Giliran HAM Eropa Desak Arab cs Akhiri Blokade Qatar, Begini Laporannya

BRUSEL (Jurnalislam.com) – Sebuah organisasi hak asasi manusia Eropa telah meminta Arab Saudi, UEA dan Bahrain untuk mengakhiri blokade mereka atas Qatar dan membantu meringankan penderitaan warga di pihak yang bersengketa.

Delegasi beranggotakan 16 orang dari Aliansi Kebebasan dan Kemerdekaan (the Alliance for Freedom and Dignity) AFD, yang berbasis di Brussels, melakukan perjalanan ke Doha untuk menyelidiki dan mendokumentasikan dampak kemanusiaan terhadap rakyat biasa akibat blokade yang diberlakukan di Qatar sejak 5 Juni.

Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Ahad (23/7/2017) bahwa mereka bertemu dengan banyak korban di Qatar termasuk wanita dan anak-anak yang tidak dapat bersatu kembali dengan ayah mereka karena mereka adalah warga negara dari negara-negara yang memblokade.

Kelompok tersebut terutama mengecam negara-negara yang memblokade karena “memisahkan keluarga” dan “menolak memberi ijazah kepada siswa atau melarang siswa melakukan ujian” hanya karena mereka adalah warga negara Qatar.

Abdelmajid Mrari, direktur wilayah Timur Tengah AFD, mengatakan bahwa kelompoknya telah menjangkau semua negara yang terlibat dalam krisis tersebut untuk menyelidiki penderitaan rakyat biasa di wilayah tersebut.

Mrari mengatakan bahwa hanya Komite Hak Asasi Manusia Nasional (National Human Rights Committee-NHRC) di Qatar yang menanggapi pertanyaan mereka secara positif dan mengundang delegasi mereka ke Doha untuk menyelidiki situasi di lapangan.

Dia mengatakan Arab Saudi, UEA dan Bahrain tidak menanggapi sedikit pun penyelidikan AFD maupun permintaan untuk mengunjungi negara mereka.

Ketika ditanya oleh Al Jazeera apakah laporan akhir AFD mungkin hanya dilihat dari satu sisi atau bias karena kelompok tersebut hanya mengunjungi Doha dan bukan negara-negara lain, Mrari mengatakan bahwa kelompoknya telah mencoba yang terbaik untuk menjangkau negara-negara yang memblokade tapi tidak berhasil.

“Mereka tidak bisa menuduh kita bias atau condong kepada satu pihak saat mereka tidak memberi kesempatan kepada kita untuk mendengar pendapat mereka,” katanya.

Laporan akhir AFD akan dipresentasikan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Parlemen Eropa untuk mendapat rekomendasi mengenai bagaimana menyelesaikan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung itu.

Dr Francois Deroche, seorang dokter medis Prancis dan seorang anggota delegasi, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia mendokumentasikan enam kasus anak-anak autis yang ayahnya adalah warga negara Arab Saudi, Bahrain, dan UEA hanya dirawat ibu-ibu Qatar mereka sendiri.

“Perlakuan terhadap anak-anak dengan kondisi medis seperti itu tidak manusiawi,” kata Deroche.

Francois Burgat, ilmuwan politik Prancis dan direktur penelitian di Institute for Research and Studies on the Arab and Muslim World, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa alasan banyak negara Eropa untuk tidak terburu-buru mendukung Arab Saudi dan UEA karena

mereka dapat melihat bahwa negara-negara tersebut tidak tampak seperti apa yang mereka ingin tampilkan mengenai diri mereka terutama ketika menyangkut klaim “anti-terorisme” mereka.

Pada tanggal 5 Juni, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan politik dan ekonomi mereka dengan Qatar. Mereka juga memberlakukan blokade laut, darat dan udara di negara tersebut, menuduh Qatar mendukung ekstremis. Qatar membantah keras tuduhan itu.

AFD adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2006 dan didedikasikan untuk mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia, menurut situsnya.

Upaya untuk Memecahkan Krisis Al Aqsha Terhenti

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Upaya untuk menyelesaikan krisis di Yerusalem atas langkah-langkah keamanan baru di salah satu tempat suci yang paling penting setelah akhir pekan berdarah tampaknya terhenti pada hari Ahad (23/7/2017), lansir Anadolu Agency.

