Setelah KTT, Rezim Assad dan Rusia Justru Tingkatkan Serangan di Idib

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Pasukan rezim Nushairiyah Suriah yang didukung oleh sekutu Rusia telah meningkatkan pemboman mereka terhadap wilayah yang dikuasai oposisi di Suriah barat laut, menewaskan sedikitnya enam warga sipil, menurut aktivis lokal.

Serangan udara dan penembakan pada hari Sabtu (8/9/2018) terjadi sehari setelah Rusia menolak seruan Turki untuk gencatan senjata di provinsi Idlib Suriah, di mana serangan besar rezim Syiah Assad untuk merebut kembali benteng oposisi terakhir di negara itu tampaknya akan segera terjadi.

Baca juga: 

Serangan itu menargetkan daerah-daerah di provinsi Idlib selatan dan di utara provinsi tetangga Hama, dalam apa yang dilihat sebagai eskalasi terbesar selama sepekan terakhir.

Satu rumah sakit di desa Hass di selatan Idlib dihancurkan oleh bom barel yang dijatuhkan dari helikopter.

Aktivis setempat mengatakan kepada Al Jazeera bahwa enam warga sipil tewas dalam pemboman, termasuk satu anak.

Menurut Abd al-Kareem al-Rahmoun, seorang perwakilan dari White Helmets, sebuah kelompok penyelamat sukarela yang beroperasi di wilayah Suriah yang dikuasai oposisi, kota Qalaat al-Madiq di provinsi Hama utara ditargetkan dengan lebih dari 150 bom.

Pemboman itu menewaskan dua orang dan melukai lima lainnya, termasuk dua anak.

Sedikitnya 26 orang di wilayah yang dikuasai oposisi telah tewas sejak awal bulan, kata White Helmet.

Pesawat tempur Rusia targetkan sasaran sipil di Idlib
Pesawat tempur Rusia targetkan sasaran sipil di Idlib

Fraksi oposisi di provinsi Hama utara menanggapi serangan hari Sabtu dengan tembakan roket dan penembakan ke daerah yang berada di bawah kendali rezim pemerintah, termasuk kota Salhab lebih jauh ke barat. Menurut Observatorium Suriah yang berbasis di Inggris untuk Hak Asasi Manusia (the Observatory for Human Rights-SOHR), tidak ada korban yang dilaporkan.

Mohamad Haj Ali, komandan Divisi Pesisir Pertama, yang merupakan bagian dari formasi oposisi moderat al-Jabha al-Wataniya lil-Tahrir (NLF), mengatakan kepada Al Jazeera bahwa meskipun terkihat ada peningkatan, pertempuran untuk merebut Idlib belum dimulai.

Baca juga: 

“[Serangan ditunda] karena tekanan Turki pada Rusia. Kami masih berharap pada solusi diplomatik,” katanya, namun menambahkan bahwa ia memperkirakan serangan akan diluncurkan dalam beberapa pekan mendatang.

Jika ini terjadi, tahap pertama akan menargetkan provinsi Latakia utara dan daerah di sekitar kota Jisr al-Shaghour di selatan Idlib, katanya.

Dalam perkembangan terpisah, bentrokan meletus antara pasukan rezim Suriah dan pasukan keamanan Kurdi yang dikenal sebagai Asayesh di kota mayoritas Kurdi Qamishli di provinsi Hasakah utara.

Sedikitnya 13 anggota pasukan rezim Assad tewas dan tujuh pejuang Asayesh, menurut SOHR.

Meskipun Qamishli sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Kurdi, Damaskus tetap menguasai pangkalan militer di daerah pinggirannya.

Dalam KTT pada hari Jumat di ibukota Iran, Turki – yang mendukung kelompok oposisi bersenjata tertentu di Idlib – dan sekutu Assad, Rusia dan Iran gagal mencapai kesepakatan mengenai nasib provinsi, yang merupakan rumah bagi sekitar tiga juta orang, setengah dari mereka mengungsi secara internal.

Desakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk penghentian permusuhan ditolak oleh timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin.

Baca juga: 

Naji Abu Hadhifa, juru bicara NFL, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada yang berubah setelah KTT Tehran, yang menegaskan oposisi bersenjata tidak berharap banyak.

