Penulis: Deddy Purwanto

Strange Occurrence In The Trial Ustadz Alfian Tanjung, Video Evidence Suddenly Damaged

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Ustadz Alfian Tanjung Lawyer, Abdullah Al Katiri revealed the strangeness that occurred in the fourth trial and the fifth case hate speech Ustadz Alfian Tanjung in PN Surabaya some time ago.

Among the oddities, Al Katiri conveyed about Ustadz Alfian Tanjung lecture video which was used as evidence by the reporter suddenly broken. Of the total duration of the 56 minute video, only 5 minutes only the video part can be seen, the rest can not be played.

“When Sudjatmiko (a reporting witness) was shown a video of Ust lectures. Alfian suddenly the video stopped, can only run better approximately 5 minutes, whereas the total duration of the video is 56 minutes. After repeatedly tried by the prosecutor still vidio it can not be shown alias completely damaged, “said Al Katiri in a written statement, Tuesday (24/10/2017).

JPU Assessed Disability Law, PH Alfian Tanjung Submits 5 Exception Points

The incident was also repeated in the next trial on Monday (23/10/2017). At the JPU presents 4 witnesses from the police. When the first witness was examined, the Legal Counsel requested that the Ustadz Alfian Tanjung lecture video be aired again in order for the testimony given by the witness in accordance with the evidence.

However, the Legal Counsel requested to the Panel of Judges not to use the laptop provided by the Public Prosecutor, because in the laptop the prosecutor already has a lecture vocation Ust. Alfian is not a proof. Then the video was shown using a laptop brought by the Legal Counsel, while the vidio evidence inside the Flasdisc still seized by the Judge then aired, but the result is still the lecture vidio Ust. Alfian can only run for about 5 minutes.

Because the video that became the evidence is damaged, the Legal Counsel requested that the trial of Ustadz Alfian be stopped or not resumed. However, the Panel of Judges decided the trial be continued with the examination of witnesses according to the criminal procedure law and decided the video evidence that can be used by the prosecutor as evidence that only the 5 minute talk.

“This case is very unique, as is the case of Ahok, when Ahok’s Legal Counsel turned the videotape of Ahok but the lecture appeared instead of Habib Rizieq. May this be help from God for Ust. Alfian who was victimized, “he explained.

Translator: Taznim

Zionis Gusur Warga Palestina dengan Bangun 176 Unit Rumah Baru di Yerusalem Timur

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pemerintah zionis Yahudi Israel pada hari Rabu (25/10/2017) menyetujui sebuah perluasan besar wilayah pemukim Yahudi illegal di jantung sebuah lingkungan Palestina di Yerusalem Timur, mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk 176 unit rumah baru.

Pembangunan tersebut, yang seorang jurubicara kota Yerusalem katakan disetujui oleh komite perencanaan kota, dengan cepat dikecam oleh orang-orang Palestina sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pembangunan unit baru akan berjumlah hampir tiga kali lipat jumlah rumah pemukim di pemukiman Neve Zion, yang saat ini memiliki 91 tempat tinggal dan dikelilingi oleh rumah-rumah Palestina di lingkungan Jabel al-Mukaber.

Israel Tolak Negosiasi dengan Pemerintah Baru Palestina kecuali Hamas Serahkan Senjata

Daerah tersebut berada di wilayah yang direbut dan dianeksasi Israel dalam perang Timur Tengah 1967 dan dianggap Palestina sebagai bagian dari negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

“Kami mempersatukan Yerusalem melalui tindakan di lapangan,” Walikota Yerusalem Nir Barkat mengatakan dalam sebuah pernyataan tentang perluasan pemukiman tersebut.

Klaim Israel bahwa seluruh Yerusalem adalah ibukotanya belum mendapat pengakuan internasional, dan banyak negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di atas tanah yang diduduki sebagai ilegal dan merupakan hambatan bagi tanah untuk kesepakatan damai di masa depan. Israel menolak tudingan tersebut.

Washer Abu Yousif, anggota Organisasi Pembebasan Palestina, menyebut rencana pembangunan di Jabel al-Mukaber “sebuah tantangan bagi seluruh masyarakat internasional oleh untuk menyerukan penghentian pembangunan permukiman.

