Penulis: Mazaya

Perancang Busana Muslim Indonesia Pamerkan Karyanya di San Fransisco

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Enam desainer Tanah Air siap berangkat ke Museum De Young, Fine Arts Museum of San Fransisco, Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pameran busana muslim bertajuk Contemporary Muslim Fashions.

Mereka berenam adalah Itang Yunasz sebagai pelopor busana muslim di Indonesia, Dian Pelangi, Rani Hatta, NurZahra, Khanaan, dan IKYK.

Desainer ternama Itang Yunasz mengatakan berbicara tentang tren busana muslim, Indonesia memiliki posisi yang kuat. Selain populasi masyarakat yang di dominasi muslim, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang dapat memberikan nilai lebih untuk busana muslim.

“Mudah-mudahan dengan diundangnya kami dalam kancah internasional ini bisa menjembatani dunia yang lebih damai,” katanya di kawasan Kemang, dikutip Selasa (18/9/2018) lansir bisnis.com.

Pameran Contemporary Muslim Fashions berlangsung mulai dari 22 September hingga Januari 2019 di De Young Museum, Fine Arts Museum of San Fransisco.

Selanjutnya, karya para desainer busana modest tersebut akan dibawa ke Museum Frankfurt Angewandte Kunst dan dipamerkan pada 2019.

Melalui ajang tersebut, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melakukan branding ke kancah internasional yang lebih luas. Apalagi, untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah, para desainer harus melalui proses kurasi yang panjang dan ketat oleh tim yang terdiri dari kurator museum serta Profesor dari London College of Fashion, University of the Arts London Reina Lewis.

” Itu nilai plus karena menyangkut kehormatan tentang wanita muslim, apalagi datang dari Amerika,” kata Itang.

Apalagi, dia melihat sejumlah labek ternama juga telah melirik modest wear, seperti Dolce & Gabana, Chanel, Max Mara. Menuritnya, inilah saatnya Indonesia membuktikan bahwa busana muslim karya anak bangsa tak boleh diremehkan oleh negara lain. Sehingga, Indonesia benar-benar dapat menjadi kiblat modest fashion.

sumber: bisnis.com

‘Ciput Ninja’ Dikagumi Model Muslimah Amerika

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – “Ciput ninja” atau dalaman kerudung biasa digunakan para wanita Muslim Indonesia dari berbagai kalangan. Uniknya, seorang model Amerika Serikat Halima Aden merasa kagum atas ciput ninja tersebut.

Desainer Dian Pelangi bercerita soal ciput yang akan dibawanya ke Amerika dalam pameran Contemporary Muslim Fashions yang berlangsung mulai 22 September hingga Januari 2019 di De Young Museum, Fine Arts Museum of San Francisco.

Bulan Juli lalu, Dian bercerita sempat ke San Francisco membawa sejumlah perlengkapan dan busana rancangannya untuk ajang pemotretan. Dian juga membawa ciput ninja dengan berbagai warna.

Sebetulnya, lanjut Dian, ciput ninja tersebut tak jadi digunakannya untuk pemotretan karena khawatir orang-orang luar negeri enggan memakai benda tersebut. Namun ternyata mereka justru penasaran dengan benda yang dianggap asing itu.

“ini apa? Kok bentuknya kayak gini aneh banget,” kata Dian menirukan pertanyaan Halima Aden, model Amerika-Somalia yang sedang sangat populer di Negeri Paman Sam, lansir Bisnis.com.

Saking penasarannya, Halima ingin mencoba mengenakan ciput ninja tersebut. Dian menceritakan, model yang tergabung dalam satu agensi bersama Gigi dan Bella Hadid tersebut kemudian asyik sendiri memadupadankan ciput tersebut dengan kerudung. “Penemuan yang hebat banget,” tutur Dian menirukan pernyataan Halima Aden.

Setelah itu, Halima meminta ciput tersebut dari Dian. Tak tanggung-tanggung, Halima menginginkan kelima ciput ninja yang dibawa Dian. Akhirnya beberapa looks dalam pemotretan ciput ninja tersebut dipakai.

Tak hanya Halima, beberapa orang yang terlibat dalam pemotretan seperti stylistfesyenternama Katie Mossman, menurut Dian, sangat kagum dengan tata hijab yang dilakukan Dian.

“Stylist yang sudah level internasional amazed sama yang namanya dalaman ninja. Ibaratnya, di sini di Thamrin City banyak. Jadi menurut aku cerita ini lucu aja di antara pemotretan itu,” cerita Dian.