Menurut Hadhifa, pemboman yang intensif terhadap Idlib selatan dan provinsi Hama utara ditujukan untuk menakut-nakuti penduduk sipil.

Namun dia menambahkan bahwa oposisi bersenjata dan faksi-faksi jihad juga telah meningkatkan persiapan untuk menghadapi serangan rezim Syiah Assad skala besar, dan bahkan serangan kimia yang ditakuti.

Hadhifa juga menuduh Rusia berusaha menabur perpecahan dalam oposisi dengan “berbohong” bahwa ada beberapa faksi yang menginginkan rekonsiliasi dan berusaha untuk menjalin kontak dengan rezim Suriah atau Moskow.

Sebelumnya pada hari Sabtu, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga meremehkan eskalasi saat ini dan mengatakan bahwa Turki saat ini bekerja keras untuk mengurangi situasi.

Baca juga: 

“Kelompok oposisi di Idlib dibawa ke sana oleh mereka yang sekarang justru menyerang mereka melalui koridor – dari Aleppo, Homs, wilayah selatan. Kami memperingatkan mereka bahwa ini akan menjadi masalah di masa depan … dan sekarang mereka menggunakannya sebagai alasan,” kata Cavusoglu, mengacu pada koridor-koridor kemanusiaan yang dibangun Rusia setelah kesepakatan rekonsiliasi dengan faksi-faksi oposisi yang memungkinkan mereka pindah ke Idlib ketika pasukan rezim Assad maju bergerak ke wilayah yang dikuasai oposisi.

Rusia telah membenarkan niatnya untuk meluncurkan serangan terhadap Idlib dengan alasan kehadiran “jihadis” di provinsi itu.

Cavusoglu juga mengatakan bahwa jika pertempuran meningkat, sekitar dua juta orang akan menuju ke perbatasan Turki, yang akan mempengaruhi Turki dan Eropa.

Baca juga: 

Ketergantungan pada Asing Penyebab Krisis

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Oleh: Dr H. Mohammad Ghozali, MA[1] 

Dr. H. Mohammad Ghozali, MA
Terhenyak kembali seluruh rakyat  di Indonesia, nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar sudah menembus Rp 15.029 per dollar, atau level terendah sejak krisis 1998 sekitar pukul 19.40 WIB. Yang sebelumnya di dahulu  dengan Turki dan Argentina yang merembet ke negara berkembang menimbulkan kekhawatiran para pelaku pasar global.
Pertanyaan yang segera di carikan solusinya.Pertanyaan yang muncul adalah kenapa hal ini bias terjadi.  Sedang setiap negara terbangun imej, mereka semua telah berdaulat?

Hal ini diberitakan beberapa media di Indonesia akhir akhir ini, penyebab Nilai tukar rupiah (kurs) terhadap dolar sudah menembus Rp 15.029 per dollar, atau level  terendah , “Akibat  investor menghindari risiko dengan membeli aset berdenominasi dolar. Indikatornya US Dollar index naik 0,13 persen ke level 95,2. Dolar index merupakan perbandingan kurs dolar AS dengan 6 mata uang lainnya,” Tribunnews.com, Selasa (4/9/2018).

Nampak sekali dominasi adikuasa negara kapitalisme, dimana sistem ekonomi yang melingkupi  perdagangan, industri dan alat-alat produksi, dikendalikan oleh pemilik swasta (Asing) dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pihak  pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan rakyat bersama,.

Pada konsep  Imperialisme (al isti’mar) merupakan  pemaksaan dominasi (fardhu saytharah) di bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya kepada negara-negara yang didominasi, untuk kemudian dieksploitasi (istighlal). Ringkasnya, imperialisme senantiasa menunjukkan 2 (dua) ciri tetap, pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal). Imperialisme mempunyai berbagai macam bentuk yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan konstelasi politik internasional dan opini umum dunia. Pada era puncak imperialisme militer pada abad XIX dan paruh pertama abad XX, cara yang lebih banyak dipakai adalah pendudukan militer secara langsung kepada negara-negara jajahannya

Jadi masalah mereka (sistem kapitalisme) terletak pada kebutuhan manusia bukan kepada manusianya itu sendiri yaitu tersedianya sumber (alat pemuas) untuk memuaskan kebutuhan, dan bukan pada pemuasan kebutuhan tiap-tiap individu.