Pekan lalu, Israel mengumumkan persetujuan untuk pembangunan beberapa ratus rumah tambahan untuk pemukim di Tepi Barat, menimbulkan kecaman dari Palestina dan Uni Eropa.

Perundingan damai Israel-Palestina belum digelar sejak 2014, dan pemukiman merupakan salah satu isu yang menyebabkan keruntuhan mereka.

Sekitar 500.000 orang Yahudi Israel tinggal wilayah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang menampung lebih dari 2,6 juta orang Palestina.

Baru Ini Ketua Bantuan PBB Kunjungi Yaman, Ini Katanya

YAMAN (Jurnalislam.com) – Kepala bantuan PBB tiba di ibu kota Yaman, Sanaa, mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam tentang krisis kemanusiaan yang menurun drastis di negara itu.

Mark Lowcock sedang dalam kunjungan pertamanya ke Yaman sejak ditunjuk sebagai koordinator sekretaris jenderal dan koordinator darurat pada tanggal 1 September.

“Saya datang ke Sanaa untuk berdiskusi dengan pihak berwenang dan teman bicara lainnya mengenai cara memperbaiki situasi kemanusiaan di Yaman,” katanya pada Aljazeera saat tiba di Sanaa pada hari Rabu (25/10/2017).

Lowcock menambahkan bahwa kunjungan lima harinya ke negara tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali “komitmen kuat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitranya untuk meringankan penderitaan semua penduduk Yaman yang membutuhkan bantuan”.

Yaman telah hancur akibat perang lebih dari dua setengah tahun setelah pemberontak Syiah Houthi merebut Sanaa dan menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Sebuah koalisi pimpinan-Arab dibentuk pada tahun 2015 untuk memerangi pemberontak Syiah Houthi dan tentara yang bersekutu dengan mereka.

Perang Arab Saudi di Yaman adalah ‘Sebuah Kegagalan Strategis’

Menurut PBB, konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan menyebabkan lebih dari tujuh juta orang membutuhkan bantuan pangan.

Jutaan orang lain tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, air dan sanitasi.

Negara ini juga telah terkena wabah kolera, dengan 850.000 kasus yang dicurigai sejak April.

“Saya memutuskan untuk datang ke Yaman karena saya sangat prihatin dengan krisis kemanusiaan yang terus memburuk,” kata Lowcock.

Perjalanannya ke Yaman dimulai pada hari Selasa dengan kunjungan ke Aden, tempat kedudukan pemerintah yang diakui secara internasional, dan mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Dia juga bertemu dengan penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan mengunjungi rumah sakit di Lahj dimana dia bertemu dengan pasien yang menerima perawatan untuk kolera dan kekurangan gizi.

Senator AS: Ribuan Anak Dibantai dan Ribuan Wanita Diperkosa di Rohingya, Donald Trump Bisu

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Senator AS, Jeff Merkley mengkritik Presiden Donald Trump karena masih diam melihat kekerasan terhadap etnis Rohingya, lansir World Bulletin, Rabu (25/10/2017).

“Ini adalah pembersihan etnis, 288 desa Rakhine hancur dan tidak ada satu kata pun dari presiden kita. Ribuan anak dibantai, tidak ada satu kata pun dari Presiden Trump,” kata Merkley. “Ribuan wanita diperkosa, ribuan pria dan wanita ditembak saat mereka meninggalkan desa, 600.000 pengungsi, dan tidak sepatah kata pun dari presiden kami dalam situasi mengerikan ini.”

Sejak 25 Agustus, diperkirakan 603.000 orang Rohingya telah melintasi negara bagian Rakhine, Myanmar barat, ke Bangladesh, menurut PBB.

Begini Surat Taliban untuk Donald Trump

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari sebuah operasi militer di mana pasukan Budha Myanmar dan gerombolan Buddha membunuhi pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.

Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk bayi dan anak kecil – mutilasi, pembakaran, pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh militer. Penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Deplu AS Tolak Pembantaian Muslim Rohingya sebagai Pembersihan Etnis, Ini Alasannya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pejabat Departemen Luar Negeri pada hari Selasa menolak untuk menggambarkan pembantaian Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai “pembersihan etnis”, World Bulletin melaporkan Rabu (25/10/2017).

Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang dipimpin oleh Bob Corker dari Partai Republik, mengadakan dengar pendapat mengenai kebijakan AS mengenai penganiayaan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Meskipun beberapa anggota parlemen menyebut kekerasan tersebut sebagai pembersihan etnis, perwakilan Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa mereka belum dapat menyatakan hal yang sama.

“Hari ini saya tidak dalam posisi untuk mengkarakterisasi, tapi saya ingin mengatakan bahwa, bagi saya, ini sangat mirip dengan beberapa jenis kekejaman terburuk yang pernah saya lihat dalam perjalanan karir yang panjang,” kata Mark Storella, seorang pejabat Departemen Luar Negeri.

Dewan Eropa Putuskan Hubungan dengan Militer Myanmar

“Ini adalah pembersihan etnis,” kata anggota dewan Senator Ben Cardin, mengutip pernyataan PBB. “Saya pikir ini genosida. Saya tahu akan ada diskusi tentang apakah itu genosida atau tidak.”

Cardin mengatakan militer Myanmar berusaha untuk menghancurkan penduduknya sendiri dan AS seharusnya marah dengan apa yang terjadi.

“Kita perlu melihat masyarakat internasional berkumpul dan berkata, ‘tidak, kita tidak akan membiarkan ini berlanjut … bahwa kita akan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang bertanggung jawab,'” tambahnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk bayi dan anak kecil – mutilasi, pembakaran, pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh militer. Penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Kerja Sama dengan AS, Saudi Rilis Nama-nama Donatur Al Qaeda dan IS

RIYADH (Jurnalislam.com) – Sebagai bagian dari upaya penargetan Al Qaeda dan kelompok Islmic State (IS) oleh AS, Saudi State Security telah mendaftarkan dua entitas dan 11 nama pemimpin, pemberi modal dan pendukung organisasi Al Qaeda dan IS.

Daftar Keamanan Negara Saudi menargetkan pemodal dan fasilitator untuk organisasi dan kelompok al-Qaeda dan IS di Yaman, lansir Al Arabiya News Channel, Rabu (25/10/2017).

Tindakan ini dilakukan dengan partisipasi Amerika Serikat, bersama Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme, dan negara-negara anggota yang berpartisipasi.

Langkah-langkah ini adalah yang pertama diambil oleh pusat sejak ditandatanganinya kesepakatan pada tanggal 21 Mei 2017.

Perang Arab Saudi di Yaman adalah ‘Sebuah Kegagalan Strategis’

Pembentukan pusat tersebut merupakan ungkapan kemauan yang kuat dan tekad negara-negara anggota untuk bekerja sama secara konstruktif dalam perang melawan Al Qaeda dan pembiayaannya.

Langkah-langkah tersebut menegaskan kembali Arab Saudi dan negara-negara anggota untuk memperdalam kemitraan dengan Amerika Serikat demi menghentikan pendanaan kelompok-kelompok yang menjadi ancaman bagi kepentingan AS, seperti organisasi Al-Qaeda dan IS di Yaman.

Berdasarkan undang-undang Saudi melawan Al Qaeda, IS dan pembiayaannya dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), sanksi akan dikenakan atas nama-nama tersebut, termasuk pembekuan aset mereka di wilayah Kerajaan.

Negara-negara Anggota Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme (menurut AS) juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap individu dan entitas yang diklasifikasikan sesuai dengan peraturan nasional mereka.

Qatar: Setelah Sukses Dukung Kudeta Mesir, Kini UEA Pulihkan Kediktatoran Arab

Hal ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat kerjasama untuk memerangi pendanaan, memfasilitasi koordinasi dan berbagi informasi, dan membangun kapasitas negara-negara anggota untuk menargetkan jaringan dan kegiatan pembiayaan kelompok perlawanan, yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional Negara-negara Presidensi dan negara-negara anggota Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme.

