Mahasiswa: Usir Dubes Amerika di Tiap Negara Muslim!

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan Mahasiswa Soloraya yang tergabung dalam Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Surakarta, Rabu, (13/12/2017).

Selain mendesak mengirimkan tentara ke Palestina, mereka juga meminta para pemimpin negara-negara muslim segera mengusir Duta Besar Amerika di negaranya masing-masing.

“Kita menyeru kepada pemerintah untuk mengusir Duta Besar Amerika di Indonesia kemudian seluruh pemimpin-pemimpin muslim mengusir Kedubes Amerika dan Israel tentunya, karena tidak pantas karena Israel senantiasa membunuh saudara-saudara kita di Palestina ini tinggal di rumah kita,”kata Ketua BKLDK Soloraya Agus Setyawan kepada Jurnalislam.com Rabu,(13/12/2017).

Unjuk Rasa Berlanjut: Tarik Keputusan Atau Kami Usir Dubes AS di Indonesia

Lebih lanjut, Agus menilai, klaim sepihak Donald Trump yang menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel melanggar Revolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) no 252: 21 Mei 1968 atas Yerusalem.

“Sebenarnya Yahudi itu tidak mempunyai negara, dia adalah penjajah, jadi Tel Aviv saja bukan ibukotanya, apalagi Yerusalem,” pungkas Agus Setyawan.

 

Mengecam Saja Tidak Cukup, Jokowi Didesak Kirim Pasukan Militer ke Palestina

SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan Mahasiswa Soloraya yang tergabung dalam Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Surakarta, Rabu, (13/12/2017).

Mereka mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk segera mengirim pasukan militer ke Yerusalem guna membantu rakyat Palestina.

“Menyeru kepada pemerintah untuk segera mengirimkan pasukan, jadi bukan hanya retorika belaka, karena kalau hanya sebatas retorika, kita sebagai individu dan organisasi kita sudah mampu untuk itu,”terang Ketua BKLDK Soloraya Agus Setyawan kepada Jurnalislam.com Rabu,(13/12/2017).

Menurut Agus, pemerintah memiliki kewenangan mengirimkan tentara untuk membantu warga Palestina.

“Sedangkan Pemerintah itu punya kekuatan yakni militer, ini harus dikirimkan karena penjajahan ini harus dihapuskan dari muka bumi ini, jelas ini penjajah Israel terhadap Palestina,”pungkasnya.

 

Warga Palestina: Keputusan Trump karena Lampu Hijau dari Arab Saudi

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Warga Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Sedangkan Israel menganggap Yerusalem, yang berada di bawah pendudukan Israel, tidak dapat dibagi untuk Palestina.

Komentar Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA) dipandang sebagai yang terkuat dalam masalah ini.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa AS telah “mendiskualifikasi” dirinya dari perundingan damai Israel-Palestina di masa depan setelah membuktikan “biasnya mendukung Israel”.

Hoda Abdel-Hamid dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Ramallah, mengatakan bahwa penduduk Palestina “sangat frustrasi” setelah melihat “banyak kesepakatan dan banyak penghukuman” namun “tidak ada yang benar-benar berubah untuk mereka di lapangan”.

“Ketika Anda bertanya kepada mereka siapa yang bertanggung jawab atas hal itu, mereka mengatakan dengan pasti PA, kepemimpinan mereka sendiri,” katanya, mengutip kekecewaan orang-orang Palestina tentang perpecahan di antara faksi politik mereka.

OKI Deklarasikan Yerusalem sebagai Ibukota Palestina

Abdel-Hamid juga mengatakan bahwa “banyak warga Palestina yang percaya bahwa keputusan Trump atas Jerusalem tidak mungkin terjadi tanpa lampu hijau Arab Saudi.”

Pertemuan puncak Istanbul dihadiri oleh lebih dari 20 kepala negara. Arab Saudi, markas OKI, hanya mengirim seorang pejabat senior kementerian luar negeri. Yang lainnya, termasuk Mesir, mengirim menteri luar negeri mereka.

KTT luar biasa OIC diserukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah pengumuman Trump.