Dengan demikian maka barang dan jasa akan berkaitan dengan tingkat produktifitas dalam penciptaan barang dan jasa dan ini pula akan mempengaruhi masalah pendistribusian  dari keduanya. Kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi  besarnya produksi nasional, menurut system kapitalisme menduduki posisi penting diantara kajian semua topik ekonomi mereka.

Oleh karena itu, selama sebuah negara  masih terpaku, ketergantungan kepada negara pada asing, maka sebagai negara berdaulat tidak akan bisa  berbuat apa-apa kecuali mengikut kebijaksanaan asing. Dengan demikian kemandirian sebagai negara berdaulat sangat diperlukan untuk menanggulangi  krisis ekonomi.

 

[1]  Dosen Senior Program Sudy  Hukum Ekonomi Syariah  Pasca  Sarjana Universitas Darussalam Gontor

Lokasi Dipindah, Polisi Akhirnya Izinkan Jalan Sehat Umat Islam Solo

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo akhirnya memberikan surat rekomendasi kegiatan jalan sehat warga Solo untuk Indonesia berdaulat pada Ahad (9/9/2018) nanti, dengan opsi pemindahan tempat aksi dari Kota Barat menjadi bundaran Gladak, Solo.

Menurut Humas Panitia Aksi Jalan Sehat warga Solo untuk Indonesia Berdaulat Endro Sudarsono, pertimbangan Polresta Surakarta menerbitkan surat izin kegiatan Jalan Sehat Warga Solo karena telah dipenuhi persyaratan formal  dalam pengajuan izin kegiatan.

“Lalu tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dimungkinkan tidak menimbulkan kerawanan kamtibmas,” kata Endro kepada Jurnalislam.com, Sabtu (8/9/2018).

Dalam surat izin Polresta Surakarta  nomor S1163/lX/YAN2.1/2018/Resta Ska tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani Kapolresta Surakarta Kombes pol Ribut Hari Wibowo menerangkan bahwa acara Jalan Sehat Warga Solo pada hari Ahad, 9 September 2018 dengan Rute : Gladag – BI – Mangkunegaran -Keprabon – Gladag bisa diselenggarakan.

Menurut Endro, kepastian dari Kapolresta Ribut tersebut didapat setelah panitia kembali berkordinasi dengan pihak aparat keamanan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya memilih memindahkan lokasi jalan sehat ke Bundaran Gladak, Solo.

“Hasil koordinasi  Panitia dengan Kapolresta yang telah dikonsultasikan dengan Dr. Muinnudinillah Basri, MA selaku Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) dengan segala pertimbangan yang ada diputuskan Start dan Finish yang semula di depan Masjid Kota Barat dipindah ke Gladak,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kegiatan jalan sehat warga Solo yang sedianya berada di Kota Barat tersebut berbarengan dengan Porwaso dari Pemkot Surakarta. Selain itu, akan ada juga kegiatan mengarak atlit Asian Games yang mempunyai rute sama dengan jalan sehat Warga Solo tersebut.

Erdogan pada KTT: Turki Tidak akan Tinggalkan Idlib ke Rezim Bashar al-Assad

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Jumat (7/9/2018) menyerukan diakhirinya pembantaian di Suriah pada KTT trilateral di ibukota Iran Tehran.

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Hassan Rouhani dari Iran, Erdogan mengatakan penting untuk mengakhiri pemboman di Idlib Suriah dan memastikan gencatan senjata.

“Jika kami dapat mengumumkan gencatan senjata di sini, itu akan menjadi salah satu langkah paling penting dari KTT, dan itu akan membebaskan warga sipil,” kata Erdogan pada konferensi pers bersama dengan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin dan Hassan Rouhani dari Iran, Anadolu Agency melaporkan.

Erdogan mengatakan Idlib tidak hanya penting bagi masa depan politik Suriah, tetapi juga “vital” bagi keamanan nasional Turki dan perdamaian dan stabilitas regional.

Baca juga: 

“Kami tidak ingin Idlib berubah menjadi wilayah mandi darah. Kami mengharapkan Anda mendukung kami dalam upaya kami,” tambahnya.

