Jelang Pilkada Serentak, JAS : Waspada Politisi yang Mendadak Dekati Umat

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Banyaknya elit politik yang belakangan ini banyak mendekat ke umat Islam dinilai Amir Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) Jawa Tengah Ustaz Surawijaya sebagai bentuk tipu daya belaka.

Menurutnya, umat Islam harus waspada dengan cara-cara licik yang dilakukan musuh Islam, yang saat ini marak menjelang tahun-tahun politik kedepan.

“Kita sebagai anak bangsa tentu amat sangat tau karena visi dan keinginan mereka sebatas untuk menipu rakyat supaya dipilih,” katanya kepada Jurnalislam.com usai memberi materi di Wisma Salimah, Waru, Baki, Sukoharjo, Ahad, (7/1/2018).

Orang seperti itu, kata pria yang karib disapa Cak Rowi tidak perlu dipilih. “Harapan kita kedepan orang orang seperti ini dibuang ditempat sampah, tidak perlu dipakai, karena kalau menjadi pemimpin akan jadi pemimpin-pemimpin buruk,” sambungnya.

Lebih lanjut, Ustaz Rowi sapaannya mengatakan, bahwa kedepan akan muncul tokoh-tokoh politik yang terlihat Islami dan menebar banyak janji kepada rakyat, namun, katanya, sejatinya mereka akan lupa ketika sudah menjadi pejabat karena memang sejak awal mereka hanya menjadikan Islam sebagai pencitraan saja.

“Mementingkan perutnya sendiri maupun organisasi partai, dan justru menjadi orang-orang yang pongah ketika berkuasa, baik itu menghinakan Islam atau menghinakan pribadi dengan perbuatan perbuatan buruk sebagaimana yang dilakukan salah satu bakal calon di Jatim,” ujarnya.

Untuk itu, Ia berpesan kepada umat Islam agar teliti dalam menilih calon pemimpin kedepan, sebab, kata ustaz Rowi, jika pemimpin daerah seorang yang amanah dan beriman, maka Allah akan memberikan berkah dan menjadikan daerah tersebut semakin maju dan baik.

“JAS Jateng menghimbau kepada kaum muslimin supaya bisa selektif dan bisa mengetahui jatidiri dari calon pemimpin yang mencalonkan, baik itu Bupati atau Gubenur,” papar pria 4 anak tersebut.

“Pilihlah yang paling baik kualitasnya karena pemimpin itu akan menjadi corak dan kunci keberhasilan di suatu daerah,” tandasnya.

Ustaz Rowi juga mengajak umat Islam untuk banyak berdoa kepada Allah agar diberi pemimpin-pemimpin yang lurus, yang memperjuangkan rakyat dan Islam.

Jalani Sidang Perdana, Kuasa Hukum Jonru : Dakwaan Jaksa Batal Demi Hukum

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Pegiat media social Jonriah Ukur alias Jonru menjalani siding dakwaan perdana hari ini, Senin (8/1/2018) di PN Jakarta Timur. Dalam dakwaannya, ia dijerat pasal 28 (2) UU ITE.

Ketua Tim Advokasi Jonru, Djudju Purwantoro mengatakan bahwa dakwaan JPU kepada Jonru banyak kejanggalan. “Menurut kami penerapan pasalnya sangat tidak tepat, karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum, kami akan mengajukan keberatan hukum (eksepsi) pada persidangan kedua selanjutnya,” katanya dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Djuju menilai, Jonru merupakan tokoh pegiat media sosial yang disegani dan dikagumi anak muda dan masyarakat umum, karena itu, banyak orang yang mendukung perjuangan Jonru untuk tetap produktif menulis.

“Penjara tidak akan pernah membungkam idealisme perjuangan masyarakat guna memperbaiki penyimpangan-penyimpangan politik di negeri tercinta ini. Mari dukung Jonru dan banjiri persidangannya,” pungkasnya.

Gunakan Sistem Mulazamah, Salman Al Farisi Jadi Ponpes Favorit di Karanganyar

KARANGANYAR (Jurnalislam.com)- Pondok Pesantren Islam Salman Al Farisi (PPISF) Karangpandan, Karanganyar melaksanakan Ujian Seleksi Penerimaan Santri Baru pada Ahad, (7 /1/ 2017).

Pimpinan PPISF Ustaz Sanif Ali Syahbana menjelaskan, bahwa dalam tes hari pertama tersebut, diikuti 50 santri dari gelombang 1, pihaknya masih belum bisa menerima semua calon santri yang mendaftar, menurutnya, sarana dan prasana PPSIF saat ini masih terbatas.

