Tokoh Masyarakat Solo Minta Polisi  Transparan Tangani Kasus Bos Indaco

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Sesepuh masyarakat Solo yang juga dikenal sebagai tokoh Mega Bintang Mudrick M Sangidoe meminta aparat kepolisian untuk dapat menuntaskan kasus hukum bos PT Indaco Iwan Andranacus secara tegas, adil dan transparan.

Ia juga mengutuk keras atas tindakan Iwan yang menabrak Eko Prasetyo hingga tewas seketika di jalan KS Tubun,Manahan tepatnya di timur Mapolresta, Surakarta pada Rabu, (22/8/2018) lalu.

“Mendorong kepada aparat hukum untuk bertindak tegas dan adil dengan tidak mengabaikan rasa keadilan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial,’ katanya saat jumpa pers di rumahnya, Kartapuran, Surakarta, Senin (27/8/2018).

Mudrick juga mengajak semua pihak untuk ikut mengawal kasus yang saat ini sedang ditangani Polresta Surakarta tersebut, sebab, ia khawatir tidak ditegakannya supremasi hukum akibat adanya intervensi  dari pihak-pihak tertentu, mengingat kasus tersebut dialami oleh salah satu pengusaha terkenal asal Karanganyar.

“Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawal proses hukum ini, sehingga hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, transparan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.

“ Tidak bisa dipungkiri, telah banyak terjadi penyalah gunaan wewenang oleh oknum aparat hukum bila kasus hukum menimpa pada seorang yang berpengaruh,” sambung Murdrick.

Dirinya ikut membantah tuduhan bahwa kasus tersebut dimanfaatkan pihak pihak yang mengarahkan ke permasalahan Ras, Suku maupun Agama, banyaknya pihak yang ikut berkomentar atas kasus tersebut adalah demi mengawal agar pihak aparat dapat adil dan tegas dan menjalankan tugasnya sesuai hukum yang berlaku.

“ Bahwa bila masyarakat mendorong dan mengawal atas proses hukum oleh pihak yang berwenang, bukan karena sentimen Suku, Ras dan Agama. Melainkan semata menuntut keadilan yang seadil-adilnya dengan tidak memandang kedudukan seseorang di mata hukum,” tandasnya.

Dalam jumpa pers yang juga dihadiri waki ketua DPRD Solo Umar Hasyim itu, pihak keluarga melalui Suharto,(ayah Eko prasetyo-red) menyerahkan kuasa hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mega Bintang. Suharto berharap agar LBH Mega Bintang dapat mengawal kasus tersebut secara tuntas.

Pengamat Sebut BIN Sudah Jadi Alat Kekuasaan Rezim Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat intelijen Harits Abu Ulya menilai terlibatnya Badan Intelijen Negara (BIN) dalam  insiden penolakan Neno Warisman di Pekanbaru Riau merupakan indikasi adanya alat negara yang digunakan untuk kekuasaan petahana.

“Tapi tidak sepatutnya terkait etika intelijen ada salah satu unsur dari BIN mengakui secara vulgar di hadapan publik terkait satu eksekusi dimana ia terlibat,” kata Harits Abu Ulya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Selasa (28/8/2018).

Direktur  The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) ini menilai bahwa intelijen dan seluruh anasirnya biasanya kerjanya lebih banyak unpublish.

“Pada kasus Pekanbaru adalah indikasi kuat betapa alat negara sudah bias menjadi alat kekuasaan di rezim Jokowi,” katanya.

Ia pun mengingatkan, jika rezim Jokowi tidak baik-baik menempatkan alat negara sebagaimana mestinya maka dampaknya bisa fatal.

“Negara bisa berubah sangat tiran dan fasis, ujungnya adalah perlawanan rakyat. Perlu di ingat, rakyat kelas midle up yang cukup melek politik saat ini menjadi loko dari sebuah pergolakan,” pungkasnya.

INDEF : Investasi dan Penyaluran Fintech Tembus Rp 7,64 Triliun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) membuat sebuah kajian tentang Peran FinTech terhadap Ekonomi Indonesia dengan menggunakan analisis Input-Output (I-O).

“Perkembangan Fintech di Indonesia mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar Rp25,97 triliun baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga mampu meningkat hingga Rp8,94 triliun. Kedua hal tersebut menunjukkan keberadaan Fintech telah mampu meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro,” kata Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara.

Sementara itu Ekonom INDEF lainnya, Nailul Huda mengatakan bahwa di sisi dunia usaha, kompensasi tenaga kerja baik berbentuk gaji dan upah mampu meningkat sebesar Rp4,56 triliun dengan sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor perdagangan, keuangan, dan asuransi.

