Berita Terkini

Wali Kota Palu Berencana Dirikan Monumen di Petobo dan Balaroa

Reporter: Arie Ristyan

PALU (Jurnalislam.com) – Wali kota Palu, Hidayat berencana mendirikan monumen di wilayah yang terkena dampak pencairan tanah atau likuifaksi yakni Petobo dan Balaroa. Hidayat menyebut sudah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Ada Gubenur, Kapolda, Danrem, BNPB, kemarin semua rapat bahwa ada keputusan sementara tanggal 12 itu ditutup, pencarian dan evakuasi di 2 tempat lokasi itu,” katanya kepada wartawan seusai jumpa pers di rumah jabatan wakil wali kota Palu, Rabu, (11/10/2018).

“Rencananya di dua lokasi kejadian itu akan dijadikan monumen dan juga ruang terbuka, ada beberapa warga korban, ahli waris yang menyampaikan sendiri kami siap,” imbuh Hidayat.

Namun, kata Hidayat, pihaknya masih menunggu surat pernyataan kesediaan warga atas rencana tersebut, selain dengan warga, pemerintahan kota Palu saat ini sudah berkordinasi dengan pemuka agama untuk meminta persetujuan atas rencana yang sudah disepakati dirinya dan pemerintahan kota provinsi tersebut.

“Surat itu kami minta pernyataan warga, kami menunggu itu, karena gubenur minta itu, keputusan rapat harus ada itu, kan rapat kemarin ada pemuka agama, ketua MUI, ada dari FKUB, tokoh agama lain,” ujarnya.

“Kami juga surat menyurat ke tokoh-tokoh agama seperti MUI, persatuan gereja, kita sudah minta fatwanya,” tandasnya.

Sudah 300 Jenazah Ditemukan di Perumnas Balaroa

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

PALU (Jurnalislam.com) – Hingga hari ke tiga belas pasca gema- tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.045 jasad korban berhasil teridentifikasi.

Salah satu fokus pencarian berlokasi di Perumnas Balaroa, Kota Palu. Di lokasi ini, Badan SAR Nasional (Basarnas) menemukan 300 jenazah.

“Sekitar 300 korban tertimbun telah ditemukan, kondisinya sudah membusuk,” kata anggota regu Tim 5 Basarnas, Dwi Adi kepada awak media di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (11/10/2018).

Jumlah tersebut diperkirakan masih bertambah, mengingat pagi ini Tim SAR menemukan 3 jenazah lagi dalam satu titik penggalian.

Dilokasi ini, diduga masih banyak korban meninggal yang tertimbun reruntuhan akibat likuifkasi.

Meski masa tanggap darurat akan selesai pada hari ini, Kamis (11/10/2018), namun proses evakuasi di Perumnas Balaroa tetap dilakukan.

“Untuk Basarnas sendiri masih menerima informasi apabila ada info dari keluarga korban untuk mencari keluarganya yang tertimbun reruntuhan,” jelas Dwi.

Sebanyak 20 personel Tim SAR dari Basarnas yang dibantu tim relawan rescue Aksi Cepat Tanggap (ACT) masih melakukan proses evakuasi di komplek perumahan berpenduduk 800 kk ini. Evakuasi dibantu dengan 6 unit escavator.

Reporter: Ally Muhammad Abduh

Ini Jawaban Wawali Kota Palu, Pasha ‘Ungu’ Menyoal Kekurangan Logistik Pemerintah

Reporter: Arie Ristyan

PALU (Jurnalislam.com) – Wakil Wali kota Palu, Sigit Purnomo atau yang karib disapa Pasha ‘Ungu’ mengatakan, saat ini posko darurat yang berada di rumah jabatannya kekurangan logistik, terutama kebutuhan dan perlengkapan bayi, ibu hamil dan kebutuhan perempuan.

“Kalau hari ini masyarakat berteriak kebutuhan susu, keperluan bayi, pembalut wanita, ibu hamil termasuk tenda. Kalau keperluan seperti mie instan kita sudah ada, tapi cukup hari ini katakanlah siang ini, tapi nanti malam makan apa,” katanya saat ditemui Jurnalislam.com di Rumah Jabatannya, Rabu (10/10/2018).

