Tag: dpr
-
Nasional
MUI: Sikap Abai Pemerintah Penyebab Kegaduhan Nasional
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi menilai, penyebab kegaduhan nasional, kemarahan rakyat, dan situasi kacau adalah sikap abai pemerintah dan DPR atas aspirasi rakyat. Arogansi kekuasaan rezim saat ini telah membutakan hati nurani dan menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi ambisi. “Ini sesungguhnya falsafah Maciavelli yang sudah diterapkan […]
Selengkapnya: MUI: Sikap Abai Pemerintah Penyebab Kegaduhan Nasional -
Nasional
Tok! Pemerintah – DPR Sahkan UU Omnibus Law
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) ini di Kompleks DPR secara resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Sementara itu di depan Kompleks DPR aparat keamanan berjaga-jaga mengantisipasi demonstrasi elemen buruh dan masyarakat sipil. “Kepada seluruh anggota, saya memohon persetujuan dalam forum rapat peripurna ini, bisa disepakati?” tanya Wakil Ketua DPR […]
Selengkapnya: Tok! Pemerintah – DPR Sahkan UU Omnibus Law -
Nasional
DPR Sepakat Akan Sahkan RUU Cipta Kerja Tanggal 8 Oktober
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang rencana akan digelar 8 Oktober 2020 mendatang. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/10) malam. “Saya meminta persetujuan kepada seluruh anggota dan pemerintah apakah Rancangan Undang-undang tentang […]
Selengkapnya: DPR Sepakat Akan Sahkan RUU Cipta Kerja Tanggal 8 Oktober -
Nasional
Legislator: Pemerintah Gagal Tangani Pandemi
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher prihatin dengan kondisi yang memburuk ini. “Pemerintah gagal menahan laju pandemi akibat salah strategi,” kata Netty dalam keterangan media, Rabu (09/09/2020). Kata dia, sejak awal pemerintah lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi daripada menangani akar pandemi, yaitu sektor kesehatan. Akibat kegagalan tersebut, imbas pandemi sudah kemana-mana dan sulit terkendali. […]
Selengkapnya: Legislator: Pemerintah Gagal Tangani Pandemi -
Nasional
PKS Pertanyakan Status RUU HIP
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mempertanyakan, konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR, pada Kamis (16/7). Adanya RUU BPIP tersebut kini memunculkan pertanyaan terkait status RUU HIP saat ini. “Kami menyimak pernyataan pers pimpinan dewan bersama para menteri yang hari ini datang ke DPR. […]
Selengkapnya: PKS Pertanyakan Status RUU HIP -
Nasional
Corona Melonjak, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali PSBB
JAKARTA(Jurnalislam.com)– Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinanya atas munculnya klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) di Kota Bandung, Jawa Barat. Itu menjadi pertanda semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan lebih tinggi. Dia meminta, pemerintah kembali mempertimbangkan opsi pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar […]
Selengkapnya: Corona Melonjak, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kembali PSBB -
Tak Berkategori
Covid Melonjak, Komisi IX: Jangan Malu Evaluasi
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Meski saat ini tengah menuju new normal atau kenormalan baru yang digembor-gemborkan pemerintah tapi kasus Covid-19 justru terus melonjak. Bahkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia yang dilaporkan pemerintah kembali mencetak rekor, Kamis (9/7). Ada tambahan 2.657 pasien baru sehingga total 70.736 orang telah terinfeksi penyakit ini. Menanggapi itu, anggota Komisi IX Dewan […]
Selengkapnya: Covid Melonjak, Komisi IX: Jangan Malu Evaluasi -
Nasional
16 RUU Dikeluarkan dari Prolegnas, HIP Tidak Termasuk
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Baleg DPR RI pada Kamis (2/7) resmi mencabut 16 Rancangan Undang-undang dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Keputusan tersebut diketok dalam rapat kerja dengan pemerintah dan DPD dengan agenda evaluasi prolegnas prioritas tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7). “Kita ketok ya? Pak menteri setuju ya? Baik, terima kasih,” kata Ketua Baleg […]
Selengkapnya: 16 RUU Dikeluarkan dari Prolegnas, HIP Tidak Termasuk -
Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Hentikan Legislasi UU Anti Rakyat di Tengah Pandemi
JAKARTA(Jurnalislam.com)—Perwakilan Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) Prof. Dr. Din Syamsuddin mengapresiasi dan berhusnuzon atas tindakan marah-marah Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dinilai tidak becus menanggulangi covid-19. Karenanya, untuk menanggulangi masalah covid-19, Din Syamsuddin mengusulkan beberapa opsi kepada presiden. Selain meminta rakyat kritis dirangkul. Din juga meminta pemerintah dan DPR menghindari kebijakan kontroversial seperti membahas […]
Selengkapnya: Pemerintah dan DPR Diminta Hentikan Legislasi UU Anti Rakyat di Tengah Pandemi -
Nasional
PKB: Usulan Ganti Nama RUU HIP Tidak Selesaikan Masalah
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Yanuar Prihatin mengomentari terkait adanya usulan perubahan nama Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Menurutnya adanya usulan perubahan nama RUU tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. “Usulan perubahann RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Pembinaan Ideologi […]
Selengkapnya: PKB: Usulan Ganti Nama RUU HIP Tidak Selesaikan Masalah -
Nasional
Pimpinan DPR Klaim Legislasi RUU HIP Akan Dihentikan