Warga negara dan penduduk Arab Saudi dilarang melakukan transaksi dengan nama dan entitas yang ditunjuk tersebut.

Nama orang dan entitas yang diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

1 – Nayef Saleh Salem Al-Qaisi: Kebangsaan Yaman

2 – Abdul Wahab Mohammed Abdul Wahab Al-Hamikani: kewarganegaraan Yaman

3 – Hashem Mohsen Eidros: kewarganegaraan Yaman

4 – Nashwan al-Adani: kewarganegaraan Yaman

5 – Khalid Abdullah Saleh Al-Marfidi: kewarganegaraan Yaman

6 – Saif al-Rab Salem Al-Hishi: kewarganegaraan Yaman

7 – Adel Abdu Fari Osman Al-Zahbani: Kebangsaan Yaman

8 – Radwan Qanan (Radwan Mohammed Hussein Qanan): kewarganegaraan Yaman

9 – Wali Nashwan Yafei: kewarganegaraan Yaman

10 – Khaled Saeed Ghabesh Al-Obeidi: kewarganegaraan Yaman

11 – Bilal Ali Al-Wafi: kewarganegaraan Yaman

12 – Badan Amal Al Rahma: Yaman

13 – Supermarket Al Khair: Yemen

Bunuh Ratusan Anak-anak Yaman, PBB Masukan Pasukan Koalisi Arab ke Daftar Hitam

 

Menlu India: Sekneg AS Setuju Pakistan Bongkar Tempat para Pejuang di Wilayahnya

NEW DELHI (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj mengatakan pada hari Rabu (25/10/2017) bahwa Sekretaris Negara AS Rex Tillerson yang sedang berkunjung setuju dengan pendirian India bahwa Pakistan harus segera mengambil langkah untuk membongkar tempat-tempat yang aman bagi kelompok-kelompok perlawanan di wilayahnya.

Tillerson, yang tiba di ibukota New Delhi pada Selasa malam, sedang melakukan kunjungan resmi 3 hari ke negara tersebut setelah kunjungannya ke Afghanistan dan Pakistan, lansir Anadolu Agency.

Terkait Taliban, Sekneg AS Adakan Pertemuan Mendadak dengan Presiden Afghanistan

Dalam sebuah pernyataan yang dibuat saat berada di samping Tillerson setelah pertemuan mereka, Swaraj mengatakan: “Sekretaris Tillerson dan saya sepakat kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi kelompok perlawanan; negara-negara yang memberikan dukungan kepada kelompok perlawanan atau menggunakan mereka juga bertanggung jawab.

Rex Tillerson
Rex Tillerson

“Kami sepakat bahwa Pakistan harus segera mengambil langkah untuk membongkar tempat-tempat yang aman yang telah didirikan di sana untuk kelompok-kelompok perlawanan tersebut. Kami percaya bahwa tindakan efektif Pakistan terhadap semua kelompok-kelompok perlawanan tanpa pembedaan sangat penting bagi keberhasilan strategi baru Presiden [Donald] Trump.”

Sekretaris negara AS mengatakan kepada wartawan: “Tempat aman teroris tidak akan ditolerir,” menurut media lokal Aaj Tak.

AS ingin bekerja sama dengan Pakistan dengan cara yang positif karena kami pikir ini adalah kepentingan mereka dalam jangka panjang, katanya.

Dia juga dikutip mengatakan bahwa militan dapat mengancam stabilitas pemerintah Pakistan.

Dia menambahkan India dan AS adalah “sekutu alami” dan mereka “bahu-membahu melawan teror”.

Pasukan Irak Kuasai Perbatasan dengan Suriah setelah Milisi Dukungan AS Mundur

NINEVEH (Jurnalislam.com) – Pasukan Irak pada hari Rabu (25/10/2017) mengamankan perbatasan Rabia dengan Suriah setelah milisi PYD dukungan AS (afiliasi PKK) mundur dari daerah tersebut, menurut sumber militer Irak.

“Pasukan tentara dari divisi ke-15 telah mengamankan persimpangan Rabia, yang terletak di sebelah barat laut Mosul,” kata Kolonel Tentara Irak Hassan Reda kepada Anadolu Agency.

