Penulis: Mazaya

Bantah Tudingan Jalaludin Rakhmat, PAS : Justru Syiah yang Lecehkan Sahabat Nabi

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pada Jumat (31/8/2018) lalu, Ketua Umum Organisasi Syiah Ikatan Ahlul Bait Indonesia (IJABI), Jalaluddin Rakhmat menyatakan Ahlussunnah selalu mendistribusikan ujaran kebencian.

Dilansir dari kiblat.net, pernyataan Jalaludin tersebut disampaikan bersamaan dalam peringatan hari besar Syiah, Ghadir Khum yang digelar di Aula Rujab komplek perum DPR-RI Kalibata.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ormas Pembela Ahlus Sunnah (PAS), Ustaz Muhammad Roinul Balad menentang pernyataan tersebut. Menurut Ustaz Roin, sapaan akrabnya, Ahlussunnah selalu memuliakan para sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Ali RA.

“Kami justru mengagungkan seluruh sahabat. Karena para sahabat itu udulun, jadi adil semua. Bahkan kita sudah menyatakan mereka juga ahli surga yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah,” jelas Ust. Roin dalam konferensi pers di Ruang Tafsir Masjid Istiqamah, Bandung, Jumat (7/9/2018) lalu lansir Alhikmah.co.

Kenyataannya, lanjut Ustaz Roin, dalam acara Idul Ghadir maupun Asyuro, justru ditemukan unsur-unsur pelecehan. Baik secara terang-terangan ataupun secara terselubung kepada istri Nabi dan sahabat Nabi.

Terlebih, kata Ustaz Roin, jika acara-acara Syiah tersebut dipaksakan untuk digelar, tentu akan memicu konflik SARA. “Jika acara-acara tersebut diadakan, mengundang banyak orang, ini memancing konflik yang sangat besar. Contohlah kasus Sampang, Madura, kan sudah jelas, karena mereka memaksakan, ingin melakukan ritual-ritual itu akhirnya justru memancing konflik SARA yang selama ini berusaha kita redam agar tidak terjadi konflik SARA tersebut.”

Untuk mengantisipasi perayaan-perayaan yang akan digelar oleh Syiah, Ustaz Roin meminta aparat dan segenap elemen pemerintahan untuk ikut berperan menghadang kegiatan tersebut. Karena sudah jelas ada penistaan terhadap agama Islam.

“Di lapangan, kami terus memantau Asyuro ini sambil berkoordinasi dengan aparat agar tidak memberikan izin. Karena jelas, ada potensi pelecehan terhadap istri Nabi dan sahabat Nabi,baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi,” tegas dia.

Ustaz Roin berharap seluruh elemen pemangku kebijakan di Jawa Barat, mulai dari Kapolda, Kapolres, Kemenag, MUI, hingga gubernur dapat menyatakan sikap terhadap Syiah.

“Saya berharap pada gubernur yang baru dilantik ini dapat mengawal akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak memberikan fasilitas dan keleluasaan kepada Syiah yang telah mencederai dan menistakan agama Islam, karena menafsirkan Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri.” [Nurm/Alhikmah]

Sambut Tahun Baru Islam, Warga Bima Gelar Tabligh Akbar

Redaktur: Mazaya
BIMA (Jurnalislam.com) – Dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Islam 1 Muharram 1440 H, umat Islam Bima menggelar acara tabligh akbar pada hari  Selasa (11/9/2018), bertempat  di lapangan Paruga na’e, Jalan lintas Donggo, kananga, Kecamatan bolo – Bima.
Ketua panitia Abubakar S.Pd menyampaikan, tabligh akbar ini diselenggarakan untuk menyambut datangnya tahun baru Islam 1440 H.
“Sebelum melakukan Tabligh Akbar,  kami melakukan pawai menuju lokasi Tabligh Akbar dengan tujuan untuk mensyiarkan serta menyampaikan kepada masyarakat bahwa tahun baru Islam telah datang,” kata Abubakar kepada Jurnalislam.com.
“Tujuan diselenggarakan acara ini juga adalah untuk membangkitkan kembali semangat umat Islam untuk selalu berjuang hingga tegaknya Islam ini,” tambahnya.
Selain itu, diharapkan umat Islam juga selalu senantiasa mengenang jasa para pahlawan Islam, karena berkat jasa mereka sehingga jamaah semua bisa merasakan Islam hingga sampai sekarang ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh ormas-ormas Islam yang ada di kabupaten Bima, instansi pemerintah kabupaten Bima, serta sekolah yang ada di Kecamatan Bolo.
“Harapnya umat Islam bisa terus bersama, selalu berada dalam satu saf, terus berjuang bersama, dan berusaha menenangkan Islam dalam satu langkah yang sama. Ke depan kegiatan serupa akan tetap kita selenggarakan, sekaligus untuk menyampaikan bahwa inilah tahun baru bagi kita umat Islam,” pungkasnya.

