Berita Terkini

BPN Sudah Minta Bupati Bekasi Hentikan Proyek Meikarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mengirimkan surat kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk menghentikan pembangunan proyek perumahan Meikarta sejak Maret 2018.

Karena pembangunan megaproyek Meikarta yang ada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, itu dianggap tidak sesuai dengan aturan tata ruang, makanya harus diperbaiki terlebih dahulu.

“Jadi memang kemarin kita minta supaya dihentikan dari ATR BPN karena perizinan belum ada. Jadi kita memang memaksa mereka supaya berhenti dulu urus izin,” ujar Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tanah Kementerian ATR BPN, Budi Situmorang di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Oktober 2018.

Menurut Budi, hingga hari ini persoalan laporan perizinan soal masalah tata ruang belum selesai juga. Bahkan, berdasarkan informasi untuk persoalan perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum selesai.

“Kami dapat dari teman-teman kantor kami bahwa IMB yang izin mendirikan bangunan yang usulkan mereka untuk dapat izin IMB itu jadi IMB induk. Tapi teman-teman seperti biasa, IMB itu enggak bisa induk, namanya juga mendirikan bangunan, jadi single bangunan. Nah, mungkin itu di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan sembilan orang tersangka suap izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Selanjutnya yakni Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Meski tersandung masalah hukum, tapi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU, Denny Indrayana mengatakan, proses pembangunan proyek Meikarta yang dikerjakan oleh PT MSU, akan terus berlanjut, meski tengah tersandung kasus suap di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dia mengatakan, kelanjutan proyek Meikarta mengacu pada keterangan KPK yang menyatakan bahwa proses hukum dugaan suap yang saat ini berlangsung, berbeda dengan proses pembangunan yang masih berjalan di Meikarta.

Sumber : viva.co.id

Sampai Sekarang, Mayoritas Warganet Masih Bingung Kenapa Jokowi Pilih Ma’ruf Amin

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tahun 2019 mendatang, dan telah menunjuk ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Maruf Amin, sebagai calon wakil presiden pada tanggal 9 Agustus lalu.

Ditunjuknya Maruf Amin sebagai cawapres, tentunya memunculkan perbincangan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, baik di dunia nyata maupun di sosial media.

Pemantauan sosial media yang dilakukan oleh perusahaan media intelligence Isentia, menunjukan sebanyak 93.353 postingan mengenai Maruf Amin dalam dua bulan terakhir ini, yaitu pasca diumumkan pada 9 Agustus hingga 17 Oktober 2018 kemarin.

“Namun volume perbincangan seputar Maruf Amin mencapai puncak tertinggi sekitar seminggu setelah penunjukannya diumukan secara resmi oleh Presiden Jokowi,” jelas Rendy Ezra, Insight Manager Isentia dalam lansir kontan.co.id, Kamis (18/10/2018).

Dalam perbincangan yang 92,5%-nya berlangsung di Twitter ini, kebanyakan warganet berspekulasi dan bertanya-tanya mengenai alasan Jokowi memilih Maruf Amin sebagai pendampingnya di Pilpres mendatang.

Namun, 63% dari nada perbincangan ini bersifat netral dan 30% positif, sementara hanya 11% saja dari perbincangan tersebut yang bernada negatif.

Selain Twitter, 6,7% perbincangan berlangsung di Facebook, serta Instagram dan penggunaan berbagai blog juga forum sebesar 0,46% dan 0.36%.

Pasca Bencana, DPRD Kota Palu Ajak Seluruh Elemen Intropeksi Diri

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Bey berharap musibah yang melanda Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala itu dapat menjadikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan makin taat dengan perintah Allah dan berhenti berbuat dosa.

PALU (Jurnalislam.com) – Sejumlah anggota DPRD Kota Palu mengajak seluruh elemen mulai dari warga, wakil rakyat dan pemerintah kota untuk introspeksi diri atas musibah gempa dan tsunami yang meluluhlantahkan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah itu.

Sekretaris Fraksi Hanura, Bey Arifin mengatakan, dalam pandangan agama khususnya Islam, bencana alam tidaklah terjadi melainkan akibat ulah manusia sendiri.

