Oleh: Nurul Marifah
(Aktivis Dakwah Kampus)
Budaya flexing (pamer harta) masih menjadi topik hangat dalam setiap perbincangan
setelah viralnya keluarga pejabat yang melakukan hal tersebut. Baru-baru ini kembali viral
pejabat di Jakarta Utara melakukan flexing. Pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Utara, Selvy Mandagi, menjadi sorotan publik
lantaran keluarganya diduga kerap memamerkan gaya hidup mewah atau flexing.
Hingga pejabat (Pj) gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menginstruksikan Inspektorat
menelusuri kabar tersebut. Heru mengaku telah mengetahui kabar gaya hidup mewah yang
dipamerkan oleh keluarga Selvy. Heru lantas menginstruksikan Inspektorat DKI segera
melakukan pemanggilan dan klarifikasi harga Selvy.
“Sudah saya sampaikan ke Inspektorat untuk suruh klarifikasi,” kata Heru di Balai Kota DKI
Jakarta, Rabu (5/4/2023).
Sebelumnya, juga ada Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Massdes Arouffy telah lebih dulu menjalani
pemerikasaan di Inspektorat DKI buntut istri dan anaknya viral menunjukkan gaya hidup
mewah (detiknews.com/05/04/2023).
Melihat fakta yang terjadi, kita mulai bertanya-tanya, mengapa para pejabat baru saja
betul-betul diawasi keuangannya setelah viral di media sosial? Apakah selalai itu lembaga
keuangan sampai harus viral dulu baru ditindak?
Selain itu, tidakan yang diambil para penguasa terhadap keluarga pejabat flexing
adalah hanya dengan menonaktifkan pejabat tersebut dari jabatannya saat ini. Walaupun
harusnya diproses sesuai hukum darimana asal harta sebesar itu. Padahal proses ini
seharusnya mudah dilakukan oleh negara terhadap pejabatnya. Seharusnya ada upaya yang
tegas dari penguasa kepada para pegawai yang diduga memiliki harta tidak wajar tatkala awal
menjabat dan saat mulai menjabat.
Akan tetapi kepemimpinan ala Sekuler Kapitalisme yang hanya mengedepankan
orientasi capaian materi membuat penguasa bersikap reaksionir dalam mengatasi masalah ini.
Keputusan untuk menonaktifkan para pejabat ini seakan hanya untuk menjaga citra penguasa
yang seolah-olah telah bergerak dengan cepat dan berusaha menindak pegawainya. Padahal
seharusnya penguasa memeriksa sumber keuangan sehingga dapat membuktikan jika
memang terdapat keharaman didalamnya.
Jika kita melihat bagaimana pejabat sekarang dalam memikul amanah jabatannya, kita
akan mendapati bahwa pejabat sekarang nir akhlak. Mereka senang memamerkan hartanya
ditengah kondisi rakyat yang masih terpuruk. Banyak rakyat miskin yang kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-harinya sedangkan mereka para pejabat dengan mudah
menampilkan semua yang meraka miliki padahal sejatinya berdasar pada keinginan. Inilah
gambaran para pejabat dalam sistem kehidupan Materialistik yang hadir karena ideologi
Kapitalisme-Sekulerisme.
Sedangkan, Islam memiliki mekanisme yang khas untuk mengatasi permasalahan ini.
Jika memang mendapati para pejabatnya yang mulai melakukan budaya flexing ini. Pertama,
Islam tidak pernah melarang para pejabat untuk memiliki kekayaan harta, namun Islam
mengajarkan agar mereka memberi teladan untuk hidup sederhana. Kedua, adanya
pengawasan ketat dari badan mengawas atau pemeriksa keuangan. Seperti yang terjadi pada
masa Khalifah Umar bin Khatab, beliau mengangkat Muhammad bin Maslamah untuk
menjadi pengawas keuangan yang menggunakan pembuktian terbalik.
Pembuktian terbalik
adalah menghitung kekayaan pejabat di awal dan di akhir masa jabatannya. Jika ada kenaikan
harta kekayaan yang tidak wajar maka harus dibuktikan kehalalan sumber harta tersebut. Jika
tidak mampu membuktikan maka itulah yang disebut harta ghulul dan wajib diberikan kepada
Baitul mal pos kepemilikan Negara. Rasulullah Saw. bersabda:
“Siapa saja yang kami angkat untuk mengemban satu tugas dan telah kami tetapkan
pemberian (gaji) untuk dia, maka apa yang diambil setelah itu adalah harta ghulul.” (HR.
Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim).
Begitulah Islam yang senantiasa memiliki solusi dari setiap problematika kehidupan.
.
