Berita Terkini

Gempa Palu, Bank Dunia Disebut Siap Kucurkan 655 Juta Dolar

Redaktur: Mazaya

PALU (Jurnalislam.com)–Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memastikan World Bank akan membantu revitalisasi gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kisaran bantuan tersebut diperkirakan sebanyak US$ 655 juta.

 

“World bank akan memberikan bantuan dalam bentuk dana dan support lainnya untuk rehabilitasi gempa di sini,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berkunjung di Jalan Manggis, Balaroa, Sigi, Sulawesi Tengah, Jumat, (11/10).

 

Menurut Jusuf Kalla, pembicaraan soal revitalisasi Sulawesi Tengah sudah dilakukan sejak dirinya melakukan pembicaraan sejumlah pihak di istana negara.

Namun pengukuhan MoU tersebut kembali dibicarakan olehnya dengan  Bank Dunia, PBB, BNPB dan Pemerintah Provinsi saat tiba di Bandara Mutiara Al Jufri, Sulawesi Tengah pada Pukul 10.00 WIT.

 

“Tadi saya rapat di bandara dan kantor gubernur, lihat keadaan lapangan. Kami membahas bagaimana pembenahan dan rehabilitasi infrastruktur pasca gempa,” ucap Jusuf Kalla.

 

Hal lain yang akan didalami dari kunjungan PBB dan World bank di Sulawesi Tengah adalah janji revitalisasi kota Palu, Sigi, dan Donggala secepat. Dia berjanji akan terlaksana paling lambat dua bulan mendatang.

 

“Paling lambat dua bulan masyarakat akan dibangun dengan hunian sementara. Dua bulan paling lambat masyarakat akan pindah dari tenda ke hunian sementara,” ujar Jusuf Kalla.

 

Menanggapi titah orang nomor dua negeri ini, Kepala Badan Nasional Penanggungulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengaku senang dengan pernyataan Jusuf Kalla tersebut.

 

Apalagi PBB dan World bank mau menyuntikan anggaran revitalisasi kota di Sulteng. Terutama sebagai dukungan warga Sigi, Palu, dan Donggala yang terkena dampak paling besar dari tsunami dan gempa.

 

“Sekjan PBB sangat bersedih, sangat sulit kalau tidak menyampaikan jika tidak sedih. Menyampaikan simpati dan solidaritas. Pemerintah dalam menanggapi bencana sangat baik,” ujar Willem Rampangilei di lokasi yang sama.

Adapun nilai sumbangan yang akan diberikan, menurutnya sekitar US$ 655 juta. Bantuan ini dipergunakan untuk perbaikan 20.000 rumah anti gempa. Pembangunan jalan sekitar 3.850 km di sepanjang Sulteng. Pembangunan irigasi seluas 1.500 kilometer, 677 sekolah yang hancur.

 

Bantuan ini juga digunakan untuk  relokasi 500 bangunan infrastruktur di Ibukota Palu, Donggala, Sigi yang dianggap cukup besar mengalami guncangan gempa. Tak lupa pembangunan kesehatan 72 klinik dan 8000 kubik resktukturisai air bersih. Pun fasilitas sanitasi sistem sebanyak 1.200 WC dan mck. (Dimeitri Marilyn)

Masa Evakuasi Berakhir, ACT Berhasil Temukan 226 Jenazah

Redaktur: Mazaya

PALU (Jurnalislam.com) – Selama 10 hari melakukan pencarian korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sulawesi Tengah, relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah mengevakuasi 226 jenazah.

“Sejak 2 sampai 11 Oktober kemarin, ada 226 jenazah ‎yang berhasil dievakuasi tim rescue ACT dari berbagai titik bencana di Kota Palu,” ujar Manajer Komunikasi ACT, Lukman Aziz, Jumat (12/10/2018).

Lukman menyebutkan jenazah itu ditemukan dari wilayah Hotel Roa-Roa, RS Undata, Pantai Talise dan Perumnas Balaroa.

Dari keempat tempat itu, jumlah jenazah terbanyak yang berhasil dievakuasi tim ACT terdapat di RS Undata. “Di RS Undata kita evakuasi 139 jenazah pada Selasa 2 Oktober 2018‎,” kata Lukman.

Lukman menuturkan saat ini proses evakuasi pencarian korban telah berhenti dilakukan mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Namun, apabila ada keluarga yang memberikan informasi tentang keberadaan korban maka pihaknya akan mengusahakan evakuasi.