Berbicara pada pertemuan tersebut, Erdogan menuduh Israel sebagai “negara yang ketakutan” dan mengatakan bahwa pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah dikecam oleh masyarakat internasional.

“Ini tidak sah dan kosong … kecuali Israel, tidak ada negara di dunia yang mendukung [keputusan ini],” katanya.

“Siapa pun yang berjalan beberapa menit di jalan-jalan di Yerusalem akan memahami bahwa kota ini berada di bawah pendudukan.”

Arab Saudi Desak Penjaga Kota Suci Yerusalem untuk Terima Pengakuan Donald Trump

Reporter Al Jazeera Mohammed Adow, melaporkan dari Istanbul, mengatakan bahwa Erdogan berusaha untuk “mempersatukan dunia Muslim” dan “memberikan tanggapan terpadu” terhadap tindakan AS.

“Dia menghadapi tugas yang menakutkan,” kata koresponden kami. “Di lorong yang dia hadapi, ada negara-negara yang tidak mau melampaui oposisi retorika dengan mengorbankan hubungan mereka dengan Amerika Serikat,” katanya.

Langkah Trump telah memicu gelombang protes dari Asia, melalui Timur Tengah, ke Afrika Utara, hingga Eropa bahkan di AS sendiri, di berbagai belahan bumi dengan puluhan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir untuk mencela keputusan nyeleneh Donald Trump.

OKI Deklarasikan Yerusalem sebagai Ibukota Palestina

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Organisasi Kerjasama Islam-OKI (The Organisation of Islamic Cooperation-OIC) pada hari Rabu (13/12/2017) telah mengumumkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, menolak pendirian AS yang berbahaya dan OKI meminta masyarakat internasional untuk mengikuti jejak mereka.

Pada sebuah pertemuan puncak yang diadakan di Turki sepekan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, kelompok pemimpin Muslim tersebut pada hari Rabu meminta semua negara untuk “mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina yang sedang dijajah.”

Dalam sebuah pernyataan, OKI menambahkan bahwa 57 anggota kelompok tersebut tetap berkomitmen untuk “perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara”

Uni Eropa Tolak Ajakan PM Israel untuk Akui Yerusalem sebagai Ibukotanya

OKI juga meminta PBB untuk “mengakhiri pendudukan Israel” di Palestina dan menyatakan bahwa pemerintahan Trump bertanggung jawab atas “semua konsekuensi akibat tidak mencabut keputusan ilegal ini.”

“Kami menganggap bahwa pernyataan berbahaya AS, yang bertujuan untuk mengubah status hukum kota, tidak berlaku lagi dan tidak memiliki legitimasi,” kata kelompok tersebut.

KTT OKI di Istanbul
KTT OKI di Istanbul

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa KTT di Istanbul menyoroti bahwa orang-orang Palestina, Arab dan Muslim terus berkomitmen terhadap perdamaian.

“Sekarang, negara-negara Muslim serta banyak pihak lain yang bersekutu dengan Palestina akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina,” katanya

“Dan negara-negara Islam tersebut siap untuk memutuskan hubungan demi menghukum negara yang mengikuti jejak Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.”

Berbicara sebelumnya pada hari Rabu, Yousef al-Othaimeen, sekretaris jenderal OKI, menolak keputusan AS tersebut dan mendesak para pemimpin Muslim untuk bekerja sama untuk memberikan tanggapan yang terpadu terhadap kepindahan tersebut.

Ini Tanggapan Penjaga Kota Suci Yerusalem atas Peresmian Ibukota Israel di Palestina

“OKI menolak dan mengutuk keputusan Amerika,” katanya. “Ini adalah pelanggaran hukum internasional … dan ini adalah provokasi terhadap perasaan Muslim di dunia.

“Ini akan menciptakan situasi ketidakstabilan di wilayah ini dan di dunia.”

Berbicara di hadapan al-Othaimeen, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa AS telah “mendiskualifikasi” dirinya dari perundingan damai Israel-Palestina di masa depan setelah membuktikan “biasnya mendukung Israel”.

