Berita Terkini

Bahas Masa Depan Penegakkan Hukum Pasca Pilpres, Islamic Lawyer Forum Digelar

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat menggelar Islamic Lawyer Forum bertajuk ‘Masa Depan Penegakkan Hukum Paska Pemilu 2019’ di Hotel Aziza, Pasar Kliwon, Solo, ahad, (28/4/2019).

Hadir sebagai pemateri ketua Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) Dr Muhammad Taufik, Ketua Dewan Pembina LBH Pelita Umat Wahyudi Al Marouky dan Sekjen LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan.

Sekjen LBH Pelita Candra Purna Irawan mengatakan, politik tidak bisa dipisahkan dari hukum, sebab, katanya, hukum bisa dikalahkan oleh kepentingan politik elit tertentu.

“Hukum adalah produk dari politik, dan hukum adalah dibawah politik, dan ini tidak bisa dipisahkan,” katanya.

“Kalau politisinya liberal, maka hukumnya pun tidak akan memberikan kebaikan pada umat Islam, salah satunya produk hukumnya adalah RUU-PKS,” imbuh Candra.

Sementara itu, Ketua TARC Dr Taufik menyebut bahwa pemilu serentak 2019 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah era reformasi.

Ia menyebut maraknya kecurangan secara masif di berbagai daerah sebagai bentuk kegagalan demokrasi tersebut.

“Bahwa ini adalah sebuah peristiwa paling buruk dalam demokrasi kita paska reformasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr Taufik mendesak agar dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait banyaknya korban jiwa dalam penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini.

Banyak Petugas Meninggal, Mendagri Akan Evaluasi Total Pemilu 2019

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Jumlah penyelenggara pemilu yang meninggal dunia terus bertambah.

Hingga Sabtu (27/4), sebanyak 272 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wafat saat bertugas.

Kondisi ini sangat menjadi sorotan bagi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

“Tentunya akan menjadi catatan evaluasi secara menyeluruh dan lengkap akan dilakukan oleh pemerintah setelah selesainya Pileg dan Pilpres Serentak 2019 ini,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Minggu (28/4).

Ia mengaku sangat prihatin dengan banyaknya anggota KPPS serta aparatur keamanan Polri dan TNI menjadi korban dari panjangnya proses pemilu.

“Melalui kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah yang lebih dulu telah inisiatif memberikan santunan kepada yang wafat dan sakit. Contoh inisiatif ini dilakukan oleh gubernur Jawa Timur dan gubenur Jawa Tengah serta kepala daerah lainnya,” ucap Tjahjo.

Ia menambahkan kepada pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, menganjurkan mereka untuk menempuh jalur hukum yang berlaku.

“Silakan sampaikan melalui jalur konstitusional yang telah diatur dalam UU Pemilu yakni Gakumdu di Bawaslu, DKPP terkait pelanggaran kode etik perilaku anggota KPU dan Bawaslu. Serta sengketa hasil pemilu dapat mengajukannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK),” tegas mantan sekjen PDIP itu.

sumber: jawapos.com

 

Pemerintah Tetapkan Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah pusat telah menetapkan aturan jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan Ramadhan 1440 H kali ini.

Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, bagi instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja ditetapkan pukul 08.00 hingga 15.00 untuk Senin-Kamis, dengan waktu istirahat diberikan pukul 12.00 – 12.30.

Sementara itu, setiap Jumat, jam kerja ASN bermula pada pukul 08.00 hingga 15.30 sore dan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30.

Ketentuan itu merupakan amanat dari Surat (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1440 H, yang di dalamnya mengatur jam kerja ASN, baik bagi instansi yang memberlakukan hari kerja Senin-Jumat atau Senin-Sabtu.

Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja, jam kerja berlaku sepanjang pukul 08.00 hingga 14.00 untuk Senin-Kamis dan Sabtu dengan waktu istirahat selama 30 menit terhitung pukul 12.00.

Hari Jumatnya, jam kerja dimulai pukul 08.00 hingga 14.30 dengan waktu istirahat antara 11.30 sampai 12.30.

Disebutkan dalam surat edaran ini, jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,5 jam per pekan. Surat itu diteken Syafrudin tanggal 16 April lalu.

“Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah masing-masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat,” bunyi aturan ini, dikutip laman resmi setkab.go.id, Ahad (28/4).

 

Inovasi Kunci Indonesia Kembangkan Wisata Halal

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) — Setelah berhasil berada di peringkat satu Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019, Indonesia harus membuktikan dampak positif wisata halal.

Indonesia juga dinilai harus terus berinovasi jika ingin berada di depan.

CEO Crescent Rating dan Halal Trip Fazal Bahardeen menjelaskan pada 2016 ia ingat Menteri Pariwisata Arief Yahya bertekad menjadikan Indonesia di peringkat satu GMTI pada 2019.

