Berita Terkini

Putaran ke Enam Perundingan Astana Setujui Batas Zona de Eskalasi Suriah

ASTANA (Jurnalislam.com) – Putaran ke enam perundingan damai Suriah di ibukota Kazakhstan Astana berakhir pada hari Jumat (15/9/2017).

Ketiga Negara penjamin terseut, serta perwakilan rezim Suriah dan beberapa faksi oposisi, bertemu di Astana untuk perundingan putaran keenam demi mengakhiri konflik enam tahun tersebut.

Para pihak dalam perundingan Suriah di Kazakhstan telah menyetujui batas-batas akhir zona de-eskalasi di provinsi utara Idlib, kata pejabat diplomatik Turki dan Rusia.

Pejabat dari Turki, Rusia dan Iran telah menyetujui batas zona di Idlib dan sedang melakukan negosiasi mengenai pemantau mana yang akan ditempatkan, kata beberapa pejabat yang tidak mau disebut namanya.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers setelah berakhirnya pembicaraan, kepala delegasi Rusia dan utusan khusus Presiden Rusia untuk Suriah Alexander Lavrentiev mengatakan perundingan di masa depan akan menentukan lokasi pasukan Turki, Rusia dan Iran yang akan ditempatkan di zona de-eskalasi.

“Jika mereka mengajukan permohonan melalui saluran diplomatik, China, Uni Emirat Arab, Mesir, Irak dan Lebanon juga akan diundang ke pertemuan berikutnya sebagai pengamat,” Lavrentiev menambahkan.Sementara itu, salah satu pembicara oposisi, Ayman Asimi, mengungkapkan keprihatinannya tentang milisi Syiah yang didukung Iran di selatan Aleppo.

Dalam sebuah konferensi pers, Asimi mengatakan bahwa milisi Syiah tersebut dapat menyebabkan runtuhnya kesepakatan Astana.

Idlib adalah daerah utama oposisi di Suriah. Batas tiga zona lainnya di seluruh negeri telah disepakati sebelumnya.

Inilah Pernyataan Sikap Hayat Tahrir Sham atas Kesepakatan Astana

Utusan khusus PBB untuk Suriah Staffan de Mistura, dan delegasi dari Yordania dan AS juga hadir sebagai pengamat. Menurut Kementerian Luar Negeri Kazakhstan, Qatar juga berpartisipasi untuk pertama kalinya sebagai pengamat.

Membaca deklarasi penutupan, Menteri Luar Negeri Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov mengatakan bahwa negara-negara penjamin telah menyetujui pembentukan zona de-eskalasi di wilayah Ghouta, Damaskus bagian timur, beberapa wilayah di Homs utara, bagian selatan Suriah, serta provinsi Idlib, termasuk bagian Aleppo, Latakia dan Hama.

Pengamat Turki, Rusia dan Iran akan ditempatkan di pos pemeriksaan dan pos pengamatan yang akan dibentuk, demikian menurut sebuah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Turki.

Tugas utama pengamat adalah untuk mencegah konflik antara rezim dan oposisi dan untuk memantau kemungkinan terjadinya pelanggaran gencatan senjata, kata kementerian luar negeri.

Sebuah Pusat Koordinasi Bersama yang akan didirikan antara Turki, Rusia dan Iran akan mengatur kekuatan pengamat, tambahnya.

Rusia Ingin Kuasai Idlib dengan Zona De-eskalasi

Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa Turki telah memainkan “peran yang menentukan” dalam menemukan konsensus di antara semua pihak dan “bertekad untuk membangun momentum yang dicapai berkat pertemuan Astana melalui dukungan kuat yang meluas menuju proses transisi politik di Suriah sesuai tujuan perundingan Jenewa.” `

Abdrakhmanov mengatakan bahwa zona de-eskalasi sedang ditetapkan sebagai langkah sementara selama enam bulan dan menyatakan bahwa mereka dapat diperpanjang tergantung pada kesepakatan penjamin.

Menteri Kazakhstan menekankan bahwa semua pihak akan terus berjuang melawan organisasi yang terkait dengan IS dan al-Qaeda. Dia juga mengumumkan bahwa pertemuan Astana ketujuh akan diadakan pada bulan Oktober.