“Saya minta maaf kepada semuanya. Bukan untuk menggurui tapi untuk saling mengingatkan bahwa bencana ini terjadi disebabkan dosa-dosa yang diperbuat,” kata Bey dalam rapat dengar pendapat antara DPRD dan Pemerintah Kota Palu di ruang sidang utama DPRD Palu, Kamis (19/10/2018) siang.

Anggota Komisi A di DPRD Palu yang juga juru dakwah itu mengutip perkataan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Umar bin Khattab yang mengaitkan antara bencana dengan dosa-dosa yang diperbuat manusia.

Baca juga : Habib Ali Sebut Bencana di Sulteng Berbeda, Lokasinya Pilih-pilih

“Saat sahabat nabi Umar bin Khattab menjadi khalifah (pemimpin), terjadi gempa di suatu wilayah di wilayah kekuasaannya. Saat dia ke sana, dia tidak menanyakan berapa jumlah korban akibat gempa. Dia tidak bertanya kerusakan yang ditimbulkan. Tapi yang dia tanyakan dosa apa yang telah diperbuat manusia di wilayah itu sampai Allah menurunkan bencana,” paparnya.

Bey berharap musibah yang melanda Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala itu dapat menjadikan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan makin taat dengan perintah Allah dan berhenti berbuat dosa.

Senada dengan Bey Arifin, Anggota DPRD Palu Fraksi Golkar Muhammad J Wartabone menyatakan sudah saatnya seluruh elemen saling merangkul dan makin menjadi pribadi yang baik serta taat kepada Allah pasca bencana yang melanda.

“Sebagaimana firman Allah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang melalukan introspeksi diri atas perbuatan yang dilakukan. Sudah saatnya kita intropeksi diri. Sudah saatnya kita saling merangkul dan saling memaafkan,” katanya.

Wartabone mengingatkan seluruh pihak agar tidak terpecah belah dengan polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dia berharao persatuan antara umat beragama di Kota Palu makin kuat pasca bencana yang terjadi.

“Kita sudah kehilangan harta, kita sudah kehilangan keluarga. Janganlah kita sampai terpecah belah. Saya berharap hubungan antar kita semua semakin kuat,” ujar Wartabone.

Laporan: Shandi/Palu

Putin Ucapkan Terima Kasih atas Upaya Turki di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis (18/10/2018) berterima kasih kepada Turki atas upayanya di provinsi barat laut Idlib, Suriah.

Berbicara di Klub Diskusi Internasional Valdai di kota pesisir Sochi, Putin mengatakan Moskow melihat pekerjaan yang dilakukan Turki ke wilayah tersebut.

“Saya ingin berterima kasih kepada mitra Turki kami, kami melihat bahwa mereka bekerja, mereka memenuhi kewajiban. Zona demiliterisasi sedang dibuat,” katanya, lansir World Bulletin.

Putin mengatakan: “Tidak semua senjata berat telah ditarik, tidak semua pejuang telah meninggalkan wilayah itu, tetapi mitra Turki melakukan segalanya untuk memenuhi kewajiban mereka.”

Baca juga: Turki dan Rusia Mulai Tetapkan Zona Perlucutan Senjata di Idlib

Putin ingat bahwa pihak Turki menanggung beban berat ketika sebuah rumah sakit militer didirikan ke wilayah itu – yang berarti ada korban tewas dan cedera.

Dia juga mengatakan bahwa mitra Turki “bertindak tegas” dalam perang melawan kelompok-kelompok teror (mengacu pada PYD-YPG).

Pemimpin Rusia itu mengatakan situasi di Suriah masih sulit, terutama di sebelah timur Efrat, di mana warga AS dan Uni Eropa berada di antara 700 orang yang disandera oleh kelompok IS.

Trump: Ini Jelas Terlihat seperti Khashoggi Sudah Mati

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) Presiden AS Donald Trumps pada hari Kamis (18/10/2018) mengatakan “jelas terlihat” bahwa kolumnis Washington Post yang hilang, Jamal Khashoggi, telah meninggal di tengah spekulasi dia dibunuh oleh Arab Saudi.

Trump menjanjikan konsekuensi “sangat berat” jika Riyadh bertekad untuk bertanggung jawab atas hilangnya Khayoggi dan kematian yang dicurigai.

Baca juga:  AS Minta Bukti Audio-Video Mengerikan Terbunuhnya Khashoggi

Khashoggi telah hilang sejak 2 Oktober ketika dia memasuki konsulat Saudi di Istanbul.