Dengan segala usaha, pada 2019 tekad itu tercapai.

“Tentu, meraih itu sulit. Tapi mempertahankan dan memimpin pasar itu pekerjaan yang lebih sulit,” ungkap Fazal dalam diskusi pariwisata halal di IIE Fest di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (26/5).

Fazal mengatakan, ia tahu betapa kerasnya upaya Tim Pengembangan dan Percepatan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata untuk membawa Indonesia ke level sekarang.

Maka, upaya untuk tetap jadi yang terbaik tidak boleh berkurang, tapi harus meningkat.

“Menjadi satu penting. Tapi meraih peluang jauh lebih penting, terutama untuk buktikan dampak ekonomi wisata halal dan sektor lain yang terkait terutama UMKM. Kalau itu bisa terwujud, akan bagus,” tutur Fazal.

Ia melihat ada beberapa upaya yang harus terus digelorakan.

Pertama dan yang terpenting adalah edukasi, termasuk untuk semua level industri. Crescent Rating melihat edukasi masih kurang di semua tempat. Terutama mengatasi salah paham wisata halal.

“Beberapa yang menolak wisata halal karena mereka tidak paham. Mereka bisa diedukasi,” ucap Fazal.

Kedua, aspek lingkungan dan ekosistem. Startup harus diajak terlibat. Teknologi bukan lagi hype tapi hal umum kini. “Terakhir, inovasi adalah kunci. Kalau mau terus di depan, Indonesia harus terus berinovasi,” kata Fazal.

sumber: republika.co.id

Gus Sholah Tak Ingin Pemilu Jadi Ajang Benturkan Islam dan Kebangsaan

Redaktur: Mazaya

SEMARANG (Jurnalislam.com) — Pemilihan umum (pemilu) secara serentak telah dilalui bangsa Indonesia.

Dalam konteks itu, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Salahuddin Wahid memberikan sejumlah imbauan yang disampaikannya saat berorasi ilmiah di hadapan wisudawan/wisudawati ke-77 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Sosok yang akrab disapa Gus Sholah itu melihat, pemilu yang dihelat pada 17 April lalu telah memunculkan kecenderungan untuk memperhadapkan antara Islam dan nasionalisme.

Bahkan, pihak-pihak tertentu mempertentangkan keduanya secara frontal.

Bagi Gus Sholah, bangsa Indonesia lagi-lagi diajak untuk belajar dari situasi yang menurutnya kurang menyenangkan.

Keadaan demikian sudah tampak sejak dimulainya tahapan awal hingga berakhirnya proses pemungutan suara.

Walaupun pemilu telah dilalui dengan relatif baik, masih ada kekuarangan di sana-sini yang mesti diperbaiki khususnya oleh penyelenggara pemilu.

Gus Sholah juga berharap, situasi yang kurang menyenangkan dapat diakhiri dengan proses islah dari masing-masing pihak.

“Semoga kedua calon (presiden) dapat menahan diri dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi kelompok dan golongan,” kata pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang itu,  Ahad (28/4).

Dia pun mengimbau agar masyarakat belajar dari sejarah.

Sebab, menurutnya, baru kali ini bangsa Indonesia mengalami situasi pemilu yang tidak nyaman.

Hal itu lantaran adanya upaya-upaya memperhadapkan antara Islam dan nasionalisme.

Gus Sholah mencontohkan, usaha-usaha demikian pernah mengemuka pada masa dahulu, ketika NU, Muhammadiyah, dan ormas- ormas Islam lainnya serta partai Islam masih menghendaki Islam sebagai dasar negara.

Pada era Suharto, ketegangan itu tak muncul ke permukaan. Sebab, Orde Baru mencanangkan Asas Tunggal.

Selain itu, sejumlah ketentuan hukum Islam juga sudah diakomodasi melalui pelbagai undang-undang dan peraturan presiden.

sumber: republika.co.id

Mantan Ketua MK Minta Sistem Pemilu Dievaluasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 meninggalkan banyak catatan.

Pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan evaluasi pemilu serentak 2019 sudah harus segera dilakukan demi menyempurnakan pemilu di 2024.

Ia mengungkapkan setidaknya ada dua hal yang perlu dievaluasi. Pertama kerumitan pemilu serentak yang membuat pihak penyelenggara kewalahan.

Kedua soal presidential treshold (PT) 20 persen terbukti telah membelah dua kubu politik masyarakat semakin tajam. PT 20 persen hanya memungkinkan dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

“Kalau saya mengusulkan evaluasi pemilu 2019 untuk pemilu 2024, ada baiknya kembali ke proporsional tertutup, dan hilangkan presidential treshold,” kata Hamdan Zoelva kepada wartawan, Jumat (26/4).