Turki tidak bisa meninggalkan Idlib ke kekuasaan rezim Bashar al-Assad, katanya.

“Turki bertekad untuk mempertahankan kehadirannya di wilayah itu sampai integritas politik, geografis dan sosial Suriah terjamin,” kata Erdogan.

Presiden menyerukan sikap bersama menghadapi segala jenis terorisme di Suriah, termasuk PYD/YPG, yang mengancam integritas teritorial Suriah.

Meminta negara-negara penjamin untuk tidak membiarkan gelombang kekerasan baru di Suriah, Erdogan mengatakan ia berharap hasil pertemuan trilateral akan memberikan kontribusi bagi perdamaian di negara itu.

Erdogan menambahkan, “sangat vital” untuk melindungi warga sipil di wilayah itu, memisahkan elemen-elemen teroris dan memastikan status Idlib saat ini.

Baca juga: 

“Turki memiliki 12 titik pengamatan di Idlib. Melalui cara ini, kami mengambil tanggung jawab penting untuk kelanjutan ketenangan di kawasan itu,” katanya.

Presiden mengatakan Turki telah melakukan upaya untuk membantu mengakhiri pertumpahan darah di Suriah sejak awal dan bahwa negaranya tidak ingin ada saudara muslim Suriah yang bahkan menderita “hidung berdarah”.

“Kami tidak ingin orang-orang Idlib, yang telah banyak menderita, terkena bencana baru,” tambahnya.

Erdogan mengatakan perwakilan dari tiga negara penjamin akan berkumpul di Jenewa dengan utusan khusus PBB untuk Suriah Stephan De Mistura di hari-hari mendatang.

Dengan mencatat bahwa Turki menampung 3,5 juta pengungsi, ia mengatakan: “Populasi Idlib sekarang 3,5 juta. Kami tidak memiliki kekuatan dan fasilitas untuk menampung 3,5 juta lainnya.”

Baca juga: 

Erdogan juga menyuarakan keprihatinan atas dukungan AS terhadap YPG / PKK, yang merupakan cabang Suriah dari kelompok teroris PKK.

“Kami sangat terganggu bahwa AS terus memperkuat organisasi teroris lain di wilayah tersebut [bahkan setelah] tidak ada ancaman dan bahaya Daesh di wilayah tersebut.”

Dalam lebih dari 30 tahun operasi teror melawan Turki, PKK – yang terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Turki dan Uni Eropa – telah bertanggung jawab atas kematian hampir 40.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak warga Turki.

KTT untuk Idlib: Erdogan Peringatkan Pertumpahan Darah, Putin Tolak Gencatan Senjata

Redaktur: Deddy Purwanto

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Para pemimpin Rusia, Iran dan Turki tidak dapat menemukan titik temu dalam pertemuan tinggi terkait nasib kubu oposisi dan faksi-faksi jihad terakhir Suriah, di mana rezim Suriah mengancam serangan militer besar-besaran.

Presiden Iran Hassan Rouhani pada hari Jumat (7/9/2018) menjadi tuan rumah bagi rekan-rekannya dari Rusia dan Turki – Vladimir Putin dan Recep Tayyip Erdogan – di tengah meningkatnya peringatan internasional atas bencana kemanusiaan yang mengancam di Idlib, sebuah provinsi yang menampung lebih dari tiga juta orang, setengah dari mereka mengungsi secara internal, lansir Aljazeera.

Iran dan Rusia adalah sekutu utama rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad, sementara Turki mendukung kelompok oposisi bersenjata tertentu, termasuk beberapa di Idlib, yang menginginkan kejatuhan rezim Assad.

Baca juga: 

Pada KTT tiga arah di ibu kota Iran, Teheran tersebut, Erdogan memperingatkan “pertumpahan darah” jika terjadi serangan habis-habisan di provinsi barat laut tersebut dan menyerukan gencatan senjata.

“Jika kami dapat mengumumkan gencatan senjata hari ini di sini, saya yakin ini akan menjadi salah satu langkah paling penting dari KTT ini,” kata presiden Turki itu.

“Serangan terhadap Idlib akan menghasilkan bencana, pembantaian, dan tragedi kemanusiaan yang sangat besar,” tambah Erdogan, yang negaranya telah mengambil lebih dari tiga juta pengungsi Suriah dan memilki kekhawatiran akan gelombang baru yang dapat membanjiri perbatasan selatannya dengan Idlib yang kini tertutup.