“Kami sebenarnya akan menerima semua Santri yang mendaftar disini, akan tetapi karena keterbatasan Sarana dan Prasana yang kami miliki maka kami baru belum bisa menerima semua Santri yang Daftar disini,” terangnya kepada jurnalislam.com.

Lebih lanjut, Ustaz Sanif mengatakan, bahwa Materi Ujian Test seleksi masuk meliputi Kemampuan Baca dan Hafalan Al Qur’an dan Hadist, Kemampuan IQ, Psycho Test serta Tes Wawancara baik dari Calon Santri maupun Calon Wali Santri.

“Kami baru bisa menerima Sesuai Rangking dari hasil Ujian Seleksi masuk,” imbuh Alumni Mahasiswa Universitas Al Iman Yaman tersebut.

Sementara itu, Abdul Malik salah satu Calon Wali Santri yang hadir dalam kegiatan tersebut mengaku tertarik dengan salah satu metode belajar dari PPISF yakni Mulazamah, hal itu, katanya, sangat efektif bagi para santri yang ingin belajar langsung kepada para ulama.

“Mulazamah merupakan sistem paling efektif untuk belajar karena Santri langsung menyerap ilmu dari Ustadz,” tandasnya.

Pasukan Zionis Tahan 3.000 Lebih Warga Palestina

RAMALLAH (Jurnalislam.com) – Pasukan penjajah Israel menahan 3.617 warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 2017, menurut militer zionis, lansir Anadolu Agency Ahad (7/1/2018).

Dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad, tentara itu mengatakan bahwa penangkapan tersebut lebih tinggi dari tahun 2016, ketika pasukan Israel menahan 3.313 warga di kedua wilayah tersebut.

Militer mengatakan 20 orang Israel tewas dalam 99 serangan atau usaha serangan di Tepi Barat tahun lalu, naik dari 17 orang yang tewas tahun sebelumnya.

Hamas Terus Hajar Israel dengan Roket Walaupun Dibalas dengan Serangan Udara

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa 35 roket telah diluncurkan dari Gaza ke Israel pada 2017, 30 di antaranya diluncurkan setelah Presiden AS Donald Trump secara nyeleneh mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel bulan lalu.

Meskipun terjadi serangan roket, tentara itu mengatakan bahwa perbatasan Israel dan Gaza tetap kondusif sehubungan dengan upaya Hamas, yang mengatur Jalur Gaza, “untuk mencegah eskalasi.”

Data tersebut menunjukkan bahwa tentara penjajah Israel melakukan 59 serangan di Gaza pada tahun 2017 yang diduga sebagai balasan atas tembakan roket para pejuang Palestina.

Liga Arab Kembali Serukan pada Dunia untuk Bela Yerusalem

YORDANIA (Jurnalislam.com) – Para menteri luar negeri Arab menyerukan pengakuan internasional atas sebuah negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, yang bertujuan untuk membatalkan keputusan kontroversial AS mengenai status kota suci tersebut.

Ayman Safadi, menteri luar negeri Yordania, menjadi tuan rumah sebuah komite pejabat dari Mesir, Maroko, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Palestina di Amman pada hari Sabtu (6/1/2018) untuk membahas tanggapan Liga Arab terhadap keputusan nyeleneh Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel bulan lalu.

Komite tersebut – yang dibentuk pada pertemuan darurat Liga Arab di Kairo pada 9 Desember, hanya beberapa hari setelah pernyataan Trump – berharap dapat membalikkan keputusan dan “untuk menegaskan bahwa pernyataan Trump tersebut tidak memiliki efek hukum,” Safadi mengatakan kepada wartawan di KTT tersebut.

Paus Fransiskus Dukung Erdogan dan Puji Resolusi PBB atas Yerusalem

“Kami [Liga Arab] akan menghadapi keputusan tersebut dengan meminta sebuah resolusi [PBB], sebuah keputusan internasional, untuk mengakui sebuah negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya sesuai perbatasan tahun 1967,” katanya.

“Kami memiliki permintaan khusus, yang terpenting adalah pengakuan atas negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya sesuai dengan perbatasan 4 Juni 1967.”

Berdasarkan diskusi tersebut, para menteri akan membuat rekomendasi lebih lanjut untuk pertemuan penuh Liga Arab, yang akan diadakan pada akhir bulan ini, Safadi menambahkan.