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Nasib Rancangan Undang-undang (RUU) Halian Ideologi Pancasila (HIP) diputuskan. Pimpinan DPR RI ingin pembahasan RUU HIP itu dihentikan. “Rencana berhenti,” ujar Wakil Ketua DPR bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin, Ahad (28/6/2020). Sementara itu, Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan sikap Pimpinan DPR sudah jelas mengenai nasib RUU HIP. “Sudah […]
Selengkapnya: Pimpinan DPR Klaim Legislasi RUU HIP Akan Dihentikan -
Nasional
DPR Kritik Pemerintah, Soroti Mahalnya Rapid Test
JAKARTA(Jurnalislam.com)- Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendengarkan keluhan masyarakat yang mengkritik mahalnya biaya rapid test corona. Menurut dia, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mewajibkan masyarakat melakukan rapid test guna memastikan nonreaktif corona, sebelum berpergian dengan menggunakan moda transportasi massal keluar daerah. “Ya pertama kami meminta pemerintah untuk serius memerhatikan […]
Selengkapnya: DPR Kritik Pemerintah, Soroti Mahalnya Rapid Test -
Nasional
MUI Kota Bima Tegas Tolak RUU HIP
KOTA BIMA (Jurnalislam.com)–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bima menolak Tegas Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). “Mudah Mudahan Kita Senantiasa Di Bimbing Oleh Allah Sehingga Kita Menghasilkan Kesepakatan dan pernyataan Sikap Seluruh Komponen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Tokoh Agama dan Masyarakat Serta Ormas Ormas islam Yang Berada Di Kota Bima untuk Menolak Terwujudnya […]
Selengkapnya: MUI Kota Bima Tegas Tolak RUU HIP -
Headline News
PBNU Berharap Legislasi RUU HIP Dibatalkan, Bukan Malah Ditunda
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki sikap yang sama dengan MUI agar RUU HIP dicabut, bukan malah ditunda. Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan KH Robikin Emhas mengatakan, PBNU berharap seluruh proses legislasi RUU HIP tidak dilanjutkan. “RUU HIP itu ibarat bola panas. Karena merupakan bola panas, PBNU berharap seluruh proses legislasi RUU HIP […]
Selengkapnya: PBNU Berharap Legislasi RUU HIP Dibatalkan, Bukan Malah Ditunda -
Nasional
Fraksi PKS: Dunia Harus Bersatu Hadapi Aneksasi Isreal Atas Palestina
YOGYAKARTA (Jurnalislam.com)— Rencana aneksasi Tepi Barat yang disetujui bersama antara Netanyahu dari Partai Likud dan rekan koalisinya Benny Gantz dari Partai Biru dan Putih, mendapat kecaman keras Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta. Sukamta menyebut, rencana Isarel ini sangat berbahaya dan dapat merusak berbagai upaya menghadirkan solusi atas konflik Palestina – Israel. […]
Selengkapnya: Fraksi PKS: Dunia Harus Bersatu Hadapi Aneksasi Isreal Atas Palestina -
Nasional
Pemerintah Hanya Tunda RUU HIP, MUI Ingin Kawal Sampai Dicabut
JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hukum dan Perundang-undangan Buya Basri Bermanda mengatakan, MUI akan tetap mengawal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR. Meskipun, Pemerintah telah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU tersebut. “Kita tetap terus menyikapi dan mengawal DPR selanjutnya, dan kalau perlu nanti dengan DPR juga akan dialog untuk mendorong DPR agar […]
Selengkapnya: Pemerintah Hanya Tunda RUU HIP, MUI Ingin Kawal Sampai Dicabut -
Nasional
Agar RUU HIP Pasti Ditunda, Muhammadiyah Minta Pemerintah Resmi Surati DPR
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta Pemerintah menyampaikan secara tertulis permintaan penundaan rancangan Undang undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) kepada DPR. Abdul menerangkan, ini dilakukan agar memberikan kepastian terhadap penundaan RUU tersebut. “Jawaban Pemerintah kepada DPR akan sangat baik kalau disampaikan secara tertulis kepada DPR, sehingga bisa memberikan kepastian kepada masyarakat,” […]
Selengkapnya: Agar RUU HIP Pasti Ditunda, Muhammadiyah Minta Pemerintah Resmi Surati DPR -
Nasional
Komisi III DPR Desak Polisi Ungkap Pelaku Teror Diskusi UGM
JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni meminta agar teror dan ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada mahasiswa dan keluarga Panitia diskusi di UGM Yogyakarta dan juga intimidasi terhadap salah satu jurnalis media daring diusut tuntas dan dicari dalang dari aksi tersebut. Pasalnya, ancaman dan teror itu membuat resah masyarakat akhir-akhir ini. Ditambah terornya dilakukan […]
Selengkapnya: Komisi III DPR Desak Polisi Ungkap Pelaku Teror Diskusi UGM -
Nasional
New Normal Bisa Diperlakukan Asal Pemerintah Mampu Kendalikan Covid-19
JAKARTA(Jurnalislam.com)--Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengkritisi sikap pemerintah yang ingin menerapkan prosedur new normal. Menurutnya, new normal itu titik tolak prasyaratnya bukanlah persoalan ekonomi. Tetapi lebih pada persoalan kesehatan dan keselamatan warga negara. New normal itu bisa dilaksanakan jika kurva pandemi ini menurun tajam. “Mereka yang dirawat sudah di atas 80 […]
Selengkapnya: New Normal Bisa Diperlakukan Asal Pemerintah Mampu Kendalikan Covid-19 -
Nasional
PKS Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Dihentikan
JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan meminta pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dihentikan. Netty menilai RUU tersebut berpotensi mengekang kebebasan pers di Indonesia. “Hentikan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena berpotensi membungkam dan menyulitkan dunia pers di tanah air,” kata Netty dalam rilisnya, Selasa (26/5). Netty menilai […]
Selengkapnya: PKS Minta Pembahasan RUU Omnibus Law Dihentikan