Ia menerangkan keruwetan pemilu 2019 ini terbukti telah banyak membuat petugas kewalahan.

Akibatnya sudah 225 orang KPPS meninggal dunia karena kelelahan.

Hal ini dikarenakan proses perhitungan yang membutuhkan waktu cukup lama, karena perhitungan tidak dimulai dari TPS.

“Apalagi bila jumlah surat suara yang sudah dihitung tidak sama dengan jumlah DPT dan DPTb, petugas terpaksa harus menghitung kembali secara manual,” ujar Hamdan.

Petugas juga tidak hanya mengalami kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental dan psikis.

Hal itu dikarenakan tekanan, yang sangat mungkin muncul di daerah dari pihak peserta pemilu.

Apakah tekanan itu muncul dari tim pemenangan partai atau juga tim pemenangan calon presiden (capres).

Selain petugas, jelas Hamdan, kerumitan juga dijumpai masyarakat yang akan memilih.

Karena jumlah surat suara yang banyak, dan pemilih harus mencari nama calon.

Banyak pemilih yang akhirnya melewatkan hak suaranya di DPR dan DPRD. Mereka hanya mencoblos surat suara presiden, dan tidak mencoblos sama sekali untuk DPR, DPD atau DPRD, karena bingung.

“Pemilu Indonesia itu, pemilu paling rumit di dunia, dan pemilu 2019 adalah proses pemilu yang paling rumit yang pernah kita selenggarakan. Karena itu pemilu 2024 bagaimana caranya harus dibuat lebih sederhana,” tegasnya.

sumber: republika.co.id

 

 

Bappenas: Indonesia Harus Pimpin Pasar Halal dan Ekonomi Syariah

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendorong pengembangan ekonomi syariah atau industri halal di Indonesia.

Bambang menegaskan Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal di dunia.

Bambang menuturkan berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report (GIE) Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Jumlahnya mencapai 87,18 persen dari total populasi 232,5 juta jiwa. Oleh karenanya ini menjadi potensi besar pengembangan industri halal (halal lifestyle) di Indonesia.

“Tentunya kita semua disini terutama yang tentunya muslim menginginkan kita tidak hanya dijadikan market atau pasar kita ingin Indonesia menjadi salah satu yang terdepan dalam konteks sebagai produsen barang produk maupun jasa industri halal dan juga produk syariah,” kata Bambang saat menghadiri acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFest) 2019: Halal Lifestyle di Era Milenial di Trans Luxury Hotel Kota Bandung, Jumat (26/4).

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2018-2019 menunjukkan besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal dunia di 2017 mencapai 2,1 triliun dolar AS dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun dolar AS pada 2023.

Faktor utama pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim dunia yang mencapai 1,84 miliar jiwa di 2017 dan akan terus meningkat hingga 27,5 persen dari total populasi dunia di 2023.

Peningkatan ini berdampak pada permintaan produk dan jasa halal yang terdiri dari makanan halal, pariwisata halal, fesyen muslim, rekreasi dan halal travel, serta farmasi dan kosmetik halal.

 

Ketua DPR Dorong Sistem Pemilu Agar Segera Diganti

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong sistem Pemilihan Umum langsung diganti menggunakan e-voting  dalam Pemilu 2024.

Bambang yang juga politisi Partai Golkar ini menuturkan metodologi yang digunakan saat ini yakni dengan sistem perhitungan suara dan sistem rekapitulasi suara manual melelahkan.

Apalagi waktu kampanye yang panjang dan penggunaan paku untuk mencoblos terasa sangat primitif. Untuk itu Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilu harus segera dievaluasi dan diubah.

“Cara-cara ini harus segera diubah karena sangat merugikan kita semua. Saya mendorong Pemerintah, KPU dan DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji Undang-Undang Pemilu yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (26/4/2019).

Dia menambahkan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru sebatas penggunaan e-counting dan e-rekap dengan kondisi saat ini belumlah cukup.

“Penggunaan e-voting  akan lebih menghemat waktu dan biaya. Melalui sistem e-votingtidak diperlukan lagi jumlah panitia penyelenggara, pengawas, saksi maupun keamanan yang banyak,” katanya.

Bambang juga menyebutkan dengan beralih ke e-voting maka maka tidak dibutuhkan lagi pengadaan bilik suara, kotak suara, surat suara dan tinta.

“Sehingga melalui e-voting penyelenggaraan Pemilu diharapkan bisa lebih mempermudah dan mempercepat proses  perhitungan dan rekapitulasi suara, sehingga bisa meminimalisasi jatuhnya korban,” kata Bambang.