Reporter Al Jazeera Mohammed Jamjoom, melaporkan dari Ramallah, mengatakan KTT tersebut mengungkapkan bahwa para pemimpin Arab merasa harus menerapkan lebih banyak tekanan pada masyarakat internasional mengenai masalah negara Palestina masa depan.

“Mereka menyerukan sebuah pertemuan darurat dalam beberapa pekan ke depan untuk membahas masalah ini dan untuk mencoba menyelesaikannya dengan lebih mendesak untuk memastikan bahwa, sekali lagi, ini sangat penting dalam agenda – tidak hanya untuk pemerintah Arab , tapi juga untuk masyarakat internasional,” katanya.

Israel Tawarkan $ 50 Juta Bagi Negara yang Dukung Pengakuan Trump atas Yerusalem

KTT tersebut diadakan saat sebuah laporan yang diterbitkan oleh New York Times pada hari Sabtu menegaskan bahwa saat pemerintah Mesir secara terbuka mengecam langkah Trump di Yerusalem, seorang perwira intelijen negara meminta pembawa acara TV berpengaruh di negara tersebut untuk meyakinkan pemirsa mereka untuk menerimanya.

Laporan tersebut didasarkan pada rekaman audio yang diperoleh Times, di mana Ashraf al-Kholi, petugas intelijen, dapat didengar memberi tahu pembawa acara bahwa Mesir, seperti “saudara laki-laki Arab lainnya, mencela masalah ini,” namun “setelah itu ia mengatakan, bahwa hal ini akan menjadi kenyataan.”

Laporan tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang tingkat konsensus di antara negara-negara Arab mengenai masalah Yerusalem, yang menggarisbawahi betapa rumitnya isu Yerusalem di wilayah ini, kata Jamjoom.

“Anda menyaksikan kecaman publik oleh negara-negara Arab mengenai keputusan Trump, namun di sisi lain, terutama di kalangan warga biasa, mereka mengatakan bahwa para pemimpin Arab tidak cukup berbuat untuk berdiri dalam solidaritas dengan saudara-saudara Palestina mereka pada saat mereka benar-benar membutuhkannya,” kata koresponden kami.

Keputusan Trump atas Yerusalem telah menimbulkan kecaman yang meluas dari banyak pemimpin di Timur Tengah, dan juga dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (the United Nations General Assembly-UNGA).

Pada tanggal 21 Desember, 128 anggota UNGA memilih resolusi yang menolak keputusan Trump. Sembilan negara – termasuk Amerika Serikat – menolak resolusi tersebut, dan 35 abstain.

Status Yerusalem, rumah bagi tempat suci umat Islam, Yahudi dan Kristen, adalah salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Setelah menduduki bagian timur kota dalam Perang 1967, Israel mencaplok wilayah tersebut dan memproklamirkannya sebagai “ibukota abadi dan tak terbagi.”

Warga Palestina, bagaimanapun, Yerusalem Timur adalah ibu kota negara mereka.

2.000 Lebih Milisi Syiah Afghanistan Tewas dalam Perang di Suriah

ANKARA (Jurnalislam.com) – Seorang komandan milisi Syiah Afghanistan yang didukung Iran mengatakan pada hari Ahad (7/1/2018) bahwa sampai saat ini lebih dari 2.000 warga Afghanistan telah terbunuh dalam pertempuran di Suriah.

“Lebih dari 2.000 pejuang Afghanistan yang dikirim oleh Iran ke konflik Suriah terbunuh, sementara 8.000 lainnya terluka,” Zahr Mujahid, seorang komandan Syiah Divisi Fatemiyoun, yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Syiah Iran, mengatakan kepada media Besic yang berbasis di Iran, Anadolu Agency melaporkan.

Zahr sebelumnya mengatakan kepada Kantor Berita Iran, Tasnim: “Diskriminasi terhadap pejuang Afghanistan di Iran telah mencapai titik tertentu hingga beberapa orang membedakan antara tentara Iran dan Afghanistan yang menjadi martir dalam pertempuran.”

Hizbullah Lebanon Latih Syiah Afghanistan Fatemiyoun untuk Lindungi Kuil di Damaskus

Divisi Fatemiyoun, yang didirikan oleh warga Afghanistan yang beremigrasi ke Iran, pertama kali dikirim ke Suriah pada tahun 2013, dua tahun setelah serangan berdarah rezim Syiah Nushairiyah Assad terhadap aksi damai di tahun 2011.