Didirikan pada tahun 1969, OKI menetapkan diri sebagai “suara kolektif dunia Muslim”.

Trump mengumumkan pada 6 Desember bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya ke kota tersebut, yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun.

Keputusan tersebut melanggar hukum internasional, menurut Abbas.

“Kami tidak akan menerima apapun peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian, mereka telah membuktikan bias penuh mereka untuk Israel,” katanya.

“Yerusalem adalah dan akan selalu menjadi ibu kota Palestina.”

[Breaking News] Ustaz Alfian Tanjung Dijatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara

SURABAYA (Jurnalislam.com)—Pegiat anti komunisme ustaz Alfian Tanjung dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Majelis Hakim pada sidang putusan dengan dakwaan pasal 156 KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis (UU PDRE), Rabu (13/12/2017) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Atas putusan tersebut, ustaz Alfian Tanjung dan kuasa hukumnya menyatakan banding.

Sidang Putusan Alfian Tanjung : Massa Membludak di Luar hingga Barang Ditahan Polisi

SURABAYA (Jurnalislam.com)— Dukungan terhadap pegiat anti komunisme ustazn Alfian Tanjung terus mengalir pada sidang putusan hari Rabu (13/12/12017) ini di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pantauan Jurnalislam.com, massa membludak baik di dalam hingga di luar ruang sidang. Saking penuhnya, massa umat Islam tertahan di luar ruangan maupun gerbang PN Surabaya, Jawa Timur.

Tak hanya itu, polisi pun menggelar pemeriksaan hingga beberapa barang ditahan di pos polisi oleh pihak keamanan dan polisi.

Salah satu elemen ormas Islam yang hadir jauh-jauh dari Jabar ke Jatim ialah Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar. Ketua API Jabar Ustaz Asep Syaripudin mengatakan, pihaknya telah memberangkatkan seratusan anggota untuk mengawal persidangan sidang putusan ustaz Alfian Tanjng.

Rombongan pertama diberangkatkan dari Masjid Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung pada Senin (11/12/2017).

“Kita hadiri dan kawal persidangan Ustaz Alfian Tanjung di PN Surabaya,” katanya kepada Jurnalislam.com.

Kasus Serupa Persekusi Ustaz Abdul Somad Tidak Boleh Terulang Kembali

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Kasus dugaan persekusi terhadap ulama dan ustaz kembali terjadi di Indonesia. Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Riau Ustaz Abdul Somad (UAS) yang hendak berdakwah di Bali didatangi sekelompok massa hingga merangsek masuk ke hotel tempat UAS menginap.

Menaggapi hal tersebut, Mantan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyesalkan adanya persekusi tersebut. Menurutnya, di masa yang akan datang tidak boleh terjadi kembali dan kasus ini harus menjadi pelajaran.

“Mendesak Negara untuk hadir utamanya pihak kepolisian untuk memastikan bahwa hal-hal serupa tidak terulang lagi di masa mendatang ( guarantees of nonrecurrence),” kata Maneger Nasution, Selasa (11/12/2017) dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.

Menurut Maneger, dunia kemanusiaan sangat menyesalkan peristiwa itu. Hal itu, tambahnya, mengancam hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam masa depan demokrasi dan integrasi nasional.

“Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal serta meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah NKRI (Pasal 27 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM),” pungkasnya.

Bicara di Konferensi Perdamaian Dunia, Menag : Indonesia Bersama Rakyat Palestina

ABU DHABI (Jurnalislam.com) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi salah satu pembicara pada Konferensi Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Konferensi ini diselenggarakan oleh Muntada Ta`ziiz al-Silm fi al-Mujtama`aat al-Muslimah (Forum untuk Mempromosikan Budaya Damai di tengah Masyarakat Muslim) dengan tema Perdamaian Dunia dan Islamphobia.

Di hadapan peserta konferensi yang berasal dari berbagai negara, Menag menegaskan sikap Indonesia terkait pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Yerusalem sebagai ibukota Israel. Menurut Menag, Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan hak-haknya.

“Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, pada Kamis, 8 Desember, mengecam keras pengakuan sepihak AS tersebut dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” tegas Menag di Abu Dhabi, Senin (11/12) dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.

Menurut Menag, Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya serta bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.

“Rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.

Menag menilai, pengakuan sepihak Donuld Trump bukan hanya meruntuhkan berbagai upaya damai sebelumnya dalam menyelesaikan persoalan Palestina, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan dunia di masa mendatang.

Menurutnya, keamanan dan kedamaian sulit terwujud di tengah ketidakadilan dan dominasi serta hegemoni yang kuat terhadap yang lemah. Kampanye memerangi terorisme global juga tidak akan membuahkan hasil jika dunia tetap membiarkan terjadinya teror oleh sebuah negara terhadap penduduk pemilik sebuah wilayah yang sah.

“Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan mendorong OKI untuk mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama, serta meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS,” sambungnya.

Atas nama Pemerintah Indonesia, Menag mengapresiasi Pemerintah Uni Emirat Arab yang memfasilitasi penyelenggaraan konferensi tentang Perdamaian Dunia dan fenomena Islamophobia. Konferensi ini menjadi salah satu langkah strategis untuk terus mempromosikan budaya damai di tengah berbagai krisis yang melanda masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.

Konferensi internasional ini akan berlangsung selama tiga hari, 11 – 13 Desember 2017. Sejumlah ulama dan pakar dari berbagai negara hadir untuk menjadi pembicara, antara lai: Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa dari Rabithah A’lam Al Islami, Ahmad Taufiq Menteri Wakaf Maroko, ‘Abbas Syauman dari Universitas Al Azhar Mesir, serta Sardar Muhammad Yusuf Menteri Wakaf Pakistan.

Yakin Tak Bersalah, TAAT Harap Majelis Hakim Bebaskan Alfian Tanjung

SURABAYA (Jurnalislam.com)—Tim Advokasi Alfian Tanjung (TAAT) berharap Majelis Hakim membebaskan Alfian Tanjung dari segala tuntutan JPU. Rabu ini (13/12/), PN Surabaya akan membacakan putusan terhadap perkara ustaz Alfian Tanjung.

Ketua TAAT Abdullah Al Katiri meyakini bahwa Alfian Tanjung akan bebas melihat tidak adanya bukti dari tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Pasal-pasal yang dituduhkan kepada ustaz Alfian seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” kata Abdullah dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.

Menurutnya, JPU mendakwa ustaz Alfian dengan pasal 156 KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis (UU PDRE), bahwa seluruh pasal tersebut tidak terbukti karena ustaz Alfian menyoroti persoalan PKI & PKC, bukan ras & etnis atau golongan tertentu.

“PKI & PKC adalah musuh ideologi negara, Pancasila, tetapi mengapa Ust. Alfian justru dipersalahkan akibat mengangkat ceramah dengan tema tersebut?,” katanya.

Kedua, kata Al Katiri, pasal dalam UU PDRE pun mensyaratkan harus adanya korban dari tindakan diskriminatif, tetapi fakta persidangan membuktikan seluruh saksi termasuk pelapor, polisi, panitia menegaskan selama dan setelah ceramah selesai tidak ada sedikitpun insiden kekacauan, kerusuhan, konflik, perseteruan, dan sebagainya.

“Ketiga, Ust. Alfian ini kan dijadikan tersangka akibat ceramahnya yang diposting pada media sosial youtube, tetapi tidak ada satu pun pasal UU ITE yang didakwakan kepada ustaz Alfian,” tambahnya.

Menurut Abdullah, barang bukti yang dijadikan JPU berupa video yang diunduh dari youtube, maka perkara ini sebetulnya perkara yang kabur.

“Parahnya lagi barang bukti videonya tersebut rusak-tidak bisa diputar di persidangan. Kalau faktanya sudah begitu, apa yang mau dibuktikan oleh JPU?” tanyanya.

