Tag: dpr
-
Nasional
MK Minta Klarifikasi Pemerintah Soal Perppu Covid
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Mahkamah Konstitusi (MK) meminta klarifikasi dari presiden terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 soal kebijakan keuangan penanganan Covid-19 telah menjadi undang-undang (UU). “Sesuai dengan surat yang Mahkamah Konstitusi kirim ke DPR maupun presiden, mahkamah hanya ingin meminta atau klarifikasi dari presiden maupun DPR keberadaan dari perppu ini,” kata […]
Selengkapnya: MK Minta Klarifikasi Pemerintah Soal Perppu Covid -
Nasional
Naikkan Iuran BPJS di Tengah Wabah, Presiden Jokowi Dinilai Tak Miliki Empati
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, menilai langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 merupakan upaya pemerintah melawan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.Politikus PAN ini menilai pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS itu per 1 Juli 2020. Dengan begitu, […]
Selengkapnya: Naikkan Iuran BPJS di Tengah Wabah, Presiden Jokowi Dinilai Tak Miliki Empati -
Nasional
Di Tengah Pandemi, Pemerintah-DPR Sepakati RUU Minerba
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Komisi VII DPR RI dan Pemerintah menyepakati naskah revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba. Dengan begitu, naskah revisi akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/5). Naskah revisi hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) telah disepakati oleh mayoritas […]
Selengkapnya: Di Tengah Pandemi, Pemerintah-DPR Sepakati RUU Minerba -
Nasional
Anggota Dewan Sebut PSBB Upaya Lepas Tangan Pemerintah Pusat
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta pemerintah mengkaji secara mendalam terkait wacana akan dilakukannya relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat. “Tapi itu semua harus dikaji secara mendalam, baik soal penanganan medis, ketahanan pangan, hingga pendapatan warga. Mengkaji ini […]
Selengkapnya: Anggota Dewan Sebut PSBB Upaya Lepas Tangan Pemerintah Pusat -
Tak Berkategori
Tidak Terdengar, Peran DPR dan DPD Tangani Covid-19 Dipertanyakan
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Tokoh Nasional Anwar Abbas, mempertanyakan langkah legislator baik di DPRD, DPR, maupun DPD yang terkesan sunyi dan sepi tanpa suara dalam penanganan Covid-19. Terutama yang selalu berbicara dengan mengatakan dirinya paling Pancasila dan menuding orang lain tidak Pancasilais. “Ada apa ini? Apa sebenarnya yang terjadi dengan para politisi dan pimpinan partai yang ada […]
Selengkapnya: Tidak Terdengar, Peran DPR dan DPD Tangani Covid-19 Dipertanyakan -
Nasional
Komisi I DPR Minta Kemenlu Perhatikan Nasib WNI di Luar Negeri
JAKARTA (jurnalislam.com)- Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta kepada Pemerintah RI wabil khusus Mitra Komisi 1 DPR RI Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah strategis. Segera dan cepat dalam rangka melindungi semua WNI yang ada di Luar negeri yang terkena dampak Covid-19 dari kemungkinan tidak mendapatkan akses penghidupan hingga evakuasi […]
Selengkapnya: Komisi I DPR Minta Kemenlu Perhatikan Nasib WNI di Luar Negeri -
Nasional
Kasus Seperti Siyono Berulang, DPR Diminta Evaluasi Kinerja Polri
SOLO (Jurnalislam.com)- Ketua Divisi Advokasi Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Ahmad Sigid mendesak Presiden Jokowi beserta DPR RI, Kompolnas dan Komnas HAM melakukan kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Sigid meminta aparat mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam bertindak. Ia memberi contoh atas kasus kematian Qidam Alfarizki Mowance (20) yang tewas di tangan […]
Selengkapnya: Kasus Seperti Siyono Berulang, DPR Diminta Evaluasi Kinerja Polri -
Nasional
Pemerintah Didesak Buka Data Persebaran Corona
JAKARTA (jurnalislam.com)- Anggota DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mendesak agar pemerintah memaparkan dan mempublikasikan peta persebaran virus Corona. Masyarakat dinilainya sangat perlu mengetahui peta persebaran itu. Dengan begitu, mereka dapat menghindari dan berbuat sesuatu untuk memutus mata rantai penyebarannya. “Kita ini rasanya sudah lama perang melawan covid-19 ini. Tetapi sampai saat […]
Selengkapnya: Pemerintah Didesak Buka Data Persebaran Corona -
Nasional
Sejumlah Pihak Tolak Anggota DPR Jalani Rapid Test Corona
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluarganya. PAN menilai keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus lebih diutamakan. Politikus PAN Zainuddin Maliki menilai, di tengah situasi seperti ini, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona. Masyarakat dan petugas […]
Selengkapnya: Sejumlah Pihak Tolak Anggota DPR Jalani Rapid Test Corona -
Nasional
Komisi VIII DPR: Fatwa MUI Panduan untuk Kebijakan Pemerintah
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan merespons Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah Corona. Menurutnya, Fatwa MUI tersebut merupakan bentuk langkah antisipatif yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI tentang social distancing dalam menghadapi persebaran virus Corona. “Apa yang dilakukan MUI merupakan bentuk kehati-hatian kita agar kita semua […]
Selengkapnya: Komisi VIII DPR: Fatwa MUI Panduan untuk Kebijakan Pemerintah -
Nasional
Komisi IX DPR Minta Pengunjung dari Luar Negeri Dihentikan