Pasha mengaku, menolak jika dikatakan pemerintahan kota Palu tidak bergerak cepat dalam penanganan bencana, terutama terkait masalah pendistribusian logistik. Ia menyebut pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengkoordinasikan kebutuhan para pengungsi.

“Kami sudah mengunakan struktur pemerintahan melalui kelurahan karena menjadi garda terdepan, itupun tidak maksimal, bukan lurahnya tidak mau bergerak, ada kami titipkan tapi kalau sedikit bagaimana?,” paparnya.

Menurut Pasha, permasalahan utama yang dialami pihaknya adalah keterbatasan logistik yang ada di posko darurat. Selama ini, katanya, bantuan yang datang hanya berkisar beberapa truk yang akan dibagikan untuk 400.000 orang pengungsi dari jumlah 46 kelurahan di kota Palu.

“Tapi 400.000 jiwa logis nggak, katakanlah 1000 truk, saya kira tidak cukup, apalagi kalau hanya hitungan 100 atau 200 truk. Bagaimana mungkin kita bisa adil dan dianggap mampu, pasti wajar bila masyarakat mengganggap kita tidak bergerak,” ujarnya.

“Saya kira wajar, bukan karena tidak mau tapi saya jawab logistik kita kurang, coba kalau ditaruh disini 500 truk kan gampang kita baginya, ada 8 kecamatan isinya 64 kelurahan, nah silahkan satu lurah bawa 1 truk, kan cuma 46 kenapa kita pusing gitu,” tandas Pasha.

Hari Terakhir Evakuasi, Tim SAR Masih Temukan Jenazah di Perumnas Balaroa

PALU (Jurnalislam.com) – Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah akan selesai pada hari ini, Kamis (11/10/2018). Sehingga proses evakuasi korban pada titik bencana di Kota Palu, Donggala dan Sigi selesai dilakukan.

Hingga saat ini, diduga masih banyak korban belum ditemukan seperti di Perumnas Balaroa, Petobo dan Jonooge. Wilayah tersebut dilanda likuifaksi atau pencarian tanah akibat gempa 7,4 SR.

Pantauan Jurnalislam.com, di hari terakhir ini Tim SAR masih menemukan jenazah. Seperti di Perumnas Balaroa Kota Palu, hingga pukul 10.00 WITA, 3 jenazah berhasil ditemukan.

“Sampai saat ini sudah tiga kantong,” kata Danru 2 Tim Rescue ACT, Tejo Kuntoro di lokasi, Kamis (11/10/2018).

Terkait penghentian evakuasi, Tejo mengatakan, ACT tetap satu komando dengan Basarnas. Namun, pihaknya tetap siaga jika masih diperlukan.

“Kalau hari ini dihentikan kita tetap siap untuk membantu,” ujar Tejo.

Oleh karena itu, pihaknya masih menerima informasi dari masyarakat jika menemukan jasad korban dari reruntuhan akibat gempa dan tsunami.

“ACT masih menerima informasi untuk melakukan evakuasi,” jelasnya.

Sementara itu, personel Basarnas yang datang dari berbagai daerah dikurangi jumlahnya.

“Evakuasi masa tanggap darurat berakhir hari ini, cuma kelanjutannya koordinasi dengan pemerintah daerah,” kata anggota Tim 5 Basarnas Dwi Adi saat ditemui Jurnalislam.com di lokasi, Kamis (11/10/2018).

Kendati demikian, Tim SAR dari Basarnas masih menerima informasi jika terdapat keluarga korban yang tahu informasi mengenai keberadaan jasad korban.

“Untuk Basarnas sendiri masih menerima informasi apabila menemukan jasad korban, maka akan diaktifkan kembali untuk tanggap darurat,” ujarnya.

Reporter: Ally Muhammad Abduh

MUI Apresiasi Pembatalan Kontes LGBT oleh Polda Bali

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian RI, khususnya kelada Kepala Bidang Hubungan Masarakat Kepolisian Daerah (Polda) Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja yang telah membatalkan rencana penyelenggaraan kontes yang mengatasnamakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yaitu Ajang Pemilihan Mister dan Miss Gaya Dewata 2018 di Bali.