Sumber: bisnis.com

Ekonom : Utang Paling Banyak untuk Bayar Bunga, Bukan Infrastruktur

Redaktur: Mazaya

SURABAYA (Jurnalislam.com)–Pakar ekonomi Faisal Basri bicara soal utang Indonesia yang jumlahnya naik. Menurut Faisal, kenaikan utang ini tak hanya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Indonesia.

Faisal juga mengkritik Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menyatakan jika Indonesia harus berutang, jika tidak utang maka pembangunan infrastruktur akan lambat. Bagi Faisal, pernyataan ini tak tepat karena sesuai dengan datanya, utang Indonesia paling banyak digunakan untuk hal lain.

“Ada untuk belanja infrastruktur, tapi tidak yang paling besar. Jadi tidak benar jika utang digunakan seluruhnya untuk infrastruktur,” katanya saat menghadiri seminar dan launching tagar 2019PilpresCeria di Surabaya, Senin (17/9/2018).

Menurut Faisal, utang Indonesia paling banyak digunakan untuk membayar bunga dari utang yang lalu. Data kenaikan untuk utang yang digunakan membayar bunga hutang pun naik 6% yakni dari 11,1% menjadi 17,1%.

“Karena utang sudah dipakai untuk kita bayar utang lagi,” ungkapnya.

Sementara dari data yang ada, prosentase utang yang digunakan untuk belanja infrastruktur justru hanya mengalami kenaikan sebesar 1%, naik dari 12,2% menjadi 13,2%.

Untuk itu, Faisal mengajak seluruh masyarakat agar menyikapi dengan kritis terkait pernyataan sejumlahh tokoh. Dia mengimbau masyarakat tak langsung percaya namun memeriksa terlebih dahulu datanya.

“Ayo kita sikapi dengan kritis kembali ke data. Jangan percaya apa kata orang dan kembali ke data-data, ini harus hati-hati. Karena sekarang banyak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu,” pesan Faisal.

Sumber: detik.com

Juli 2018, Utang Indonesia Tembus 5200 Triliun

Redaktur: Mazaya
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga akhir Juli 2018 sebesar USD 358 miliar atau sekitar Rp 5.298,4 triliun (kurs Rp 14.800) atau tumbuh 4,8 persen secara tahunan (yoy).
Angka ini lebih besar dibandingkan Juli 2017 yang sebesar USD 339 miliar atau tumbuh 3,9 persen.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ULN hingga Juli tersebut tumbuh melambat. Adapun hingga Juni 2018 ULN tercatat sebesar USD 355,7 miliar atau tumbuh 5,5 persen.
Dilansir laman resmi Bank Indonesia (BI), Senin (17/9), ULN tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 180,8 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 177,1 miliar.
Hingga akhir Juli, ULN pemerintah tumbuh 4,1 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen (yoy).

Meskipun tumbuh melambat, namun posisi utang pemerintah bulan Juli 2018 tercatat sebesar USD 177,4 miliar, sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya.

“Hal tersebut karena adanya net penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta net pembelian SBN (Surat Berharga Negara) domestik oleh investor asing selama bulan Juli 2018,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan resmi, Senin (17/9/2018).

Bank sentral melihat, pasca kenaikan Fed Fund Rate pada pertengahan bulan Juni 2018, pasar keuangan mengarah pada level ekuilibrium baru dan investor asing kembali masuk ke pasar SBN domestik.

Pemerintah juga dinilai senantiasa melakukan monitoring kondisi pasar keuangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas pasar SBN yang turut dipengaruhi faktor eksternal.

Selain itu,  mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan di sektor yang bersifat produktif.

Sementara itu, ULN swasta pada akhir Juli 2018, terutama yang dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), dan sektor pertambangan dan penggalian.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,7 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada periode sebelumnya.

Pertumbuhan ULN secara tahunan di keempat sektor tersebut tercatat meningkat pada Juli 2018, dengan peningkatan tertinggi pada sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas (LGA) dan sektor Industri Pengolahan.

Perkembangan ULN Indonesia pada Juli 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Juli 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen.

“Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers,” tulisnya.

Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir Juli 2018 tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,4 persen dari total ULN.

“Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tulisnya.

Sumber: kumparan

 

Panduan Wakaf akan Diluncurkan di Forum IMF – Bank Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Waqf Core Principle (WCP) siap diluncurkan dalam Annual Meeting IMF-World Bank di Bali pada bulan Oktober mendatang.

