Persekusi Terhadap Neno Warisman Ancam Masa Depan Demokrasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution mengatakan, persekusi yang menimpa deklaratos #2019GantiPresiden Neno Warisman adalah tindakan yang mengancam masa depan demokrasi. Neno Warisman dihadang oleh sekelompok orang di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau pada Sabtu (25/8/2018).

“Aksi persekusi tersebut mengancam hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam masa depan demokrasi dan integrasi nasional,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com, Ahad (26/8/2018).

Maneger pun mempertanyakan keberadaan aparat keamanan yang tidak pernah muncul saat persekusi menimpa kelompok yang berseberangan dengan pemerintah.

“Harusnya kepolisian menjelaskan ke publik tentang persekusi yang terjadi,” pungkasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA Jakarta menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal serta meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah NKRI sesuai dengan Pasal 27 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, dalam Pasal 28 UUDNRI tahun 1945, dan pasal 23, 24, dan 25 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan adalah hak konstitusional warga negara.

“Neno Warisman dan seluruh warga negara di seluruh teritori NKRI, termasuk di Riau, memiliki hak atas kebebasan berkumpul, berpendapat, memasuki/meninggalkan suatu daerah, rasa aman adalah hak konstitusional warga negara dan negara terutama pemerintah wajib hukumnya hadir memenuhi hak konstitusional warga negara itu (pasal 28G UUD1945, dan pasal 9 ayat (2) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM,” jelasnya.

Reporter: Tommy Abdullah

Maneger Nasution Desak Kepolisian Tangani Kasus Persekusi Neno Warisman

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution mendesak kepolisian untuk segera menangani kasus persekusi yang menimpa Neno Warisman di Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Riau pada Sabtu (25/8/2018) lalu.

“Kepolisian harus memproses pelaku dan aktor intelektual secara profesional, independen, adil dan tidak diskriminatif,” katanya saat dihubungi Jurnalislam.com, Ahad (26/8/2018).

Menurutnya, kepolisian harus bersikap adil dalam menangani kasus. Jangan karena korban adalah kelompok kontra pemerintah, lantas aparat lambat menanganinya.

Selain itu, Maneger pun meminta negara memenuhi hak konstitusional korban terutama Neno Warisman akibat tindakan intoleran yang diterimanya.

“Ini adalah kasus kedua. Setelah sebelumnya diterima Neno di Batam,” pungkasnya.

Deklarator #2019GantiPresiden, Neno Warisman pada Sabtu (25/8/2018) dihadang sekelompok orang di Bandara Sulta Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru. Berdasarkan informasi awal, Neno datang ke Pekanbaru untuk menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden yang akan digelar di Pekanbaru, Minggu (26/8/2018).

Reporter: Tommy Abdullah

Yayasan Dakwah Salimah Salurkan Langsung Bantuan ke Lombok Utara

SUKOHARJO(Jurnalisam.com) – Yayasan Dakwah Salimah Lentera Ummat (YDSLU) berkerjasama dengan Baitul Mall Salimah Sukoharjo menyalurkan donasi untuk korban gempa Lombok.

Donasi yang dikumpulkan dari masyarakat Sukoharjo, Klaten dan Watukelir ini diserahkan langsung oleh pembina Yayasan Salimah Ustadz Surawijaya warga di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara pada Ju’mat (24/8/2018).

Sementara itu, koordinator penggalangan donasi Salimah Peduli Lombok, Ustadz Marsono mengatakan, bersyukur mendapat amanah dari masyarakat untuk menyalurkan bantuan ke Lombok.

Ustad Marsono masih berharap bisa menyalurkan bantuan untuk tahap berikutnya,”Kami berharap bukan sekali ini saya bisa mengirim bantuan, semoga bisa kirim bantuan tahap berikutnya”.ujarnya.

Yayasan Dakwah salimah masih membuka ladang amal sholeh bagi muhsinin untuk menyisihkan hartanya membantu saudara kita yang tertimpa musibah gempa.donasi bisa di kirim via transfer no rek.71176852758 Bank Syariah Mandiri a/n Muh Syamsul ma’rif.