“MUI apresiasi pembatalan yang dilakukan Polda Bali karena mendengarkan aspirasi ulama di Bali,” kata ketua Plt MUI, Zainut Tauhid saat dihubungi Jurnalislam.com, Kamis (11/10/2018).

Zainut Tauhid berharap pelarangan itu akan diberlakukan di semua daerah di wilayah NKRI.

Zainut menyatakan, MUI prihatin dengan semakin maraknya aktivitas kelompok LGBT yang sudah berani secara terbuka dan terang-terangan menunjukkan eksistensinya.

“Ini merupakan indikator bahwa jumlah dan aktivitas penganut homoseks di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Menurutnya, hal ini menunjukan bahwa masalah homoseksual tidak bisa lagi dianggap menjadi masalah sederhana, dan perlu mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak. Khususnya dari pemerintah, tokoh agama dan masyarakat,

“Praktik lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) serta seks bebas harus dilarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila,” pungkasnya.

Dia pun menjelaskan MUI sudah mengeluarkan fatwa pada 2014, tentang LGBT hukumnya haram atau dilarang oleh agama.

“Semua agama juga melarang tindakan atau perilaku LGBT. Penolakan terhadap LGBT bahkan sudah menjadi kesepakatan bersama dalam hukum positif di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya. Norma hukum positif di Indonesia tidak melegalkan LGBT. Dalam Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya perkawinan jika dilakukan oleh mereka yang berbeda jenis kelamin menurut ajaran agama.

Senator AS Peringatkan ‘Neraka Bayarannya’ Jika Jamal Khashoggi Dibunuh

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Akan ada “balasan neraka” jika Arab Saudi membunuh jurnalis Washington Post yang hilang, seorang senator senior memperingatkan secara singkat pada hari Rabu (10/10/2018).

Lindsey Graham, yang mengatakan dia akan bertemu dengan utusan Saudi untuk Washington pada Rabu malam, mengatakan sejauh ini penjelasan Riyadh atas hilangnya Jamal Khashoggi “tidak masuk akal.”

“Saya tidak pernah lebih terganggu daripada saat ini,” kata Graham kepada wartawan di gedung Capitol, tetapi dia memperingatkan agar tidak terburu-buru menilai mengenai nasib Khashoggi.

Khashoggi terakhir terlihat memasuki Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, dan belum terdengar lagi kabarnya sejak saat itu di tengah spekulasi bahwa ia dibunuh oleh pemerintah Saudi.

Baca juga: Begini Perkembangan Terbaru Kasus Terbunuhnya Wartawan Arab ’Jamal Khashoggi’

“Jika ini memang terjadi, jika orang ini dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul, itu akan melintasi setiap garis normalitas dalam komunitas internasional,” katanya. “Jika itu terjadi, akan ada neraka yang harus dibayar.”

Peringatan mengerikan tersebut merupakan peringatan kedua yang dikeluarkan hari Rabu.

Anggota Kongres Ro Khanna juga mengatakan bahwa AS harus meninjau ulang hubungannya dengan kerajaan jika Khashoggi dibunuh oleh Riyadh.

“Jika dugaan itu benar, saya harap ini adalah panggilan membangunkan yang serius kepada Administrasi Trump dan DC secara lebih luas bahwa kita memerlukan re-evaluasi lengkap atas hubungan kita dengan Arab Saudi,” Khanna, yang telah menjadi pengkritik sengit operasi militer Riyadh di negara tetangga Yaman, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Jamal Khashoggi
Jamal Khashoggi

“Dari perang di Yaman, hingga pengusiran diplomatik baru-baru ini terhadap sekutu NATO kami di Kanada, sudah waktunya kita menghadapi kenyataan bahwa hubungan ini tidak melayani kepentingan kita. Inilah yang terjadi ketika Anda membiarkan diktator paling otoriter sedunia,” dia menambahkan.

Presiden AS, Donald Trump, pada hari Rabu mengatakan dia berbicara dengan para pejabat Saudi di tingkat “tertinggi” tentang hilangnya Khashoggi, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik dengan siapa dia berbicara.