“Ketiga sektor ini mempunyai peran langsung dalam pengembangan Fintech. Selain itu, kehadiran Fintech juga mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 215.433 orang yang tidak hanya dari sektor-sektor tersier namun sektor primer (pertanian) juga mengalami penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, yaitu 9.000 orang.” ungkap Huda.

Kajian yang dilakukan oleh INDEF dan AFTECH ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penetrasi layanan keuangan di Indonesia, khususnya di bidang kredit atau pembiayaan.

Hal ini ditunjukkan oleh rasio penyaluran kredit terhadap PDB yang masih berada di angka 39,1 persen (World Bank, 2015). Lebih dalam lagi, pelayanan kredit bagi UMKM bahkan masih sangat rendah.

Bhima mengatakan bahwa porsi kredit UMKM terhadap total kredit stganan di kisaran angka 20-22 persen. Di sisi lain, hanya ada setengah penduduk dewasa yang memiliki rekening di Bank.

“Angka-angka tersebut menunjukkan pelayanan perbankan terutama di segmen pelayanan kredit masih sangat rendah tingkat penetrasinya,” kata Bhima.

Keadaan tersebut membuat munculnya sistem layanan baru yang disebut dengan Financial Technology atau Fintech. Layanan Fintech berhasil menjangkau sektor-sektor yang saat ini belum tersentuh oleh penyedia layanan keuangan yang ada seperti perbankan. Jadi sifatnya bukanlah subsitusi perbankan melainkan pelengkap dari jasa keuangan yang sudah ada.

Peran Fintech dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2018, penyaluran kredit Fintech menembus Rp7,64 triliun dan banyak disalurkan kepada sektor perdagangan dan pertanian. “Selain itu, investasi di Fintech di Indonesia mencapai Rp5,69 triliun yang didapatkan dari porsi pembentukan PDB Indonesia dikalikan dengan jumlah investasi Fintech Dunia” kata Bhima.

Direktur Asosiasi FinTech Indonesia, Ajisatria Suleiman menambahkan rekomendasi untuk memperkuat peran Fintech maka diperlukan kebijakan yang mampu menekan biaya akusisi nasabah, meminimalisasi risiko fraud,  dan juga dapat melindungi konsumen beritikad baik.

“Ke depannya kami berharap risiko fraud dari nasabah palsu dan risiko gagal bayar dapat diminimalisasi dengan penguatan akses identitas berbasis biometrik, dan juga akses ke layanan biro kredit. Saat ini sudah ada pengaturan di OJK terkait e-KYC dan informasi kredit, sehingga yang dibutuhkan adalah implementasi di level teknisnya, terutama yang bersifat lintas kementerian seperti contohnya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo,” kata Aji.

Kembali Alami Kekerasan, 200 Lebih Muslim Rohingya Menunggu Masuk Bangladesh

Redaktur: Deddy Purwanto

DHAKA (Jurnalislam.com) – Lebih dari 200 warga Rohingya sedang menunggu di dekat perbatasan selatan Bangladesh untuk memasuki negara itu guna mencari tempat berlindung yang aman menghindari tindakan keras yang dilakukan oleh militer Myanmar, media lokal melaporkan pada hari Selasa (28/8/2018), lansir Anadolu Agency.

Letnan Kolonel Asaduzzaman Chowdhury, direktur Penjaga Perbatasan Bangladesh (Border Guards of Bangladesh-BGB) Batalyon-II, mengatakan kepada Daily Star mereka mengetahui bahwa Kamis lalu lebih dari 200 orang Rohingya sedang menunggu di dekat Shah Porir Dwip di Teknaf.

Pasukan penjaga perbatasan Bangladesh telah memperkuat pengawasannya di daerah itu, tambah laporan itu.

Baca juga: 

Selain BGB, para anggota Penjaga Pantai berpatroli di Sungai Naf, satu-satunya sungai perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar, untuk menghindari gelombang masuk.

Abdul Motaleb Mater, seorang tokoh masyarakat Rohingya di kamp pengungsi Leda di Cox’s Bazar, mengatakan kepada harian itu bahwa dari anggota keluarganya dan kontak lain di Myanmar ia mengetahui banyak orang Rohingya dari beberapa desa berkumpul di sisi timur sungai Naf.

Mereka berkumpul di sana untuk mencari tempat berlindung yang aman karena tentara Myanmar telah memulai lagi tindakan keras pada hari Kamis, katanya.

Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (the Ontario International Development Agency-OIDA).

Dalam laporan baru-baru ini, berjudul Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman Tak Terungkap (Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience), OIDA memperkirakan bahwa jumlah warga Rohingya yang terbunuh adalah 23.962 (± 881) lebih banyak dari laporan Dokter Tanpa Perbatasan yang berjumlah 9.400.

