Tag: orba
-
Nasional
Gemar Tangkap Warga Berbeda Pandangan, Pengamat: Noda Hitam Sejarah Pemerintahan Jokowi
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap penangkapan tokoh kritis di Era Jokowi bisa menjadi noda sejarah. Penetapan tersangka HRS karena melanggar protokol Covid-19, namun perlakuan penegakan hukum terhadap yang bersangkutan seperti sedang mengejar seseorang dengan kasus kriminal berat. “Diawasi, lalu berujung tewasnya 6 anggota pengawal HRS dalam tragedi pagi hari […]
Selengkapnya: Gemar Tangkap Warga Berbeda Pandangan, Pengamat: Noda Hitam Sejarah Pemerintahan Jokowi -
Nasional
Komnas HAM Minta Tim Pemantau Warga Bentukan Wiranto Dibubarkan
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap, tim pemantau warga yang dibentuk oleh Menko Polhukam Wianto sama sekali tidak diperlukan saat ini. Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, kebebasan berfikir dan berekpresi itu merupakan prinsip dasar yang tidak boleh dikekang. “Kebebasan hati nurani dan pemikiran itu salah satu kebebasan yang tidak […]
Selengkapnya: Komnas HAM Minta Tim Pemantau Warga Bentukan Wiranto Dibubarkan -
Headline News
Awasi Mahasiswa, Menristekdikti Terbitkan Aturan Pembinaan Ideologi di Kampus
JAKARTA (Jurnalislam.com)— Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meluncurkan Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Peluncuran Permenristekdikti tersebut diklaim sebagai upaya pemerintah menekan paham-paham intoleran dan radikalisme di kampus. Menristekdikti Mohammad Nasir menyitir survei Alvara Research Center dengan responden 1.800 mahasiswa di 25 […]
Selengkapnya: Awasi Mahasiswa, Menristekdikti Terbitkan Aturan Pembinaan Ideologi di Kampus -
Berita
Kegiatan Terbuka Harus Seizin Aparat Ciri-ciri Rezim Orde Baru
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Baru-baru ini, sedang ramai perbincangan ihwal pelarangan kegiatan umum oleh aparat. Yang terbaru, kegitan jalan sehat Hari Olahraga Nasional umat Islam di Solo disebut tidak dizinkan pihak kepolisian. Pengamat sejarah, Beggy Rizkiansyah mengatakan bahwa kegiatan terbuka yang harus berizin aparat merupakan salah satu ciri-ciri zaman orde baru di bawah rezim Soeharto. Pegiat […]
Selengkapnya: Kegiatan Terbuka Harus Seizin Aparat Ciri-ciri Rezim Orde Baru -
Nasional
Pakar Hukum : Masyarakat Dapat Gugat Pelantikan Iriawan ke Pengadilan
SOLO (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor Muhammad Taufiq SH mengatakan dilantiknya Komjen (pol) Iriawan sebagai PJ Gubenur Jabar telah melanggar Pasal 28 UU NO 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Sebab, kata Taufik, PJ Gubernur dari polisi aktif itu menabrak hukum. “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan […]
Selengkapnya: Pakar Hukum : Masyarakat Dapat Gugat Pelantikan Iriawan ke Pengadilan -
Nasional
Pakar : Kewenangan BSSN Tumpang Tindih dengan Lembaga Sandi yang Sudah Ada
SOLO (Jurnalislam.com)- Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) dinilai banyak pihak tidak dibutuhkan. Pasalnya, selama ini negara telah memiliki sejumlah lembaga sandi, seperti Badan Intelejen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara, dan Badan Intelejen serta Strategis (BAIS). “Sudah ada Badan Intelegen Negara, ada BAIS, sekarang langsung dibentuk dibawah negara BSSN. Ini tumpang tindih,” ujar Pakar Hukum […]
Selengkapnya: Pakar : Kewenangan BSSN Tumpang Tindih dengan Lembaga Sandi yang Sudah Ada -
Nasional
Badan Siber Langsung di Bawah Presiden, Pengamat : Wujud Kepanikan