Meskipun ada harapan detektor logam baru yang dipasang di Masjid Al-Aqsa akan dicopot, Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu justru berkelit-kelit dalam mempertahankan detektornya.

Waqf Islam, yang mengelola situs suci tersebut dan yang meminta umat Islam untuk sholat di luar Al-Aqsha sampai detektor logam dilepas, mengatakan bahwa mereka hanya akan menerima kembali peraturan seperti sebelumnya.

“Kami menegaskan penolakan atas detektor logam dan semua tindakan penjajahan,” kata Waqf dalam sebuah pernyataan.

Zionis yahudi Netanyahu memutuskan untuk mempertahankan detektor logam tersebut setelah sebuah pertemuan darurat pada hari Kamis malam, meskipun ada kekhawatiran akan terjadinya benturan ketika ribuan orang diperkirakan berkumpul untuk sholat Jumat.

Sedikitnya empat warga Palestina gugur dalam bentrokan dengan pasukan penjajah Israel sejak saat itu, sementara tiga orang Israel juga tewas dalam serangan penusukan di dalam rumah mereka dalam sebuah pemukiman yahudi di Tepi Barat yang mereka jajah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Jumat bahwa dia akan memotong semua kontak dengan orang-orang Israel sampai suasana kembali tenang.

Seorang pejabat senior Palestina, yang tidak dapat disebutkan namanya, mengatakan kepada Anadolu Agency mengenai Abbas yang memberi peringatan kepada AS bahwa dia akan mengambil langkah jika terjadi kekerasan, dalam sebuah telpon dengan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner.

Israel telah mengklaim bahwa detektor logam tersebut merupakan tindakan yang diperlukan setelah terjadi sebuah serangan di dalam Al-Aqsha yang menewaskan dua serdadu Israel, dan juga tiga warga Palestina, namun warga Palestina mangatakan itu adalah dalih penjajah Israel yang mencoba untuk menguasa tempat suci tersebut, yang merupakan tempat suci ke tiga bagi kaum Muslim di dunia.

Fahmi Salim: Perppu Ormas Akan Merugikan Dakwah

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. Fahmi Salim Zubair mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah mundur dengan diterbitkannya Perppu No 2 Tahun 2107 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Menurutnya, munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang banyak menyudutkan umat Islam di era reformasi ini tak ubahnya kembali lagi ke zaman orde baru dimana dakwah Islam sangat dibatasi.

“Salah satu nilai reformasi yang menjadi berkah umat Islam adalah umat berhasil keluar dari kungkungan rezim otoriter dan represif. Kalau sekarang muncul seperti ini (perppu ormas), berarti kita kembali ke zaman orde baru, dan ini akan merugikan dakwah Islam,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, dengan Perppu tersebut pemerintah bisa dengan sewenang-wenang membubarkan paksa ormas-ormas yang dianggap tak sejalan.

Selain itu, lanjutnya, Perppu ormas juga ditafsirkan secara sepihak, seperti dalam kasus HTI.

“Belum dibuktikan bertentangan dengan pancasila sesuai prosedur, namun sudah dibubarkan pemerintah tanpa melalui putusan pengadilan. Sekarang itu kan trennya siapa saja yang mendakwahkan Islam secara konsisten akan disebut anti pancasila, jadi undang-undang atau regulasi karet yang bisa digunakan untuk memberangus ormas-ormas Islam,” terangnya.

Tuduh Hamas Minta Aljazair Jadi Tuan Rumah Atasi Krisis Qatar, Ini Kata Jubir Hamas

ALJAZAIR (Jurnalislam.com) – Kelompok perlawanan Islam Palestina Hamas membantah laporan bahwa mereka meminta Aljazair untuk menjadi tuan rumah beberapa pemimpin kelompok di tengah krisis Teluk antara Qatar dan negara-negara tetangga Arab, Anadolu Agency melaporkan, Ahad (23/7/2017).

Pekan lalu, surat kabar Al-Sharq al-Awsat yang berbasis di London, mengutip sumber Palestina, mengatakan bahwa Hamas berusaha untuk hadir di Aljazair.

Harian tersebut mengklaim bahwa langkah tersebut dilakukan setelah pemimpin Hamas dipaksa keluar dari Qatar, yang diboikot oleh empat negara Arab, setelah menuduh Doha mendukung terorisme.