Turki, yang mendukung beberapa kelompok oposisi (FSA diantaranya), bersama Rusia dan Iran, yang mendukung rezim Syiah Bashar al-Assad, telah mengadakan pembicaraan di Kazakhstan sejak Januari.

Mereka berusaha menerapkan gencatan senjata yang terus berlanjut di daerah pertempuran terberat antara pasukan oposisi dan pasukan pro-Assad.

Warga Rohingya di Eropa: Aung San Suu Kyi Mendukung Pembunuhan Massal

ANKARA (Jurnalislam.com) – Warga Rohingya yang bermukim di Eropa mengatakan pada hari Jumat (15/9/2017) bahwa Aung San Suu Kyi, penasihat negara Myanmar yang juga pemenang Nobel, mendukung “genosida” Muslim Rohingya di negaranya.

Hla Kyaw, kepala Dewan Rohingya Eropa, mengatakan kepada Anadolu Agency di Ankara bahwa Suu Kyi hanya duduk dan berjaga-jaga, saat “tentara terus membakar rumah dan desa” di negara bagian Rakhine, Myanmar barat.

Kyaw mengatakan bahwa pemimpin de facto itu “tidak hanya terlibat dalam genosida, namun dia juga merupakan pasangan genosida.”

Suu Kyi berada di bawah tekanan internasional karena hanya diam dalam menghadapi kekejaman terbaru di negara bagian Rakhine yang, menurut PBB, telah memaksa sekitar 400.000 orang untuk melarikan diri ke Bangladesh.

Pada hari Jumat, juru bicara UNICEF Marixie Mercado mengatakan 36.000 bayi Rohingya berusia di bawah satu tahun dan 92.000 anak di bawah usia lima tahun tiba di Bangladesh.

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari kekerasan baru di mana pasukan Budha Myanmar dan gerombolan preman Buddha membunuh pria, wanita dan anak-anak, serta menjarah rumah dan membakar desa Muslim Rohingya.

Menurut pemerintah Bangladesh, sedikitnya 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim paling teraniaya di dunia, menghadapi serangan dengan ketakutan yang meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

Ustaz Irfan Awwas: Dunia Marah Ketika Orangutan Dibunuh, Tapi Bungkam Saat Muslim Rohingya Dibantai

PONOROGO (Jurnalislam.com) – Ratusan umat Islam Ponorogo menggelar Aksi Damai dan Doa Solidaritas Rohingya di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jalan Alun-Alun Timur No. 29, Mangkujayan, Ponorogo, Jum’at (15/9/2017).

Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin (MM) Ustaz Irfan S. Awwas yang hadir dalam aksi tersebut mengatakan, kebiadaban militer Myanmar terhadap muslim Rohingya melebihi perilaku binatang.

FKUIB Ponorogo dan AMIPROK Desak Pemerintah Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

“Saudara-saudara kita Muslim Rohingya mereka dibantai, diusir dari negerinya sendiri, mereka diperkosa, mereka dibunuh, dan ini membuka mata kita dan bertanya, ternyata ada manusia yang kejamnya melebihi binatang, dan mereka mengaku beragama Budha,” kata Ustadz Irfan dalam orasinya.

Ustaz Irfan mempertanyakan sikap diam PBB dan aktifis HAM dunia terkati tragedi kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar. Ia menilai, PBB lebih peduli atas perburuan illegal binatang-binatang yang dilindungi daripada manusia yang dianiaya.

Majelis Mujahidin: Pemerintah Semakin Mesra dengan Komunis

“Ketika harimau dibunuh dan dikuliti dunia marah, ketika orangutan dibunuh dunia marah, ketika ikan hiu diambil dunia marah. Tapi ketika umat Islam Rohingya dibantai, dibunuh, diperkosa dunia bungkam. Apakah bangsa-bangsa yang terhimpun dalam PBB telah berubah menjadi bangsa hewan, kenapa mereka tidak menolong?” tandasnya.

