MYANMAR (Jurnalislam.com) – Paus Fransiskus telah bertemu dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi namun menghindari membahas langsung krisis Rohingya yang sedang berlangsung, Selasa (28/11/2017).
Pada pertemuan di Yangon hari Selasa, paus menekankan agar Myanmar menghormati “identitas” semua kelompok etniknya, tanpa menggunakan istilah “Rohingya”.
Lebih dari 600.000 warga Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena takut disiksa oleh tentara Myanmar.
Kelompok etnis tersebut tunduk pada serangkaian tindakan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar, seperti dicabut kewarganegaraannya.
Setelah mendengar tentang penganiayaan terhadap warga Muslim Rohingya, pemimpin Gereja Katolik Roma tersebut telah disarankan oleh uskup agung Myanmar untuk tidak menggunakan kata ‘Rohingya.’
Tun Khin, presiden Organisasi Rohingya Burma Inggris (the Burmese Rohingya Organisation UK-BROUK), mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penghilangan kata “Rohingya” oleh Paus itu “sangat menyedihkan”.
“Pemerintah Burma menolak keberadaan kita, dan identitas kita,” katanya. “Bagaimana paus bisa mengangkat isu krisis Rohingya jika dia bahkan tidak menyebutkan namanya?”
Khin mengatakan bahwa paus harus menggunakan pengaruhnya untuk menekan Aung San Suu Kyi dan militer Myanmar menghentikan genosida dan memungkinkan bantuan kemanusiaan bagi Rohingya.
“Seharusnya dia berbicara menentang kampanye kebencian yang menargetkan Rohingya dan minoritas lain di Burma,” kata Khin.
Namun, Scott Heidler dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yangon, mengatakan bahwa paus telah menyinggung minoritas yang dianiaya tersebut.
“Rohingya adalah topik yang sangat sensitif, ini adalah kata yang sangat sensitif di Myanmar, terutama dalam hal yang berurusan dengan pemerintah,” Heidler menjelaskan.
“Dia tidak mengatakan Rohingya, tapi dia menyinggung masalah Rohingya dan keadaan mereka yang buruk, dan dia mengatakan bahwa mereka mendukung penerimaan identitas semua kelompok etnis dan siapa diri mereka.”
Komite Penyelamatan Internasional (The International Rescue Committee-IRC) menyatakan harapan bahwa paus akan menangani sejumlah aspek kunci mengenai krisis Rohingya.
“Kami berbicara tentang sosok persatuan dan kasih sayang global dan harapan bagi orang-orang yang paling rentan di dunia,” Chiara Trincia, seorang pakar kemanusiaan IRC mengatakan kepada Al Jazeera.
Di antara aspek-aspek kunci ini, Trincia mengatakan, ini adalah panggilan pertama dan terpenting bagi pemerintah Myanmar untuk menghentikan semua operasi militer, dan untuk menekankan bahwa inti dari krisis ini adalah pengakuan dan peningkatan hak dan layanan dasar dan setara, layanan dan perlindungan jangka panjang yang selama ini dicabut dari warga Rohingya.
Partai penguasa Myanmar menolak menggunakan kata ‘Rohingya’ dan bersikeras menyebut mereka sebagai “orang Bengali” meskipun kelompok teraniaya tersebut telah tinggal di sana selama beberapa generasi.
PBB dan juga Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar dan “warga lokal Budhis” dapat dianggap sebagai “pembantaian etnis” terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Pada tahun 2012, angkatan bersenjata Myanmar mulai memaksa warga Muslim Rohingya ke kamp-kamp pengungsian, keduanya di negara bagian Rakhine dan melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung digambarkan sebagai eksodus terbesar di dunia tahun ini.
Pekan lalu pemerintah Bangladesh menandatangani kesepakatan dengan Myanmar mengenai pemulangan Rohingya, namun rinciannya tidak diumumkan ke publik.