Pengakuan itu muncul satu hari setelah sepasang anggota parlemen bikameral dan bipartisan mengeluarkan surat kepada presiden yang memintanya untuk “secara pribadi” mengangkat masalah tersebut dengan pemerintah Saudi dan Turki.

“Kami menulis guna mendesak Anda untuk secara pribadi mengangkat masalah hilangnya dan keberadaan warga Virginia Jamal Khashoggi dengan pemerintah Arab Saudi dan Turki. Kami juga meminta Anda menawarkan dukungan AS untuk setiap penyelidikan independen mengenai kepergiannya,” tulis Senator Tim Kaine dan Gerry Connolly, yang mewakili negara bagian Virginia di ruang masing-masing.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa AS akan “menyelidiki sampai dasar” atas hilangnya sang jurnalis.

“Saya tidak senang tentang ini. Kami harus melihat apa yang terjadi,” kata Trump, menambahkan bahwa AS telah melakukan kontak dengan pejabat Turki tentang kasus ini.

Baca juga: Trump Bahas Hilangnya Khashoggi dengan Pemimpin Tinggi Arab Saudi

Otoritas Saudi belum memberikan penjelasan yang jelas tentang nasib Khashoggi sementara beberapa negara, terutama Turki, AS dan Inggris telah menyatakan keinginan mereka agar masalah ini harus dijelaskan secepatnya.

Menurut tunangannya, Hatice Cengiz, Khashoggi pertama kali tiba di Konsulat Saudi di Istanbul pada 28 September. Karena dia diberitahu bahwa dokumennya akan siap dalam sepekan, Khashoggi pergi ke London dan kembali ke Istanbul pada 1 Oktober.

Khashoggi menelepon konsulat dan diberitahu “bahwa dokumennya sedang dipersiapkan” dan dia bisa datang ke konsulat. Dia pergi ke gedung diplomatik itu pada 2 Oktober dengan Cengiz.

Sebelum dia memasuki gedung, Khashoggi menyuruh Cengiz menghubungi Yasin Aktay, penasihat Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan Asosiasi Media Turki-Arab seandainya dia tidak muncul dari konsulat dalam dua jam.

Kantor Kepala Penuntut Umum di Istanbul telah meluncurkan penyelidikan resmi terhadap hilangnya Khashoggi.

Departemen kepolisian Turki mengatakan beberapa jam kemudian bahwa Khashoggi tidak meninggalkan gedung itu sejak dia masuk.

Pada hari yang sama, 15 warga Saudi, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan mengunjungi konsulat saat Khashoggi juga berada di dalam gedung, kata sumber-sumber polisi.

Semua individu yang diidentifikasi telah meninggalkan Turki.

Berikut Situasi Terakhir di Idlib, Benteng Terakhir Mujahidin Suriah

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Turki mengatakan zona penyangga yang direncanakan di provinsi barat laut Suriah, Idlib telah dibersihkan dari senjata berat sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai antara Moskow dan Ankara, tetapi para ahli mengatakan Ankara masih memiliki banyak tantangan di depan.

Front Pembebasan Nasional (the National Liberation Front-NLF), sebuah organisasi payung oposisi yang didukung Turki yang mencakup Tentara Pembebasan Suriah (the Free Syrian Army-FSA), menegaskan kepada Al Jazeera bahwa mereka telah menyelesaikan proses penarikan senjata berat dari Idlib, benteng pertahanan terakhir yang dikuasai oposisi dan faksi-faksi jihad di Suriah.

“Senjata berat kami – termasuk tank dan meriam – telah dipindahkan ke garis belakang zona de-militerisasi sehingga mereka tidak lagi menjadi target pesawat tempur Rusia,” kata juru bicara NLF Naji al-Mustafa, kepada Al Jazeera, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: 14 Kelompok Oposisi Moderat dan HTS Siap Pertahankan Idlib

“Kami akan tetap berada di garis pertahanan dengan senjata kecil dan senjata ringan,” kata al-Mustafa.

Perjanjian, yang ditandatangani pada 17 September di Sochi Rusia, bertujuan untuk mencegah serangan pemerintah skala besar atas Idlib dengan menciptakan zona penyangga 15-20km di area tersebut.