Garda Revolusi Syiah Iran, yang mendukung rezim Syiah Bashar al-Assad, menggunakan tentara Syiah Fatemiyoun di garis depan.

Pasukan milisi Syiah Iran bersama dengan Divisi Fatemiyoun dan Zeynebiyyoun membentuk unsur-unsur utama yang dikirim Teheran ke Suriah yang dilanda perang untuk membantu rezim Syiah Suriah, semuanya berperang di bawah bendera Garda Revolusi Iran.

Iran adalah rumah bagi sekitar 3 juta warga Afghanistan, banyak di antaranya melarikan diri dari penganiayaan dan konflik bersenjata di negara asal mereka, yang berbatasan dengan Iran.

Pembantaian Warga Sipil di Ghouta Timur oleh Rezim Assad Terus Berlanjut

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 17 warga sipil terbunuh dalam pemboman udara yang dilakukan oleh pasukan rezim Suriah di Ghouta Timur, menurut Observatorium untuk Hak Asasi Manusia Suriah (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR).

Serangkaian serangan pada hari Sabtu (6/1/2018) tersebut menewaskan 12 orang di daerah Hammuriyeh, tiga di kota Arbin dan dua di Medyara, kata monitor yang berbasis di Inggris itu.

Menurut Pertahanan Sipil Suriah, empat anak kecil dan dua perempuan termasuk di antara mereka yang terbunuh dalam serangan di Hammuriyeh.

Korban tewas akibat serangan Sabtu diperkirakan akan meningkat, dengan sedikitnya 25 orang lainnya terluka, beberapa di antaranya berada dalam kondisi kritis, kata SOHR.

Jet Tempur Rusia Kembali Bunuhi Warga Sipil di Ghouta Timur, 23 Tewas

Pertahanan Sipil Suriah melaporkan bahwa lebih dari 40 orang terluka dalam serangan di Hammuriyeh saja.

Serangan rezim Syiah Assad terhadap Ghouta Timur, yang terletak di pinggiran ibukota Suriah, Damaskus, sering terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan diyakini merupakan bagian dari strategi Assad untuk merebut kembali posisi yang dipegang kelompok oposisi.

Sedikitnya 23 warga sipil terbunuh oleh serangan udara rezim di daerah yang dikuasai oposisi di distrik tersebut pada 3 Januari. Jumlah korban di wilayah tersebut telah mencapai 96 – termasuk 40 perempuan dan anak-anak – sejak 29 Desember, menurut SOHR.

Al Jazeera, tidak bisa secara independen memverifikasi angka-angka tersebut.

Hamish de Bretton-Gordon, seorang penasihat koalisi badan amal medis yang beroperasi di Suriah, mengatakan kepada Al Jazeera, Ahad (7/1/2018), dari kota Salisbury di Inggris bahwa lebih dari 120 anak-anak membutuhkan perawatan medis yang mendesak di wilayah tersebut.

“10 hari terakhir ini mengerikan dalam hal jumlah serangan, terutama selama masa Natal dan Tahun Baru,” katanya.

“Kami telah melihat lebih dari 10 rumah sakit diserang dan dikeluarkan dari komisi di provinsi Ghouta Timur dan Idlib, [dan] apa yang benar-benar kami butuhkan di Suriah adalah gencatan senjata sehingga anak-anak yang luka parah dapat dirawat.”

Rezim Syiah Assad Kembali Gunakan Gas Klorin di Ghouta Timur

Ghouta Timur adalah satu dari segelintir wilayah yang disebut zona de-eskalasi di Suriah, di mana aktivitas militer dilarang berdasarkan sebuah kesepakatan gencatan senjata yang disahkan tahun lalu oleh Turki, Rusia dan Iran.

Kawasan ini merupakan salah satu benteng oposisi di Suriah dan merupakan rumah bagi sekitar 400.000 orang. Pengepungan pemerintah Syiah Nushariyah Assad selama empat tahun telah menyebabkan krisis kemanusiaan, dengan kekurangan pangan dan obat-obatan.

Pakar : Kewenangan BSSN Tumpang Tindih dengan Lembaga Sandi yang Sudah Ada

SOLO (Jurnalislam.com)- Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) dinilai banyak pihak tidak dibutuhkan. Pasalnya, selama ini negara telah memiliki sejumlah lembaga sandi, seperti Badan Intelejen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara, dan Badan Intelejen serta Strategis (BAIS).