Baca juga: 

Lebih dari 34.000 orang Rohingya ditembak senjata api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, menambahkan bahwa 17.718 (± 780) wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah Rohingya juga dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, pembakaran  – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Akan Gelar Serangan Besar di Idlib, Rusia Kerahkan Lusinan Kapal Perang ke Mediterania

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Rusia telah mengerahkan selusin kapal perang ke Laut Mediterania yang merupakan penumpukan terbesar angkatan laut Moskow sejak memasuki konflik Suriah pada tahun 2015 menurut koran Rusia pada hari Selasa (28/8/2018), lansir Aljazeera.

Penguatan pasukan itu terjadi saat sekutu Rusia, Bashar al-Assad, diyakini akan mempertimbangkan serangan besar terhadap daerah kantong terakhir yang dikuasai faksi-faksi jihad dan pejuang oposisi di provinsi Idlib utara.

Rusia menuduh Amerika Serikat membangun pasukannya sendiri di Timur Tengah dalam persiapan serangan terhadap pasukan pemerintah Suriah.

Pada hari Sabtu, kapal pengawal Laksamana Grigorovich dan Laksamana Essen berlayar melalui Selat Bosporus Turki menuju Mediterania, menurut gambar kantor berita Reuters.

Sehari sebelumnya, kapal pengawal Pytlivy dan kapal pendaratan Nikolai Filchenkov diberitakan berlayar melalui selat Turki yang menghubungkan Laut Hitam dengan Mediterania. Korps rudal Vishny Volochek berlayar awal bulan ini.

Baca juga: 

Surat kabar Izvestia mengatakan, Rusia telah mengumpulkan kekuatan angkatan laut terbesarnya di Laut Tengah sejak campur tangan di Suriah pada tahun 2015 dan mengubah gelombang perang mendukung rezim Syiah Nushairiyah Assad.

Pasukan itu termasuk 10 kapal, sebagian besar dari mereka dipersenjatai dengan rudal jelajah jarak jauh Kalibr, tulis Izvestia, menambahkan lebih banyak kapal sedang dalam perjalanan. Dua kapal selam juga dikerahkan.

Rezim Suriah bersiap-siap untuk serangan yang diperkirakan menargetkan provinsi Idlib, yang merupakan rumah bagi hampir tiga juta orang dan terdapat banyak faksi-faksi jihad di samping beberapa kelompok oposisi Suriah.

Idlib berbatasan dengan Turki, yang khawatir bahwa serangan dapat memicu bencana kemanusiaan dan keamanan.

Baca juga: 

Amerika Serikat pada hari Selasa memperingatkan pemerintah Rusia dan Suriah untuk tidak menggunakan senjata kimia di Suriah.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mengatakan Amerika Serikat “akan menanggapi setiap verifikasi penggunaan senjata kimia baik di Idlib atau tempat lain di Suriah … dengan cara yang cepat dan tepat”.

Komentar itu muncul ketika Rusia lagi-lagi menuduh oposisi Suriah mempersiapkan serangan kimia yang menurut Moskow akan digunakan untuk membenarkan serangan Barat terhadap pasukan rezim Suriah.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengaklaim pada hari Selasa bahwa sebuah kelompok Hayat Tahrir al Sham (HTS) sedang mempersiapkan perlawanan di Idlib.

Baca juga: 

Negara-negara Barat dan analis independen mengatakan pasukan pemerintah Suriah telah melakukan beberapa serangan senjata kimia selama perang sipil tujuh tahun. Dugaan serangan kimia pada tahun 2017 dan awal tahun ini memimpin AS untuk meluncurkan serangan hukuman terhadap pasukan Suriah.

Pemerintah Suriah menyangkal pernah menggunakan senjata kimia.

Damaskus telah mengirim bala bantuan ke Idlib selama berpekan-pekan sebelum serangan yang diperkirakan terhadap kubu oposisi besar terakhir di negara itu.

Pekan lalu, Mayor Jenderal Rusia Alexei Tsygankov, yang mengepalai pusat untuk rekonsiliasi pihak yang bertikai di Suriah, mengklaim layanan khusus Inggris terlibat dalam rencana untuk dugaan provokasi.

Tuduhan itu ditolak keras oleh Duta Besar Inggris PBB Karen Pierce selama sesi Dewan Keamanan mengenai situasi kemanusiaan di Suriah yang diadakan pada hari Selasa.

“Bahkan oleh standar propaganda Rusia yang mengerikan, ini adalah tuduhan luar biasa,” katanya. “Ini sepenuhnya tidak benar.”

