Berita Terkini

Kepala Badan Siber Tuding Ada Akun Luar Negeri Sebar Hoaks tentang Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian membenarkan ada akun media sosial dari luar negeri yang menyebarkan berita hoaks terkait dengan situasi di Papu dan Papua Barat.

“Jadi memang kalau di era sekarang ini kan dari mana saja. Kalau di era siber ini berita bisa datang dari mana saja,” ujar Hinsa usai bertemu Menkopolhukam Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (30/8).

Hinsa menuturkan keberadaan akun medsos dari luar negeri usai pihaknya melakukan analisa. Akan tetapi, ia mengaku tidak bisa menyebut secara spesifik dari negara mana akun medsos itu berasal.

Selain itu, ia enggan memastikan apakah akun medsos di luar negeri itu dibuat oleh perorangan atau kelompok.

“Jadi di dunia siber arah bisa dari mana saja, pelakunya bisa perorangan atau kelompok. Jadi kita tidak boleh langsung menuduh karena bisa dari mana-mana,” ujarnya.

Terkait dengan keberadaan akun medsos dari luar negeri itu, Hinsa mengimbau masyarakat Papua dan Papua Barat tidak langsung mempercayai berita-berita yang beredar di medsos.

Menurutnya, masyarakat Papua dan Papua Barat harus menyaring pemberitaan di medsos agar tidak menimbulkan polemik.

“Jadi begitu kita mendengar berita, seyogyanya kami berharap, kita cerna,” ujar Hinsa.

“Dan saya yakin saudara kita di Papua adalah pecinta damai. Dan kami imbau isu-isu itu jangan mudah terpengaruh,” ujarnya.

Sumber: cnnindonesia.com

Gedung Kantor Berita Antara di Papua Ikut Dirusak

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Akhmad Munir sangat menyesalkan terjadinya perusakan atas sejumlah gedung pemerintahan dan layanan publik di Jayapura, Papua, termasuk yang dialami Kantor Berita Antara saat berlangsungnya aksi massa, Kamis (29/8).

“Kami memercayakan aparat keamanan dan penegak hukum secepatnya memulihkan kondisi dan memproses hukum pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis,” kata Akhmad, Jumat (30/8).

Akhmad juga menjabat salah seorang ketua PWI Pusat ini mengatakan, Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara terikat dan patuh pada seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

“Antara merupakan kantor berita resmi negara yang telah berdiri sejak 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan. Antara merupakan salah satu kekayaan milik bangsa yang harus tetap ada selama-lamanya,” katanya.

Untuk itu, setiap warga negara wajib merawat keberadaan dan keberlangsungan kantor berita milik bangsa ini.

Dia juga berpesan khusus kepada para wartawan Antara yang bertugas di Papua tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan diri, melakukan cek dan cek berulang kali dalam peliputan untuk mendapatkan bahan berita, serta berperan dalam menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif.

Aksi massa yang berlanjut dengan anarkis pada Kamis (29/8) telah menyebabkan beberapa gedung perkantoran rusak karena dilempari dan dibakar, di antaranya Gedung Majelis Rakyat Papua (MPRP), Gedung Kantor Pos, Gedung Telkomsel, pertokoan, perkantoran, termasuk gedung kantor Antara.

Sumber: republika.co.id

Menkumham Sesalkan Aksi Pembakaran Lapas di Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyesalkan aksi pembakaran sejumlah gedung oleh massa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8).

Menurut Yasonna, salah satu gedung yang dibakar massa adalah lembaga permasyarakatan (Lapas) Abepura, Jayapapua.

Yasonna mengungkap, ada beberapa ruangan Lapas terbakar dan narapidana yang melarikan diri pasca kejadian tersebut.

“Itu yang kita sesalkan, kami di Lapas Abepura juga ada sedikit insiden, dapur dibakar ada empat (narapidana) melarikan diri,” ujar Yasonna kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (30/8).