Reporter: Ridho Asfari

Qurban Unik Ala ‘Joint Qurban’ KSPPS Puspa Artha Syariah Semarang

SEMARANG (Jurnalislam.com) – KSPPS Puspa Artha Syariah melaksanakan qurban dengan tema Join Qurban di Masjid Raya Candi Lama, Jalan dr. Wahidin No 109 Semarang, Kamis (23/8/2018). Tahun ini Joint Qurban KSPPS Puspa Artha Syari’ah menyembelih 13 ekor sapi dan 11 ekor kambing/domba.
Progam “Joint Qurban”  dimaksudkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan demi terwujudnya kesejahteraan, rasa kepedulian sosial bagi sesama.  Program ini sudah dimulai sejak tahun 2006 dan berawalkan dari seekor kambing.
“Kegiatan ini adalah agenda rutin Kspps Puspa Artha Syari’ah yang telah dimulai sejak tahun 2006 dengan berawalkan dari satu ekor kambing,” kata Ari Puji Waluyo, General Manager dari KSPPS Puspa Artha Syari’ah.

Dalam program “Joint Qurban”, selain mendapatkan haknya, para Shohibul qurban juga mendapatkan edukasi bagaimana menyembelih qurbannya sendiri. Mereka diundang untuk menyaksikan prosesi penyembelihan dan bagi yang bernyali untuk menyembelih akan diberikan training singkat tata cara penyembelihan yang sempurna dan sesuai syariat.

Ryans Aboe Haidar, seorang pemanah yang juga menjadi Shohibul qurban, kini berani menyembelih sapi qurbannya sendiri. Setelah mendapat training singkat dari ahli Muchlis Fauzi.

“Alhamdulillah baru kali ini seumur hidup saya menyembelih sapi, sebelum tahu ilmunya pegang pesiaupun saya tak berani,” kata Ryan sambil tersenyum bahagia.

Hal senada juga dirasakan oleh Ngadiran, anggota Brimob Srondol ini juga mendapatkan pengalaman pertama yang luar biasa. Sudah 5 kali beliau secara berturut-turut ikut program “Joint Qurban” namun baru kali ini beliau menyembelih sapinya sendiri.

“Alhamdulillah, senang sekali bisa menyembelih sapi sendiri, ilmu itu penting dan ini sangat amazing bagi saya,” terang pria yang biasa dipanggil Lek Janoko Tok Tok ini.

Keseruan pada hari itu semakin bertambah ketika diadakan lomba adu cepat menguliti kambing qurban. Tak tanggung-tanggung bagi pemenang akan diberikan hadiah sebesar Rp 1.000.000,- dengan syarat harus bisa mengalahkan catatan waktu Muchlis Fauzi

Sebelumnya  Muchlis memberikan edukasi tata cara menguliti kambing dengan cepat. Disaksikan oleh seluruh hadirin pagi itu, Muchlis pun mempraktekkannya. Dalam kondisi santai, catatan waktunya cuma 3 menit 21 detik untuk menguliti seekor kambing. Sontak membuat semua hadirin mlongo terbengong-bengong.

Setelah semua kambing disembelih dan digantung, lomba pun dimulai. Diikuti oleh 10 peserta dari Pemuda Muhammadiyah, MCI, Yayasan Bina Khoiro Ummah, Warga Kaliwiru dan tentunya takmir Masjid Raya Candi Lama berlangsung seru dan menegangkan.

Dari 13 Sapi dan 11 kambing/domba tahun ini, daging  yang dikemas dengan menggunakan besek bambu didistribusikan kepada lebih 2.300 an penerima di Kota Semarang. Daging tersebut dibagikan ke Shohibul qurban dan  daerah-daerah binaan PDPM, PRM Kaliwiru, PRM Wonotingal, Yayasan Birrul Walidain dan MCI serta masyarakat diberbagai penjuru kota Semarang

Reporter: Agus Riyanto

Kasus Bos Indaco, Kabareskrim Minta Penyidik Tegas dan Obyektif

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kabareskrim Polri, Irjen Arief Sulistyanto meminta penyidik Polresta Surakarta untuk dapat bertindak secara tegas dan obyektif dalam kasus Iwan Andranacus yang menabrak Eko Prasetio hingga tewas.

