KABUL(Jurnalislam.com) – Mawlawi Abdul Salam Hanafi, Wakil Perdana Menteri Administratif Imarah Islam Afghanistan (IIA), Kamis sore (10/03/2022) bertemu dengan Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan delegasi pendampingnya bersama dengan Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons di kantornya.
Michelle Bachelet berbagi sarannya tentang hak asasi manusia di Afghanistan mencatat bahwa kepemimpinan Imarah Islam telah menjamin hak-hak minoritas, suku, wanita dan anak-anak seraya menambahkan bahwa mengamankan hak-hak rakyat negara mana pun sangat penting untuk stabilitas negaranya.
Saat menyambut pembukaan kembali sekolah dan universitas untuk anak perempuan, dia meyakinkan untuk bekerja dengan Imarah Islam guna membangun mekanisme yang komprehensif.
Mawlawi Abdul Salam Hanafi mengatakan: “Perang 43 tahun telah mempengaruhi semua warga Afghanistan, terutama wanita, dan kami berusaha untuk kemajuan semua dan juga memberikan perhatian serius pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sektor lainnya.”
Lebih lanjut Mawlawi meyakinkan bahwa di Afghanistan hak-hak semua warga negara dilindungi dan Imarah Islam melakukan segala upaya untuk mencegah orang-orang membalas dendam atas perang 43 tahun.
“Kami tidak akan membiarkan kelompok mana pun untuk menyakiti siapa pun di tanah Afghanistan.” imbuhnya.
Wakil Perdana Menteri menyatakan bahwa Imarah Islam mematuhi semua prinsip dan hukum hak asasi manusia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
“Sanksi AS terhadap aset Afghanistan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan harus diakhiri sesegera mungkin,” pungkas Mawlawi. (Bahri)