“Kalau mereka mengetahui titik pasti korban pasti kami akan bantu evakuasi tapi bukan mencari lagi karena sudah dihentikan,” kata Lukman.

Selain melakukan evakuasi korban, relawan ACT juga memberikan bantuan lainnya ‎berupa logistik, dapur umum hingga tenaga medis.

Reporter : Ally M Abduh

JK : Paling Lambat Dua Bulan, Pengungsi Pindah ke Huntara

Redaktur: Mazaya

PALU (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menargetkan dua bulan untuk menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban gempa dan tsunami di Kota Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah.

“Akan dibangun segera dalam waktu dua bulan paling lambat, semua akan pindah dari tenda-tenda pengungsian ke hunian sementara,” kata JK saat meninjau lokasi likuifaksi di Perumnas Balaroa, Kota Palu, Sulteng, Jumat (12/10/2018).

Pemprov Sulteng yang akan segera menyiapkan lahan huntara yang akan dihuni oleh 78.994 orang pengungsi itu.

Sementara itu, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola menyebut pihaknya telah menyiapkan lokasi di empat titik di untuk dibuatkan hunian sementara.”Sudah disurvei dicadangkan ada 4 titik,” ucap Longki.

Menurut Longki, saat ini pihak Dinas PUPR Provinsi Sulteng telah meneliti lokasi tersebut, tempat yang akan dihuni layak atau tidak untuk masyarakat.m”Sudah disiapkan, lagi diteliti sekarang,” ujar Longki.

Lebih Lanjut, Longki menyebut titik hunian sementara terdapat di daerah Tondo dan Talise, Kota Palu. “Daerah Palu, Tondo dua titik dan Talise juga dua titik jelasnya.

Reporter:  Ally Muhammad Abduh

Sekjen PBB dan Bos Bank Dunia Kunjungi Palu, Siap Kucurkan Bantuan

Redaktur: Mazaya

PALU (Jurnalislam.com)—Wakil Presiden Jusuf Kalla mendampingi Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Direktur Bank Dunia Kristalina Ivanova Georgieva mengujungi Palu, Jumat (12/10/2018).

Pantauan Jurnalislam.com, setelah meninjau dampak gempa dan tsunami, Guterres menyampaika bela sungkawa dan juga solidaritas kepada rakyat Indonesia, khususnya korban gempa.

Ia juga berjanji akan membantu proses pemulihan pasca gempa. “Kami siap mendukung pemerintah Indonesia,” katanya.

Direktur Bank Dunia Kristalina Georgieva pun menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban gempa. Bank Dunia, katanya akan juga terlibat memberikan bantuan rehabilitasi bencana.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan akan segera membentuk badan rehabilitasi / satgas gempa Palu.

“Untuk  rekosntruksi itu beratnya ke PU, untuk relokasi ke pemerintah setempat, gubernur dan wali kota,” pungkasnya.

reporter : Ally M Abduh

 

Era Digital, PGRI Serukan Revitalisasi Ilmu Pendidikan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi menilai, perlu ada revitalisasi ilmu pendidikan dan pendidikan guru. Karena di era digital, guru tidak lagi berperan sebagai sumber belajar atau pemberi pengetahuan tetapi harus menjadi motivator, mentor dan fasilitator.

“Revitalisasi itu menurut saya adalah komponen inti dari pengembangan bidang studi pendidikan,” kata Unifah dalam seminar TIK di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (11/10/2018) dilansir Republika.co.id.

Unifah mengatakan, saat ini diberbagai daerah masih banyak guru yang gagap teknologi alias gaptek. Karena itu, lanjutnya, guru-guru harus mulai disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang besar dan tidak dapat dihindari ini.

Guru, lanjut Unifah, tidak mungkin dapat bersaing dengan mesin dalam mengajar. Khususnya dalam proses belajar yang sifatnya hapalan, hitungan, proyeksi, peramalan serta mesin pencarian informasi. Karena mesin, jauh lebih cerdas, cepat dan efektif dalam mengerjakan tugas.

“Lalu peran guru bagaimana? Intinya guru harus bisa lebih cakap dalam mengubah pelajaran yang membosankan, dan mampu menciptakan proses pembelajaran yang stimulan sehingga siswa bisa cepat meresap materi,” ungkap Unifah.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa guru akan jauh lebih sukses jika mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, kebijaksanaan, pengalaman hingga empati sosial. Karena nilai-nilai itulah yang tidak dapat diajarkan oleh robot.