Saat ini, Iwan yang merupakan Presiden Direktur perusahaan Cat Indaco asal Jaten, Karanganyar tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 338 dan atau Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara

“Memberikan support kepada penyidik untuk bertindak tegas dan obyektif sesuai ketentuan hukum demi keadilan. Jangan sampai ada celah kelemahan pembuktian sekecil apa pun,” kata Irjen Arief sebagaimana dilansir dari detikcom, Jumat (24/8/2018).

Arief yang dijadwalkan akan terbang ke Solo pada sabtu, (25/8/2018) siang ini, juga mengarahkan tim penyidik Polresta Surakarta terkait teknis penyidikan untuk mengungkapkan kejahatan yang dilakukan Iwan.

“Saya mengarahkan teknis penyidikan, teknis pembuktian, dan rekonstruksi untuk pembuktian perbuatan yang dipersangkakan,” ungkap Arief.

Sebelumnya, Polresta Surakarta bersama tim Polda Jateng telah mengelar olah TKP di Jalan KS Tubun,Tepatnya di timur Mapolresta Surakarta pada Jum’at (24/8/2018). Dalam olah TKP tersebut, Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo mengaku telah menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan kasus tersebut.

“Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, datanya sedang diolah, tapi pada prinsipnya kita sudah mendapatkan apa yang kita cari untuk mendukung penyidikan kita,” ungkap Kombes Pol Ribut.

Reporter: Arie Ristyan

Warga Solo Minta Kasus Eko Prasetyo Diproses Secara Terbuka

SOLO (Jurnalislam.com) – Warga Peduli Kota Solo’ (WPKS) dan sejumlah elemen umat Islam menggelar audensi dengan Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo di Mapolresta Surakarta, Jum’at (23/8/2018). Dalam audiensi tersebut mereka meminta transparansi aparat kepolisian dalam kasus tabrak lari yang menewaskan Eko Prasetio beberapa waktu lalu.

“Meminta Kapolresta Surakarta untuk menuntaskan kasus ini dengan cara profesional dan transparan,” kata pengurus WPKS, Wahyu dalam audensi.

Wahyu menjelaskan, masyarakat kota Solo ingin mengawal kasus tersebut sampai akhir. Oleh sebab itu, pihaknya menolak kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Tengah.

“Penanganan kasus ini dan penahanan tersangka dilakukan di Polresta Surakarta, dan tidak dilimpahkan ke Polda Jateng, elemen masyarakat Surakarta untuk diizinkan mengawal proses Hukum tersebut sampai tuntas,” imbuh Wahyu.

Menanggapi hal tersebut, Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut mengapresiasi dukungan dan permintaan masyarakat Solo untuk mengawal kasus tersebut. Kombes Pol Ribut juga berjanji akan bersikap transparan dan akan menyelesaikan kasus ini secepatnya.

“Terimakasih telah memberikan semangat kepada saya dan anggota saya, untuk menaikan kasus ini ke tahap selanjutnya,” ungkapnya.

“Kita minta supaya kasus ini bisa dikawal bersama-sama di semua tingkatan tahapan hukum, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, mari kita kawal bersama, harapan kita juga penyidikan ini dapat kita selesaikan secepatnya,” tandasnya.

Audiensi juga dihadiri  dihadiri Komandan Kodim (Dandim) 0735 Surakarta, Letkol Inf Ali Akhwan dan perwakilan Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).

Kasus tabrak lari yang dilakukan oleh Iwan Andranacus (40) telah menewaskan Eko Prasetio. EP tewas di tempat setelah digilas oleh IA di Jalan KS Tubun, Manahan, Solo, tak jauh dari Mapolresta Surakarta pada Rabu (22/8/2018) lalu. Iwan yang mengendarai Mercedez-Benz AD 888 QQ telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Reporter: Arie Ristyan

50 Warga Palestina Diterjang Peluru Tajam Zionis pada Aksi Jumat

Redaktur: Deddy Purwanto

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Sudah lebih dari empat bulan, warga Palestina di Jalur Gaza telah melakukan protes di sepanjang pagar pembatas Israel menuntut hak mereka untuk kembali ke rumah dan tanah keluarga mereka sejak diusir 70 tahun yang lalu.

Pawai Besar The Great March of Return mencapai puncak pada 15 Mei untuk menandai Nakba atau Bencana menurut warga Palestina sebagai – sebuah referensi untuk penghilangan paksa 750.000 warga Palestina dari rumah dan desa mereka guna membersihkan jalan bagi pendirian Israel pada tahun 1948.

Sejak itu demonstrasi massa setiap hari Jumat terus berlanjut.

Sejak protes dimulai pada 30 Maret, pasukan penjajah Israel telah menewaskan sedikitnya 166 warga Palestina di daerah kantong yang terkepung dan melukai lebih dari 18.000 orang, menurut pejabat kesehatan di Gaza.

Baca juga: Sejak Protes Akhir Maret, 135 Warga Palestina Tewas, 15.000 Terluka dan 370 Kritis

Pada hari Jumat (24/8/2018), pasukan zionis kembali menembakkan peluru tajam dan gas air mata ke arah demonstran di dekat pagar pembatas Israel, melukai sedikitnya 189 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan di Gaza.

Dari mereka yang terluka, 50 orang terkena peluru tajam, lapor kantor berita Palestina, Wafa,

“Kami melihat banyak gas air mata ditembakkan … [dan] sepertinya amunisi hidup juga,” kata Charles Stratford dari Al Jazeera, melaporkan dari lokasi protes.

Sekitar, 5.000 orang menghadiri demonstrasi hari Jumat, yang merupakan unjuk rasa Jumat yang ke-22.

“Ada lebih sedikit orang di sini pekan ini dibanding yang telah kita lihat dalam beberapa pekan terakhir,” kata Stratford.

Baca juga:  Palestina Larang Warganya Partisipasi dalam Jajak Pendapat Pemilihan Kota Israel

“Beberapa orang berpikir bahwa salah satu alasan mengapa protes itu [dihadiri lebih sedikit orang] pekan ini adalah karena kami mengharapkan kelanjutan dari pembicaraan yang dimediasi oleh Mesir di Kairo, antara Hamas dan Israel.

“Israel menyangkal bahwa percakapan langsung sedang terjadi … tetapi kita tahu Mesir sangat tertarik dan bekerja sangat keras untuk membuat kedua belah pihak menyetujui gencatan senjata yang bertahan lama,” tambahnya.

Turki pada Rusia: Solusi Militer di Idlib akan Menjadi Bencana Kemanusiaan

ISTANBUL  (Jurnalislam.com) – Turki dan Rusia harus terus bekerja sama untuk mengejar gencatan senjata di Suriah, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan pada hari Jumat (24/8/2018), memperingatkan bahwa solusi militer yang mungkin terjadi di kota barat laut Idlib akan menjadi “bencana.”

Berbicara kepada wartawan di Moskow setelah bertemu dengan timpalannya dari Rusia, Sergey Lavrov, Cavusoglu mengatakan: “Melestarikan zona de-eskalasi di Idlib, Suriah penting baik dalam hal kemanusiaan dan perang melawan terorisme,” Anadolu Agency melaporkan.

Menekankan bahwa lebih dari 3 juta warga sipil tinggal di Idlib, dia mengatakan: “Solusi militer akan menjadi bencana tidak hanya untuk wilayah Idlib tetapi juga untuk masa depan Suriah.”

“Memisahkan warga sipil dari pasukan di Idlib adalah penting bagi semua orang, tetapi solusi melalui kekuatan akan mengarah pada gelombang pengungsi baru dan bencana kemanusiaan,” ia memperingatkan.

“Solusi dengan kekuatan di Idlib akan merusak kepercayaan antara Rusia dan Turki serta kepercayaan dari peserta gencatan senjata.”