Karenanya, iya yakin Majelis Hakim agar memutus ustaz Alfian lepas dari segala tuntutan

Arab Saudi Desak Penjaga Kota Suci Yerusalem untuk Terima Pengakuan Donald Trump

YORDANIA (Jurnalislam.com) – Negara-negara Arab menekan Yordania untuk menerima pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menerima sebuah versi negara Palestina yang sangat dilucuti, politisi Yordania dan analis mengatakan, Selasa (12/12/2017).

Anggota Parlemen Wafa Bani Mustafa mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dua antagonis utama adalah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, di mana Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah mengambil peran yang dominan.

Yordania dimana negaranya adalah penjaga situs suci umat Islam di Yerusalem berpihak pada Palestina dan menolak keputusan Presiden AS Donald Trump pekan lalu untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Kota Suci sebagai ibu kota Israel.

“Bin Salman dan Uni Emirat Arab berusaha untuk mencekik ekonomi Yordania sampai menyetujui persyaratan mereka, tunduk pada kepemimpinan mereka di wilayah tersebut, dan menyetujui apa yang disebut ‘kesepakatan akhir’ Trump,” kata Bani Mustafa, merujuk pada rencana baru Presiden AS yang belum jelas untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Ini Tanggapan Penjaga Kota Suci Yerusalem atas Peresmian Ibukota Israel di Palestina

Raja Abdullah II mengatakan pengumuman Trump mengenai Yerusalem akan menimbulkan “dampak berbahaya pada stabilitas dan keamanan kawasan ini”, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh istana kerajaan.

Ribuan pemrotes di Amman dan kota-kota Yordania lainnya mengecam AS dan Israel serta Arab Saudi – menuduh kolusi kerajaan Teluk dalam keputusan Yerusalem.

Pernyataan resmi Saudi menggambarkan langkah Trump sebagai “tidak dapat dibenarkan dan tidak bertanggung jawab”, dan “sebuah langkah kemunduran besar dalam upaya untuk memajukan proses perdamaian.”

Namun, menurut sebuah laporan oleh kantor berita Reuters, Putra Mahkota Salman dikatakan bertindak atas nama penasehat senior Gedung Putih Jared Kushner dan telah mempresentasikan rencana Amerika untuk perdamaian di Timur Tengah di hadapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Skema AS tersebut dilaporkan melibatkan pembentukan sebuah negara Palestina yang terdiri dari Jalur Gaza dan bagian-bagian yang terputus dari Tepi Barat yang diduduki – tanpa Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan tanpa menyelesaikan hak pengembalian pengungsi Palestina yang mengungsi ketika Israel didirikan pada tahun 1948.

Al Jazeera berbicara kepada tiga pejabat yang dekat dengan pimpinan Otoritas Palestina yang memastikan bahwa Putra Mahkota bin Salman menekan Abbas untuk menerima versi kenegaraan negara Palestina yang cair, tanpa ibukota pilihannya.

Pindahnya Ibukota Israel ke Yerusalem, Arab Saudi Tidak akan Bantah Keputusan Trump

Bani Mustafa mengatakan Amerika Serikat dan mitra regionalnya tidak memasukkan Yordania dalam kesepakatan mengenai sebuah negara Palestina. Dia juga menunjukkan bahwa Jordan tidak diundang oleh Mesir untuk berpartisipasi dalam perundingan rekonsiliasi Palestina antara Fatah dan Hamas Oktober lalu.

Meskipun Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang terkena dampak langsung kesepakatan damai antara Israel dan Palestina, baik negara-negara AS maupun Arab tidak mengundang Jordan ke meja perundingan, Bani Mustafa mencatat.

Yordania adalah rumah bagi beberapa juta pengungsi Palestina, dan iklim sosial, ekonomi, dan politiknya terjalin langsung dengan orang-orang Palestina di Tepi Barat.

Raja Abdullah juga merupakan penjaga tempat suci Yerusalem, dan pengadilan kerajaan Yordania juga membayar gaji pegawai Palestina di sana.