Zona itu – diperkirakan akan didirikan pada 15 Oktober – dimaksudkan akan membentang dari pinggiran utara Latakia yang berdekatan sampai ke pinggiran wilayah barat laut Aleppo.

PBB telah memperingatkan bahwa serangan yang dipimpin rezim Assad terhadap Idlib akan menciptakan bencana kemanusiaan di kawasan itu. Idlib adalah rumah bagi hampir tiga juta orang, setengah dari mereka mengungsi secara internal menghindari serangan sebelumnya.

Baca juga: Inilah 22 Kelompok Teroris Syiah Dukungan Iran yang Mulai Mengepung Idlib

Walaupun operasi sebelumnya berakhir dengan negosiasi pengiriman pasukan dan keluarga mereka ke utara, serangan Idlib akan membuat warga mendapatkan ultimatum; memilih menyeberang ke wilayah yang dikuasai Turki atau tetap hidup di bawah pengaruh Assad sekali lagi.

Dalam beberapa hari terakhir, Turki telah mengirim bala bantuan ke 12 pos pengamatannya yang tersebar di seluruh Idlib dan mengirim pasukan untuk berpatroli di daerah de-militerisasi.

Menurut kesepakatan itu, pasukan Turki dan polisi militer Rusia akan mengawasi keamanan di daerah itu – tetapi masih belum jelas apakah pasukan Rusia akan berpatroli di sisi zona yang dikuasai oposisi.

Pengamat mengatakan melucuti zona itu hanyalah satu aspek dari perjanjian, yang juga mengharuskan penarikan semua pejuang radikal dari daerah tersebut pada 15 Oktober.

Baca juga: Penarikan Senjata Berat dari Garis Depan Idlib Bukti Percayanya Oposisi pada Turki

Pejuang ini termasuk aliansi faksi jihad Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang didominasi oleh faksi oposisi yang merupakan mantan afiliasi al-Qaeda, Jabhat Fath al Sham (JFS).

“Masih ada klausul dalam perjanjian yang terbuka untuk berbagai interpretasi oleh Turki atau Rusia,” Ahmed Abazeid, seorang peneliti Suriah yang tinggal di Istanbul, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Kesepakatan itu pada dasarnya adalah taktik negosiasi jangka panjang antara kedua negara,” katanya.

Selain NLF, HTS adalah salah satu kekuatan oposisi dominan di Idlib. Pada tahun 2016, HTS ditetapkan sebagai “kelompok teror” oleh Rusia dan dengan demikian tidak pernah dimasukkan dalam resolusi gencatan senjata dan upaya de-eskalasi.

Baca juga: Analisis: Turki Perhitungkan Kekuatan Hayat Tahrir al Sham di Idlib

Sejak penandatanganan kesepakatan itu, HTS belum mengungkapkan pendiriannya atas kesepakatan itu tetapi telah menerima penarikan senjata berat dari zona itu, tanpa mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi setuju untuk melakukannya, aktivis di lapangan menegaskan kepada Al Jazeera.

Langkah ini menyoroti upaya HTS untuk tetap berada di “sisi baik” Turki, Abazeid, yang juga ahli dalam kelompok bersenjata di Suriah, mengatakan.

“HTS akan melakukan apa yang dikatakan Turki untuk mendapatkan restunya karena mereka mungkin menjadi ancaman dalam fase berikutnya dari perang ini,” katanya.

Namun kehadiran HTS sendiri tetap menjadi ancaman bagi perjanjian tersebut, meskipun keputusan mereka untuk melucuti senjata sejak Rusia menyebut kehadiran mereka di masa lalu sebagai alasan untuk menyerang wilayah di Idlib.

Zona ini meliputi puluhan desa yang tersebar di seluruh wilayah, terutama distrik Jisr al-Shughour, yang telah menderita serangan pemboman rezim pemerintah di masa lalu, desa-desa di Hama Governorat, dan desa-desa di pinggiran Aleppo, serta Latakia.

Di antara desa-desa ini terdapat garis pertahanan atau titik-titik yang dijaga oleh salah satu, dua, atau beberapa faksi – termasuk faksi di bawah NLF, dan HTS.

