tepat penguatan kemandirian ekonomi syariah melalui pesantren. Khususnya dalam penguatan rantai produk halal dari lingkungan pesantren.

Dalam dua dekade belakangan ini, model ekonomi syariah semakin menguat. Dan sistem ekonomi syariah saat ini menjadi andalan untuk mendukung keadilan ekonomi di masyarakat.

Dalam peta jalan pengembangan ekonomi syariah yang lebih luas, kata Mas’ud, pengembangan ekonomi pesantren saat ini sangat strategis. Sebab peran pesantren tidak lepas dari lembaga pendidikan, dan lembaga dakwah, tapi juga embaga pengembangan perekonomian umat.

Saat ini, diakui Mas’ud, jumlah pengembangan ekonomi pesantren telah diperkuat oleh kemenag. “Saat ini sudah ada beberapa pesantren yang terbukti bisa menghasilkan lifeskill bagi santri dan menghidupkan kemandirian ekonomi pesantren,” kata Mas’ud, dalam sambutan diskusi Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF), Selasa (11/12).

Saat ini, terang dia, produk ekonomi pesantren bukan hanya bisa dijual, namun juga bisa diekspor ke luar negeri. Karena itu kedepan produk pesantren dan program ekonomi pesantren bisa disinergikan. Perlu ada peta jalan bersama penguatan rantai produk halal pesantren.

Sumber : republika.co.id

 

 

Serangan Taliban Targetkan Kendaraan Militer Pulang dari Operasi, 12 Tewas

Redaktur: Deddy Purwanto

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Jumlah korban tewas akibat pemboman martir yang menargetkan satu kesatuan pasukan militer di luar Kabul meningkat menjadi 12 orang, kata para pejabat, di dekat ibu kota Afghanistan.

Ledakan itu terjadi di distrik Paghman di Kabul barat Selasa pagi (11/12/2018) ketika kendaraan militer kembali dari operasi semalam, kementerian dalam negeri mengatakan.

“Dua belas orang termasuk empat anggota pasukan keamanan tewas,” kata deputi juru bicara kemendagri Nasrat Rahimi.

Serangan terhadap pasukan Afganistan oleh Taliban telah menjatuhkan korban jiwa yang sangat tinggi pada tahun ini.

Serangan pagi di Kabul terjadi beberapa jam setelah serangan semalam oleh pejuang Taliban di pos pemeriksaan di Arghistan, sebuah distrik di provinsi Kandahar selatan. Sedikitnya delapan petugas polisi tewas, menurut kantor media provinsi.

Baca juga: 

Diperkirakan 2.798 warga sipil telah tewas dan 5.252 lainnya terluka akibat pertempuran di seluruh negeri dari Januari hingga September tahun ini, menurut Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA).

Bulan lalu, Presiden Ashraf Ghani mengatakan 28.529 pasukan militer Afghanistan telah tewas sejak awal tahun 2015, sebuah angka yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya diakui. Itu berarti rata-rata sekitar 20 tentara tewas setiap hari.

Lonjakan kekerasan terjadi ketika Amerika Serikat mendorong resolusi damai terhadap konflik 17 tahun, sementara Taliban semakin menegaskan kontrol atas wilayah yang luas di negara itu.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengadakan pembicaraan langsung dengan Taliban, yang digulingkan menyusul invasi pimpinan AS pada 2001.

Para pejabat Taliban telah mengadakan pembicaraan selama tiga hari dengan perwakilan khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad di Qatar guna memperbarui proses perdamaian.

Bulan lalu, Ghani membentuk tim beranggotakan 12 orang untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Taliban ketika pemerintahnya berusaha membawa perdamaian menjelang pemilihan presiden tahun depan.

Pos Polisi India Diserang Pejuang Khasmir, 4 Tewas

Redaktur: Deddy Purwanto

SRINAGAR (Jurnalislam.com) – Empat polisi India tewas ketika pejuang menyerbu pos polisi di bagian selatan distrik Shopir di Kashmir yang diduduki India.

Kepala kepolisian negara Dilbagh Singh mengatakan kepada Al Jazeera bahwa polisi diserang pada hari Selasa (11/12/2018) ketika mereka menjaga empat keluarga dari komunitas Hindu minoritas Kashmir Pandits.

“Empat polisi tewas dan ini menunjukkan keputusasaan militan yang tidak hanya datang untuk menembak tetapi merebut senjata. Ini adalah insiden yang tidak menguntungkan,” kata Singh.

Serangan itu terjadi di desa Zainapora di Shopian, sebuah distrik yang telah berubah menjadi benteng pejuang bersenjata di wilayah Himalaya yang terbagi.

Tiga perwira tewas seketika dan petugas yang keempat terluka parah dan kemudian meninggal di rumah sakit, kata para pejabat polisi.

Anggota komunitas Hindu yang dijaga oleh polisi tidak ada korban dalam insiden itu.

Baca juga: 

Jaish-e-Muhammad, kelompok bersenjata berbasis di Pakistan, mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita lokal.

Seorang pejabat polisi senior, yang berbicara dengan syarat tidak disebutkan namanya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukan yang bermarkas di daerah-daerah terpencil telah “menjadi sasaran empuk militan”.

Polisi telah menjadi target utama pejuang di wilayah bergolak itu dengan meningkatnya konfrontasi antara pejuang dan pasukan India. Lebih dari 40 pasukan telah tewas tahun ini dibandingkan dengan 32 pada tahun 2017.

 

Diklaim Ingin Melindas Warga Israel, Seorang Palestina Ditembak Mati Pasukan Zionis

Redaktur: Deddy Purwanto

HEBRON (Jurnalislam.com) – Seorang pria Palestina ditembak mati oleh pasukan Israel di dekat kota Hebron, Tepi Barat, pada hari Selasa (11/12/2018), menurut Kementerian Kesehatan.