Tanggap Bencana, ECR, Maharani Peduli, dan Onsight Foundation Lakukan Sejumlah Aksi Kemanusiaan di Palu

Reporter: Arie Ristyan

PALU (Jurnalislam.com) – Sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban gempa dan tsunami Palu, Emergency Crisis Response (ECR) bekerjasama dengan Maharani Peduli, dan Onsight Foundation mendirikan posko kemanusiaan di Pesantren Karomah 13 milik Gus Nur di jalan Zebra no 13, Palu.

Salah satu relawan ECR, Kelik Subagio menjelaskan, bahwa sudah sejak hari kedua pasca bencana, gabungan relawan kemanusiaan ini terjun langsung membantu para korban bencana di sejumlah wilayah yang ada di Palu.

“Kita melakukan sejumlah pengobatan darurat di wilayah Petobo, Sidera, Langaleso yang terkena dampak likuifaksi,” terangnya kepada Jurnalislam.com, Jumat (12/10/2018).

“Dihari-hari berikutnya banyak menderita diare, gatal karena lumpur, luka sobek karena tertimpa reruntuhan bangunan,” imbuhnya.

Selain melakukan pengobatan kepada korban, Maharani Peduli membagikan sekitar 1000 nasi kepada sejumlah kamp pengungsian yang berada di wilayah Petobo.

“Setiap hari kita membagikan paket nasi bungkus buat makan para pengungsi di Petobo yang terkena dampak bencana lumpur sehari 2 kali siang dan sore hari,” kata Ray, salah satu anggota Maharani Peduli.

Pemberian bantuan kepada warga terdampak

“Lauknya bervariasi dari ayam, ikan, telur, sayuran. Kita juga membagikan popok dan susu bayi, yang saat ini memang masih sangat dibutuhkan anak-anak di pengungsian,” tambah dia.

Direncanakan, mereka akan terus melakukan aksi kemanusian di sejumlah tempat yang saat ini belum tersentuh bantuan oleh pemerintahan kota Palu.

Tuntut Pelarangan Al Quran, Parlemen Jerman dari Berbagai Partai Kecam AfD

Redaktur: Deddy Purwanto

JERMAN (Jurnalislam.com) – Para anggota parlemen dari berbagai partai yang berbeda mengecam keras Partai Alternatif untuk Jerman (Alternative for Germany-AfD) pada Kamis (11/10/2018) atas mosi kontroversialnya yang menuntut pelarangan Al-Quran.

Partai Kanselir Angela Merkel, Christian Democratic Union (CDU), menuduh AfD menggeneralisasi Islam dengan menyimpang dan menetapkan stereotip Muslim sebagai kekerasan.

“Tuduhan Anda jahat, diskriminatif dan juga merusak. Apa yang Anda coba capai bukanlah perdamaian sosial tetapi mendiskreditkan Islam dan penganutnya,” kata anggota parlemen CDU Christoph de Vries dalam debat di parlemen, lansir World Bulletin.

Baca juga: Partai AFD Jerman Serukan Larangan Praktek Keagamaan dan Simbol-simbol Islam

Mitra koalisi Merkel, Social Democratic Party (SPD), juga menolak mosi itu, mengatakan bahwa itu adalah upaya lain dari AfD untuk menstigmatisasi umat Islam.

“Anda menghasut kebencian terhadap Islam dalam manuver politik yang diperhitungkan,” kata anggota parlemen SPD, Lars Castellucci.

“Mayoritas besar Muslim di negara ini mendukung demokrasi, mereka setia kepada negara kita,” tegasnya.

Anggota parlemen oposisi Left Party Christine Buchholz mengatakan pemimpin AfD, Alexander Gauland semakin mirip dengan Adolf Hitler.

“AfD sedang mencoba untuk merendahkan Islam dengan metode yang sama yang digunakan oleh anti-Semit terhadap orang Yahudi,” katanya.

Baca juga: Tokoh Utama Partai Anti Islam Jerman Mengundurkan Diri dan Masuk Islam

Buchholz menuduh AfD melakukan kampanye anti-Muslim dengan menggunakan ayat-ayat dari Al-Quran, yang selalu diambil di luar konteks.

“Left Party mendukung kebebasan beragama semua orang di negara ini,” dia menekankan.

Gerakan kontroversial kanan-jauh Afd, yang disampaikan kepada Komite Urusan Hukum pada hari Kamis untuk dibahas dalam perdebatan lanjutan, menuntut pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melarang penyebaran pesan-pesan Al-Qur’an.