Yasonna mengaku, sudah memerintahkan kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Papua maupun Papua Barat untuk terus bersiaga.

Ia juga meminta jajarannya tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi maupun memprovokasi pihak lain.

“Jangan terprovokasi dan jangan meprovokasi, supaya tetap tenang dan berupaya juga melakukan dialog, melakukan, menemui tokoh-tokoh masyarakat di sana untuk dapat merajut kembali bersama-sama sebagai anak bangsa untuk membangun Papua, itu yang kita lakukan,” kata Yasonna.

Yasonna menegaskan perhatian dan keseriusan Pemerintah dalam menangani masalah rasialisme terhadap mahasiswa Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu.

Bahkan, menurut Yasonna, Presiden telah menugaskan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk terlibat langsung dalam proses penanganan.

sumber: republika.co.id

Presiden Jokowi dan Kabinet Baru Disarankan Berkantor di Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Papua karena dapat menyejukkan suasana di wilayah tersebut.

Apalagi pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf menang 90 persen suara di Papua.

“Saya usulkan agar Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya segera berkantor di Papua. Sebagai pemenang lebih dari 90 persen suara di Papua, langkah itu tentu bisa menyejukkan suasana di Papua,” kata Andre di Jakarta, Jumat (30/8).

Dia meyakini kehadiran Presiden di Papua akan menyejukkan suasana, karena kemenangan 90 persen suara di Papua ketika Pemilu Presiden 2019 menunjukkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Jokowi.

Selain itu, menurut dia, kehadiran Presiden Jokowi di Papua dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua.

“Kehadiran Presiden juga akan menunjukkan bahwa beliau serius menyelesaikan persoalan di Papua,” ujarnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai sangat baik kalau ada yang mengusulkan agar Presiden Jokowi berkantor di Papua untuk menunjukkan kedekatan kepada rakyat.

Dia mencontohkan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di Yogyakarta ketika terjadi bencana di wilayah tersebut.

“Apalagi Jokowi menang mutlak di Papua ketika Pilpres 2019, 90 persen lebih, sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat Papua khususnya dengan menang banyak, saya kira harus dekat,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya di Papua bisa melihat langsung, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang terjadi sesungguhnya dan kenapa masyarakat Papua begitu kecewa.

Sumber: republika.co.id

 

Bupati Indragiri Hilir Berharap Proper Pengelolaan Zakat Dapat Kurangi Kemiskinan

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Indragiri Hilir (Jurnalislam.com) – Bupati Indragiri Hilir, Muhammad Wardan menyambut baik Program Percontohan (Proper) Daerah Binaan Ditjen Bimas Islam Kemenag. Ia pun berterima kasih karena Indragiri Hilir terpilih sebagai salah satu pilot projek program kampung zakat melalui proper Ditjen Bimas Islam.

“Saya atas nama pemerintah Inhil mengapresiasi dan mendukung program Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat Wakaf selaku koordinator program dan Baznas selaku pelaksana yang didukung seluruh Baznas di semua tingkatan,” kata dalam sambutannya di Masjid Nur Jihad, Indragiri Hilir, Kamis (29/8/2019).

Dia berharap dengan adanya proper melalui pengelolaan zakat ini angka kemiskinan di Inhil khususnya dan Indonesia umumnya dapat berkurang.

“Maka itu atas nama pemerintah saya berharap terutama kepada jajaran pemerintah untuk kita betul-betul mendukung Proper dari Ditjen Bimas Islam,” tuturnya.

Dia menekankan kepada masyarakat Inhil untuk menunjukkan kesungguhannya dalam mendukung Proper Bimas Islam secara sungguh-sungguh.

“Jangan sampai program yang baik ini, tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Masyarakat malah diam, tidak menunjukkan keseriusannya,” pungkasnya..

