Tag: dpr
-
Nasional
Fahri Sebut Petahana Tak Penuhi Janjinya Bisa Kena Delik Kebohongan Publik
SOLO (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali menggelar ‘Netizen #NongkrongbarengFahri’ di Wedangan Omah Kayu Solo, Ahad (15/4/2018). Acara ini juga dihadiri politisi Partai Gerindra Fadli Zon. Dalam helatan ini, Fahri membahas ihwal masalah kebangsaan seperti pilkada 2019, presidential treshold hingga politik Islam di Indonesia. Tentang pilkada 2019 misalnya, Fahri menyoroti kandidat nanti, […]
Selengkapnya: Fahri Sebut Petahana Tak Penuhi Janjinya Bisa Kena Delik Kebohongan Publik -
Nasional
DPR Masih Membahas Pelibatan TNI dan Definisi Terorisme
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme telah mencapai tahap akhir. Sejauh ini, sudah mengerucut pada dua poin, yakni soal pelibatan TNI dan definisi mengenai terorisme. “Hasil sidang Pansus RUU Terorisme telah mencapai dua pembahasan, pertama soal pelibatan TNI, kedua soal definisi terorisme,” kata Arsul saat diskusi […]
Selengkapnya: DPR Masih Membahas Pelibatan TNI dan Definisi Terorisme -
Nasional
BPIH Naik, DPR Minta Kualitas Pelayanan Haji Ditingkatkan
JAKARTA (Jurnalislam.com)— Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2018 telah ditetapkan DPR RI bersama pemerintah, Senin (12/03/2018) kemarin, naik sebesar 0,9 persen dibanding tahun 2017. Kini, dengan biaya haji sebesar Rp 35,235 juta itu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap kualitas pelayanan haji mengalami peningkatan. Menurutnya, permasalahan-permasalahan seperti keterlambatan visa, diharapkan tidak boleh terjadi lagi. […]
Selengkapnya: BPIH Naik, DPR Minta Kualitas Pelayanan Haji Ditingkatkan -
Analisa
‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’
BANDUNG (Jurnalislam.com) – Akhir Oktober ini, Jurnalislam.com berkesempatan mewawancarai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf. Kepada Jurnalislam, pakar hukum tata negara ini menjelaskan serba-serbi UU Ormas setelah DPR menerima Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Bagaimana nasib ormas ke depan? Seperti apa penerapan UU Ormas? Adakah jalan agar UU Ormas […]
Selengkapnya: ‘Pemerintah Kembali ke Rezim Orde Baru’ -
Nasional
Disahkan DPR, Muhammadiyah Akan Gugat Perppu Ormas ke MK
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum Busyro Muqoddas mengatakan Muhammadyah akan menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jika disahkan menjadi undang-undang. “Kami akan ajukan JR (Judicial Review) jika Perppu Ormas itu jadi disahkan,” ujar Busyro di sela […]
Selengkapnya: Disahkan DPR, Muhammadiyah Akan Gugat Perppu Ormas ke MK -
Nasional
Refly Harun Rekomendasikan DPR Tolak Perppu Ormas
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ahli hukum tata negara Refly Harun menyebut Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menimbulkan banyak persepsi di tengah masyarakat. Ia merekomendasikan agar DPR menolak Perppu ini. Refly menyebut masyarakat memandang Perppu ini hanya mengatur soal ormas bertentangan Pancasila dan yang radikal. Refly mengatakan Perppu ini menghilangkan proses hukum dalam pembubaran suatu ormas. “Memang di […]
Selengkapnya: Refly Harun Rekomendasikan DPR Tolak Perppu Ormas -
Nasional
DPR Minta Investasi Dana Haji untuk Kepentingan Jamaah
JAKARTA (Jurnalislam.com)–Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mengatakan wacana pemerintah yang akan menggunakan dana haji untuk infrastruktur harus berkaitan dengan kepentingan pelayanan jamaah haji di Indonesia. Pasalnya hal itu sudah diamanatkan oleh undang-undang. “Tinggal kita menganut dua hal, diundang-undang itu diamanatkan harus berdasarkan pronsip syariah dan untuk kepentingan yang berkaitan dengan haji,” ujarnya […]
Selengkapnya: DPR Minta Investasi Dana Haji untuk Kepentingan Jamaah -
Komunitas
Subuh Berjamaah Membludak, DPR Apresiasi Pengelolaan Masjid Riyadul Jannah Boyolali
Boyolali(Jurnalislam.com)-Delapan ratusan jamaah hadir dalam perhelatan shalat subuh berjamaah dan silaturahim bertema ‘Merajut Ukhuwah untuk Sinergi Dakwah’ bersama Ketua Komisi 1 DPR RI Dr. H Abdul Kharis Almasyhari di Masjid Riyadul Jannah (MRJ) Ngreni Simo Boyolali, Ahad (21/5/2017). Dalam materinya, Dr. H.Abdul Kharis menyatakan keheranya dan setengah tidak percaya bahwa di masjid Riyadul Jannah yang […]
Selengkapnya: Subuh Berjamaah Membludak, DPR Apresiasi Pengelolaan Masjid Riyadul Jannah Boyolali -
Nasional
Pidato Raja Salman Singkat, DPR: Tak Masalah, Yang Penting Implementasinya
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menanggapi pidato singkat raja Salman dalam pertemuan dengan DPR di Gedung DPR/MPR/DPD/ RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2017). Menurutnya, pidato berdurasi 2 menit ini sangat singkat, padat, dan jelas. “Yang kita pentingkan isinya, mudah-mudahan dengan pidato singkat ini implementasinya sangat besar terkait investasi dan penambahan kuota […]
Selengkapnya: Pidato Raja Salman Singkat, DPR: Tak Masalah, Yang Penting Implementasinya -
Nasional
Raja Salman Datangi DPR, Waketum MUI: Strategis Bahas Palestina dan Kuota Haji
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil ketua umum MUI Pusat, Zainut Tauhid ikut berkomentar terkait kedatangan rombongan Arab Saudi, Raja Salman. Menurutnya, sangat strategis kedatangan penjaga dua kota suci ini disaat kondisi bangsa Indonesia sedang banyak permasalahan. “Kehadiran Arab Saudi momentum yang sangat pas disaat Indonesia sedang banyak masalah,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, […]
Selengkapnya: Raja Salman Datangi DPR, Waketum MUI: Strategis Bahas Palestina dan Kuota Haji -
Nasional
Ini Aspirasi ANNAS ke Komisi VIII DPR-RI
ASPIRASI ALIANSI NASIONAL ANTI SYI’AH (ANNAS) KE KOMISI VIII DPR-RI(04 FEBRUARI 2015) RUU PERLINDUNGAN UMAT BERAGAMA (RUU PUB) 1. Dasar penyusunan RUU PUB menurut menteri Agama RI adalah untuk melindungi kebebasan memeluk Agama dan kebebasan menjalankan Agama yang dipeluk dan diyakininya. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari UUD 1945. Disatu sisi kebebasan memeluk Agama mudah untuk […]
Selengkapnya: Ini Aspirasi ANNAS ke Komisi VIII DPR-RI