Baca juga: 

Tapi usulannya untuk gencatan senjata ditolak oleh Putin, yang tiga tahun lalu memutuskan untuk campur tangan dalam perang Suriah dan mendukung rezim al-Assad.

Sambil menolak gencatan senjata dan menyatakan apa yang dia harapkan akan segera terjadi, Putin mengatakan: “Kami menganggapnya tidak dapat diterima ketika, dengan dalih melindungi penduduk sipil, mereka tidak ingin menyerang teroris, serta menimbulkan kerusakan pada pasukan pemerintah Suriah.”

Dilansir dari Teheran, Zein Basravi dari Al Jazeera mengatakan bahwa KTT itu meletakkan perbedaan di mana-mana ‘tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya berkaitan dengan Idlib … [dan] tentang apa yang dijanjikan menjadi pertempuran besar-besaran terakhir di Suriah dan sekarang, yang tampaknya tak terhindarkan pertempuran untuk Idlib “.

Namun, dalam pernyataan bersama, Iran, Rusia dan Turki menegaskan kembali bahwa krisis Suriah hanya bisa mencapai penyelesaian akhir melalui “proses politik yang dirundingkan”, bukan sarana militer.

Baca juga: 

Pernyataan itu juga menyerukan terciptanya kondisi yang aman sehingga mereka yang terlantar akibat konflik tujuh tahun dapat kembali.

Ia menambahkan bahwa ketiga negara telah membahas “situasi di (daerah) de-eskalasi Idlib dan memutuskan untuk menanganinya sejalan dengan … semangat kerjasama yang menjadi ciri format Astana”.

Ketiga negara itu adalah penjamin dari proses Astana, jalur pembicaraan tentang perang sipil Suriah yang diluncurkan setelah intervensi militer tahun 2015 yang mengubah permainan Rusia, hingga menyebabkan terciptanya zona de-eskalasi di seluruh negeri.

Pembicaraan di Teheran diadakan ketika jet tempur Rusia dan Suriah terus membom berbagai daerah di provinsi selatan Idlib, kata aktivis, Jumat.

Sedikitnya empat orang tewas dan tujuh orang terluka dalam serangan udara, aktivis lokal dan pekerja penyelamat mengatakan.

Baca juga: 

Sementara itu Staffan de Mistura, utusan PBB untuk Suriah menegaskan kembali pada hari Jumat bahwa “semua bahan untuk badai yang sempurna” ada di Idlib, saat ia menyerukan pembentukan koridor evakuasi yang dipantau PBB bagi warga sipil untuk secara sukarela meninggalkan zona perang.

“Orang-orang harus diberikan jalan yang aman ke tempat-tempat yang mereka pilih sendiri jika mereka ingin pergi sementara. Kita harus mengizinkan pembukaan sejumlah rute evakuasi sukarela yang dilindungi untuk warga sipil ke segala arah,” katanya kepada Dewan Keamanan.

De Mistura mengusulkan agar batas waktu ditetapkan bagi semua pejuang – khususnya, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang dipimpin Jabhat Fath al Sham (FTS), sebelumnya dikenal sebagai Jabhah Nusrah – untuk pindah dari daerah berpenduduk dan bahwa tidak ada serangan militer yang diluncurkan selama proses itu.

“Ini akan berlaku khususnya bagi  HTS, yang harus diberitahu oleh penjamin, khususnya Turki, yang masih memiliki kapasitas untuk mengirim pesan,” katanya.

Baca juga: 

Secara terpisah, delapan lembaga bantuan telah mendesak para pemimpin dunia untuk mencegah bencana kemanusiaan di Idlib, menyerukan solusi diplomatik yang dapat melindungi warga sipil dan pekerja bantuan sambil memungkinkan kelompok-kelompok kemanusiaan untuk mengakses provinsi yang penuh sesak dan daerah sekitarnya.

Badan-badan, termasuk CARE, Mercy Corps dan Komite Penyelamatan Internasional, mengatakan “kelompok yang paling rentan” kemungkinan adalah pihak yang akan membayar harga paling mahal jika terjadi serangan.

