Responsive image
Responsive image
Responsive image

Mengkritik Presiden Dipidana, RKUHP Dinilai Bisa Bungkam Kebebasan Pers

Mengkritik Presiden Dipidana, RKUHP Dinilai Bisa Bungkam Kebebasan Pers

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hajar menyebut banyaknya celah untuk mempidanakan para jurnalis dalam Rencana Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan DPR.

Pasal penghinaan Presiden juga bakal menyerang para jurnalis.

Jabatan Presiden, kata Fickar, adalah jabatan publik untuk dikritisi dan dikomentari.

Ketika jurnalis mengkritisi suatu kebijakan presiden dan dianggap sebagai suatu penghinaan, lagi – lagi jurnalis tersebut akan dijerat pasal.

“Oleh karena itu menurut saya pasal mengenai penghinaan terhadap presiden ini dihapuskan dan masuk kepada pasal penghinaan biasa,” kata Fickar.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers mencatat, setidaknya ada sepuluh pasal yang mengancam kebebasan pers.

Pasal tersebut tersebut yakni Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa, Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong dan Pasal 263 tentang berita tidak pasti.

Selanjutnya Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan, Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama, Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, Pasal 440 tentang pencemaran nama baik serta Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

“Dengan 10 hal itu sebenarnya pemerintah dan DPR ini tidak mendengarkan kritik publik selama ini terhadap KUHP sekarang dan yang ada menambah pasal baru mengancam kebebasan pers,” kata Ketua Abdul Manan dalam keterangannya.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Taufiqulhadi mengklaim, RKUHP tidak menekan kebebasan pers.

Ia mengklaim, RKUHP yang akan disahkan akan membuat demokrasi menjadi normal.

Dalam negara yang demokrasinya sudah mapan, kata dia, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara tanggung jawab sosial dan kepentingan pribadi, dan antara keadilan dan wewenang.

“Itu semua harus berimbang. Ketika berimbang, demokrasi akan berjalan. Namun, kalau salah satu unsur tidak ada maka tidak akan menjadi demokrasi yang sempurna, bahkan cenderung kacau dan tidak tertib,” ujarnya.

sumber: republika.co.id

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close X