• Nasional

    Gemar Tangkap Warga Berbeda Pandangan, Pengamat: Noda Hitam Sejarah Pemerintahan Jokowi

    JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap penangkapan tokoh kritis di Era Jokowi bisa menjadi noda sejarah. Penetapan tersangka HRS karena melanggar protokol Covid-19, namun perlakuan penegakan hukum terhadap yang bersangkutan seperti sedang mengejar seseorang dengan…

  • Nasional

    Komnas HAM Minta Tim Pemantau Warga Bentukan Wiranto Dibubarkan

    JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menganggap, tim pemantau warga yang dibentuk oleh Menko Polhukam Wianto sama sekali tidak diperlukan saat ini. Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, kebebasan berfikir dan berekpresi itu merupakan prinsip dasar…

  • Headline News

    Awasi Mahasiswa, Menristekdikti Terbitkan Aturan Pembinaan Ideologi di Kampus

    JAKARTA (Jurnalislam.com)— Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) meluncurkan Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Peluncuran Permenristekdikti tersebut diklaim sebagai upaya pemerintah menekan paham-paham intoleran dan radikalisme di…

  • Berita

    Kegiatan Terbuka Harus Seizin Aparat Ciri-ciri Rezim Orde Baru

    JAKARTA (Jurnalislam.com) – Baru-baru ini, sedang ramai perbincangan ihwal pelarangan kegiatan umum oleh aparat. Yang terbaru, kegitan jalan sehat Hari Olahraga Nasional umat Islam di Solo disebut tidak dizinkan pihak kepolisian. Pengamat sejarah, Beggy Rizkiansyah mengatakan bahwa kegiatan terbuka yang…

  • Nasional

    Pakar Hukum : Masyarakat Dapat Gugat Pelantikan Iriawan ke Pengadilan

    SOLO (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Universitas Juanda Bogor Muhammad Taufiq SH mengatakan dilantiknya Komjen (pol) Iriawan sebagai PJ Gubenur Jabar telah melanggar Pasal 28 UU NO 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Sebab, kata Taufik, PJ Gubernur dari polisi aktif itu…

  • Nasional

    Pakar : Kewenangan BSSN Tumpang Tindih dengan Lembaga Sandi yang Sudah Ada

    SOLO (Jurnalislam.com)- Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) dinilai banyak pihak tidak dibutuhkan. Pasalnya, selama ini negara telah memiliki sejumlah lembaga sandi, seperti Badan Intelejen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara, dan Badan Intelejen serta Strategis (BAIS). “Sudah ada Badan Intelegen…

  • Nasional

    Badan Siber Langsung di Bawah Presiden, Pengamat : Wujud Kepanikan

    SOLO (Jurnalislam.com)- Dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berada di bawah perintah Presiden langsung, dinilai ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq sebagai bentuk kepanikan dari pemerintahan. “Saya melihat ini proses kegalauan dan kepanikan,” terangnya kepada wartawan…

  • Nasional

    Ikatan Advokat : Keberadaan Badan Siber Lebih Parah dari Rezim Soeharto

    SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq Menilai, dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru diresmikan Presiden Jokowi akan semakin menutup ruang publik untuk menyampaikan kebebasan pendapat dan berbicara yang telah dijamin UUD 1945. “Sekarang…

  • Nasional

    Innalillahi, Senator AM Fatwa Meninggal Dunia

    JAKARTA (Jurnalislam.com)–Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AM Fatwa meninggal dunia Kamis, 14 Desember 2017, pukul 06.25 WIB. Fatwa wafat dalam usia 78 tahun. “Ayah sakit kanker hati,” ujar anak Fatwa, Dian Islamiati, dilansir VIVA, Kamis, 14 Desember 2017. Jenazah akan…

  • Analisa

    ‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’

    BANDUNG (Jurnalislam.com) – Akhir Oktober ini, Jurnalislam.com berkesempatan mewawancarai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf. Kepada Jurnalislam, pakar hukum tata negara ini menjelaskan serba-serbi UU Ormas setelah DPR menerima Perppu Ormas beberapa waktu lalu.…