Jika Pertempuran di Idlib Terjadi, Bantuan Pangan PBB Hanya Cukup Sepekan

Redaktur: Deddy Purwanto

JENEWA (Jurnalislam.com) – Program Pangan Dunia PBB (World Food Programme-WFP) pada hari Jumat (7/9/2018) mengatakan bahwa mereka memiliki cukup makanan hanya untuk 850.000 orang selama sepekan jika konflik terjadi di provinsi Idlib di Suriah barat laut.

“Antisipasi konflik di provinsi barat laut Idlib dapat memicu perpindahan besar di Suriah dan menuju perbatasan utara dengan Turki,” kata juru bicara WFP Herve Verhoosel pada konferensi pers di Kantor Jenewa PBB.

“WFP memiliki persediaan makanan darurat yang siap digunakan,” kata Verhoosel, lansir Anadolu Agency.

Dia mengatakan: “Di antara stok yang disiapkan sebelumnya di dalam Suriah dan pengiriman lintas batas melalui Turki, WFP memiliki cukup makanan siap saji untuk 850.000 orang selama satu pekan, dan pasokan nutrisi untuk mendukung 180.000 anak-anak dan wanita hingga tiga bulan.”

Baca juga: 

Verhoosel mengatakan bahwa jutaan warga Suriah telah menderita kelaparan dan kemiskinan selama tujuh tahun terakhir, dan memperingatkan kerawanan pangan “sangat mengkhawatirkan” karena perpindahan di seluruh negeri terus berlanjut.

“Sekitar 6,5 juta orang di Suriah tidak aman pangan dan 4 juta lainnya berisiko menderita hal serupa – dua kali lebih banyak dari tahun lalu,” katanya, menambahkan 1,2 juta orang telah mengungsi – beberapa di antaranya berkali-kali – di tahun 2018.

Baca juga: 

Juga berbicara di konferensi, juru bicara UNICEF di Jenewa, Christophe Boulierac menyoroti tantangan yang dihadapi anak-anak di Idlib dalam hal pendidikan.

“Di daerah yang masih melihat kekerasan termasuk Idlib, bentrokan dapat menghancurkan sekolah anak-anak,” kata Boulierac.

Boulierac menekankan bahwa sekitar 400.000 anak-anak, termasuk 70.000 pengungsi internal, memulai tahun ajaran baru pada 1 September meskipun banyak kekurangan di sekolah-sekolah.

Sniper Zionis Bunuh Pemuda Palestina Saat Aksi Jumat di Jalur Gaza

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA  (Jurnalislam.com) – Selama lima bulan, warga Palestina di Jalur Gaza telah melancarkan aksi protes di sepanjang pagar perbatasan dengan Israel menuntut hak mereka untuk kembali ke rumah dan tanah keluarga sejak mereka diusir 70 tahun yang lalu oleh penjajah Israel.

Pawai Besar The Great March of Return mencapai puncak pada 15 Mei untuk menandai Nakba, atau Bencana – yaitu peristiwa penghilangan paksa 750.000 warga Palestina dari rumah dan desa mereka untuk membersihkan jalan bagi pendirian Israel pada 1948.

Baca juga: 

Demonstrasi massa setiap hari Jumat terus berlanjut sejak itu.

Sejak protes dimulai pada 30 Maret, pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 167 warga Palestina di daerah kantong yang terkepung dan melukai lebih dari 18.000 orang lainnya, menurut pejabat kesehatan di Gaza.

Pada Jumat kemarin (7/9/2018) satu warga Palestina lagi gugur oleh pasukan penjajah Israel di Jalur Gaza timur, menurut pejabat kesehatan di Gaza.

Baca juga: 

Bilal Mustafa Khafaja, 17, meninggal pada hari Jumat setelah ditembak di dada oleh seorang sniper Israel.

Para pejabat kesehatan mengatakan 210 pemrotes juga terluka, termasuk 15 anak-anak.

Menurut juru bicara kementerian kesehatan Ashraf al-Qidra, 70 orang dirawat di rumah sakit di Jalur Gaza.

AS: Rezim Assad Siapkan Senjata Kimia untuk Serangan di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Senjata kimia sedang dipersiapkan oleh rezim Suriah, yang akan meluncurkan serangan di provinsi barat laut Idlib, perwakilan khusus AS untuk Suriah, James Jeffrey, mengatakan pada hari Kamis (6/9/2018).