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah segera menghentikan perjalanan masuk orang dari luar negeri baik bandara maupun pelabuhan manapun, untuk mempermudah penanganan kasus virus corona atau Covid-19 di dalam negeri. Kemudian dilakukan tracing kasus dalam negeri hingga tuntas terkait interaksi pasien positif ke para carrier. “Jangan sampai di saat kita […]
Selengkapnya: Komisi IX DPR Minta Pengunjung dari Luar Negeri Dihentikan -
Nasional
Dukung Isolasi Terbatas, Ketua DPR Dukung Bekerja dari Rumah
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mendukung upaya pencegahan penyebaran virus Corona dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah. Langkah ini dapat dilakukan berdasarkan UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina. Ia mencontohkan isolasi terbatas itu seperti menerapkan sistem belajar online, meminta masyarakat membatasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan keramaian massa. Selain itu, menyarankan warga untuk […]
Selengkapnya: Dukung Isolasi Terbatas, Ketua DPR Dukung Bekerja dari Rumah -
Nasional
DPR Minta Semua Fasilitas Kesehatan Lakukan Screening Ulang
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta seluruh pusat kesehatan melakukan screening di seluruh pusat kesehatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya warga yang terpapar Corona setelah dua orang warga dinyatakan positif corona. “Proses screening harus dilakukan di semua puskesmas di semua rumah sakit. Untuk mendeteksi apakah ada lagi […]
Selengkapnya: DPR Minta Semua Fasilitas Kesehatan Lakukan Screening Ulang -
Nasional
Parpol Kuasai Politik, Eks Ketua KY: Indonesia Didirikan Ormas Islam, Bukan Partai Politik
PANGKALPINANG (Jurnalislam.com)—Mantan Ketua Komisi Yudisial Prof Dr Aidul Fitriciasa Azhari dalam Kongres Umat Islam Indonesia KUII) VII mengatakan bahwa perpolitikan di Indonesia dikuasai partai politik. Padahal, menurutunya, pendiri bangsa ini justru adalah elemen ormas Islam, bukan partai politik. “Negara Indonesia ini tidak didirikan oleh partai politik, negara indonesia ini didirikan oleh NU, Muhammadiyah, Persis, dsb. […]
Selengkapnya: Parpol Kuasai Politik, Eks Ketua KY: Indonesia Didirikan Ormas Islam, Bukan Partai Politik -
Nasional
Pemerintah Disarankan Sisir Kembali Draft Omnibus Law
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandi Susanto menilai pemerintah perlu menyisir kembali draf RUU Cipta Kerja. Pasalnya, RUU yang telah diserahkan seharusnya tidak boleh ada kesalahan redaksi, karena akan dibahas di DPR RI. “Mumpung itu belum didistribusikan ke komisi-komisi atau gabungan komisi untuk membahas Omnibus Law ini, menurut saya, pemerintah perlu menyisir kembali, baik dari […]
Selengkapnya: Pemerintah Disarankan Sisir Kembali Draft Omnibus Law -
Berita Pilihan
KUII Undang Fraksi DPR dan Elemen Ormas Islam Aswaja
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ketujuh di Bangka Belitung akan mengundang seluruh fraksi di DPR RI. Di antaranya PKS, PAN, PKB, PPP, Demokrat, Golkar, PDIP, dan Gerindra. “Termasuk Ormas Islam juga semua diundang, asal Ormas Islam ahlusunnah wal jamaah, Insya Allah yang akan membuka presiden dan penutupan wakil presiden,” kata Ketua Pelaksana KUII […]
Selengkapnya: KUII Undang Fraksi DPR dan Elemen Ormas Islam Aswaja -
Nasional
Tiga Fraksi DPR Usulkan Bentuk Pansus Jiwasraya
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan secara informal saat ini sudah ada tiga fraksi yang mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun ia masih menunggul usulan secara formal. “Kalau secara informasi, mungkin baru 2-3 fraksi (usulkan pembentukan Pansus Jiwasraya), namun nanti kita lihat secara formalnya,” kata […]
Selengkapnya: Tiga Fraksi DPR Usulkan Bentuk Pansus Jiwasraya -
Nasional
MPR: Muhammadiyah Usul Ada Utusan Golongan
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan ada wacana publik untuk menghadirkan kembali keberadaan utusan golongan di MPR RI seperti yang diusulkan PP Muhammadiyah. Ia menilai usulan Muhammadiyah tersebut bisa membuka ruang dialektika lain dalam wacana amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945. “Oleh karena itu, pemikiran PP Muhammadiyah mengenai utusan golongan ini menarik […]
Selengkapnya: MPR: Muhammadiyah Usul Ada Utusan Golongan -
Nasional
Wapres Persilakan DPR Usulkan RUU Perlindungan Tokoh Agama
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyebut pemerintah masih akan menunggu argumentasi DPR terkait rancangan undang-undang (RUU) perlindungan agama dan simbol agama. Hal ini setelah DPR memasukkan RUU tersebut dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020. Kiai Ma’ruf menyebut RUU tersebut masih sebatas usulan DPR dan belum dibahas dengan pemerintah. “Itu masih […]
Selengkapnya: Wapres Persilakan DPR Usulkan RUU Perlindungan Tokoh Agama -
Nasional
Ajaran Khilafah Ditiadakan, Wakil Komisi VIII DPR: Tidak Boleh Hapus Fakta Sejarah
JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, tidak sepakat dengan kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) yang menghilangkan materi pembelajaran maupun ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad. Ace menilai konsep khilafah memang tidak mungkin diterapkan di Indonesia karena bangsa telah menyepakati sistem NKRI. Namun demikian, materi khilafah bagian dari […]
Selengkapnya: Ajaran Khilafah Ditiadakan, Wakil Komisi VIII DPR: Tidak Boleh Hapus Fakta Sejarah