Persimpangan yang strategis itu menghubungkan kota Rabia di provinsi Nineveh di barat laut Irak dengan kota Al-Yarubiyah di Suriah.

“Pasukan Irak menguasai persimpangan setelah meminta PYD untuk menarik diri ke Suriah,” kata Reda.

Persimpangan tersebut ditutup untuk lalu lintas sejak pertengahan 2014, ketika pasukan Peshmerga Kurdi yang setia kepada Pemerintah Daerah Kurdi (Kurdish Regional Government-KRG) di Irak utara merebut daerah tersebut dari kelompok Islamic State (IS).

Pekan lalu, pasukan pemerintah bergerak ke beberapa wilayah Irak yang diperselisihkan antara Baghdad dan KRG yang berbasis di Erbil, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya minyak.

Pasukan Irak dan Milisi Syiah Kembali Kuasai Bagian Utara dan Timur Kota Kirkuk

Ketegangan terus meningkat antara Baghdad dan Erbil sejak 25 September, ketika penduduk Irak yang berada di daerah kekuasaan KRG – dan di beberapa wilayah yang disengketakan – memberikan suara untuk memeilih apakan akan mengumumkan kemerdekaan dari negara Irak atau tidak.

Menurut hasil yang diumumkan oleh KRG, hampir 93 persen pemilih terdaftar memberikan suara untuk kemerdekaan.

Referendum tidak sah itu banyak dikritik oleh sebagian besar kekuatan regional dan internasional, dengan banyak peringatan bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian dari perang melawan terorisme yang sedang berlangsung di Irak dan menggoyahkan kawasan ini.

Pekan lalu, pasukan pemerintah bergerak ke beberapa wilayah Irak yang disengketakan, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya minyak, yang diklaim oleh Baghdad dan Erbil.

Pada hari Rabu, KRG – yang takut akan meningkatkan kekuatan militer yang disebar oleh Baghdad – ditawarkan untuk “menunda” hasil jajak pendapat inkonstitusional bulan lalu, menghentikan semua aktivitas militer, dan melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat.

Perpu Ormas Law, Ansharusyariah Calls for Muslims To Be Against

JAKARTA (Jurnalislam.com) – The spokesman of Jamaah Ansharusy Shariah, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir asserted, it strongly rejected the enactment of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No.2 of 2017 about the Society into a Law.

According to him, the passing of the Perppu showed the true face of the government, the anti-Islamic government.

“They are trying to stop and narrow the da’wah of Islam in society, so the da’wah of Islam becomes obstructed,” he told Journalistlam.com, Wednesday (25/10/2017).

But on the other hand, he said, with the passing of the Perppu Muslims will be more united.

“If the first Muslims are united by the Ahok case, then today the Muslims are more united to face the tyranny of the government, one of them is the legalization of the mass organizations,” he said.

Ustadz Iim, greeting, assessing the endorsement of the perppu is tyranny. Therefore, he continued, Muslims should not stay silent
“Islamic organizations should not remain silent, because this is a tyranny. Muslims should take sharia-justified resistance measures, “he asserted.

The Perppu was passed into law through a voting mechanism because all factions in the Plenary Session failed to reach consensus agreement even though the lobby forum was held for two hours.

Recorded seven factions who received the Perppu as a legislative fraction of PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Democrats, and Hanura.

However, the PPP, PKB, and Democrat factions accepted the Perppu with a note that the government and the DPR immediately revise the newly enacted Perppu.

Translator: Taznim

Begini Hubungan Strategis Turki-Qatar yang Mengikat Kedua Negara

TURKI (Jurnalislam.com) – Pertemuan Komite Strategis Tertinggi Turki-Qatar yang ketiga dimulai di Istanbul pada hari Selasa (24/10/2017). Al Jazeera meneliti hubungan strategis yang mengikat kedua negara.