“Sudah ada Badan Intelegen Negara, ada BAIS, sekarang langsung dibentuk dibawah negara BSSN. Ini tumpang tindih,” ujar Pakar Hukum Dr Muhammad Taufik, Jum’at (5/1/2017)/saat ditemui di firma hukumnya di Kelurahan Bumi, Laweyan, Solo.

Selain membuat tumpang tindih antara badan Intelejen yang sudah ada, BSSN juga mengindikasikan adanya ketidakpercayaan Presiden dengan kinerja Kominfo, padahal, kata Taufiq, para pejabat-pejabat tersebut sudah disaring dan dipilih oleh Presiden.

“Secara ketatanegaraan keberadaan lembaga ini overlapping terhadap peran lembaga yang sudah ada. Bahkan sebenarnya, tidak dibutuhkan sama sekali. Sama halnya dengan munculnya satgas mafia pangan di kepolisian,” imbuhnya yang juga ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) ini.

Lebih lanjut, Ia menambahkan secara yuridis, hal ini jelas merupakan pelanggran terhadap konstitusi. Terlebih keberadaan lembaga ini mengancam kebebasan menyampaikan pendapat

Badan Siber Langsung di Bawah Presiden, Pengamat : Wujud Kepanikan

SOLO (Jurnalislam.com)- Dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berada di bawah perintah Presiden langsung, dinilai ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq sebagai bentuk kepanikan dari pemerintahan.

“Saya melihat ini proses kegalauan dan kepanikan,” terangnya kepada wartawan saat ditemui di firma hukumnya di Kelurahan Bumi, Laweyan Solo, Jumat (5/1/2017)

Ia menjelaskan, bahwa di negara-negara lain tidak ada lembaga sandi yang berada dibawah presiden langsung. Jika saat ini BSSN tersebut bekerja dibawah perintah presiden langsung, katanya, hal ini sangat berlebihan dan terkesan bahwa presiden seolah tidak percaya dengan kinerja para menterinya.

“Saya mengartikan secara konstitusi sebenarnya Presiden sangat berlebihan, karena apa, sepertinya Presiden tidak percaya dengan menteri-menterinya, kalau kita melihat di banyak negara tidak ada yang langsung dibawah Presiden, CIA pun juga nggak, jadi kalau sebuah lembaga dibawah Presiden pasti ada kepentingannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr Taufik mengatakan, bahwa dibentuknya BSSN tersebut adalah suatu langkah politik yang membingungkan dan pemborosan anggaran negara.

“Sudah ada sebelumnya, BIN, BAIS, Lemsaneg, sekarang muncul lagi BSSN. Jadi ini justru membingungkan kalau dari sisi politik, dari ekonomi ini kan pemborosan,” tandasnya.

Ikatan Advokat : Keberadaan Badan Siber Lebih Parah dari Rezim Soeharto

SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Muhammad Taufiq Menilai, dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru diresmikan Presiden Jokowi akan semakin menutup ruang publik untuk menyampaikan kebebasan pendapat dan berbicara yang telah dijamin UUD 1945.

“Sekarang ini kritik dianggapnya hate speech. Kalau orang tidak boleh kritik ya amandemen saja pasal-pasal yang ada dalam UUD 45,” kata Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) kepada wartawan di Kantornya, Laweyan, Solo, Jumat (6/1/2017).

Ia juga menyayangkan sikap aparat Kepolisian yang menangkapi pegiat media seperti Jonru dan pegiat anti PKI Alfian Tanjung. Menurutnya, mereka seharusnya tidak dikenakan pasal UU ITE, tapi, katanya, mereka hanya dikenakan pasal pencemaran nama baik.

Lebih lanjut, Taufiq membandingkan dengan zaman orde baru. Menurutnya apa yang terjadi hari ini melebihi apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto.

“Dulu ditekan. Yang ditangkapi itu yang punya garis PKI. Kritikus itu hanya dibatasi perdatanya seperti petisi 50 itu kan nggak ada yang ditangkapi. Ali Sadikin, AM Fatwa bahkan jadi ketua DPD. Kalau sekarang langsung ditangkap, ini bisnisnya ambruklah,” paparnya.

Untuk itu, bagi masyarakat yang ingin mengambil upaya hukum terhadap lembaga BSSN yang berada dibawah Presiden langsung ini, bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA).

“Ini cuma sederhana, lembaga ini (BSSN) bisa digugat ke Mahkamah Agung bukan ke Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.