Baca juga: Pengamat: Kelompok Jihadis akan Dijadikan Alasan Rezim Assad untuk Serang Idlib

“Banyak kota atau desa yang dikendalikan secara eksklusif oleh HTS,” Ahmed Husseinat, seorang aktivis di Jisr al-Shughour, yang dikendalikan oleh NLF dan HTS dari berbagai bidang, mengatakan kepada Al Jazeera.

Inilah sebabnya mengapa mengisolasi HTS dan kelompok-kelompok kecil lainnya adalah tugas kompleks yang dihadapi Turki saat ini, Marwan Kabalan, direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Kebijakan Arab, mengatakan kepada Al Jazeera.

Menurut Kabalan, Turki sejauh ini berhasil membagi HTS menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang “lebih pragmatis” yang ingin melindungi keluarga dan komunitas lokal mereka dari potensi serangan Rusia dan kelompok kedua terutama berisi pejuang asing.

Pertikaian oposisi di provinsi ini juga menambah kompleksitas tujuan Turki di Idlib.

Pada hari Jumat, pertempuran pecah dan berlangsung selama tiga hari berturut-turut, antara faksi NLF Nour al-Din al-Zinki dan HTS di Kafr Halab – sebuah kota yang terletak di barat daya Aleppo.

Juru bicara Nour al-Din al-Zinki, Mohammed Adib, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa HTS meluncurkan serangan itu, mengatakan mereka “mencari seseorang mata-mata yang bekerja untuk rezim Assad.”

“Kami terkejut melihat mereka mengelilingi Kafr Halab pada Jumat pagi … ini adalah alasan yang digunakan HTS setiap kali mereka meluncurkan langkah agresif terhadap setiap kota atau desa di daerah itu,” kata Adib.

Walaupun Adib percaya serangan itu bertujuan untuk merebut lebih banyak wilayah, para ahli mengatakan itu hanyalah sebuah “kekuatan bergerak”.

“HTS masih ingin membuktikan bahwa mereka mampu dan di sini, di wilayah ini, bahkan setelah (kesepakatan) Sochi – untuk menunjukkan mereka tidak hancur,” kata Abazeid.

Kabalan mengatakan HTS khawatir ada potensi serangan oleh NFL yang didukung Turki.

“Mereka mencoba untuk menyenangkan (dengan diam-diam setuju untuk melucuti senjata), tetapi juga berusaha untuk membuktikan bahwa mereka kuat,” kata Kabalan.

Turki masih belum menentukan arah untuk membubarkan diri HTS, tetapi Kabalan mengatakan pertandingan akhir untuk Rusia adalah untuk mencoba mencapai tujuannya melalui diplomasi dan tekanan, bukan kekuatan militer.

“Inilah mengapa saya percaya perjanjian akan dipatuhi,” katanya.

Tapi Abazeid mengatakan perbedaan tentang bagaimana mengamankan kunci rute mungkin masih membahayakan kesepakatan.

Baca juga: Kekhawatiran Warga Idlib Ditengah Kerapuhan Perjanjian Ankara dan Moskow

Rusia dan rezim Syiah Nushairiyah Assad berniat membangun kontrol atas dua jalan raya utama – M4, yang menghubungkan kota pelabuhan Latakia dengan Aleppo, Raqqa dan Deir Az Zor yang kaya minyak; dan juga M5, yang menghubungkan ibu kota Damaskus dengan Aleppo, dan akhirnya ke jalur perdagangan Turki dan Eropa.

Fase mendatang juga akan menentukan apakah Turki akan menyetujui kembalinya pemerintah “yang lebih lunak” ke provinsi.

“Karena semua alasan-alasan yang belum diputuskan inilah serangan sepenuhnya masih mungkin dilakukan, “kata Abazeid.”

Alasannya adalah selalu tentang hadirnya kelompok jihadis.”

Meski Berangsur Pulih, Pedagang Pasar Kota Palu Keluhkan Turunnya Omzet

PALU (Jurnalislam.com) – Memasuki hari ketiga belas seusai gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah dua pasar tradisional terbesar di Kota Palu, yakni Pasar Masomba dan Pasar Manonda sudah kembali beroperasi. Roda perekenomian masyarakat mulai pulih pasca diterpa bencana.