Lebih lanjut, Ustaz Irfan mendesak Presiden Jokowi untuk menjadi negara yang terdepan dalam pembelaannya terhadap muslim Rohingya sebagaimana amanat UUD 1945.

“Pemerintah Indonesia berada di paling depan melakukan pembelaan, karena konsekusi dari pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” pungkasnya.

 

 

Baru Tiga Hari Beroperasi, Cloud Nine Cafe Disegel Polisi

JEMBER (Jurnalislam.com) – Kasat Reskrim Kepolisian Resort Jember, AKP. Ach. Denny Wahyudi memimpin penggerebekan Cloud Nine Café di Jalan Sumatera Sumbersari, Jember, Jumat (15/9/2017) malam. Kafe yang baru beroperasi selama tiga hari itu kedapatan menjual minuman beralkohol berbagai merek tanpa izin.

“Beberapa jenis minuman beralkohol yang kami sita malam ini, beberapa jenis diantaranya golongan A, sebagian lagi golongan B,” terang Denny Wahyudi kepada wartawan.

Halal bi Halal Laskar Islam Jember Soroti Pentingnya Peran Media dalam Bernahi Munkar

Sayangnya saat penggrebekan berlangsung, Pemilik Kafe tidak berada di tempat. “Pemilik tidak ada di tempat, kali ini hanya manajernya saja, selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai siapa pemilik dari usaha ini,” tambahnya.

Usai melakukan penyitaan, lalu Kepolisian menyegel kafe ini dengan memasang garis polisi.

“Upaya ini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan situasi harkamtibmas yang diinginkan masyarakat,” tukas Deni.

Kepolisian lalu membawa seorang manajer dan 10 karyawan ke Mapolres setempat untuk dimintai keterangan.

FPI dan NU Bersatu Gelar Aksi Sweeping Miras

Menanggapi Penyegelan Cafe tersebut, Ketua Laskar Islam Jember (LIJ), Nanang Santoso mengapresiasi tindakan petugas merespon aduan masyarakat terkait kafe tersebut. Namun, ia meminta agar aparat dan pemerintah lebih selektif dalam mengeluarkan izin tempat hiburan malam.

“Info ini sebenarnya sudah beredar di media sosial. Harusnya para petugas dan dinas terkait bisa mengantisipasi dengan lebih memperketat ijin tempat hiburan malam. Jangan sampai kecolongan dan membuat para warga jember yang relijius ini marah dan ikut turun sweeping,” tegas saat dihubungi Jurnalislam.com, Jumat (15/9/2017)

“Kita harap penggerebekan ini bisa memberikan efek jera kepada café-café lain yang saat ini nekat berjualan miras,” kata Nanang.

Petugas menyita barang bukti
petugas menyita barang bukti’
Lambang piramida freemasonry dipajang di CLoud9 Cafe

 

Presiden ke Solo, Aksi Solidaritas Rohingya PKS Ditunda Pekan Depan

SOLO (Jurnalislam.com) – Aksi solidaritas Rohingya yang akan digelar DPD PKS Kota Surakarta ditunda hingga 22 September mendatang. Hal itu disampaikan Ketua DPD PKS Kota Surakarta, Abdul Ghofar Ismail dalam siaran pers di WM Sederhana Jalan Slamet Riyadi, Jumat (15/9/2017).

Abdul Ghofar menjelaskan, kepolisian tidak mengeluarkan izin aksi tersebut karena persiapan pengamanan presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Surakarta pekan ini.

“Pihak keamanan pada hari ini sampai hari ahad ada kegiatan gladi bersih karena presiden akan hadir di Surakarta, kita diminta untuk menunda dan demi ketertiban dan keamanan kita akan menunda,” terangnya.

DPR Desak PBB Segera Kirimkan Pasukan Perdamaian ke Myanmar

“Meskipun kita juga kecewa diundur, semoga hikmahnya, menjadi ada waktu lebih panjang lagi untuk kita menggalang dana,” sambungnya.

Abdul Ghofar menjelaskan, dalam aksi tersebut peserta akan longmarch dimulai dari Kota Barat menuju ke Bundaran Gladak dan melakukan penggalangan dana. Ia menargetkan 1000 peserta akan mengikuti aksi tersebut.

“Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 22 september 2017. Tragedi Rohingya sangat memprihatinkan. Apapun alasannya sebagai manusia sangat meyayangkan, maka kita akan melakukan aksi solidaritas,” paparnya.

Aksi tersebut, lanjut Abdul Ghofar, sebagai tindak lanjut seruan presiden PKS kepada seluruh struktur untuk melakukan aksi solidaritas dan penggalangan dana.

“Target kita 50 juta, syukur lebih, dan nantinya akan disampaikan melalui Crisis Center for Rohingya (CC4R) di tingkat pusat,” tandasnya.

Dalam aksi solidaritas tersebut, aksi akan diisi dengan orasi oleh pengurus PKS kota Surakarta dan perwakilan kota Surakarta, seperti ketua MUI surakarta, DSKS, Ormas Mega Bintang dan turut mengundang tokoh lintas agama yang ada di kota Surakarta.

FKUIB Ponorogo dan AMIPROK Desak Pemerintah Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Myanmar

PONOROGO (Jurnalislam.com) – Forum Komunikasi Umat Islam Bersatu (FKUIB) Ponorogo dan Aliansi Masyarakat Indonesia Peduli Rohingya dan Kemanusiaan (AMIPROK ) mengutuk keras kekejaman pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. Pernyataan itu disampaikan dalam aksi damai peduli Rohingya di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jum’at Siang (15/9/2017).

Peduli Rohingya, Kiai Azaim Pimpin Doa untuk Rohingya di Bondowoso

FKUIB Ponorogo juga mendesak PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada pemerintah Myanmar atas kejahatan HAM yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. Berikut pernyataan sikap FKUIB dan AMIPROK selengkapnya,

  1. Mengutuk keras tindakan biadab rezim Myanmar yang telah membantai anak-anak, kaum perempuan, dan orang tua muslim Rohingya. Berikut selengkapnya.
  2. Mendesak PBB melalui pemerintah untuk menjatuhkan sanksi atas kejahatan HAM rezim militer Myanmar.
  3. Mengembalikan hak kewarganegaraan kepada warga Rohingya yang pernah diberikan pada tahun 1951 oleh P.M Myanmar U Nu.
  4. Mendorong pemerintah Indonesia supaya menggunakan kekuatan ekonomi, politik dan militer untuk menolong warga muslim Rohingya dan memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar.
  5. Mendorong pemerintah Indonesia beserta anggota ASEAN untuk mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan atas pelanggaran HAM berat kepada muslim Rohingya.

DPR Desak PBB Segera Kirimkan Pasukan Perdamaian ke Myanmar

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menempatkan pasukan perdamaian di Myanmar. Menurutnya, tindak kejahatan yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya di Rakhine State tidak bisa ditolerir lagi.

“Kita mendesak PBB dengan melakukan protes, sehingga disana harus ditempatkan pasukan perdamaian, karena kita tidak bisa mengirimkan militer kecuali melalui pasukan perdamaian PBB,” terangnya kepada wartawan di WM Sederhana Jalan Slamet Riyadi Jum’at (15/9/2017).

Peduli Rohingya, Kiai Azaim Pimpin Doa untuk Rohingya di Bondowoso

Ia juga mengimbau kepada negara-negara lainnya turut serta mendesak PBB untuk segera mengirimkan pasukan militernya ke Myanmar.

“Untuk ikut memperhatikan kejahatan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap muslim Rohingya. Selama belum ditetapkan oleh PBB, kita belum bisa ikut mengirimkan pasukan militer perdamaian,”tandasnya

Abdul Kharis juga menilai, tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi tidak pantas menerima nobel perdamaian, karena Suu Kyi telah membiarkan terjadinya tindak kejahatan kemanusian dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada etnis Rohingya.

“Ini kontradiktif, seorang pemenang nobel perdamaian namun membiarkan pembantaian terhadap umat Islam, terjadinya tindak kejahatan kemanusiaan yang oleh bangsa manapun ditentang namun ini terjadi,” paparnya.