Spekulasi terus meningkat bahwa dia dibunuh oleh eksekutor Saudi di dalam fasilitas diplomatik tersebut, bahkan ketika Arab Saudi terus menyangkal keterlibatan mereka tetapi tidak memberikan penjelasan untuk keberadaannya.

Komite Perlindungan Wartawan: Turki Harus Desak PBB Segera Selidiki Kasus Khashoggi

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Investigasi PBB terhadap hilangnya kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, merupakan pelindung terbaik terhadap kemungkinan upaya untuk menutupi apa yang terjadi, kata kelompok hak asasi manusia terkemuka, Kamis (18/10/2018).

“Turki harus meminta PBB untuk memulai penyelidikan yang tepat waktu, kredibel, dan transparan,” Robert Mahoney, wakil direktur eksekutif Komite untuk Melindungi Wartawan (the Committee to Protect Journalists), mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diberikan oleh Human Rights Watch, lansir Anadolu Agency.

Kelompok-kelompok hak bersama dengan Reporters Without Borders dan Amnesty International mendesak Ankara agar meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan penyelidikan atas penghilangan Khashoggi.

“Keterlibatan PBB adalah jaminan terbaik terhadap tindakan Saudi yang menutup-nutupi atau upaya oleh pemerintah negara lain untuk menyembunyikan masalah di bawah karpet demi melestarikan hubungan bisnis yang menguntungkan dengan Riyadh,” kata Mahoney.

Khashoggi telah hilang sejak 2 Oktober ketika dia terakhir terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul.

Baca juga: Berikut Perkembangan Terbaru Kasus Jamal Khasoggi

Spekulasi terus meningkat bahwa dia dibunuh oleh eksekutor Saudi di dalam fasilitas diplomatik tersebut, bahkan ketika Arab Saudi terus menyangkal keterlibatan mereka tetapi tidak memberikan penjelasan untuk keberadaannya.

“Penjelasan parsial dan penyelidikan sepihak oleh Arab Saudi, yang dicurigai terlibat, tidak cukup baik,” kata Louis Charbonneau, direktur PBB di Human Rights Watch.

“Hanya PBB yang memiliki kredibilitas dan kemandirian yang diperlukan untuk mengekspos otak di balik penghilangan paksa Khashoggi dan menahan mereka untuk bertanggung jawab,” tambah Charbonneau.

Pada hari yang sama dengan hilangnya Khashoggi, 15 warga Saudi lainnya, termasuk beberapa pejabat, tiba di Istanbul dengan dua pesawat dan mengunjungi konsulat sementara Khashoggi masih di dalam gedung, menurut sumber-sumber polisi Turki. Semua individu yang diidentifikasi telah meninggalkan Turki.

Baca juga: Negara-negara Eropa dan PBB Serukan Penyelidikan Transparan Kasus Khashoggi

Pada hari Rabu, unit investigasi TKP tiba di kediaman resmi Konsul Jenderal Saudi Mohammad al-Otaibi, sekitar jam 4.40 sore. waktu setempat (1340GMT). Al-Otaibi meninggalkan Turki menuju Riyadh pada hari Selasa.

Para pejabat dari tim gabungan Turki-Saudi menyelesaikan penyelidikan atas kasus tersebut pada Kamis pagi setelah menggeledah tempat tinggal serta gedung Konsulat Saudi di Istanbul.

Sherine Tadros, kepala kantor New York untuk Amnesty International berpendapat bahwa Arab Saudi memiliki keuntungan terbesar dari penyelidikan PBB, dengan asumsi negara itu tidak terlibat dalam penghilangan Khashoggi.

“Tanpa penyelidikan PBB yang kredibel, akan selalu ada awan kecurigaan yang menggantung di Arab Saudi, tidak peduli apa yang dikatakan oleh para pemimpinnya untuk menjelaskan bagaimana Khashoggi lenyap,” katanya.

Antisipasi Pemurtadan Korban Bencana, Begini Solusi MUI Sulteng

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Kerjasama antara lembaga Islam dan non-islam hanyalah sebatas urusan kemanusiaan bukan masalah yang menyangkut urusan akidah dan kepercayaan.

PALU (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri meminta umat Islam agar jangan terlalu curiga dengan adanya lembaga non-muslim yang memberi bantuan. Sebab, kata dia, jumlah warga Palu, Donggala, dan Sigi yang muslim maupun non-muslim tak terlalu mencolok.