AfD mencetak rekor kemenangan dalam pemilihan federal tahun lalu dan memasuki parlemen untuk pertama kalinya.

Mengadopsi retorika anti-Islam secara eksplisit, AfD berpendapat bahwa Jerman berada di bawah ancaman “Islamisasi”, terutama setelah hampir satu juta pengungsi – sebagian besar dari Suriah dan Irak – tiba di negara itu sejak tahun 2015.

Sudah 198 Warga Gaza Gugur Sejak Aksi Great Return March Dimulai

Redaktur: Deddy Purwanto

GAZA (Jurnalislam.com) – Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengatakan bahwa sebanyak 198 warga Palestina, termasuk 37 anak di bawah umur, telah menjadi martir oleh pasukan penjajah Israel, dan 22.000 lainnya terluka sejak dimulainya aksi massa Great Return March pada bulan Maret terhadap pendudukan Israel.

Para pengunjuk rasa menuntut “hak untuk kembali” ke rumah dan desa mereka di Palestina yang bersejarah, sejak mereka diusir pada tahun 1948 untuk membuka jalan bagi terbentuknya negara baru Israel.

Baca juga: Aksi “Great Return March” Jumat ke-28, 2 Orang Syahid

Mereka juga menuntut diakhirinya blokade 11 tahun Israel di Jalur Gaza, yang telah menghancurkan ekonomi wilayah pesisir dan merampas banyak barang kebutuhan pokok bagi kira-kira dua juta penduduknya.

Turki-Saudi Bentuk Tim Gabungan Selidiki Bersama Kasus Jamal Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

ANKARA (Jurnalislam.com) – Sebuah tim gabungan Turki-Saudi akan menyelidiki hilangnya wartawan Saudi Jamal Khashoggi atas permintaan Kerajaan, kata asisten presiden Turki pada hari Kamis (11/10/2018).

Berbicara kepada Anadolu Agency, Ibrahim Kalin mengatakan: “Dalam kerangka kerja sama erat antara Turki dan Kerajaan Arab Saudi dan atas saran Kerajaan, tim kerja gabungan antara Turki dan Arab Saudi akan dibentuk untuk menyelidiki kasus Jamal dalam segala aspeknya.”

Baca juga: Intel AS Curigai Pangeran Salman Terlibat atas Terbunuhnya Jamal Khashogi

Khashoggi telah hilang sejak 2 Oktober, ketika ia mengunjungi Konsulat Saudi di Istanbul.

Otoritas Saudi belum memberikan penjelasan yang jelas tentang nasib Khashoggi ketika beberapa negara – terutama Turki, AS dan Inggris – mendesak klarifikasi.

Intel AS Curigai Pangeran Salman Terlibat atas Terbunuhnya Jamal Khashogi

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON DC (Jurnalislam.com) – Senator Republik Lindsey Graham mengatakan dia akan mencari sanksi ekonomi yang bersifat menghukum terhadap Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman dan pejabat lainnya di kerajaan itu jika penyelidikan resmi AS menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi.

Graham mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Kamis (11/10/2018) bahwa dia telah membaca data intelijen AS yang menunjukkan keterlibatan pemerintah Saudi dalam hilangnya penulis Saudi itu.

“Saya sudah melihat intel. Itu sangat mengerikan. Anda tidak harus menjadi Sherlock Holmes untuk mengetahui hal ini,” kata Graham.

Wakil jurubicara Deplu AS Robert Palladino mengatakan pada hari Rabu bahwa walaupun dia tidak dapat berkomentar mengenai masalah intelijen, sedikitnya dia dapat “mengatakan secara definitif bahwa Amerika Serikat tidak memiliki pengetahuan awal tentang hilangnya Jamal Khashoggi”.

Komentar itu muncul sehari setelah Washington Post – media tempat Khashoggi menulis kolom – melaporkan bahwa intelijen AS telah mencegat komunikasi pejabat Saudi yang berencana menculik wartawan dan kritikus terkemuka.

Baca juga: Begini Perkembangan Terbaru Kasus Terbunuhnya Wartawan Arab ’Jamal Khashoggi’

Khashoggi, yang telah menghabiskan tahun terakhir di Amerika Serikat dalam pengasingan setelah melarikan diri dari Arab Saudi di tengah-tengah tindakan keras terhadap mereka yang kritis terhadap kerajaan, menghilang pada 2 Oktober setelah memasuki konsulat Saudi untuk mendapatkan surat-surat yang diperlukan untuk menikah.