Surat kabar itu mengatakan bahwa Hamas telah membuat permintaan resmi ke Aljazair untuk hadir di negara tersebut. Aljazair belum menanggapi permintaan tersebut.

Namun Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan laporan tersebut tidak benar.

“Bagi Aljazair, kita tidak memerlukan perwakilan karena masalah Palestina dan Hamas telah terukir di jantung setiap warga Aljazair,” katanya dalam sebuah konferensi yang menandai persatuan antara Gerakan Aljazair untuk Masyarakat Damai dan Front Taghyir, Sabtu.

“Kami bangga dengan negara ini dan kepemimpinannya, dan kami tidak membutuhkan para pemimpin untuk mewakili kita di sini,” Abu Zuhri menekankan.

Aljazair adalah salah satu negara Arab yang menolak untuk mengklasifikasikan Hamas atau Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

Tikam Warga Israel Hingga Luka Kritis, Seorang Yordania Tewas Ditembak di Kedutaan Israel

AMMAN (Jurnalislam.com) – Seorang warga Yordania tewas pada hari Ahad (23/7/2017) dan seorang warga Israel terluka parah di kedutaan Israel di Amman, kata sumber keamanan, Al Jazeera melaporkan.

Media lokal mengatakan bahwa seorang warga Yordania tewas setelah bertengkar dengan seorang warga Israel di dalam kedutaan Israel di Amman.

Keduanya bertengkaran karena alasan yang tidak diketahui, warga Jordania itu mendapat dua tembakan di bahu dan warga Israel tersebut tertikam di dada.

“Seorang pria Yordania tewas dan seorang pria Israel terluka parah dan dalam kondisi serius menyusul sebuah insiden di dalam kedutaan (Israel) di lingkungan perumahan Rabiyeh di Amman,” sebuah sumber keamanan, yang menolak disebutkan namanya dan menolak memberikan rincian lain.

Pasukan keamanan Yordania ditempatkan di jalan-jalan di sekitar kedutaan, kata seorang koresponden AFP.

Insiden tersebut terjadi pada saat ketegangan meningkat antara Israel dan kaum Muslim mengenai detektor logam yang dipasang Israel di pintu masuk Masjid al-Aqsha.

Sebelumnya pada hari Ahad, Yordania mendesak sebuah pertemuan menteri luar negeri Arab untuk membahas situasi tersebut.

Pada hari Jumat, ribuan warga Yordania turun ke jalan-jalan di Amman setelah sholat Jumat untuk mengecam tindakan pasukan zionis di kompleks masjid Haram al-Sharif.

Yordania adalah wali/pemelihara resmi bagi tempat-tempat suci umat Islam di Yerusalem.

Sebuah kumpulan massa yang diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 orang melakukan unjuk rasa yang diserukan oleh gerakan Islam.

PM Turki: Kami Tunggu Israel Lakukan Kesalahan Ini

ANKARA (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Turki pada hari Ahad (23/7/2017) mengecam kembali pembatasan polisi zionis yahudi terhadap akses Muslim ke Masjid Al Aqsha di Yerusalem.

Menurut sebuah posting di akun Twitter resmi Binali Yildirim, “pembatasan akses bagi Muslim ke Masjid Al-Aqsha karena alasan apapun tidak dapat diterima,” lansir Anadolu Agency.

Dalam serangkaian posting, dia berkata, “Kami sedang menunggu Israel melakukan kesalahan yang mengabaikan sensitivitas dunia Islam ini. Warga Yahudi yang telah hidup bersama kita [jadi warga Turki] selama berabad-abad adalah salah satu elemen terpenting dari kekayaan sosial kita. Kami adalah warisan peradaban yang mengambil perbedaan sebagai kekayaan tanpa mempedulikan agama, sekte, bahasa, atau ras. Untuk alasan ini, kami tidak menyetujui tindakan serangan balasan ke rumah pemujaan warga Yahudi di lingkungan kami, dan kami mendesak moderasi di antara warga kami.”

“Teror adalah ancaman umum bagi seluruh umat manusia. Teror tidak memiliki agama, bahasa, atau ras. Kami sangat mengutuk agar teror tidak dilakukan lagi di Al Aqsha,” pernyataan tersebut menambahkan.