Situasi di Idlib “sangat berbahaya” dengan “banyak bukti bahwa senjata kimia sedang dipersiapkan,” Jeffrey mengatakan kepada wartawan di Washington, lansir Anadolu Agency, Jumat (7/9/2018).

Pada 21 Agustus, AS, Inggris, dan Prancis berjanji untuk menanggapi secara tepat atas penggunaan senjata kimia lainnya oleh Suriah.

Baca juga: 

Jeffrey mengatakan serangan apa pun oleh pasukan Suriah dan Rusia di wilayah itu akan menjadi “eskalasi sembrono”.

Rezim Syiah Nushairiyah Assad baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar-besaran di daerah itu, yang dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata dan faksi-faksi jihad.

Pesawat tempur Rusia pada hari Selasa menggempur target sipil dan oposisi di Idlib.

Jeffrey mengatakan pemimpin Suriah Bashar al-Assad “tidak memiliki masa depan sebagai penguasa” tetapi bukan urusan Washington untuk menyingkirkannya.

Baca juga: 

AS akan tetap di Suriah sampai sisa-sisa IS dilenyapkan, yang menurut Jeffrey akan memakan waktu cukup lama.

Dia menambahkan bahwa Presiden AS Donald Trump “masih teguh” dengan komitmen untuk tetap di Suriah guna mengalahkan kelompok jihadis.

Pengadilan Internasional Putuskan Pemerintah Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

Redaktur: Deddy Purwanto

MYANMAR (Jurnalislan.com) – Pemerintah Myanmar menolak keras putusan Pengadilan Kejahatan Internasional (the International Criminal Court-ICC) yang mengatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas dugaan bahwa deportasi Rohingya ke Bangladesh diduga terjadi akibat kejahatan terhadap kemanusiaan.

Melalui keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hari Kamis (6/9/2018), ICC memberdayakan dirinya untuk menyelidiki dugaan kejahatan terhadap Muslim Rohingya, meskipun Myanmar bukan anggota ICC.

Sebagai tanggapan, kantor Presiden Myanmar Win Myint pada hari Jumat (7/9/2019) menepis putusan ICC, dan menyebutnya “akibat dari prosedur yang salah dan kepatutan hukum yang meragukan” dan mengatakan bahwa Myanmar “tidak berkewajiban” untuk menghormatinya.

“Selain itu, tuduhan yang berasal dari narasi tragedi pribadi yang mengerikan yang tidak ada hubungannya dengan argumen hukum diizinkan, sehingga memberikan tekanan emosional pada Pengadilan,” kantor presiden menambahkan dalam sebuah pernyataan.

Tahun lalu, sekitar 700.000 orang Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh untuk melarikan diri dari tindakan brutal oleh pasukan militer di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Baca juga: 

Pada bulan Agustus, sebuah misi pencari fakta independen PBB menyimpulkan bahwa militer Myanmar tahun lalu telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan terhadap warga Muslim Rohingya dengan “niat genosida”.

Laporan itu mengatakan Min Aung Hlaing, panglima tentara Myanmar, dan lima jenderal lainnya harus dituntut.

Myanmar membantah telah melakukan kekejaman terhadap Rohingya, mengatakan militernya melakukan tindakan yang dapat dibenarkan terhadap kelompok bersenjata Rohingya.

Keputusan ICC dimaksudkan untuk membuka jalan bagi penuntut Fatou Bensouda guna memeriksa lebih lanjut apakah ada cukup bukti untuk mengajukan tuntutan dalam kasus tersebut.

“Pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap deportasi kemanusiaan yang diduga dilakukan terhadap anggota masyarakat Rohingya,” kata panel tiga hakim dalam ringkasan tertulis mengenai keputusan mereka pada hari Kamis.

“Alasannya adalah bahwa unsur kejahatan ini (penyeberangan perbatasan) terjadi di wilayah sebuah negara (the State) ke pihak the Statute  (Bangladesh),” kata putusan itu.

Walaupun Myanmar bukan anggota pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut, namun Bangladesh adalah anggota ICC – dan sifat deportasi lintas batas itu sudah cukup untuk sebuah yurisdiksi, ICC mengatakan dalam putusannya.

