KABUL(Jurnalislam.com)–Taliban menuduh Amerika Serikat melanggar kesepakatan damai yang ditandatangani keduanya pada 2020, karena memasukkan menteri dalam negeri Imarah Islam Afghanistan (IIA) Sirrajudin Haqqani dalam daftar teroris AS.
Menteri baru, yang merupakan bagian dari Jaringan Haqqani, telah dituduh melakukan serangan terhadap pasukan AS di Afghanistan selama 20 tahun perang. AS akan memberi imbalan $ 5 juta untuk penangkapan Haqqani. Dia juga tetap masuk dalam daftar teroris PBB.
Beberapa anggota kelompok lainnya, termasuk penjabat Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhund, masih masuk daftar hitam internasional.
“Pejabat Pentagon telah mengatakan bahwa beberapa anggota kabinet Imarah Islam atau anggota keluarga mendiang Haqqani Sahib berada di dalam daftar hitam AS dan masih menjadi target,” kata kementerian luar negeri Imarah Islam Afghanistan, pada Rabu malam. (8/9/2021)
“Imarah Islam menganggap ini sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Perjanjian Doha yang bukan untuk kepentingan Amerika Serikat atau Afghanistan,” katanya, merujuk pada perjanjian yang ditandatangani di ibu kota Qatar.
Kesepakatan itu membuka jalan bagi penarikan pasukan asing pimpinan AS dengan imbalan jaminan dari Taliban untuk tidak mengizinkan kelompok-kelompok seperti al-Qaeda dan ISIL beroperasi di tanah Afghanistan. Pasukan AS mundur tepat sebelum batas waktu 31 Agustus dan mengakhiri perang terpanjang Amerika.
Pernyataan Taliban itu muncul setelah AS sepakat dalam perjanjian Doha untuk menghapus anggota Taliban dari sanksi internasional.
Dilaporkan dari Kabul, Charlotte Bellis reporter Al Jazeera mengatakan pernyataan itu keluar menyusul adanya komentar pejabat Pentagon kepada media bahwa anggota keluarga Haqqani masih menjadi target yang sah dan tetap masuk daftar hitam AS.
“Taliban mengatakan ini sangat provokatif, mengutuknya, mengatakan bahwa anggota keluarga Haqqani harus segera dikeluarkan dari daftar sanksi AS. Mereka mengatakan akan terus menuntut itu,” kata Bellis.
“Sejumlah keluarga Haqqani adalah bagian dari pemerintah dan mereka sangat kecewa. Mereka mengatakan mereka menginginkan hubungan positif dengan AS. Dan mereka sangat kecewa melihat beberapa pemimpin tertinggi mereka tetap menjadi target yang sah.”
“Akan sangat menarik untuk melihat apa tanggapan AS terhadap pernyataan ini,” tambahnya.
Fahim Sadat, kepala departemen Hubungan Internasional di Universitas Kardan yang berbasis di Kabul, mengatakan AS dan Taliban menggunakan Perjanjian Doha untuk melayani kepentingan mereka masing-masing.
“Kenyataannya adalah bahwa daftar sanksi adalah satu-satunya pengaruh yang layak dari komunitas internasional yang dapat digunakan melawan Taliban untuk konsesi apa pun,” kata Sadat kepada Al Jazeera dari kota Barcelona, Spanyol. (Bahri)
Sumber: Al Jazeera