Dokumen WCP yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Bank Indonesia (BI) ini bisa menjadi kerangka acuan dalam penyusunan tata kelola wakaf masa depan.

Panduan tersebut telah menjalani tahapan panjang pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk para akademisi, ahli dan lembaga terkait. Setelah tiga tahun lamanya, WCP akhirnya matang dan siap sedia disebarluaskan.

Kepala Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Irfan Syauqi Beik mengatakan undangan peluncurannya di Bali sudah disebar. Akan ada diskusi tingkat tinggi yang mengikuti. Beberapa pembicaranya adalah Kepala Bappenas dan Ketua Baznas.

“Ini menjadi satu bagian penting dan patut diapresiasi, karena memang pembahasannya sudah berlangsung cukup lama, sekitar 2-3 tahun, jadi ini sesuatu yang sudah matang dan siap diluncurkan,” kata Irfan lansir Republika.co.id, Ahad (16/9).

Menurutnya, efek WCP akan sangat luas kalau ada upaya deseminasi ke negara-negara yang juga sudah menginisasi wacana untuk memanfaatkan instrumen wakaf. Deseminasi ke negara lain menjadi penting supaya mereka ikut meratifikasi atau ikut mengadopsi WCP.

Ia menyadari perlunya lembaga multilateral yang fokus pada implementasi WCP di ranah global. Seperti halnya World Zakat Forum yang punya peran dalam mengharmonisasi dan mensinergikan dunia perzakatan internasional. Maka perlu juga lembaga yang mirip untuk dunia wakaf.

Hal ini supaya prinsip-prinsip WCP tidak berhenti di teori melainkan diimplementasikan ke negara-negara lain yang ingin mengadopsi. Selain itu, lembaga bisa bersama mengevaluasi dan melahirkan catatan teknis untuk menurunkan prinsip pada tataran yang bersifat operasional.

“Catatan ini untuk menjabarkan prinsip-prinsip dasar itu dan pengelolaannya menjadi lebih operasional, sehingga ketika ada negara yang ingin mengadopsi, dia bisa memahami dan mengetahui langkah teknis yang perlu dilakukan,” kata dosen Institut Pertanian Bogor ini.

Ia berharap WCP juga bisa menjadi jalan untuk Indonesia meningkatkan peran di ranah global. Melalui pertemuan tahunan IMF-WB, prinsip wakaf dari Indonesia dapat menjadi alat akselerasi tak hanya di Indonesia tapi juga internasional.

Pertemuan tahunan IMF-WB akan berlangsung di Bali pada 9-17 Oktober 2018 dihadiri oleh Presiden Indonesia selaku tuan rumah, Managing Director IMF, Bank Dunia, petinggi Bank Sentral juga menteri-menteri keuangan dari 189 negara di dunia. Selain itu, korporasi, pengusaha, lembaga keuangan swasta, dan pelaku ekonomi dari hulu ke hilir.

Isu yang akan diangkat yakni peran perempuan, pariwisata, perubahan iklim dan lainnya. Sementara isu utama dari Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia adalah isu keuangan dan moneter, ekonomi dan keuangan digital, infrastruktur keuangan dan ekonomi digital ekonomi, serta keuangan dan ekonomi syariah.

 

Ceramah di Karanganyar, Gus Nur Mengaku Sempat Dipersekusi Banser

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Persekusi terhadap para penceramah kembali terjadi. Kali ini dialami oleh da’i asal Jawa Timur, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur. Ia mengaku dirinya didatangi sekelompok dari ormas yang mengaku Banser saat memberikan ceramahnya di Masjid Al Huda Talpitu, Karangpandan, Karanganyar, Jum’at, (14/9/2018) malam.

Ditemui Jurnalislam.com di Syariah Hotel, Solo, Gus Nur menceritakan kronologi kejadian persekusi tersebut, ia menjelaskan, bahwa pagi sebelum berlangsungnya kajian sudah ada oknum Banser yang meminta Gus Nur membatalkan ceramahnya tersebut.

“Pagi itu ada satu atau dua oknum Banser datang ke polsek Karangpandan, intinya pengajian Cak Nur harus dibatalkan atau minimal diganti pematerinya, terus kemudian panitia ngotot tidak bisa dibatalkan ataupun diganti, akhirnya terjadi nego intinya tetap jalan,” kata Gus Nur mengawali cerita.