Hubungan militer

  • Dalam sebuah sesi yang luar biasa pada 7 Juni, parlemen Turki meratifikasi dua kesepakatan 2014 yang memungkinkan tentara Turki untuk ditempatkan di Qatar dan satu persetujuan lagi yang menetapkan sebuah kesepakatan antara kedua negara mengenai kerja sama pelatihan militer.
  • Kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Qatar, mendukung upaya “melawan teror” dan menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.
  • Lima kendaraan lapis baja dan 23 personil militer Turki tiba di Doha pada tanggal 18 Juni dengan rencana untuk meningkatkan jumlah pasukan menjadi 3.000 dan mempertahankan sebuah brigade di negara Teluk itu.
  • Sekitar 88 tentara Turki dilaporkan berada di Qatar, ditempatkan di sebuah pangkalan militer, yang merupakan instalasi militer Turki pertama di dunia Arab.
  • Negara-negara pemblokir telah menetapkan penutupan pangkalan Turki di Qatar sebagai satu dari 13 syarat mereka demi memulihkan hubungan dengan Doha.
  • Bertentangan dengan negara-negara pemblokir, Qatar dan Turki mengutuk kudeta militer 2013 yang membawa Abdel Fattah el-Sisi berkuasa di Mesir.
  • Selama kudeta Turki pada 2016, Qatar dengan cepat menawarkan dukungan kepada pemerintahnya, dan, seperti dicatat oleh duta besar Turki untuk Qatar, “Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani adalah pemimpin pertama yang menelepon Presiden Erdogan dan memberikan dukungan kepada pemerintah dan rakyat Turki kami.”

Ketahanan pangan

  • Ketika krisis Teluk meletus, dan Arab Saudi menutup satu-satunya perbatasan darat Qatar, penutupan perbatasan itu menghalangi banyak impor penting mencapai Qatar, termasuk persediaan makanan pokok. Untuk menghindari potensi kekurangan pangan, dalam waktu 24 jam setelah blokade, Turki mengirim pesawat kargo penuh susu, yoghurt dan unggas.
  • Ekspor ke Qatar meningkat 84 persen sejak blokade dimulai, dan Turki merupakan konsumen terbesar keempat untuk ekspor non-migas Qatar. Pada 2016, ekspor dari Turki ke Qatar mencapai sekitar $ 500 juta, dan barang yang masuk kembali mencapai hampir $ 250 juta.
  • Karena rute impor yang lebih panjang, harga makanan dan minuman Qatar naik 4,2 persen pada Agustus. Duta Besar Turki untuk Qatar, Fikret Ozer, mengatakan pada hari Senin: “Kami membawa banyak produk ke sini, namun tidak ada rute darat antara Turki dan Qatar.Tapi sekarang ada kerjasama antara Qatar dan Iran dan Turki, dan akan ada rute baru antar negara-negara ini.”
  • Qatar telah menginvestasikan $ 444 juta di gudang penyimpanan dan fasilitas pengolahan seluas 530.000 meter persegi di Pelabuhan Hamad mereka.
  • Sebagai bagian dari Program Ketahanan Pangan Nasional, Qatar bertujuan untuk memproduksi 70 persen kebutuhan pangannya pada tahun 2024.

Investasi Qatar

  • Bahkan sebelum blokade ditetapkan, Qatar memiliki banyak kepercayaan terhadap ekonomi Turki. Pada bulan Mei, Wakil Ketua Kamar Dagang Qatar Mohamed bin Twar mengatakan: “Perusahaan-perusahaan Turki di sini menangani proyek senilai sekitar $ 11,6 miliar di Qatar, yang sebagian besar dimasukkan ke dalam proyek FIFA World Cup 2022.”
  • “Investasi Qatar ke Turki lebih dari $ 20 miliar, nilai investasi tertinggi kedua oleh negara manapun di Turki,” bin Twar menambahkan.
  • Media Turki melaporkan bahwa Qatar akan menginvestasikan $ 19 milyar di Turki pada tahun 2018, dengan $ 650 juta akan mengalir ke pertanian dan peternakan.

“Karena keuntungan investasi yang menarik serta hubungan yang kuat dengan Qatar,” Qatar Chamber (Dewan Qatar) mendorong pengusaha Qatar untuk berinvestasi di Turki.