SOLO (Jurnalislam.com)- Dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berada di bawah perintah Presiden langsung, dinilai ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq sebagai bentuk kepanikan dari pemerintahan. “Saya melihat ini proses kegalauan dan kepanikan,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di firma hukumnya di Kelurahan Bumi, Laweyan Solo, Jumat (5/1/2017) Ia menjelaskan, bahwa […]
Selengkapnya: Badan Siber Langsung di Bawah Presiden, Pengamat : Wujud Kepanikan -
Nasional
Ikatan Advokat : Keberadaan Badan Siber Lebih Parah dari Rezim Soeharto
SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq Menilai, dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru diresmikan Presiden Jokowi akan semakin menutup ruang publik untuk menyampaikan kebebasan pendapat dan berbicara yang telah dijamin UUD 1945. “Sekarang ini kritik dianggapnya hate speech. Kalau orang tidak boleh kritik ya amandemen saja pasal-pasal yang […]
Selengkapnya: Ikatan Advokat : Keberadaan Badan Siber Lebih Parah dari Rezim Soeharto -
Nasional
Innalillahi, Senator AM Fatwa Meninggal Dunia
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa meninggal dunia Kamis, 14 Desember 2017, pukul 06.25 WIB. Fatwa wafat dalam usia 78 tahun. “Ayah sakit kanker hati,” ujar anak Fatwa, Dian Islamiati, dilansir VIVA, Kamis, 14 Desember 2017. Jenazah akan disalatkan di rumah duka Jalan Condet Pejaten Nomor 11, Jakarta. Setelah Zuhur, jenazah akan dimakamkan […]
Selengkapnya: Innalillahi, Senator AM Fatwa Meninggal Dunia -
Analisa
‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Akhir Oktober ini, Jurnalislam.com berkesempatan mewawancarai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf. Kepada Jurnalislam, pakar hukum tata negara ini menjelaskan serba-serbi UU Ormas setelah DPR menerima Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Bagaimana nasib ormas ke depan? Seperti apa penerapan UU Ormas? Adakah jalan agar UU Ormas […]
Selengkapnya: ‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’ -
Nasional
Geruduk DPRD Surakarta, AMPS : Jangan Pilih Calon Pendukung Perppu Ormas
SOLO (Jurnalislam.com) – Massa Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk tolak Perppu Ormas di depan Gedung DPRD Surakarta, Laweyan, Surakarta, Jumat (11/8/2017). Koordinator aksi Sigit Yudhistira menegaskan bahwa mahasiswa menolak diterbutkannya Perppu Ormas dan mendesak pemerintah mencabutnya. “Tidak adanya dasar kuat hal ihwal kegentingan yang memaksa. […]
Selengkapnya: Geruduk DPRD Surakarta, AMPS : Jangan Pilih Calon Pendukung Perppu Ormas -
Nasional
Ahli Hukum UI : Perppu Ormas Bertentangan dengan Konsitusi
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Peneliti Fakultas Hukum UI Mustafa Fakhri menilai bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) meruapakan langkah mundur dan bertentangan dengan konsitusi yaitu UUD 1945. “Hal ini jelas bertentangan dengan Konstitusi RI yang telah memberikan jaminan […]
Selengkapnya: Ahli Hukum UI : Perppu Ormas Bertentangan dengan Konsitusi -
Nasional
Di Pengujung Ramadhan, Ini Pesan Ustadz Alfian Tanjung dari Balik Penjara
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Selasa 20 Juni 2017, awak redaksi Jurnalislam.com berkesempatan bersilaturahim sekaligus mewawancarai pegiat anti komunisme Ustadz Alfian Tanjung yang mengalami musibah karena dipenjara oleh polisi beberapa waktu lalu bersama beberapa orang lainnya yang merupakan anggota HAMAS Tanah Abang. Pada kesempatan tersebut, ustadz Alfian Tanjung berterima kasih atas kunjungan redaksi dan ia berpesan kepada […]