Menurut beberapa media, mengutip sumber-sumber Turki yang tidak disebutkan namanya, polisi di Turki percaya penulis itu tewas di dalam fasilitas diplomatik. Arab Saudi mempertahankan Khashoggi meninggalkan konsulat sebelum menghilang.

Graham mengatakan bahwa jika Saudi terlibat AS akan perlu mengambil “tindakan tegas”.

“Mereka, Saudi, menempatkan kami di tempat yang buruk, dan mereka harus membayar mahal, karena saya tidak ingin ada yang bingung tentang bagaimana perasaan kami tentang hal-hal seperti ini,” kata Graham.

Baca juga: Erdogan: Buktikan Kalau Wartawan Saudi Tewas di Luar Konsulat Arab

“Jika ternyata orang ini terbunuh atau dianiaya oleh pemerintah Saudi, kami memperkirakan hal seperti ini dilakukan juga oleh [Presiden Rusia Vladmir] Putin dan kami menjatuhkan sanksi keras padanya ketika dia melakukannya. Jadi, semua yang kami lakukan untuk Putin, juga ingin saya lakukan ke Arab Saudi.”

Sebuah kelompok bipartisan dari 22 senator AS mengirim surat kepada Presiden Donald Trump pada hari Rabu memicu penyelidikan pemerintah AS di bawah UU Magnitsky, undang-undang sanksi 2012 yang awalnya ditujukan untuk Rusia dan diperluas oleh Kongres pada tahun 2016 untuk berlaku secara global.

Graham mengatakan dia yakin Trump mengambil pendekatan yang benar dengan mengikuti proses investigasi Magnitsky dan, jika ditunjukkan, dia tidak akan mentolerir pembunuhan Khashoggi.

“Aku akan melepaskan sanksi dari Hades,” kata Graham. “Saya ingin menjadi contoh dari pemerintah saat ini dengan melakukan hal ini. Saya tidak ingin orang lain berpikir bahwa jika mereka memiliki aliansi dengan kami, maka kami tidak peduli dengan nilai.”

Baca juga: Senator AS Peringatkan ‘Neraka Bayarannya’ Jika Jamal Khashoggi Dibunuh

Graham menambahkan bahwa dia tidak puas dengan percakapan kemarin dengan Duta Besar Saudi di Washington. “Saya tidak percaya apa pun yang mereka katakan,” kata Graham kepada Al Jazeera.

Graham juga menarik perbedaan antara bereaksi terhadap kematian Khashoggi dengan sanksi ekonomi dan membatasi penjualan senjata AS ke Arab Saudi atau membatasi dukungan militer AS untuk perang di Yaman.

“Perang Yaman adalah perang proksi dengan Iran,” kata Graham, menambahkan bahwa Yaman dan Khashoggi adalah “dua hal yang berbeda,” sebuah sentimen yang digemakan oleh anggota Republik lainnya.

Pada hari Kamis, Trump mengatakan dia tidak melihat alasan untuk memblokir investasi Arab Saudi di AS.

“Mereka [Saudi] menghabiskan $ 110 miliar untuk peralatan militer dan untuk hal-hal yang menciptakan lapangan kerja … untuk negara ini,” kata Trump kepada wartawan di luar Gedung Putih. “Saya tidak suka dengan konsep menghentikan investasi sebesar $ 110 miliar ke Amerika Serikat, karena Anda tahu apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengambil uang itu dan membelanjakannya di Rusia atau Cina atau di tempat lain.”

Baca juga: Trump Bahas Hilangnya Khashoggi dengan Pemimpin Tinggi Arab Saudi

“Segala sesuatu yang kita tahu menunjuk kepada pemerintah Saudi dan belum satupun dari kita ingin melompat ke kesimpulan. Jika saya harus bertaruh hari ini, mereka merencanakannya, mereka membunuhnya dan mungkin orang yang sangat tinggi menyadarinya,” kata Bob Corker dari Tennessee, ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan kepada Al Jazeera.

Proses Magnitsky, yang melibatkan penyelidikan 120 hari, “menciptakan banyak tekanan” pada Saudi dan Gedung Putih di bawah pimpinan Trump, katanya.

“Kami sangat menyadari bahwa pemerintah memiliki investasi politik yang sangat besar di Arab Saudi yang berkaitan dengan proses perdamaian seluruh Timur Tengah,” kata Corker.

“Kami harus mengirim sinyal sejak awal bahwa membunuh wartawan adalah hal yang tidak pantas dan jika dia (MBS) terlibat, harus ada sanksi.”