Salah satu penjual buah, Nurjanah (45) mengaku sudah mulai berjualan di pasar induk Masomba, Palu sejak Sabtu (6/10/2018) lalu.

Perempuan dua anak itu mengaku terpaksa meningkatkan nyalinya berjualan sepekan pasca gempa lantaran buah-buahan yang dijualnya akan membusuk.

“Iya. Harus berjualan untuk hidup sehari-hari. Saya ki’ berjualan biar pe’ buah itu tak busuk,” kata Nurjanah saat ditemui di pasar induk Masomba, Rabu (10/10/2018).

Meskipun ibu kota Sulawesi Tengah tersebut sudah berangsur-angsur pulih, namun daya beli masyarakat masih terbilang rendah. Terbukti ada penurunan omzet yang cukup signifikan.

” Iyo masih sedikit sekali pe’ yang beli itu buah kita. Jauh sekali turun untungnya. Biasanya sehari bisa Rp 1-Rp1,8 juta. Sekarang paling-paling hanya Rp 300 ribu sehari,” tuturnya.

Kendati demikian, Nurjanah mengaku cukup beruntung karena tak ada satupun keluarganya menjadi korban gempa dan tsunami. Hanya saja dua motor miliknya raup digondol masyarakat.

Pada pasar berikutnya ada pedagang sayur di kawasan Manonda, Palu, Sulteng bernama Salmah (38). Sama seperti Nurjanah, Salmah pun menyebut terpaksa berdagang lantaran sayur-mayurnya tidak akan tahan lama untuk dijual.

“Ini kaya kita punya sayur itu takut busuk kalau tidak dijual. Jadi hanya seminggu e’kita libur jualnya,” ucap Salmah.

Untuk omzet penjualan sayur, Salmah mengaku cukup berkurang banyak pemasukannya. Omzetnya hanya sampai 30 persen dari laba yang ia dapatkan sehari-hari. Total pendapatanny tersebut berjumlah Rp 200.000-Rp 300.000 per hari.

“Turun lumayan banyak bisa sehari hanya Rp 200ribu -Rp 300 ribu sehari. Biasanya bisa Rp 800 ribuan lebih,” ungkap Salmah.

Kegiatan di Pasar Tradisional kota Palu berangsur pulih. Foto: Isram

Salmah juga mengaku dengan berjualan tersebut diperuntukkan agar bisa mengobati anaknya yang masih mendapat perawatan di RS. Byangkara akibat terkena atap rumahnya sendiri.

“Ini saya lakukan juga demi Aco (5) anak saya yang kena atap rumah. Kepalanya bocor dan masih dirawat di RS,” jelas Salmah.

Suasana di Pasar Masomba dan Pasar Manonda masih terbilang lenggang. Namun tampak banyak penjualan sudah melakukan aktifitasnya dengan berjualan sayur, buah, kelapa parut, ikan, ayam potong, warung kelontong.

Reporter: Ally M Abduh

Trump Bahas Hilangnya Khashoggi dengan Pemimpin Tinggi Arab Saudi

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden AS, Donald Trump, mengatakan pada hari Rabu (10/10/2018) bahwa ia berbicara tentang hilangnya seorang wartawan Washington Post dengan seorang pemimpin senior Saudi “tingkat tertinggi” yang tidak disebutkan namanya.

“Ini adalah situasi yang sangat serius bagi kami dan Gedung Putih,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, mencatat pembicaraan telah terjadi “lebih dari sekali.”

“Kurasa kita akan sampai ke pokok masalah,” kata Trump. “Aku tidak senang tentang ini. Kita harus melihat apa yang terjadi,” lansir Anadolu Agency.

Jamal Khashoggi telah hilang sejak mengunjungi Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, 2 Oktober.

Tunangannya pada hari hari Selasa mengajukan permohonan ke Trump untuk membantu dalam upaya menemukannya, dan menuliskan sebuah opini di surat kabar Washington Post.

“Ini memang benar: Dia memasuki konsulat, dan tidak ada bukti bahwa dia keluar,” tulis Hatice Cengiz.