Kemarahan telah menyebar di Tepi Barat sejak pekan lalu ketika polisi penjajah Israel menutup Masjid Al-Aqsha, yang dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia, menyusul baku tembak mematikan. Yahudi mengklaimnya Masjid Al Aqsha sebagai Bukit Bait Suci (the Temple Mount).

Masjid tersebut dibuka kembali setelah ditutup selama dua hari, dengan diletakkan detektor logam dan kamera di gerbang masjid oleh pasukan Israel, yang menurut warga Palestina bertujuan untuk mengubah status quo dan ingin menguasainya.

Israel menolak untuk melepaskan detektor, berdalih bahwa tindakan pengamanan itu serupa dengan prosedur yang dilakukan di tempat-tempat suci lainnya di seluruh dunia.

Tiga warga Palestina terbunuh pada hari Jumat dalam protes keras menentang tindakan penjajah Israel di sekitar tempat suci tersebut. Tiga pemukim Yahudi juga tewas dalam serangan yang diduga dilakukan warga Palestina di sebuah pemukiman di Tepi Barat.

Kota Yerusalem suci bagi semua agama Ibrahim – Islam, Yahudi, dan Kristen – dan Masjid Al-Aqsha milik kaum Muslim adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam.

Gelar Aksi Jumat Ghadab, Warga Surabaya Desak Risma Kutuk Blokade Israel

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) Surabaya Raya dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Surabaya serta sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi “Jumat Ghadab Pembebasan Masjid Al-Aqsha”, Jumat (21/7/2017). Dalam aksi itu, massa meminta walikota Surabaya, Risma untuk mengutuk dan mengecam blokade paksa Israel.

“Meminta ibu Risma selaku walikota Surabaya dengan tegas mengutuk dan mengecam perbuatan Israel yang melarang umat Islam Palestina untuk shalat di Masjid dan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi,” tegas ketua FSLDK Surabaya Raya, Ahmad Mubarok dilokasi.

Aksi berupa longmarch dari Masjid Muhajirin hingga Balai Kota Surabaya pada siang hari itu juga mendesak pemerintah, untuk ambil bagian dalam perdamaian dunia. Sebab, hal tersebut telah tercantum dalam UUD 1945.

“Menuntut kepada Pemerintah RI untuk mewujudkan perdamaian dunia (sesuai UUD 1945) khususnya terkait isu konflik Palestina dan Israel,” papar ketua KAMMI Surabaya, Ahmad Mubarok.

Lebih dari itu, massa aksi mengajak Lembaga dan Ormas Islam dunia dalam melindungi kota suci umat Islam Palestina dan Masjid Al-Aqsha, kiblat pertama umat Islam.

Aksi diakhiri dengan shalat Ashar berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap dari masing elemen masyarakat Surabaya.

Ansharusyariah: Dakwah Kami Mengajak Orang Istiqomah dalam Islam

PADANG (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Abdul Rachim Ba’asyir mengatakan, salah satu visi dakwah jamaahnya adalah mengajak kaum muslimin untuk istiqomah dalam berislam.

“Dakwah kita di jamaah Anshaury Syariah itu bukan dakwah yang membawa kepada jamaah tetapi bagaimana mengajak orang untuk istiqomah dalam berislam,” katanya kepada Jurnalislam.com usai menghadiri acara pertemuan ulama internasional di Padang belum lama ini.

“Ketika orang sudah beristiqomah dalam berislam, itu mau bekerjasama dengan kita di jamaah Ahlan wa sahlan, Jamaah Anshaury Syariah itu prinsipnya seperti itu,” sambungnya.

Menurut Ustadz Iim, sapaannya, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk bergabung di dalam sebuah jamaah, akan tetapi setiap muslim wajib beramal untuk Islam dengan segala kemampuan yang dimilikinya.

“Nah itu mau bersama dengan siapapun tidak masalah, kalau mau bekerja sama dengan Jamaah Ansharusy Syariah juga ahlan wa sahlan. Jadi, sifatnya seperti itu, terbuka, lebih kepada ajakan bukan kewajiban,” tegasnya.

Terkait acara Multaqo Ulama dan Dai se-Asia Tenggara, Eropa dan Afrika yang baru saja digelar di Kota Padang, Ustadz Iim yang hadir sebagai utusan dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) itu mengatakan, pihaknya sangat mendukung semua upaya yang bertujuan untuk menyatukan umat.