Tiba waktunya malam, lanjut Gus Nur, sampai di lokasi bertemu dengan pak Kapolsek. “Dan Tabligh seperti biasanya, Masjid penuh, dan jamahnya blundak sampai keluar, tapi ditengah tengah ceramah, laskar meneriakan yel yel perjuangan,” sambungnya.

Gus Nur juga mengatakan, kalau dirinya bersama tim sudah mengira akan kedatangan ormas tertentu yang akan membuat rusuh dalam kajiannya.

“Dan itu sudah kita prediksi, karena sebelumnya sudah ada info yang masuk akan ada Pagar Nusa ngluruk(datangi rame rame-red), akan ada ormas ormas yang asing ngumpul beberapa kilo dari lokasi, macem macem, infonya sudah masuk,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia membantah tuduhan yang mengatakan ceramahnya profokatif dan menyudutkan pihak tertentu, Gus Nur menegaskan, jika dalam ceramahnya di Masjid Al Huda Talpitu itu tidak membahas soal politik.

“Tapi pengajian itu sendiri aman, kan ini yang sering digoreng sama orang yang tidak sukalah, ditolak masyarakatlah, ceramahnya radikallah, bahasanya kan gitu, intoleran. Tidak masyarakatnya penuh, semuanya penuh, kita sendau gurau, kita khusuk, kita akrab, kita juga cair, materinya yang dibahas hakikat hijrah,” ujarnya.

“Karena masyarakat disitu itu infonya yang masuk ke saya masih primitif, masih suka sikep, jimat, keris, dan lain lain, jadi ini sudah ada pesanan dari panitia,” tandas Gus Nur.

INDEF : Produk Halal Tingkatkan Potensi Ekspor

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, penerapan Jaminan Produk Halal dalam produk-produk Indonesia dapat meningkatkan potensi ekspor. Menurut Enny, standarisasi tersebut bisa berdampak positif kepada dunia usaha. Meski begitu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan proses sertifikasi tersebut tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha.

“Dengan adanya standarisasi halal, ini justru berpeluang memperluas pasar dari produk Indonesia. Apalagi kalau standarisasi itu bisa diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga di level internasional,” kata Enny lansir Republika.co.id, Rabu (12/9/2018).

Enny mencontohkan, produk halal dari Malaysia dapat diakui secara global tidak hanya untuk pasar Timur Tengah tapi juga negara lain yang menginginkan produk-produk halal. Menurut Enny, dalam penerapan aturan tersebut, pemerintah wajib memastikan dunia usaha tidak kelimpahan beban baru.

Dia mengatakan, dunia usaha bertugas memenuhi standar yang akan diatur oleh pemerintah. Sementara, pemerintah menjamin proses sertifikasi halal tidak berbelit.

“Tidak ada cerita untuk mendapatkan sertifikasi halal harus mengurus berbagai kerumitan administrasi yang berbelit, apalagi dengan biaya yang semakin menambah beban dunia usaha,” katanya.

Enny mengatakan, penerapan standarisasi halal bisa menguntungkan baik untuk pemerintah dan juga dunia usaha. Berkat sertifikasi tersebut, dunia usaha dapat berkembang dengan adanya peningkatan omzet dari sisi permintaan pasar global. Hal itu kemudian dapat memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Enny, jika standarisasi bisa berjalan tanpa proses rumit, dunia usaha akan mengikuti aturan tersebut. “Saya kira resistensi dari dunia usaha itu sebenarnya bukan soal standarisasi halalnya, tapi berbagai macam implikasi beban yang harus mereka tanggung,” kata Enny.

(sumber : republika )

 

BPJH Diharap Perhatikan Pengusaha Kecil terkait Sertifikasi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, pihaknya memberi dukungan terhadap jaminan produk halal. Sebab, potensi pasar halal untuk industri makanan dan minuman terbilang besar.

Namun, Adhi menekankan, ada beberapa hal yang patut diperhatikan. Di antaranya, agar kebijakan mengenai jaminan produk halal ini dapat mengakomodasi bagi produk atau jasa yang sebenarnya halal tapi belum memiliki sertifikat.

“Kalau tidak, akan merugikan mereka yang belum bersertifikat, khususnya kebanyakan IKM (Industri Kecil dan Menengah),” ujarnya ketika lansir Republika.co.id, Kamis (13/9).

Di Indonesia, IKM pangan saja mencapai lebih dari 1,6 juta usaha. Adhi mempertanyakan terkait kesiapan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan sertifikasi terhadap semua pelaku tersebut. Pasalnya, Majelis Ulama (MUI) yang tetap dilibatkan untuk menetapkan fatwa halal baru bisa melakukan sertifikasi rata-rata 6.000 permintaan tiap tahun.