  • Nasional

    Geruduk DPRD Surakarta, AMPS : Jangan Pilih Calon Pendukung Perppu Ormas

    SOLO (Jurnalislam.com) – Massa Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk tolak Perppu Ormas di depan Gedung DPRD Surakarta, Laweyan, Surakarta, Jumat (11/8/2017). Koordinator aksi Sigit Yudhistira menegaskan bahwa mahasiswa menolak diterbutkannya…

  • Nasional

    Ahli Hukum UI : Perppu Ormas Bertentangan dengan Konsitusi

    JAKARTA (Jurnalislam.com) – Peneliti Fakultas Hukum UI Mustafa Fakhri menilai bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) meruapakan langkah mundur dan bertentangan dengan…

  • Nasional

    Di Pengujung Ramadhan, Ini Pesan Ustadz Alfian Tanjung dari Balik Penjara

    JAKARTA (Jurnalislam.com) – Selasa 20 Juni 2017, awak redaksi Jurnalislam.com berkesempatan bersilaturahim sekaligus mewawancarai pegiat anti komunisme Ustadz Alfian Tanjung yang mengalami musibah karena dipenjara oleh polisi beberapa waktu lalu bersama beberapa orang lainnya yang merupakan anggota HAMAS Tanah Abang.…

  • Nasional

    Ramadhan Seharusnya Momen Pemerintah Berdialog dengan Umat Selesaikan Kriminalisasi Ulama

    BANDUNG (Jurnalislam.com) – Seharusnya ramadhan bukan sebagai ajang kriminalisasi ulama. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Unpar Prof. Asep Warlan Yusuf. Justru, menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, Ramadhan seharusnya menjadi momen pemerintah berdialog dengan umat Islam dan segera…

  • Nasional

    Soal Kriminalisasi Ulama, DPR MPR Bisa Minta Pertanggungjawaban Presiden

    BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Unpar Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa kasus kriminalisasi ulama, aktivis hingga ormas Islam harus segera dituntaskan. Ia menilai sampai saat ini belum ada upaya serius dari pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama hingga aktivis…

  • Berita

    Pakar Hukum : Rezim Sekarang Lebih Represif Dibanding Orde Baru!

    BANDUNG (Jurnalislam.com) – Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf menilai bahwa pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi lebih represif terhadap umat Islam dibandingkan pemerintahan orde baru di bawah rezim Soeharto. Pasalnya, ia menilai…

  • Nasional

    Terbukti Tidak Bersalah, LUIS Harap Kriminalisasi Tak Terulang Kembali

    SEMARANG(JurnalIslam.com)- Setelah divonis bebas karena tak terbukti bersalah dalam kasus perusakan Social Kitchen di pengadilan, Humas Laskar Umat Islam Solo (LUIS) Endro Sudarsono berharap kriminalisasi terhadap ulama, aktivis dan ormas Islam tidak terulang kembali. Menurutnya, kasus yang menimpa dirinya dan…

  • Nasional

    Revisi UU Anti-Terorisme, Camping ke Gunung Bisa Ditangkap

    JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai perlunya segera merevisi Undang-Undang Anti Terorisme. Pandangan ini ia sampaikan dalam acara talkshow “Rosi” yang tayang pada Kompas TV, Kamis (26/5/2017) malam. Tito juga menjelaskan hal-hal yang belum diatur dalam UU Anti-Terorisme…

  • Nasional

    Dinilai Sewenang-wenang, Pakar Hukum : HTI Bisa Gugat Balik Pemerintah

    BANDUNG (Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Tata Negara Prof. Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa melakukan langkah hukum dengan menggugat balik pemerintah karena mewacanakan pembubaran ormas. “Pemerintah bisa digugat. Dalam bahasa hukuman tindakan pemerintah ini disebut…