“Penting untuk bekerja dalam format Astana tentang gencatan senjata yang ada, perlu untuk bekerja mempromosikan proses politik,” katanya, mengacu pada proses yang dimulai di Astana, Kazakhstan.

Perwakilan dari negara penjamin untuk gencatan senjata Suriah – Turki, Rusia, dan Iran – akan bertemu dengan Staffan de Mistura, utusan khusus PBB untuk Suriah, pada titik ini dalam waktu dekat, tambah Cavusoglu. Masalah ini juga akan dibahas oleh presiden tiga negara di Teheran pada bulan September, katanya.

Baca juga: 4 Skenario Besar yang Akan Terjadi di Idlib dalam Waktu Dekat

Cavusoglu juga mengatakan proses politik di Suriah harus dimulai sesegera mungkin.

Menyatakan bahwa daftar calon anggota untuk komite konstitusi telah dirangkum, Cavusoglu mengatakan: “Membentuk segera komite konstitusi penting bagi masa depan Suriah. Kami mendukung proses ini.”

Situasi di Idlib juga mendorong diadakannya pertemuan antara menteri pertahanan dan intelijen Rusia dan Turki dan Turki.

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada awal 2011, ketika rezim Assad menindak keras para pengunjuk rasa dengan keganasan militer yang tak terduga.

Pejabat PBB memperkirakan bahwa ratusan ribu orang telah tewas dalam konflik itu.

Rusia dan Turki telah sepakat untuk membentuk mekanisme guna memulihkan ketetapan bebas visa antara kedua negara, Lavrov Rusia juga mengumumkan.

Rusia siap mencabut pembatasan visa bagi pemegang paspor khusus dan layanan Turki serta untuk pengemudi yang terlibat dalam transportasi kargo antara kedua negara, Lavrov mengatakan kepada wartawan setelah bertemu dengan Cavusoglu.

Baca juga: Erdogan pada Putin: Jika Rezim Suriah Maju ke Idlib, Kesepatan Damai Batal

“Kami telah mengkonfirmasi kesiapan Rusia untuk mengadakan pembicaraan tentang menyederhanakan peraturan perjalanan untuk warga Turki dengan kategori tertentu secara timbal balik, dan kami akan melakukan ini dalam waktu dekat,” kata Lavrov.

“Kami sepakat untuk membentuk mekanisme untuk konsultasi tentang pengembangan perjanjian tentang hal ini.”

Menyebut Rusia sebagai “mitra strategis,” Cavusoglu menekankan pentingnya mengembangkan hubungan bilateral dengan Rusia.

“Kami berdua akan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara untuk [memberikan] stabilitas dan pembangunan ekonomi di kawasan ini dan kami akan meningkatkan kerjasama kami dalam masalah-masalah regional,” katanya.

Cavusoglu juga menyatakan senang karena semakin banyak turis Rusia yang mengunjungi Turki.

“Kami akan sangat senang menyambut sekitar 6 juta teman Rusia kami ke negara kami tahun ini,” katanya.

2019 akan dinyatakan sebagai Tahun Kebudayaan dan Pariwisata antara kedua negara, kata Cavusoglu, menyatakan harapan bahwa ini akan berfungsi untuk menarik lebih banyak lagi wisatawan Rusia.

PM Irak Tolak Keputusan Milisi Syiah Hashd al Shaabi

Redaktur: Deddy Purwanto

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi dilaporkan telah menolak keputusan Hashd al-Shaabi, kontingen tentara yang didominasi Syiah, untuk menarik pasukannya dari kota-kota Irak.

Pekan lalu, milisi Syiah Hashd al-Shaabi mengumumkan keputusannya untuk mundur dari pusat-pusat kota di seluruh Irak, khususnya di bagian-bagian mayoritas Sunni di negara itu.

Namun, menurut dokumen resmi pemerintah yang dilihat oleh Anadolu Agency (tertanggal 21 Agustus), al-Abadi menolak keputusan tersebut, memperingatkan bahwa Hashd al-Shaabi “tidak boleh digunakan untuk tujuan politik”.