Omar Awawdeh, 27 tahun, ditembak di punggungnya oleh pasukan Israel dan segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi serius, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

“Dia segera meninggal karena luka-lukanya di rumah sakit,” kata kementerian itu.

Baca juga: 

Tentara Israel, dalam sebuah pernyataan, mengklaim  Awawdeh telah berusaha untuk melindas orang-orang Israel di pintu masuk kota Tarqumiya dekat Hebron.

Inggris dapat Mainkan Peran Penting dalam Mengakhiri Pembantaian Muslim Rohingya

Redaktur: Deddy Purwanto

LONDON (Jurnalislam.com) – Inggris dapat memainkan peran instrumental dalam mengakhiri genosida Rohingya oleh otoritas Burma, sebuah sidang parlemen terdengar Senin (10/12/2018) malam.

Pesan itu disampaikan pada acara yang diselenggarakan oleh Keadilan untuk kelompok Minoritas Rohingya (the Justice for Rohingya Minority), yang menjadi tuan rumah panel anggota parlemen lintas partai termasuk Catherine West dari Partai Konservatif, Rushanara Ali dan Helen Goodman dari Partai Buruh dan Baroness Sheehan, Partai Demokrat Liberal juru bicara untuk pembangunan internasional.

Sesi ini juga menampilkan Ben Emmerson QC, seorang pengacara internasional yang duduk sebagai hakim di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan bekas wilayah Yugoslavia (the International Criminal Tribunals for Rwanda and the former Yugoslavia) dan juga Sirazul Islam, seorang korban genosida berusia 18 tahun yang lahir di sebuah kamp pengungsi di Bangladesh, di mana ia menghabiskan delapan tahun hidupnya sebelum pindah ke Inggris.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah mengundang saya ke acara ini dan memungkinkan saya berbagi dengan Anda pengalaman saya menjadi pemuda Rohingya,” kata Islam.

“Saya dilahirkan di sebuah kamp pengungsi, di sebuah negeri yang tidak dapat saya sebut sebagai negara saya sendiri dan tidak memiliki kenyamanan dasar yang dirasakan oleh Anda. Anak-anak biasanya ingin bersenang-senang, bermain dengan teman-teman mereka dan menikmati sekolah. Tapi bagi saya, bertahan hidup adalah hal yang paling penting, karena kami tidak memiliki kesenangan-kesenangan itu di kamp.

“Dan karena kamp itu tidak terdaftar secara resmi oleh pemerintah Bengali, kamp itu tidak menyediakan banyak kebutuhan dasar seperti air bersih, kamar tidur dan kamar mandi yang nyaman. Kehidupan di kamp itu sulit, tetapi bahkan lebih sulit mengetahui bahwa saya tidak dapat kembali ke tanah tempat keluarga saya dilahirkan dan telah hidup selama bertahun-tahun dan menyebutnya sebagai rumah.”

Baca juga: 

Kesaksian Islam tentang kehidupan Rohingya di sebuah kamp pengungsi menimbulkan suasana muram di atas ruangan dan menjelaskan kenyataan yang dihadapi oleh ribuan, jika bukan jutaan, pengungsi Rohingya yang tinggal di limbo di Bangladesh.

“Kesaksian Islam yang menakutkan itu seharusnya menjadi panggilan membangunkan bagi kita semua dan mengingatkan kita bahwa genosida ini masih berlangsung dan bahwa kita sebagai bangsa yang menjunjung moral dan kemanusiaan harus berdiri dan berjuang untuk keadilan sesama Rohingya,” kata West, yang juga memoderasi acara tersebut.

Dia juga mengutip fakta bahwa Inggris, sebagai kekuatan global, adalah pendukung utama hak asasi manusia dan dengan demikian memegang posisi yang unik di Dewan Keamanan PBB (UNSC) dalam mengungkap penderitaan masyarakat minoritas seperti Rohingya di Myanmar.

“Inggris telah menjadi advokat utama hak asasi manusia sejak akhir Perang Dunia Kedua dan telah menggunakan posisinya sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan untuk mempengaruhi dan mengubah cara kita memandang hak asasi manusia dan undang-undang dan kebijakan apa yang kita tetapkan tentang masalah ini.

“Dan dengan demikian, Inggris telah berada di garda terdepan dalam mendistribusikan bantuan kepada pengungsi Rohingya dan berusaha mencari solusi untuk mengakhiri genosida Rohingya,” tambah West.

Peran komunitas internasional dalam mengakhiri genosida juga dibahas dan khususnya apa yang bisa dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk membawa keadilan bagi Rohingya dan meminta pertanggungjawaban para pelaku genosida.

Emmerson mengatakan bahwa karena posisi permanen China di Dewan Keamanan dan hubungannya yang erat dengan pemerintah Burma, sulit untuk mengesahkan resolusi terhadap Myanmar dan terutama rujukan ke ICC.

“Diharapkan China akan memveto setiap resolusi terhadap otoritas Burma di Dewan Keamanan, dan pada dasarnya ini menciptakan kebuntuan yang telah kita lihat terjadi berkali-kali sepanjang keberadaan UNSC,” katanya.

Emmerson mengatakan bahwa salah satu opsi yang layak adalah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada pemerintah Burma dan melobi perusahaan-perusahaan internasional untuk melakukan bisnis di Burma serta melobi pemerintah-pemerintah Barat untuk memboikot Myanmar dan mengisolasinya secara ekonomi.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan wanita dan anak-anak, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap kaum Muslim minoritas.

Muslim Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan.