WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pengerahan pasukan tambahan ke negara bagian Rakhine yang bermasalah di Myanmar adalah untuk melanjutkan “genosida Rohingya”, menurut sebuah kelompok yang mewakili minoritas Muslim pada hari Selasa (15/8/2017).
Militer mengirim sebuah batalion, sekitar 500 tentara, ke daerah Maungdaw di Rakhine utara, tempat mayoritas Muslim Rohingya, pada hari Kamis pekan lalu.
Hla Kyaw, ketua Dewan Rohingya Eropa, mengatakan bahwa pasukan tersebut berasal dari Light Infantry Division ke-33, yang dia sebut sebagai “unit militer paling terkenal dalam hal pelanggaran hak asasi manusia serius terhadap komunitas etnis”.
Dia mengatakan bahwa penempatan tersebut dirancang untuk membangun kehadiran militer permanen di Rakhine dan juga “melanjutkan genosida Rohingya.”
Dalam komentar email ke Anadolu Agency, dia menambahkan: “Kemajuan genosida Rohingya adalah tujuan utama tentara. Ketidakstabilan di negara bagian Rakhine digunakan sebagai alasan untuk kehadiran tentara yang kuat dan permanen di negara bagian Rakhine. ”
Ketegangan yang meningkat diperburuk dengan pembunuhan tujuh penduduk desa di daerah Maungdaw akhir bulan lalu.
Pemerintah menyalahkan “ekstrimis” atas pembunuhan tersebut dan mengatakan telah menemukan “tempat persembunyian teroris” di pegunungan utara Mei Yu di negara bagian tersebut.
Namun, Kyaw mengatakan bahwa pembunuhan tersebut merupakan dalih yang dibuat oleh “intelijen militer tingkat tinggi”, dengan mengutip sumber yang tidak disebutkan.
“Pertama, intelijen militer menciptakan dalih atau masalah,” katanya. “Kemudian propaganda media negara menyebarkan desas-desus bahwa Rohingya terlibat dalam pembunuhan tersebut … tanpa ada bukti atau penyelidikan yang benar.”
Puluhan ribu warga Rohingya telah berlindung di kamp-kamp pengungsi di Rakhine sejak kekerasan komunal meletus pada pertengahan 2012.
Negara bagian ini menampung sekitar 1,2 juta orang Rohingya, yang telah lama diberi label “Bengali” – sebuah istilah yang menunjukkan bahwa mereka adalah imigran gelap dari Bangladesh.
Meskipun telah tinggal di daerah tersebut selama beberapa generasi, warga Muslim Rohingya secara efektif ditolak kewarganegaraannya dengan undang-undang kebangsaan tahun 1982 dan hak-hak dasarnya seperti kebebasan bergerak telah dibatasi.
Oktober lalu, sebuah tindakan keras keamanan diluncurkan setelah sembilan petugas polisi tewas di Maungdaw.
Dalam sebuah laporan mengenai operasi empat bulan tersebut, PBB mengatakan telah menemukan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan keamanan di Rakhine yang mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Selama wawancara dengan pengungsi Rohingya di negara tetangga Bangladesh, PBB mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, penyembelihan termasuk bayi dan anak-anak, pemukulan dan penghilangan brutal.
Perwakilan minoritas Rohingya mengatakan sekitar 400 orang tewas dalam operasi tersebut.
Pemerintah telah menolak izin masuk tim PBB yang akan menyelidiki tuduhan tersebut.
“Kami telah mendokumentasikan peningkatan kekerasan Rohingya sehari-hari oleh militer sejak mobilisasi tentara,” kata Kyaw. Dia menuduh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi terlibat dalam kekejaman terhadap Rohingya.
“Sayangnya, Aung San Suu Kyi berada di kapal yang sama dengan tentara dalam kemajuan agenda genosida Rohingya. Yang membuat situasi semakin buruk, Barat benar-benar terdiam dalam masalah ini.
“Kami mendesak Uni Eropa, PBB dan pemerintah daerah untuk menekan pemerintah Myanmar dalam mengakhiri kehancuran total komunitas Rohingya.”
Pada akhir pekan, demonstrasi Buddhis menyerukan agar badan-badan bantuan internasional dilempar keluar dari negara bagian Rakhine, mengklaim bahwa badan-badan tersebut mendukung kelompok militan.
Bulan lalu, Program Pangan Dunia mengatakan hampir 226.000 orang Muslim Rohingya berada di ambang kelaparan.
Laporan mereka mengatakan hampir sepertiga populasi di Rakhine utara diidentifikasi sebagai kekurangan makanan yang sangat tidak parah dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Diantaranya diperkirakan 80.500 anak di bawah usia lima tahun.