Meski mendorong penerapane-voting Bambang yang merupakan legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VII tersebut mendorong KPU untuk mempersiapkan sarana maupun prasarana, dan melakukan kajian secara matang terhadap rencana pelaksanaan Pilkada dan Pemilu jika menggunakan sistem e-voting.

“Ini penting dilakukan agar dapat menjamin azas jujur, adil dan rahasia tetap terjamin, kelancaran, keamanan, dan ketertiban pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu mendatang, serta selalu mengedepankan prinsip bekerja dengan transparan, berintegritas, profesional, dan independen,” katanya.

Sumber: bisnis.com

 

Bukalapak Segera Luncurkan Seksi Produk Halal

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Melihat potensi pasar yang besar, Bukalapak berencana menyediakan seksi khusus produk halal. Seksi ini diharapkan bisa diluncurkan segera.

Public Policy & Government Relation Manager Bukalapak, Ma Isa Lombu menuturkan, Bukalapak percaya, halal itu banyak dan yang diharamkan sedikit.

Bukalapak terus berikhtiar menghindarkan praktik maisir, gharar, transaksi zalim, riba, dan menjual barang haram karena itu Bukalapak akan menyiapkan seksi khusus produk halal.

Bukalapak, lanjut Isa, tidak didesain untuk jadi lokapasar (marketplace) halal.

“Justru kami go beyond. Kami sediakan produk yang dibutuhkan 85-87 persen penduduk Indonesia,” kata Isa usai diskusi ekonomi digital syariah di forum IIE FEST di Bandung, kemarin.

“Pasar Indo mayoritas Muslim. Harusnya semua lokapasar semangat. Sebab secara bisnis, memfasilitasi pasar yang besar terbilang rasional,” tambahnya.

Laporan State of Global Islamic Economy mencatat, konsumsi Indonesia untuk produk pangan halal mencapai 169,7 miliar dolar AS (sekitar Rp 2.274 triliun, kurs Rp 13.400) pada 2016 dan meningkat menjadi 170 miliar dolar AS (sekitar Rp 2.363 triliun, kurs Rp 13.900) pada 2017.

“Walau kami tidak state kami ini syariah atau halal, tapi kalau memfasilitasi mereka, ada trust,” ujar Isa.

Soal kapan seksi khusus produk halal ini akan luncur, Isa mengatakan pihaknya masih menunggu Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Isa mengakui, proses yang ditempuh tidak mudah. Karena itu KNKS diharapkan bisa berperan. “Semoga bisa cepat,” kata Isa.

Sumber: republika.co.id

 

Kunjungi Kamp Pengungsi Cox’s Bazar, PBB: ‘Jangan Lupakan Rohingya’

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

COX’S BAZAR (Jurnalislam.com) – Para pejabat tinggi PBB mendesak masyarakat internasional untuk tidak melupakan penderitaan para pengungsi Rohingya di Bangladesh.

Mereka menyeru dukungan global untuk memastikan para pengungsi merasa aman dan dengan sukarela kembali ke Myanmar.

Wasekjen PBB untuk urusan kemanusiaan, Mark Lowcock mengatakan pihaknya akan berusaha mengumpulkan satu milyar dolar untuk membantu para pengungsi Rohingya.

Lowcock mengatakan, “eksodus besar” para pengungsi Rohingya yang tiba di Cox’s Bazar telah menyebabkan berbagai masalah.

“Pesan utama kami adalah ke dunia yang lebih luas: jangan lupakan Rohingya, jangan lupakan kedermawanan orang-orang dan lembaga-lembaga dan pemerintah Bangladesh, dan bermurah hati dalam mendukung Rohingya dan Bangladesh,” katanya kepada wartawan usai mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, Jumat (26/4/2019).

Sementara itu, Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi yang menemani Lowcock, mengatakan krisis pengungsi Rohingya seharusnya tidak berubah menjadi ‘krisis yang terlupkan’.

“Ini tetap salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia,” kata Grandi.

“Saya melihat banyak kemajuan, tetapi situasi mereka, terutama bagi perempuan dan anak-anak, masih rapuh. Dengan krisis yang sekarang hampir dua tahun kita harus memberi para pengungsi kesempatan untuk belajar, membangun keterampilan dan berkontribusi pada komunitas mereka sambil juga mempersiapkan diri untuk reintegrasi ketika mereka dapat kembali ke Myanmar, “tambahnya.

“Sangat jelas: tidak ada yang kembali karena banyak alasan yang mendorong mereka keluar dari negara belum ditangani,” pungkasnya.

Lebih dari 700.000 muslim minoritas Rohingya yang dianiaya dan melarikan diri dari Myanmar menyusul tindakan keras militer yang brutal.

Lebih dari 1,2 juta sekarang tinggal di kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak dan jorok di Bangladesh tenggara.

Sumber: Aljazeera