Arab Saudi Ajak Masyarakat Internasional Untuk Tidak Tanggapi Keputusan AS

Bani Mustafa juga mengatakan bahwa sekutu Yordania paling dekat di Gulf Cooperation Council (GCC), yaitu Arab Saudi, UEA, dan Kuwait, tidak memperpanjang program bantuan keuangan lima tahun dengan Amman senilai $ 3,6 miliar yang berakhir pada 2017.

Bantuan AS ke Yordania berjumlah sekitar $ 1,6 miliar per tahun; sekitar $ 800 juta untuk bantuan militer dan $ 800 juta untuk bantuan ekonomi. Bagian dari bantuan ekonomi tiba sebagai transfer moneter langsung, sedangkan sisanya datang dalam bentuk proyek USAID di negara ini. Anggaran Jordan 2018 mencakup hibah langsung $ 400 juta dari Amerika Serikat.

Raja Abdullah bertemu dengan Raja Salman di Arab Saudi pada hari Selasa dan diskusi terfokus pada “implikasi berbahaya dari keputusan Amerika Serikat” di Yerusalem, lapor kantor berita Yordania, Petra.

Turki Kutuk Keputusan AS Jadikan Yerusalem sebagai Ibukota Israel

Raja Abdullah akan berada di Istanbul pada hari Rabu untuk pertemuan darurat 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam untuk menghasilkan “posisi Islam terpadu” atas keputusan Trump.

Dia bergabung dengan pemimpin lain, termasuk Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Presiden Lebanon Michel Aoun. Arab Saudi dan UEA diperkirakan tidak diwakili oleh kepala negara.

Analis Yordania mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keretakan yang jelas dalam hubungan bilateral antara Yordania dan Arab Saudi tidak mungkin dipecahkan dalam waktu dekat.

Wartawan dan analis politik Fahad al-Khitan mengatakan Putra Mahkota bin Salman berpaling dengan cepat dari diplomasi tradisional di wilayah tersebut.

“Orang-orang Saudi tidak lagi melihat konflik Arab-Israel atau isu Yerusalem sebagai prioritas bagi mereka atau bahkan dalam agenda mereka,” kata al-Khitan. “Posisi regional Arab Saudi sejak Presiden Trump memenangkan pemilihan Amerika Serikat beralih ke arah pendekatan yang lebih meningkat dan agresif ke Iran.”

Khitan juga mengatakan bahwa Pangeran bin Salman, 32, telah menempatkan hubungan Saudi-Yordania “di atas es.”

“Bin Salman tidak lagi memandang Yordania sebagai mitra yang dibutuhkan sekarang karena dia telah melakukan pemanasan dan hubungan langsung dengan Israel – menurut beberapa pernyataan yang dibuat oleh politisi Israel,” katanya.

“Bin Salman berperilaku seolah-olah dia adalah pemimpin seluruh dunia Arab, tapi masalahnya adalah dia tidak menyadari bahwa kepemimpinan semacam itu juga mengharuskan dia menanggung beban memimpin wilayah ini, tapi dia tidak menyadarinya.”

Begini Seruan Al Qaeda Global Terkait Isu Yerusalem sebagai Ibukota Israel

Al-Khitan menyoroti solidaritas Mesir yang berkurang dengan alasan Palestina, mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini tidak mencari peran sebagai broker kekuatan regional.

“Saya langsung diberitahu oleh Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry di Amman beberapa bulan yang lalu bahwa Mesir tidak tertarik untuk menjadi pemimpin di dunia Arab. Mesir sekarang lebih prihatin dengan masalah domestiknya sendiri,” katanya.

Bani Mustafa mengatakan Yordania sekarang harus menjangkau negara-negara seperti China, Rusia, Turki, dan Qatar untuk menyeimbangkan hubungan yang mendingin dengan Arab Saudi, UEA, dan Mesir untuk menekan AS mempertimbangkan kembali pengambilan keputusan sepihak di Timur Tengah.

Anggota Parlemen Khalil Atiyeh sepakat.

“Keberpihakan Yordania di Yerusalem lebih dekat ke sikap Turki dan Qatar dibandingkan dengan poros Saudi-UAE-Mesir,” kata Atiyeh.