 

Bimas Islam Resmikan Proper Daerah Binaan di Indragiri Hilir

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

INDRAGIRI HILIR (Jurnalislam.com) – Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin meresmikan program percontohan (proper) daerah binaan di Indragiri Hilir, Pekanbaru pada Kamis (29/8/2019). Dalam sambutannya, Muhammadiyah Amin menyatakan program percontohan daerah binaan adalah sebagai bentuk negara hadir di tengah masyarakat.

“Ini sebagai bukti negara hadir di tengah masyarakat dalam memperdayakan ekonomi,” katanya dalam sambutan di Masjid Nur Jihad, Indragiri Hilir, Tembilahan, Pekanbaru, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, proper adalah program inovasi satu di antara daerah kerja Kementerian Agama. Saat ini, sebelas unit eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Agama berlomba-lomba memunculkan program yang inovatif dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat, namun dengan kerja bersama dan semangat membangun masyarakat yang lebih baik seluruh jajaran unit kerja eselon II di lingkungan Ditjen Bimas Islam bersedia mendorong program percontohan ini.

“Bimas islam memulai dari proper daerah binaan,” pungkasnya.

Pasalnya proper di Indragiri Hilir adalah daerah ketiga. Sebelumnya program diluncurkan pertama kali di Daerah Sambas pada tahun 2018 dan lanjut ke Bekasi pada April 2019.

Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat Rektor di IAIN Gorontalo menegaskan bahwa dengan adanya program ini setidaknya terdapat tiga alasan mengapa program percontohan ini digulirkan, pertama, proper ini merupakan wujud dari visi misi Ditjen Bimas Islam. Kedua, bahwa negara hadir dalam kehidupan bermasyarakat khususnya mustahik, dengan zakat setidaknya mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki. Dan ketiga, komitmen Kementerian Agama dengan tag line lebih dekat melayani.

Muhammadiyah Amin pun di akhir sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Bupati Indragiri Hilir beserta jajarannya dan sekaligus kepada warga Sungai Beringin atas terselenggaranya Peresmian Proper Daerah Binaan Bimas Islam yang ketiga ini.

Din Minta Jokowi Prioritaskan Urusan Papua Ketimbang Ribut Pindah Ibu Kota

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta kebijaksanaan pemerintah terhadap persoalan yang terjadi di tanah Papua.

Din bahkan meminta wacana pemindahan ibu kota untuk ditunda, menyusul persoalan Papua yang tak bisa dianggap remah.

“Sebaiknya presiden, pemerintah mengerahkan daya upaya dan pikiran untuk menyelesaikan masalah Papua,” kata Din di Jakarta, Rabu (28/8).

Din menyebut saran itu disampaikan secara pribadi, bukan atas nama lembaga manapun.

Din menegaskan hingga saat ini dia nyaris tak peduli dengan wacana pemindahan ibu kota yang resmi telah diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (26/8) lalu.

Menurutnya, rencana pemindahan ibu kota tentu akan menguras tenaga. Sebaiknya, kata dia, pemerintah mestinya mengerahkan segala daya upayanya untuk menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi di Papua.

“Saya kira pemindahan ibu kota bisa ditunda enggak usah lah, apalagi urgensinya belum cukup tersedia dalam keadaan negara katanya mengalami defisit keuangan, dari mana nanti biayanya fokus pada masalah yang hari ini dihadapi,” katanya.

sumber: cnnindonesia.com

Sempat Dilarang, Aparat Akhirnya Izinkan Massa Kibarkan Bendera OPM di Depan Istana

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sejumlah mahasiswa Papua yang berunjuk rasa menuntut referendum sempat dilarang mengibarkan Bendera OPM Bintang Kejora di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Aparat tidak ingin bendera tersebut dikibarkan di depan kantor Presiden Jokowi.

Mulanya, puluhan mahasiswa Papua itu berunjuk rasa di depan Mabes AD, Jakarta. Mereka masih boleh mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Namun, saat massa bertolak ke depan Istana untuk berunjuk rasa, aparat melarang bendera tersebut dikibarkan.

Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Mereka ingin meluapkan aspirasinya.

Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi. Bahkan, sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Merdeka.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan. Mereka mengizinkan massa menuju depan Istana dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setiba di depan Istana, orator lalu menyuarakan aspirasi massa. Mereka mengecam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Mereka juga mengutuk pelaku yang melakukan tindakan pemukulan berujung penangkapan di Ternate dan Ambon. Selain itu, massa juga menuntut rasialisme terhadap masyarakat Papua dihentikan.

Selanjutnya, mereka meminta aparat TNi/Polri yang melakukan provokasi untuk dipecat. Hal itu dinilai patut dilakukan.

Sumber: cnnindonesia.com

Ketika Bendera OPM Berkibar di Depan Istana Negara

Redaktur: Mazaya

CNN Indonesia — Massa mahasiswa Papua kembali mengibarkan Bendera OPM Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8). Mereka juga meminta Presiden Jokowi agar menemui massa.

Bendera Bintang Kejora juga sempat dikibarkan di depan Istana Negara oleh massa dari Papua yang berunjuk pada rasa pekan lalu.

Sejumlah mahasiswa terlihat mengibarkan bendera Bintang Kejora persis di depan Istana Merdeka. Ada empat bendera bintang kejora yang dikibarkan dengan menggunakan bambu berukuran panjang.

Selain bendera, puluhan mahasiswa juga terlihat mengenakan baju dan menggambar bendera Bintang Kejora di tubuhnya.

Sebelum tiba di depan Istana, sejumlah aparat Kepolisian yang berjaga sempat melarang massa mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Aparat terdengar hanya memberi toleransi kepada mahasiswa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora di jalan yang berada di depan Mabes AD dan Kementerian Dalam Negeri.

Mengetahui larangan itu, massa terlihat bersorak dan memaksa untuk tetap mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Merdeka.

Negosiasi alot antara aparat dengan perwakilan massa sempat terjadi. Bahkan sejumlah mahasiswa terlihat memaksa mobil komando untuk terus melaju menuju Istana Negara.

Tak lama negosiasi berlangsung, aparat Kepolisian terlihat memberi jalan dan mengizinkan massa menuju depan Istana Negara dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Setiba di depan Istana Merdeka, seorang orator sempat meminta Presiden Jokowi menemui massa aksi. Hal itu diminta sebagai bentuk respon atas permintaan massa yang menunut referendum bagi Papua.

Sumber: cnnindonesia.com

Ribuan Bendera Tauhid dan Merah Putih Siap Berkibar di Parade Ukhuwah Soloraya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) bersama elemen umat Islam Soloraya akan mengadakan aksi Parade Ukhuwah bertajuk ‘Merdeka Dengan Semangat Persatuan Hijrah dan Tauhid’ pada ahad, (1/9/2019).

Kegiatan yang juga dalam rangka menyambut tahun baru hijriah 1441 H dan peringatan kemerdekaan RI ke 74 tersebut rencananya akan dimulai dengan longmarch dari Kottabarat dan finish di Ngarsopuro, Surakarta.

“Rute dilewati kota barat-Perempatan Gendengan- jalan Slamet Riyadi finish di perempatan Ngarsopuro. Dalam longmarch rencananya juga akan dikawal pasukan berkuda,” kata Humas DSKS Endro Sudarsono kepada jurniscom kamis, (29/8/2019).

Menurut Endro, dalam Parade Ukhuwah tersebut akan dikibarkan ribuan bendera tauhid dan bendera merah putih serta akan dihadiri tokoh Islam muda ustaz Felix Siauw.

“Dipastikan ustaz Felix Siauw hadir, Selain itu ada tokoh lokal seperti Dr. Muinudinillah Basri, ustaz Tengku Azhar, ustaz Mas’ud Izzul Mujahid dan ustaz Sahadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Endro menghimbau kepada semua peserta untuk mengunakan pakaian berwarna putih. “Dengan membawa atribut bendera tauhid dan bendera merah putih,” tandasnya.