Lokasi Dipindah, Polisi Akhirnya Izinkan Jalan Sehat Umat Islam Solo

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo akhirnya memberikan surat rekomendasi kegiatan jalan sehat warga Solo untuk Indonesia berdaulat pada Ahad (9/9/2018) nanti, dengan opsi pemindahan tempat aksi dari Kota Barat menjadi bundaran Gladak, Solo.

Menurut Humas Panitia Aksi Jalan Sehat warga Solo untuk Indonesia Berdaulat Endro Sudarsono, pertimbangan Polresta Surakarta menerbitkan surat izin kegiatan Jalan Sehat Warga Solo karena telah dipenuhi persyaratan formal  dalam pengajuan izin kegiatan.

“Lalu tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dimungkinkan tidak menimbulkan kerawanan kamtibmas,” kata Endro kepada Jurnalislam.com, Sabtu (8/9/2018).

Dalam surat izin Polresta Surakarta  nomor S1163/lX/YAN2.1/2018/Resta Ska tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani Kapolresta Surakarta Kombes pol Ribut Hari Wibowo menerangkan bahwa acara Jalan Sehat Warga Solo pada hari Ahad, 9 September 2018 dengan Rute : Gladag – BI – Mangkunegaran -Keprabon – Gladag bisa diselenggarakan.

Menurut Endro, kepastian dari Kapolresta Ribut tersebut didapat setelah panitia kembali berkordinasi dengan pihak aparat keamanan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya memilih memindahkan lokasi jalan sehat ke Bundaran Gladak, Solo.

“Hasil koordinasi  Panitia dengan Kapolresta yang telah dikonsultasikan dengan Dr. Muinnudinillah Basri, MA selaku Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) dengan segala pertimbangan yang ada diputuskan Start dan Finish yang semula di depan Masjid Kota Barat dipindah ke Gladak,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan jalan sehat warga Solo yang sedianya berada di Kota Barat tersebut berbarengan dengan Porwaso dari Pemkot Surakarta. Selain itu, akan ada juga kegiatan mengarak atlit Asian Games yang mempunyai rute sama dengan jalan sehat Warga Solo tersebut.

JIB: Di Zaman Orba, Mengkritik Pemerintah Dituduh Anti Pancasila

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) Beggy Rizkiansyah mengungkapkan bahwa pada zaman orde baru, setiap kegiatan umum harus seizing dengan aparat, termasuk pengajian.

Ia menambahkan, dengan adanya UU Subversif, pemerintah dapat melarang pengajian dengan alasan bertentangan dengan Pancasila alias anti Pancasila.

“Biasanya difitnah gerakan subversif, anti-Pancasila, dan sebagainya. Rezim orba terutama Suharto merasa (mengklaim) merekalah penafsir Pancasila. yang mengkritik mereka kadang dianggap mengkritik Pancasila,” kata Beggy kepada Jurnalislam.com, Kamis (6/9/2018).

Tak hanya itu, kata Beggy, rezim orde baru juga melakukan monsterisasi dengan menuduh ekstrim kiri (komunis) atau ekstrim kanan (misal komando jihad) terlibat dalam suatu kegiatan.

“Pola-pola seperti ini sudah lama dipakai,” kata Beggy. Padahal, menurutnya, tidak bisa rezim berkuasa semena-mena menuduh kelompok lain anti Pancasila.

“Menafsirkan Pancasila seharusnya merujuk ke rangkaian sejarah dan pemaknaan yang diberikan oleh para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam, terutama yang terlibat dalam proses perumusannya. sejak Piagam Jakarta dan dekritnya,” pungkas Beggy.

Kegiatan Terbuka Harus Seizin Aparat Ciri-ciri Rezim Orde Baru

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Baru-baru ini, sedang ramai perbincangan ihwal pelarangan kegiatan umum oleh aparat. Yang terbaru, kegitan jalan sehat Hari Olahraga Nasional umat Islam di Solo disebut tidak dizinkan pihak kepolisian.

Pengamat sejarah, Beggy Rizkiansyah mengatakan bahwa kegiatan terbuka yang harus berizin aparat merupakan salah satu ciri-ciri zaman orde baru di bawah rezim Soeharto.

Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) ini mengatakan bahwa setiap kegiatan di zaman orde baru, bahkan  hingga ceramah harus sepengetahuan penguasa.

“Di zaman orba pada dasarnya yang saya ketahui,  setiap ingin mengadakan kegiatan terbuka, termasuk pengajian harus seijin aparat setempat,” kata Beggy kepada Jurnalislam.com, Kamis (6/9/2018).

Seperti pengajian, katanya, bahkan teks untuk ceramah harus difilter dulu oleh aparat. Hal ini menurutnya diperparah dengan adanya UU Subversif yang sudah ada sejak era Soekarno.

Jika pada era Soekarno UU ini menyasar pengkritik rezim seperti Masyumi dan PSI, maka zaman Soeharto UU ini digunakan untuk menggebuk lawan politiknya.

“Kalau zaman orba disebut anti-pancasila. Siapa aka yang kritis sm rezim orba disebut anti Pancasila,” pungkasnya.

Iim Ba’asyir : UAS Diintimidasi, Umat Jangan Diam Saja

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Melalui akun instagramnya, Ustaz Abdul Somad mengumumkan bahwa beliau membatalkan jadwal ceramahnya di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah Abdul Rahim Ba’asyir mengatakan bahwa umat Islam harus memiliki sensitivitas terkait pembatalan ceramah UAS di beberapa tempat.

“Bahwa ini ustaz kita, ini guru kita, mau hadir memberikan pencerahan ilmu, mau hadir kok malah ada penolakan. Harusnya umat islam tidak hanya tinggal diam, jangan diam,” kata pria yang karib disapa Iim Ba’asyir ini kepada Jurnalislam.com, Rabu (6/9/2018) di Solo.

Lebih lanjut, ia mengajak elemen umat Islam agar mencari para pelaku persekusi dan meminta aparat penegak hokum menindak tegas para pelaku intimidasi.

“Kalau tidak jelas alasannya, diproses secara hukum. Ini tidak boleh seperti ini, kalau begini caranya, ini negara preman nanti. Dan pastinya kondisinya sangat tidak nyaman untuk tinggal di Indonesia,” pungkasnya.

Pengamat : Narasi Bodoh Kalau Apa-apa Ditunggangi HTI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat intelijen dan kontra terorisme Harits Abu Ulya merasa heran dengan adanya pihak yang mengaitkan apa-apa dengan HTI yang saat ini sudah dibubarkan.

Menurutnya, HTI atau bahkan ISIS yang dikaitkan dengan beberapa gerakan, salah satunya 2019 ganti presiden adalah narasi yang bodoh.

“Itu narasi (maaf) dunggu  (bodoh)& hoaxs. Narasi #2019 ganti presiden disebut ISIS atau HTI akan berkuasa,” kata Harits Abu Ulya kepada Jurnalislam.com, Selasa (4/9/2018).

Peneliti gerakan ISIS dan HTI ini justru menantang para pihak yang masih mengaitkan HTI dan ISIS di balik gerakan  ganti presiden untuk berdebat secara terbuka.

“Siapapun kaum yang nalarnya kerdil dan pandir tapi merasa paham ISIS dan HTI bisa coba hadapin saya mujadalah/berdebat secara terbuka. Biar saya buka hakikat posisi HTI & ISIS dalam kontestasi 2019,” pungkasnya.

Maneger Nasution : Penolakan UAS Rugikan Pendukung Penguasa

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Eks Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution menyatakan ancaman yang diterima Ustaz Abdul Somad (UAS) yang berakibat pembatalan ceramahnya di beberapa daerah Jateng dan Jatim tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang kita bangun.

“Ancaman seperti ini justru merugikan pemimpin berkuasa dan tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar,” katanya kepada Jurnalislam.com, Selasa (4/9/2018).

Menurutnya, meskipun berbeda pilihan tetapi harus saling menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Bukan malah mengancam. Selain itu, pembiaran terhadap ancaman yang diterima UAS tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi warga negara.

Lelaki yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA Jakarta meminta UAS untuk melaporkan dugaan intimidasi itu kepada Kepolisian Negara.

“Ini untuk melihat aparat keamanan akan bertindak adil atau tidak,” pungkasnya.

Seperti diketahui, UAS melalui akun Instagram pribadinya memposting pemberitahuan pembatalan ceramahnya di beberapa daerah di Jateng dan Jatim.

‘Penolakan Dakwah Ustaz Abdul Somad Sudah Kelewatan’

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)—Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, penolakan UAS dengan alasan yang mengada-ngada dan sangat tendensius kepada pribadi UAS sebagai pendakwah, sudah kelewat batas. Terlebih semua pelarangan ini disertai ancaman dan intimidasi.