Baca juga: Presiden Perancis Serukan Pembubaran Pasukan Syiah Irak, Al Maliki Berang

Meskipun Anadolu Agency tidak dapat memverifikasi keaslian dokumen, sumber pemerintah – yang lebih suka anonimitas – telah menjamin keasliannya, menghubungkan keputusan awal untuk menarik Hashd al-Shaabi dengan “motivasi politik”.

Sejak pemilihan parlemen 12 Mei di Irak, dua aliran politik Syiah yang bersaing telah berkompetisi untuk membentuk blok mayoritas di majelis, yang menurut konstitusi Irak, akan memiliki hak untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Arus pertama termasuk Koalisi Sairoon (dipimpin oleh ulama Syiah terkemuka Moqtada al-Sadr) dan Victory Bloc (dipimpin oleh PM al-Abadi).

Yang kedua termasuk Koalisi Negara Hukum (yang dipimpin oleh Wakil Presiden Nouri al-Maliki) dan Aliansi Fatah (dipimpin oleh Hadi al-Amiri). Aliansi Fatah juga termasuk sayap politik Hashd al-Shaabi.

Baca juga: Putra Mahkota Raja Arab Temui Pimpinan Syiah Irak, Muqtada al-Sadr

Menurut sumber anonim, penarikan calon Hashd al-Shaabi dari daerah-daerah Sunni – permintaan jangka panjang kelompok-kelompok politik Sunni – bertujuan untuk mengamankan dukungan kelompok-kelompok Sunni ini untuk Syiah kedua yang dipimpin oleh al-Maliki dan al-Amiri.

Didirikan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk memerangi kelompok IS, Hashd al-Shaabi secara resmi dimasukkan ke dalam tentara Irak tahun lalu.

Hashd al-Shaabi di masa lalu telah dilaporkan melakukan pelanggaran terhadap warga Muslim di daerah-daerah yang baru-baru ini dibebaskan dari IS .

AS Batalkan Dana Bantuan $200 Juta ke Palestina

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – AS pada hari Jumat (24/8/2018) membatalkan lebih dari $ 200 juta bantuan bagi Palestina setelah tinjauan yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengkonfirmasi langkah itu, mengatakan bahwa dana yang awalnya ditujukan untuk Tepi Barat dan Gaza sebaliknya akan digunakan untuk “proyek-proyek prioritas tinggi di tempat lain.”

“Atas petunjuk Presiden Trump, kami telah melakukan peninjauan bantuan AS kepada Otoritas Palestina dan di Tepi Barat dan Gaza untuk memastikan dana ini dihabiskan sesuai dengan kepentingan nasional AS dan memberikan nilai kepada pembayar pajak AS,” pejabat itu. mengatakan dalam sebuah pernyataan, lansir Anadolu Agency.

Baca juga: Rencana Rahasia AS dan Israel Terkait Yerusalem Bocor, Begini Informasinya

“Sebagai hasil dari tinjauan itu, sesuai arahan Presiden, kami akan mengalihkan lebih dari $ 200 juta dalam Dana Pendukung Ekonomi FY2017 yang semula direncanakan untuk program di Tepi Barat dan Gaza,” pejabat itu menambahkan, mengacu pada tahun fiskal 2017.

Pernyataan singkat tiga paragraf itu tidak menyebutkan secara tepat berapa banyak dana yang akan dipotong, hanya memberikan perkiraan kasar lebih dari $200 juta.

Baca juga: Presiden AS Terancam Digulingkan, Ini Kata Donald Trump

Trump telah memicu kemarahan global atas keputusannya untuk secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel Desember lalu. Langkah itu meruntuhkan fondasi perdamaian Israel-Palestina yang sudah lama berdiri di mana status kota itu akan ditentukan sebagai masalah status akhir.

Palestina mengabaikan ajakan administrasi Trump untuk kembali ke meja perundingan, dengan alasan Washington menyerahkan statusnya sebagai mediator netral dengan membuat deklarasi tersebut.