Umat Islam Karanganyar Gelar Doa Bersama dan Shalat Ghaib Peduli Rohingya

Ia juga menegaskan, pemerintah Indonesia siap membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar jika PBB meminta. “Dan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian PBB kesana,”pungkasnya. (Arie Ristyan)

Forum Me-DAN Berhasil Salurkan Bantuan ke Kamp Pengungsian Terisolasi di Sittwe, Rakhine

SITTWE (Jurnalislam.com) – Forum Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-DAN) berhasil menyalurkan bantuan untuk pengungsi Rohingya di salah satu distrik terisolasi di Sittwe, Ibukota Negara Bagian Rakhine, Myanmar, Rabu (13/9/2017). Kamp pengungsian di distrik ini belum teregister pemerintah Myanmar, sehingga bantuan tidak bisa masuk.

Pada periode ketiga ini Forum Me-DAN menyalurkan bantuan bahan makanan pokok berupa beras, minyak, telur dan sebagainya kepada lebih dari 100 KK yang tidak kurang dari 1000 jiwa.

Forum Me-Dan Berbagi Kisah di Myanmar dan Pesan Muslim Rohingya pada Pelajar Jember

Sekjen Forum Me-DAN, Sunaryo menyampaikan, masyarakat muslim Rohingya di Sittwe sangat berterimakasih kepada masyrakat Indonesia atas bantuan tersebut.

”Tolong jangan jadikan ini sebagai bantuan terakhir bagi kami, dan jangan lupakan kami dalam do’a kalian, bukankah kami ini saudaramu,” kata Sunaryo mengutip ungkapan salah seorang warga Rohingya di kamp pengungsian.

Sunaryo mengungkapkan, masih banyak warga muslim Rohingya yang hidup di kamp isolasi yang tidak teregister dan sangat membutuhkan bantuan.

“Masih ada sekitar 25 ribu jiwa di kamp isolasi non-register yang belum menerima bantuan, jangan lupakan mereka,” jelas Sunaryo.

“Kami Forum Me-DAN siap mendistibusikan bantuan itu,” tambahnya.

Forum Me-DAN Nusra Salurkan Beras untuk Warga Kurang Mampu

Sebelumnya, Forum Me-DAN menyalurkan bantuan periode pertama dan kedua pada bulan Januari dan Juni lalu. Forum Me-DAN telah berhasil masuk kamp-kamp isolasi di daerah Sittwe untuk memberikan donasi dari kaum muslimin Indonesia berupa bahan makanan pokok, pembangunan musholah dan madrasah.

Sekjen forum Me-DAN Sunaryo, menjelaskan bahwa di daerah isolasi ini para muslim Rohingya sangat menderita.

”Mereka sangat kekurangan, bisa dibayangkan, mereka hanya makan dengan lauk minyak dan garam saja, dan air bersih pun tidak ada. Bahkan untuk sekolah pun mereka tidak bisa, hanya ada madrasah diniyah saja disana dan itu pun hanya untuk anak kecil,” ungkap Sunaryo.

Ansharusyariah Nusra Salurkan Donasi Senilai Rp.116 Juta Melalui Forum Me-Dan untuk Muslim Rohingya

BIMA (Jurnalislam.com) – Jamaah Ansharusy Syariah Wilayah Nusa Tenggara (Nusra) menyalurkan donasi dan bantuan kemanusiaan untuk saudara muslim Rohingya. Bantuan sebesar Rp.116.376.000 itu diserahkan kepada Forum Medis dan Aksi Kemanusiaan (Me-Dan) NTB, Kamis (14/9/2017).

Amir Jamaah Ansharusy Syariah Wilayah Nusra, Ustadz Muhammad Taqiyuddin mengatakan, bantuan ini merupakan bantuan hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh seluruh anggota JAS Nusra selama satu pekan.

“Sebagai sebuah jamaah yang peduli terhadap sesama muslim, kami merasa terpanggil untuk ikut membantu mereka, apalagi dengan keadaan mereka adalah orang-orang yang tertindas dan sangat membutuhkan bantuan,” katanya.

Disambangi FUI, Wakil Wali Kota Bima : Jika Perlu Kita Berikan Satu Pulau untuk Rohingya

Selain dari hasil penggalangan dana, bantuan juga didapatkan dari titipan atau donasi kaum muslimin Bima yang mempercayakan kepada Jamaah Ansharusy Syariah.

“Bukan kali ini saja kami dari Jamaah Ansharusy Syariah Nusra menggalang bantuan untuk kaum muslimin, tetapi setiap ada kejadian kami selalu berperan dan berusaha untuk terus bisa membantu saudara sesama muslim,” papar Ustadz Taqiyuddin.

Sebagai organisasi kemanusiaan yang telah terjun langsung untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya di Arakan, Jamaah Ansharusy Syariah mempercayakan bantuan tersebut melaluiF orum Me-Dan.

“Kami berharap mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat untuk saudara muslim rohingya, dan kami akan terus berupaya untuk membantu mereka, baik itu dengan harta maupun dengan do’a kami,” pungkasnya.

Datangi DPRD, Ulama Pasuruan Nyatakan Tolak Perppu Ormas

PASURUAN (Jurnalislam.com) – Forum Komunikasi Ulama Aswaja (FKUA) Kabupaten Pasuruan beraudiensi dengan DPRD menolak Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Rabu (13/9/2017).

Ketua FKUA Pasuruan, KH. Ahmad Sukirno menyampaikan sikap FKUA yang sangat keberatan dan menyesalkan terbitnya perppu No. 2 th 2017 tentang ormas. FKUA menilai perppu tersebut sangat merugikan dan menyudutkan ormas yang tidak pro pemerintah.

“Perppu No. 2 th 2017 sangat tidak konstitusional dan dapat menciptakan rezim otoriter karena dapat membubarkan ormas yang sudah terdaftar tanpa adanya proses peradilan yang benar,” katanya dalam pernyataan tertulis, Kamis (14/9/2017).

Ribuan Santri, Ulama, dan Kiai Aswaja Sambangi DPRD Jatim Tolak Perppu Ormas

Selain itu, FKUA juga memaparkan beberapa poin yang menjadi keberatan para ulama Pasuruan, diantaranya:

  1. Penghilangan/penghapusan pasal 63-80 yang telah menghilangkan peran peradilan untuk menyelesaikan berbagai persoalan keormasan
  2. Penyisipan satu pasal antara pasal 80 dan pasal 81 yakni pasal 80A yang berbunyi: Pencabutan. Status badan hukum ormas sebagai mana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan PERPPU,…
  3. Ancaman hukuman yang begitu berat bahkan menurut beliau lebih berat dari pada pemakai narkoba yakni, paling singkat 5 tahun dan bahkan bisa jadi seumur hidup sebagaimana yang tertuang dalam pasal 82A

“Ini adalah poin-poin penting yang terdapat dalam perppu no. 2 TAHUN 2017 yang menjadi dasar bahwa PERPPU NO. 2 TAHUN 2017 HARUS DI TOLAK,” tegasnya.

Sementara itu, Gus Rohibni bin KH. Basri Rembang memandang bahwa Perppu ormas berpotensi menghambat dakwah Islam.

“Dalam Perppu banyak terdapat pasal-pasal karet yang multi tafsir yang dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa sekehendak penafsiran mereka terhadap pasal-pasal tersebut sehingga membuka peluang bagi pemerintah berbuat dholim dan akan menghambat dakwah Islam, dan akan mengebiri para Ulama dan da’i dalam menyampaikan ajaran Islam,” paparnya.

Ponpes Tahfidz se-Jatim, Jateng, DIY Tolak Perppu Ormas

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Fraksi Gerindra, Rusdi Tejo mengatakan, akan membawa permasalahan penolakan perppu No. 2 th 2017 ke dalam rapat fraksi yang nantinya bisa memberikan solusi serta masukan kepada Fraksi Gerindra di tingkat DPR.

“Dari awal Fraksi Gerinda mulai dari tingkat pusat sampai daerah sudah menolak Perppu tersebut,” katanya.