JAKARTA (Jurnalislam.com)—Pegiat Jejak Islam untuk Bangsa (JIB) Beggy Rizkiansyah mengungkapkan bahwa pada zaman orde baru, setiap kegiatan umum harus seizing dengan aparat, termasuk pengajian.
Ia menambahkan, dengan adanya UU Subversif, pemerintah dapat melarang pengajian dengan alasan bertentangan dengan Pancasila alias anti Pancasila.
“Biasanya difitnah gerakan subversif, anti-Pancasila, dan sebagainya. Rezim orba terutama Suharto merasa (mengklaim) merekalah penafsir Pancasila. yang mengkritik mereka kadang dianggap mengkritik Pancasila,” kata Beggy kepada Jurnalislam.com, Kamis (6/9/2018).
Tak hanya itu, kata Beggy, rezim orde baru juga melakukan monsterisasi dengan menuduh ekstrim kiri (komunis) atau ekstrim kanan (misal komando jihad) terlibat dalam suatu kegiatan.
“Pola-pola seperti ini sudah lama dipakai,” kata Beggy. Padahal, menurutnya, tidak bisa rezim berkuasa semena-mena menuduh kelompok lain anti Pancasila.
“Menafsirkan Pancasila seharusnya merujuk ke rangkaian sejarah dan pemaknaan yang diberikan oleh para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam, terutama yang terlibat dalam proses perumusannya. sejak Piagam Jakarta dan dekritnya,” pungkas Beggy.