IKM menjadi prioritas perhatian Adhi saat membicarakan jaminan produk halal. Sebab, kewajiban ini akan memberatkan mereka mengingat biaya yang tidak sedikit, yakni mencapai puluhan juta rupiah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikasi pun tentu tidak sebentar. Kendala ini tidak menjadi masalah untuk industri besar yang cenderung lebih mapan.

Adhi berharap, BPJPH memperhatikan para pelaku skala kecil dan menengah untuk mengurus sertifikasi halal secara murah dan mudah. Tidak sekadar itu, yang lebih penting adalah pemerintah harus bisa memberi kepastian terhadap pengusaha dan industri tentang bagaimana sertifikat jaminan halal dilaksanakan.

Terlepas dari tantangan tersebut, Adhi tak menampik sertifikasi halal oleh BPJPH ini memiliki keunggulan dibanding dengan proses sertifikasi sebelumnya yang dilakukan LPPOM MUI. Di antaranya dari segi masa belaku.

“Nantinya, masa waktu mencapai empat tahun. Kalau yang sekarang hanya dua tahun. Ini bisa menghemat waktu,” ujarnya.

Selain itu, sertifikasi BPJPH juga sudah diakui secara internasional dan telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga di luar negeri. Ini akan memudahkan pelaku usaha dari segi waktu dan biaya ketika ingin melakukan sertifikasi terhadap produknya di luar negeri. Mereka cukup mendaftarkan diri tanpa harus melalui proses pemeriksaan produk lagi.

Sementara itu, pemerintah berupaya mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal. Beleid ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

(sumber: republika)

Bahas Pilpres, GNPF Ulama Gelar Ijtima Ulama II Ahad Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama akan menggelar ijtima ulama dan tokoh nasional sesi ke-II. Ijtima Ulama Jilid II ini akan diselesanggarakan di Jakarta, Ahad 16 September 2018.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama akan menggelar ijtima ulama dan tokoh nasional sesi ke-II. Ijtima Ulama Jilid II ini akan diselesanggarakan di Jakarta, Ahad 16 September 2018.

Dalam ijtima kedua ini nanti, kata Yusuf, akan menampung, menerima, dan memutuskan sejauh apa akan memberikan dukungan dan sejauh mana komitmen dari ulama dan tokoh nasional, di mana pasangan calon akan memberikan komitmen, yaitu akan menandatangani pakta integritas.

“Nanti dibahas paslon yang sudah ditetapkan dan sudah didaftarkan, yaitu Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno. Perlu dicatat, bahwa ijtima diadakan dengan semangat ada pergantian Presiden dalam Pilpres 2019,” ujar Yusuf di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/09/2018).

Tentunya, ijtima itu nantinya bakal ada sambutan dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. “Habib Rizieq akan menyampaikan dari jarak jauh. Habib Rizieq selalu hadir bukan dalam bentuk fisik, tetapi secara suara,” ujarnya.

Ketika Ustaz Adi Hidayat Cerita Keutamaan Orang Banten

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com) – Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1440 H, Kajian Hati Kota Serang bekerja sama dengan Akhyar TV gelar tabligh akbar bertajuk“Agar Hijrah Tak Hilang Arah” di Masjid Al Madani Kawasan Perkantoran Serang,  Ahad (11/9/2018).

Acara ini diisi oleh ustaz Adi Hidayat dan dihadiri oleh ribuan peserta dari penjuru Banten. Dalam materinya, ustaz Adi menceritakan keutamaan orang Banten. Ia menceritakan bahwa Banten dikenal oleh dua hal di dunia internasional.

“Jika tidak dikenal dengan pejuangnya, maka Banten dikenal dengan ulamanya. Syaikh Nawawi Al-Bantani salah satu ulama besar yang diabadikan namanya, pernah diangkat menjadi Imam Besar Masjidil Haram, banyak dituliskan biografi ilmiyahnya dan banyak ulama besar Indonesia yang berguru padanya adalah berasal dari Banten,” kata Ustaz Adi.

Ia pun memotivasi para pemuda Banten agar kelak menjadi ulama-ulama asal Banten, dan mengingatkan sebuah hadist riwayat ibnu majah no. 233 yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Abu Darda sebagai ciri-ciri kelahiran ulama itu adalah penuhnya majelis ilmu oleh orang-orang yang serius belajar ilmu agama.

 

reporter: Jumi Yanti Sutisna,