 

“Alasan penolakan UAS itu kan seperti kaset rusak. Itu-itu saja yang dijadikan alasan. Tuduhan bahwa UAS hanya dijadikan domplengan oleh ormas radikal sangat tidak masuk akal dan merendahkan nalar umat dan jamaah yang mengundang UAS berceramah. Saya rasa ini sudah kelewatan dan preseden yang tidak baik bagi negeri ini,” ujar Fahira di sela-sela kunjungan kerja di Palembang (3/9) dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

 

Menurut Fahira, selama 20 tahun usia reformasi, baru beberapa tahun belakangan ini, pelarangan, ancaman, dan intimidasi tidak hanya terhadap kegiatan dakwah tetapi juga terhadap berbagai kegiatan menyuarakan aspirasi begitu masif terjadi. Ada semacam ‘bola salju’ yang menggelinding ke tengah masyarakat bahwa semua yang kritis kepada Pemerintah dianggap radikal, diragukan nasionalismenya, bahkan dianggap anti NKRI dan Pancasila.

 

“Jika dicermatinya temanya selalu sama. Saya Pancasila dan cinta NKRI. Sementara yang berbeda pandangan adalah radikal dan anti Pancasila. Paradigma seperti ini menyebar ke tengah-tengah masyarakat. Bagi saya ini ‘tidak sehat’ bagi demokrasi dan masa depan bangsa ini,” papar Senator Jakarta ini.

 

Sebagai informasi, lewat akun facebook dan instagram resminya UAS mengumumkan bahwa karena kerap mendapat ancaman, intimidasi dan pembatalan ketika ingin menyampaikan tausiah di beberapa daerah seperti di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang, UAS akhirnya membatalkan rencana ceramah dalam tiga bulan ke depan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

 

Padahal, UAS, dalam setiap ceramahnya selalu menyebarkan pesan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil ‘alamin dan pentingnya persatuan sehingga kerap diundang berbagai institusi pemerintahan, polisi, dan TNI. Selain itu, UAS pernah diundang ceramah di depan Wapres, Wakapolri, Kepala BIN, KSAD, bahkan pernah satu panggung dan berdiskusi dengan Kapolri di sebuah acara kajian di stasiun TV swasta. Bahkan, terakhir UAS memberikan tausiyah dalam acara syukuran dan doa bersama menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 MPR RI.

 

“Menuduh UAS didomplengi kelompok radikal, sama artinya menafikan dan tidak menganggap tokoh-tokoh penting dan institusi negara yang pernah mengundang UAS,” pungkas Fahira.

 

Kecam Intimidasi terhadap UAS, Alumni Al Azhar : Beliau Berpaham Aswaja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia menyatakan sikap atas adanya intimidasi terhadap salah seorang alumni Al Azhar, Ustaz Abdul Somad yang membatalkan sejumlah kajiannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya, melalui instagram Ustaz Abdul Somad (UAS) menyebut ada beberapa ancaman dan intimidasi terhadap ceramahnya yang akan digelar di Grobogan, Kudus, Jepara dan Semarang.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Ketua OIAA Indonesia TGB M Zainul Majdi dan Sekjen Muchlis Hanafi menyatakan bahwa sejumlah tuduhan kepada UAS adalah tidak benar.

Ikatan Alumni Al Azhar menegaskan bahwa Ustaz Abdul Somad merupakan salah satu putra terbaik bangsa Indonesia sekaligus Alumni Universitas Al Azhar Mesir.

“Dalam menjalankan dakwahnya, Ustaz Abdul Somad sama seperti Alumni Al Azhar lainnya yang berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar sesuai paham Ahlusunnah wal jamaah dengan selalu mengedepankan semangat wasathiyah al-Islam (moderasi Islam),” katanya.

Menurut OIAA Indonesia, ceramah UAS selama ini memberikan pemahaman tentang kebangsaan dan keindonesiaan. Tak hanya itu, UAS juga disebut telah berdakwah hingga pelosok.

“Dilihat dari persepektif apapun, UAS sudah terbukti berjasa dalam mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan persaudaraan bangsa, di samping mengukuhkan nilai-nilai keislaman yang benar,” ujar OIAA Indonesia.

OIAA Indonesia juga  mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan serta mengedepankan persaudaraan Islam demi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernengara yang lebih kondusif.

“Kita tidak perlu memberi ruang sekecil apapun terhadap tindakan intimidasi, teror dan tuduhan yang tidak berdasar.,” pungkasnya.