“Pada saat ini, saya mohon Presiden Trump dan ibu negara Melania Trump untuk membantu menjelaskan hilangnya Jamal. Saya juga mendesak Arab Saudi, terutama Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammad bin Salman, untuk menunjukkan tingkat sensitivitas yang sama dan merilis rekaman CCTV dari konsulat, “tambahnya.

Trump mengatakan Gedung Putih telah melakukan kontak dengan Cengiz dan berharap untuk bertemu dengannya “cukup cepat.”

Baca juga: Begini Perkembangan Terbaru Kasus Terbunuhnya Wartawan Arab ’Jamal Khashoggi’

Dia menolak untuk mengomentari kemungkinan nasib Khashoggi, tetapi mengatakan “kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, kepada wartawan, kepada siapa pun.”

AS telah melakukan kontak dengan pejabat Turki tentang kasus ini, kata Trump.

Sumber keamanan Turki pada hari Rabu mengidentifikasi delapan dari 15 tersangka terkait dengan hilangnya Khashoggi.

Menurut sumber-sumber kepolisian Turki, 15 warga Saudi, termasuk beberapa pejabat yang tiba di dua pesawat, memasuki konsulat di Istanbul saat Khashoggi berada di dalam gedung.

Jaksa sedang menyelidiki insiden itu, sementara konsulat mengatakan di Twitter bahwa mereka bekerja dalam koordinasi dengan pihak berwenang Turki.

Baca juga: Wartawan Saudi Dibunuh Setelah Masuki Konsulat Arab di Turki

Turki pada hari Senin menyampaikan harapannya tentang “kerja sama penuh” dari Arab Saudi dalam mencari wartawan yang hilang itu.

Penasihat Keamanan Nasional Trump John Bolton dan penasihat senior Jared Kushner berbicara dengan Pangeran Mahkota Saudi Mohammad Bin Salman tentang Khashoggi pada hari Selasa, Gedung Putih menegaskan dalam sebuah pernyataan.

Juru bicara Sarah Sanders mengatakan Sekretaris Negara Mike Pompeo juga berbicara kepada Salman dalam “usaha tindak lanjut” untuk “mengulangi permintaan Amerika Serikat mengenai informasi.”

“Dalam kedua panggilan itu mereka meminta rincian lebih lanjut dan agar pemerintah Saudi berlaku transparan dalam proses penyelidikan. Kami akan terus memantau situasi ini dan memberikan pembaruan yang tersedia,” katanya.

Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai, birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana.

“Karena banyak sekali alur administrasi yang harus diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (11/10/2018).

Fahri menjelaskan setidaknya ada sebelas tahapan yang harus dilewati masyarakat korban gempa yaitu; verifikasi rumah, surat keputusan kepala daerah, buku rekening, pembagian buku rekening, sosialisasi, pemilihan minat rumah tahan gempa (risha, kayu, konvensional), kelompok masyarakat, perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencairan serta laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Tahap penyiapan rumah yang kami pantau baru sampai pada persiapan dokumen. Yang ditinggali warga sekarang adalah huntara atau rumah yang dibangun berasal dari bantuan lembaga kemanusiaan atau material yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” terangnya.

Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, sampai sekarang belum ada rumah hunian yang berasal dari bantuan stimulan yang sudah dihuni. Menurut informasi yang didapatnya, peletakan batu pertama pun bukan bersumber dari pagu anggaran bantuan stimulan.

Shelter 1 Forum Me-DAN Dusun Karangjurang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. FOTO: Dadang Musthofa/Jurniscom

Selain itu, Fahri juga menyampaikan bahwa rekening yang sudah terisi dari 186.090 rumah rusak yang terverifikasi baru mencapai 3,8 persen. Sedangkan realisasi rekening terisi untuk Kabupaten Lombok Utara sebagai pusat gempa masih sangat rendah yaitu 3,5 persen.

“Dana tunai sudah ada di bank, bisa dicairkan bila birokrasi bencana diberlakukan. Kalau birokrasi berbelit harus buat LPJ dan sebagainya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat stres. Beri kepastian pada masyarakat, jangan dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.