Selengkapnya: Di Pengujung Ramadhan, Ini Pesan Ustadz Alfian Tanjung dari Balik Penjara -
Nasional
Ramadhan Seharusnya Momen Pemerintah Berdialog dengan Umat Selesaikan Kriminalisasi Ulama
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Seharusnya ramadhan bukan sebagai ajang kriminalisasi ulama. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Unpar Prof. Asep Warlan Yusuf. Justru, menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, Ramadhan seharusnya menjadi momen pemerintah berdialog dengan umat Islam dan segera menyelesaikan kasus kriminalisasi kepada para aktivis, ulama dan ormas Islam. “Jadi sekarang saatnya ramadhan ini […]
Selengkapnya: Ramadhan Seharusnya Momen Pemerintah Berdialog dengan Umat Selesaikan Kriminalisasi Ulama -
Nasional
Soal Kriminalisasi Ulama, DPR MPR Bisa Minta Pertanggungjawaban Presiden
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Unpar Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa kasus kriminalisasi ulama, aktivis hingga ormas Islam harus segera dituntaskan. Ia menilai sampai saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama hingga aktivis Islam. Karenanya, ia menilai umat Islam dapat mendatangi DPR MPR dan mendesak mereka agar dapat […]
Selengkapnya: Soal Kriminalisasi Ulama, DPR MPR Bisa Minta Pertanggungjawaban Presiden -
Berita
Pakar Hukum : Rezim Sekarang Lebih Represif Dibanding Orde Baru!
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi lebih represif terhadap umat Islam dibandingkan pemerintahan orde baru di bawah rezim Soeharto. Pasalnya, ia menilai pemerintah terus melakukan tindakan yang kerap merugikan umat seperti dugaan kriminalisasi ulama, tudingan anti Pancasila, […]
Selengkapnya: Pakar Hukum : Rezim Sekarang Lebih Represif Dibanding Orde Baru! -
Nasional
Terbukti Tidak Bersalah, LUIS Harap Kriminalisasi Tak Terulang Kembali
SEMARANG(JurnalIslam.com)- Setelah divonis bebas karena tak terbukti bersalah dalam kasus perusakan Social Kitchen di pengadilan, Humas Laskar Umat Islam Solo (LUIS) Endro Sudarsono berharap kriminalisasi terhadap ulama, aktivis dan ormas Islam tidak terulang kembali. Menurutnya, kasus yang menimpa dirinya dan kawan-kawannya di LUIS menjadi kasus terakhir bagi kepolisian untuk mengkriminalisasi umat. “”Semoga kedepannya tidak ada […]
Selengkapnya: Terbukti Tidak Bersalah, LUIS Harap Kriminalisasi Tak Terulang Kembali -
Nasional
Revisi UU Anti-Terorisme, Camping ke Gunung Bisa Ditangkap
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai perlunya segera merevisi Undang-Undang Anti Terorisme. Pandangan ini ia sampaikan dalam acara talkshow “Rosi” yang tayang pada Kompas TV, Kamis (26/5/2017) malam. Tito juga menjelaskan hal-hal yang belum diatur dalam UU Anti-Terorisme meliputi penindakan pencegahan dan deradikalisasi. “Khusus untuk penindakan ada hal yang harus diperkuat, yaitu mengkriminalisasi […]
Selengkapnya: Revisi UU Anti-Terorisme, Camping ke Gunung Bisa Ditangkap -
Nasional
Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa melakukan langkah hukum dengan menggugat balik pemerintah karena mewacanakan pembubaran ormas. “Pemerintah bisa digugat. Dalam bahasa hukuman tindakan pemerintah ini disebut sewenang-wenang, jadi sangat mungkin untuk digugat. HTI siapkan saja counter hukumnya,” kata Guru Besar Fakultas […]
Selengkapnya: Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah
