PALESTINA (Jurnalislam.com) – Israel harus bertanggung jawab atas sedikitnya 54 kematian warga Palestina tahun lalu karena menolak ratusan permintaan izin medis penduduk Gaza yang mencari perawatan di luar wilayah mereka yang diblokade militer zionis, kata kelompok hak asasi manusia.
Dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Selasa (13/2/2018), Pusat Hak Asasi Manusia Al Mezan yang berbasis di Gaza, Amnesty International, Human Rights Watch, Bantuan Medis untuk Orang Palestina (Medical Aid for Palestinians-MAP), dan Dokter untuk Hak Asasi Manusia Israel (Physicians for Human Rights Israel-PHRI), menyoroti kebutuhan mendesak agar Israel mengakhiri pengepungannya yang telah berlangsung selama satu dekade di Jalur Gaza.
Pada 2017, Israel hanya menyetujui kurang dari setengah permintaan izin medis, yang terkait dengan konsultasi dan sesi perawatan di rumah sakit di wilayah jajahan Israel. Jumlah tersebut adalah yang terendah sejak 2008.
Lebih dari 25.000 permintaan izin diajukan ke pihak Israel. Dari jumlah tersebut, 719 ditolak, kebanyakan dengan alasan keamanan.
Sebanyak 11.281 aplikasi lainnya masih menunggu persetujuan – yang berarti ribuan orang berada dalam keadaan terancam bahaya.
Samir Zaqout, direktur Al Mezan, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada “alasan rasional yang nyata” mengapa pasien yang membutuhkan bantuan medis mendesak tidak mendapatkan akses ke rumah sakit.
“Israel berada di bawah kewajiban hukum untuk memfasilitasi kebebasan bergerak rakyat Palestina,” katanya. “Keputusan ini dikeluarkan ketika blokade Israel tidak hanya menolak hak warga Gaza untuk bebas bergerak, tapi juga menghukum orang yang memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan.”
Pada tahun 2007, setelah Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) memenangkan pemilihan dan menguasai kontrol atas wilayah tersebut, Israel memberlakukan blokade darat, udara dan angkatan darat yang ketat di Gaza.
Pada tahun 2013, negara tetangga Mesir, yang sebagian besar telah menutup persimpangan perbatasannya dengan Gaza, memblokir terowongan yang menghubungkan Gaza dengan kapal el-Arish Mesir, menutup satu-satunya jalan di Gaza.
Alternatif utama lainnya adalah jalan melalui persimpangan Erez, yang menghubungkan Israel dan wilayah-wilayah pendudukan lainnya.
Selama bertahun-tahun, penjajah Israel menempatkan hambatan di jalan bagi orang-orang yang mencari izin medis.
Misalnya, pasien anak harus didampingi wali yang berusia lebih dari 50 tahun untuk melakukan perjalanan.
Anak-anak dengan kanker tanpa wali dengan usia yang ditetapkan Israel belum dapat mengakses jalan menuju rumah sakit, kata Zaqout.
Meskipun Israel menyetujui sekitar 10 hingga 15 persen permintaan izin, sebagian besar tetap “dalam peninjauan” selama berbulan-bulan, yang memaksa banyak orang menjadwalkan ulang beberapa janji temu dengan dokter beberapa kali.
“Perlakuan Israel yang terkadang tidak benar-benar mengeluarkan penolakan membuat pasien tidak mungkin menindaklanjuti pengacara atau organisasi hak asasi manusia,” kata Zaquot.
Hanya pasien yang benar-benar membutuhkan perawatan darurat yang bisa mengajukan permohonan izin medis, yang berarti “lebih dari 25.000 warga Gaza berada di antara hidup dan mati.”
Hani, ayah Ruba, seorang pasien kanker berusia tujuh tahun, mengatakan bahwa izin medis putrinya baru-baru ini ditolak untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun.
“Dia bukan satu-satunya,” kata Hani, yang memilih menyembunyikan nama terakhirnya karena takut akan pembalasan Israel.
“Anak perempuan saya yang lain meninggal saat berusia tujuh bulan,” katanya kepada Al Jazeera. “Dia menderita kanker yang sama, dan kami kehilangan dia enam tahun yang lalu.
“Saya tidak ingin kehilangan anak perempuan lagi.”
Ruba didiagnosis menderita kanker saat ia balita.
Dia menjalani transplantasi sumsum tulang pada bulan Januari tahun lalu dalam sebuah prosedur yang menghabiskan biaya tabungan keluarganya.
Ruba menerima sumbangan jaringan dari kakak laki-lakinya.
“Saya memastikan kakak laki-lakinya adalah anak saya yang paling sehat, saya ingin dia memiliki kesempatan terbaik untuk bertahan,” kata Hani.
Tapi tanpa perawatan yang diperlukan, dia takut akan kehidupan putrinya.
“Dia gadis yang baik, dia sangat cantik dan cerdas,” katanya. “Kami orang baik dan melakukan segalanya dengan benar – kami tidak menghadapi masalah dengan pihak berwenang dan dokumen kami selalu teratur.
Hani mengatakan bahwa keluarga tersebut telah menerima izin sebelum kejadian pada beberapa kesempatan dan tidak diberi tahu alasan penolakan terakhir tersebut.
“Saya bahkan tidak mengerti mengapa, tidak ada alasan yang diberikan kepada saya saat ini, dan saya memanfaatkan setiap kontak yang saya miliki … tidak ada yang lebih penting bagi saya daripada kesejahteraan anak-anak saya.
“Kepada siapa lagi kita berpaling?”
Militer zionis Yahudi dalam dekade terakhir telah meluncurkan tiga serangan besar di Gaza, memperburuk situasi kemanusiaan yang mengerikan.
Dengan krisis utama bahan bakar dan listrik, PBB pekan lalu memperingatkan pasokan bahan bakar darurat Gaza akan segera kering kecuali segera mendapat dukungan donor.
Bahan bakar generator untuk mengoperasikan persediaan rumah sakit sebagian besar tidak ada.
Sejak 2008, populasi Gaza meningkat dua kali lipat sementara fasilitas medis tetap minim.
Dengan pembatasan akses terhadap layanan dasar yang parah, Gaza dijuluki penjara terbuka terbesar di dunia.