Baca juga: 

Pada hari Jumat, Amnesty International menyambut putusan ICC, menyebutnya “sinyal yang jelas kepada militer Myanmar bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban”.

“Keputusan ini merupakan langkah signifikan dalam arah yang benar yang membuka jalan keadilan yang jelas bagi Rohingya yang diusir dari rumah mereka, seringkali ketika tentara menembaki mereka dan membakar desa-desa mereka,” kata Biraj Patnaik, direktur Amnesty International untuk Asia Selatan.

Myanmar telah mendapat tekanan kuat dalam beberapa pekan terakhir karena tindakan keras mereka terhadap warga Rohingya, sebuah kelompok Muslim Myanmar yang ditolak kewarganegaraannya.

Baca juga: 

Keputusan ICC itu menyusul kemarahan internasional yang dipicu oleh hukuman pada hari Senin terhadap dua wartawan kantor berita Reuters – keduanya warga negara Myanmar – hingga tujuh tahun di penjara di bawah tindakan rahasia negara yang kejam.

Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, sebelumnya telah menyelidiki pembunuhan di luar hukum terhadap warga Muslim Rohingya ketika mereka ditangkap pada bulan Desember tahun lalu.

10 Hal Tentang Idlib yang Mungkin Belum Kamu Ketahui

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Jutaan penduduk di provinsi Idlib di barat laut Suriah, yang merupakan benteng terakhir bagi para pejuang Suriah: faksi-faksi jihad dan oposisi bersenjata Suriah, khawatir dengan kemungkinan serangan besar rezim Nushairiyah Bashar al-Assad bersama sekutunya di kota itu.

Serangan darat dan udara yang diperkirakan akan terjadi dikhawatirkan akan memicu eksodus massal pengungsi yang melarikan diri ke perbatasan Turki dan negara-negara Eropa.

Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang sering diajukan mengenai Idlib  dan terkait perang yang akan berkecamut di provinsi tersebut:

1- Di manakah letak Idlib?

Terletak di dekat kota perbatasan Turki Hatay, provinsi Idlib di barat laut Suriah adalah rumah bagi lebih dari 3 juta warga Suriah, banyak di antaranya melarikan diri dari kota-kota lain setelah diserang oleh pasukan rezim.

Idlib berbagi berbatasan dengan Turki sepanjang 130 kilometer (82 mil) dan dengan provinsi Aleppo Suriah di sebelah timur; di timur laut berbatasan dengan Distrik Afrin Aleppo; di sebelah selatan dengan Provinsi Hama dan di barat laut dengan provinsi Lattakia.

Kota yang dikuasai oposisi tersebut telah dibom berat sejak Oktober 2015 ketika Rusia mulai aktif mengambil bagian dalam perang sipil di sana.

2- Berapa banyak warga sipil yang tinggal di Idlib?

Idlib telah menjadi tuan rumah bagi pengungsi dengan jumlah tertinggi, yaitu sekitar 1,3 juta, karena merupakan kota yang berbatasan dengan Turki dan relatif aman sejak awal perang. Bersama dengan 2,4 juta penduduk tetap, catatan administrasi menunjukkan bahwa Idlib saat ini menampung hampir 4 juta warga sipil di dalam perbatasannya.

Setelah diserang oleh rezim Syiah Assad dan terpaksa bermigrasi, penduduk di kota tersebut meningkat menjadi hampir 4 juta, termasuk 2,4 juta penduduk asli.

Pejuang Hayyat Tahrir al Sham di Idlib
Pejuang Hayyat Tahrir al Sham di Idlib

3- Bisakah gelombang migrasi besar terjadi?

Dikhawatirkan bahwa serangan militer yang diperkirakan akan terjadi menargetkan Idlib dapat memicu gelombang migrasi ratusan ribu orang. Turki, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengumumkan dalam pernyataan mereka bahwa operasi yang kemungkinan dilakukan di Idlib dapat melahirkan migrasi baru.

Selain itu, Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, pada hari Rabu (5/9/2018) mengatakan: “Semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan warga sipil, di bawah hukum internasional. Saya harap semuanya akan dilakukan untuk mencegah penderitaan kemanusiaan yang lebih besar.”