“Jamaah sangat mendukung upaya apapun untuk menyatukan umat, karena memang salah satu visi Jamaah Ansharusy Syariah juga adalah membangun persatuan umat dalam rangka hidup dibawah naungan syariat Allah SWT,” tuturnya.

Amien Rais: “Saya Melihat Kelemahan Pak Jokowi Itu Kurang Simpatik dengan Islam”

KARANGANYAR (Jurnalislam.com) – Mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Amien Rais menilai, presiden Joko Widodo kurang simpatik dengan umat Islam. Sebab, dalam separuh kepemimpinannya ia dinilai kurang memperlakukan mayoritas rakyat itu dengan adil dan terhormat.

“Jadi saya ingin mengingatkan, bahwa kekuasaan politik itu adalah amanah dari rakyat yang harus ditunaikan. Saya melihat kelemahan pak Jokowi itu kurang simpatik dengan Islam,” katanya seusai megisi tabligh akbar di RS PKU Muhammadiyah, Karanganyar, Jumat (21/7/2107).

Apalagi, kata dia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan dengan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang ormas yang dinilainya masih kontroversial dapat membuat lebar jarak antara umat Islam dan bapak Kaesang ini.

“Umat Islam itu umat yang sangat besar, perlakukanlah dengan adil dan terhormat,” terang Amien.

Selain itu, menurut Mantan ketua MPR periode 1999-2014, Jokowi harus memperbaiki kinerjanya yang tinggal separuh waktu tersebut. Bukan menambah porsi besar kepada pihak asing dan menelantarkan rakyat kecil.

“Ini tinggal separuh waktu tolong diperbaiki kinerjanya, yang jelas kritik saya adalah, ekonomi sudah sangat rapuh. Kedua, kekuasaan Indonesia sudah hampir habis, karena diambil alih oleh asing dan aseng,” paparnya.

Lebih dari itu, Amien Rais meminta pemerintah untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat bukan memihak asing, jika tidak, kekuasaan yang hari ini dititipkan oleh rakyat bisa diambil kembali, sebagaimana di zaman Presiden Soeharto yang digulingkan oleh rakyat.

“Kue ekonomi ini jangan diberikan ke asing terlalu banyak, nanti rakyat sempoyongan, semakin miskin, cari kerja juga semakin sulit, kehidupan kaum kecil semakin merintih, ini bisa jadi bom waktu, sosial bom, kalau ndak hati-hati,” tukas dia.

PBB Kecam Koalisi Saudi atas Serangan Udara pada Warga Sipil Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat (21/7/2017) menyalahkan sebuah koalisi pimpinan-Arab Saudi atas serangan udara mematikan terhadap warga sipil di Yaman pekan ini, dengan mengatakan bahwa tidak ada target militer di wilayah tersebut yang terkena tembakan, lansir World Bulletin.

Kantor hak asasi manusia PBB, yang menyebutkan korban tewas tersebut berusia 18, mengatakan bahwa serangan itu menyerang tiga keluarga yang tinggal sementara di sebuah rumah jerami setelah dipindahkan dari rumah mereka tiga bulan yang lalu akibat pertempuran.

Kantor tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh “Pasukan Koalisi Arab”, mengacu pada aliansi pimpinan-Saudi yang memerangi pemberontak Syiah dalam mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

“Tampaknya tidak ada sasaran militer manapun di sekitar rumah yang hancur itu,” tambahnya.

Koalisi yang dipimpin Saudi menghadapi kritik berulang atas korban sipil di Yaman. Mereka melaporkan pemberontak Syiah Houthi yang didukung Iran menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.

Koalisi tersebut telah mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan yang menewaskan warga sipil, termasuk sebuah serangan di ibukota Sanaa yang dikuasai pemberontak, pada bulan Oktober 2016 yang menewaskan lebih dari 140 orang dalam sebuah upacara pemakaman.

PBB menyerukan “penyelidikan komprehensif dan tidak memihak” terhadap insiden terakhir.

Konflik di Yaman telah meningkat secara dramatis sejak Maret 2015, ketika pasukan pimpinan Saudi melancarkan operasi militer melawan para pemberontak Syiah Houthi.