Hal itu disampaikan mengingat adanya upaya pendangkalan akidah oleh lembaga kemanusiaan non-muslim terhadap korban bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia lainnya.

“Kita juga mengantisipasi hal itu, kalau saya di sini menggabung, ada yang non-muslim sama-sama membagi juga agar kita bisa melihat, kita ini bicara kemanusiaan,” katanya saat ditemui Jurnalislam.com di kediamannya, Palu, Kamis (18/10/2018).

Anak-anak di pengungsian Desa Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Foto: Ally/Jurniscom

Akan tetapi, sebagai upaya pencegahan, ia meminta ormas Islam untuk mendampingi masuknya bantuan dari lembaga-lembaga non-muslim.

“Jadi saya berharap kepada kelompok Islam kalau ada yang mau bantu dari non-muslim kita masuk, kita bersama-sama aja untuk mengecilkan hal-hal seperti itu (pendangkalan akidah-red),” imbuhnya.

Habib Ali menceritakan, belum lama ini ia kedatangan tamu non-muslim dari Papua yang ingin membantu korban bencana alam di Palu. Dirinya tidak mempermasalahkan selama ada kesamaan visi, yaitu kemanusiaan.

Baca juga: JK : Paling Lambat Dua Bulan, Pengungsi Pindah ke Huntara

“Waktu itu saya ada yang datang 3 orang dari Papua, saya bilang mari kita sama-sama karena ini urusannya kemanusiaan, Alhamdulillah mereka tinggal sama saya di sini, ketika membagi (bantuan-red) mereka juga ikut,” ungkapnya.

“Kita juga membagikan kepada masyarakat kristiani, jadi tidak mengambil kesempatan untuk menjadikan hal-hal ini jadi keruh,” lanjutnya.

Oleh sebab itu, Habib Ali tidak mempermasalahkan jika ada lembaga Islam yang bekerja sama dengan lembaga non-muslim dalam aksi kemanusiaan. Kerjasama itu hanyalah sebatas urusan kemanusiaan bukan masalah yang menyangkut urusan akidah dan kepercayaan.

“Jadi kita harus lebih banyak berbuat daripada berbicara, kalau kita banyak bicara jadi polemik, kata nabi kalau kita bersama sama kita sebangsa setanah air, dari segi agama lakum dinukum wliyadin itu jelas,” pungkasnya.

MUI Sulteng Ajukan Bantuan Perumahan Bagi Korban Bencana

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Ini adalah langkah awal MUI Sulteng untuk melakukan pembinaan selanjutnya kepada para korban

PALU (Jurnalislam.com)– Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah berencana mengajukan program bantuan perumahan bagi warga terdampak gempa dan tsunami Palu kepada MUI Pusat. Sebelumnya, MUI pusat mendapatkan bantuan dari pemerintahan Taiwan sebesar 500 ribu Dollar Amerika.

“Kami sedang berusaha bagaimana MUI menciptakan masyarakat yang bisa memahami hal ini, maksudnya dari segi kejiwaan. MUI juga berusaha untuk mengusahakan bantuan perumahan,” kata ketua MUI Sulteng Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri kepada Jurnalislam.com, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: ACT Akan Bangun 5.000 Unit Huntara untuk Korban Bencana Sulteng

“Karena MUI ini kita dapat bantuan dari luar sekitar 6-7 Milyar yang mana kita usulkan ke MUI pusat bahwa duit itu sebaiknya kita gunakan untuk perumahan,” imbuhnya.

Hal itu, kata Habib Ali, sebagai langkah awal MUI Sulteng untuk pembinaan jangka panjang kepada para korban bencana di Palu, Sigi dan Donggala.

“Nanti setelah punya rumah nanti kita membina, karena kalau kita membina dalam keadaan sekarang ini tidak banyak orang yang akan mendengar, mereka akan bilang kalian ada tempat kita mau apa,” ujarnya.

“Kita persiapkan ada tempat, kalau bahasa arab disebut Sakan artinya tenang, jadi kita berikan ketenangan dari segi raga mereka barulah kita berikan unsur unsur pendidikan dan yang lainnya,” tandas Habib Ali.

Habib Ali Sebut Bencana di Sulteng Berbeda, Lokasinya Pilih-pilih

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Bahkan kerusakan di titik pusat gempa, yaitu di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tidak separah di Kota Palu.

PALU (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Tengah (Sulteng), Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri melihat ada yang berbeda dalam musibah yang melanda sejumlah wilayah di Sulteng. Menurutnya, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Donggala, dan Sigi hanya melanda wilayah-wilayah tertentu.

“Dengan kita lihat kejadian ini seakan-akan musibah ini pilih-pilih tempatnya dan membuat apa yang dikatakan pakar mau dibilang tsunami bukan tsunami, tetapi tidak dibilang tsunami kejadiaanya pun macam tsunami,” katanya kepada Jurnalislam.com saat ditemui di kediamannya, Palu, Kamis (18/10/2018).

Kendati demikian, Ketua MUI Sulteng, Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri mengatakan, musibah tersebut adalah teguran bagi seluruh warga Sulteng khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Baca juga: Ribuan Masyarakat dan Majelis Dzikir Al Khairaat Gelar Dzikir dan Doa Bersama di Pantai Talise Palu

“Jadi ini teguran yang sangat keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wata’ala bagi kita sudah waktu kita untuk berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu Wata’ala,” tuturnya.

Menurutnya, bencana tidak akan datang kecuali manusia berbuat dosa. Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh warga Sulteng untuk bertaubat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

“Umat Islam ini agar kembali kepada fitrah agama Allah Subhanahu wa Ta’ala, disebabkan mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah,” pungkasnya.

Terpisah, hal senada diungkapkan beberapa warga Kota Palu yang sempat diwawancarai Jurnalislam.com. Mereka berkeyakinan musibah tersebut terdapat banyak keanehan, seperti lokasinya yang pilih-pilih.

Baca juga: Resolusi Wisata Pantai Talise, Palu Menurut Imam Besar FPI Sulteng

“Lihat saja bang, aturan kan kampung ini kena, tapi ini tidak,” ungkap Bayu (25) saat mengantar tim Jurnalislam.com menyusuri jalan Pantai Barat yang berada di pesisir Pantai Talise.

Bahkan kerusakan di titik pusat gempa, yaitu di Desa Lompio, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala tidak separah di Kota Palu.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa di sini, hanya saja kerusakan pemukinan warga mencapai 60%,” kata Kepala Desa Lompio, Dzulfikar beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, musibah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada Jumat (28/9/2018) di Sulteng itu telah menelan ribuan korban jiwa. Hingga batas tanggap darurat bencana pada 11 Oktober lalu, BNPB mencatat, sebanyak 2.065 jenazah ditemukan.

Masyarakat Surabaya Minta Pemerintah Tegas Berantas LGBT

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Massa menolak perbuatan LGBT tapi akan merangkul pelakunya

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Surabaya Tolak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) menggelar demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (18/10/2018). Mereka menyuarakan penolakan LGBT yang dinilai eksis di Indonesia, khususnya di Kota Pahlawan.

Unjuk rasa tersebut dibuka dengan pembacaan Pancasila, ayat suci Al-Qur’an dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”.

“Ini adalah isu lama, persoalan lama tapi pemerintah tidak becus untuk segera menyelesaikannya,” teriak salah satu orator.

Koordinator aksi, Tri Susanti mengatakan, pihaknya hanya menolak perbuatan dan perilaku menyimpang seperti LGBT tetapi tidak membenci kepada para pelakunya.

“Kami tidak membenci mereka, tapi kita membenci perbuatannya. Kami tetap berusaha merangkul dan berusaha mengembalikan sesuai moral dan agama,” jelasnya.

Susi yang juga Calon Legislatif (Caleg) Surabaya Dapil 3 dari Partai Gerindra ini mendesak Wali Kota, Kapolrestabes, dan ketua DPRD Surabaya untuk peduli tentang bahaya maraknya LGBT di Surabaya dan melarang serta menindak keberadaannya.

“Kami bersama seluruh elemen masyarakat Surabaya akan terus memantau keberadaan mereka, semoga aparat peka,” terangnya.

Susi juga mendesak Kominfo untuk mengawasi, memperketat, dan memblokir konten LGBT yang beredar di media sosial.

“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mencegah perbuatan LGBT dan perbuatan maksiat lainnya,” pungkasnya.