KABUL(Jurnalislam.com)– Perdana menteri baru Imarah Islam Afghanistan, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, meminta para mantan pejabat yang melarikan diri ketika Taliban merebut kekuasaan bulan lalu untuk kembali ke negara itu, ia tegaskan bahwa Taliban akan menjamin keamanan dan keselamatan mereka.
Mullah Mohammad Hasan Akhund juga mengatakan pada hari Rabu (8/9/2021) bahwa pemerintah sementara akan menjamin keamanan diplomat, kedutaan besar dan lembaga bantuan kemanusiaan, pemerintahan yang baru menekankan bahwa ingin membangun hubungan yang positif dan kuat dengan negara-negara di kawasan dan sekitarnya.
Akhund, merupakan rekan dekat dan penasihat politik mendiang Mullah Omar, pendiri Taliban dan pemimpin tertinggi pertamanya, menilai para pemimpin gerakan itu menghadapi “tanggung jawab dan ujian besar” terhadap rakyat Afghanistan.
“Kami telah menderita kerugian besar dalam uang dan nyawa untuk momen bersejarah ini dalam sejarah Afghanistan,” terang Akhund.
“Tahap pertumpahan darah, pembunuhan, dan penghinaan terhadap orang-orang di Afghanistan telah berakhir, dan kami telah membayar mahal untuk ini.” sambungnya.
Lebih lanjut Akhund juga menegaskan kembali akan janji amnesti Taliban bagi siapa saja yang telah bekerja bersama Amerika Serikat dan pemerintahan yang didukung barat setelah invasi tahun 2001.
“Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia menjadi sasaran balas dendam. Dan dalam keadaan tegang seperti itu, mudah untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Tapi Taliban disiplin dan mengendalikan orang-orang bersenjatanya. Dan, kami tidak akan merugikan siapa pun karena tindakannya sebelumnya,” katanya.
“Oleh karena itu, saya meyakinkan bangsa Islam, khususnya rakyat Afghanistan, bahwa kami menginginkan semua kebaikan, penyebab kesuksesan dan kesejahteraan, dan kami berusaha untuk membangun sistem Islam,” tambahnya, seraya meminta “semua masyarakat untuk berpartisipasi bersama kami dalam hal ini. Pembangunan yang diberkati”.
Pernyataan Perdana Menteri itu dikeluarkan sehari setelah Taliban mengumumkan pemerintahan sementaranya. Dari 33 jabatan yang diumumkan, 14 adalah mantan pejabat Taliban selama pemerintahan 1996-2001 sebelumnya, lima adalah mantan tahanan Guantanamo, dan 12 sisanya adalah pejabat dari generasi kedua gerakan tersebut.
Sementara China dan Uzbekistan telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Taliban, namun Uni Eropa dan PBB menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap komposisi pemerintah Afghanistan yang baru tersebut. AS mengatakan tindakannya harus diadili, tetapi menurut AS mencatat bahwa pemerintah transisi yang tidak menyertakan kelompok lain tidak akan menjadi pertanda baik bagi stabilitas masa depan negara itu. (Bahri)
Sumber: Al Jazeera