Dia mengatakan klaim itu bertujuan untuk meningkatkan “jumlah berita palsu dalam sistem [atau] sebagai alasan untuk kemungkinan serangan yang akan datang oleh rezim Suriah, sekali lagi terhadap rakyatnya sendiri, di Idlib”.

Baca juga: 

Duta Besar PBB untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan “jika kementerian pertahanan mengatakan sesuatu, maka dikatakan berdasarkan fakta-fakta konkrit”.

“Angkatan bersenjata Suriah tidak memiliki senjata kimia dan tidak memiliki rencana untuk menggunakannya. Tidak ada kebutuhan militer untuk itu. Kami telah menyatakannya lebih dari sekali. Orang-orang dengan pikiran yang benar tidak akan menggunakan sarana yang tidak berguna dari cara pandang militer untuk memicu pembalasan oleh tiga kekuatan besar,” kata Nebenzia.

Direktur operasi kemanusiaan PBB memperingatkan serangan besar di Idlib “memiliki potensi untuk menciptakan keadaan darurat kemanusiaan dalam skala yang belum terlihat” dalam perang sipil tujuh tahun.

John Ging meminta anggota Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa “untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan bahwa kita menghindari ini”.

Ribuan Demonstran Anti Imigran di Jerman Berakhir Rusuh

Redaktur: Deddy Purwanto

BERLIN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 18 pemrotes dan 2 petugas polisi terluka dalam bentrokan antara pengunjuk rasa ekstrimis kanan dan sayap kiri di kota Chemnitz, Jerman timur, kata polisi, Selasa (28/8/2018), lansir Anadolu Agency.

Kerusuhan di kota itu dimulai pada hari Ahad, setelah ekstremis kanan turun ke jalan, menyusul laporan di media sosial yang menghubungkan pembunuhan seorang warga Jerman berusia 35 tahun dengan dua migran dari Suriah dan Irak.

Baca juga: 

Pada Senin malam, sekitar 6 ribu demonstran kanan-jauh berkumpul di Chemnitz, meneriakkan slogan anti-imigran dan menuntut deportasi pengungsi.

Sebuah protes kontra kelompok sayap kiri menarik lebih dari seribu orang.

Departemen kepolisian Saxony mengatakan pihaknya mengajukan tuntutan pidana terhadap lebih dari 40 pemrotes, termasuk 10 ekstremis sayap kanan yang memberikan penghormatan terlarang kepada Hitler.

Faksi-faksi Pejuang Palestina Desak Rekonsiliasi

Redaktur: Deddy Purwanto

GAZA (Jurnalislam.com) – Beberapa faksi politik Palestina pada hari Selasa (28/8/2018) menyerukan implementasi cepat perjanjian rekonsiliasi di masa lalu antara Fatah dan Hamas, yang paling terakhir yang ditorehkan Oktober lalu di Kairo.

Seruan itu dibuat dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Hamas (yang mengatur Jalur Gaza); Islamic Jihad; the Popular Front for the Liberation of Palestine; the Democratic Front for the Liberation of Palestine; the Fida Party; the Palestinian People’s Party; and the Palestine National Initiative.

Para penandatangan juga menyerukan penghentian “retorika provokatif yang mendorong keretakan antar-Palestina dan menghalangi rekonsiliasi asli”.

Baca juga: 

“Sudah waktunya untuk menyembuhkan keretakan nasional dan memikul tanggung jawab moral untuk menyelesaikan keluhan rakyat kami dan menghentikan penindasan penjajah Israel terhadap rakyat kami,” kata pernyataan itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, Hamas telah mempertimbangkan proposal – yang diajukan oleh Mesir dan PBB – untuk rekonsiliasi antar-Palestina, gencatan senjata Hamas-Israel, dan proyek-proyek kemanusiaan di Jalur Gaza yang diblokade.

Perjanjian rekonsiliasi Hamas-Fatah sebelumnya telah gagal membuahkan hasil karena perbedaan yang masih berlangsung antara kedua faksi.

Uni Eropa Siap Hadapi Perang Dagang AS

Redaktur: Deddy Purwanto

BRUSSELS (Jurnalislam.com) – UE akan segera menanggapi perang ekonomi Trump, jika AS memutuskan untuk melanjutkan tarif baru mereka terhadap produk asal Uni Eropa, kata jurubicara Komisi Eropa Daniel Rosario pada hari Selasa (28/8/2018).

Berbicara pada briefing harian di Brussels, Rosario mengatakan: “Uni Eropa siap untuk segera menanggapi jika AS memutuskan meneruskan tarif baru pada produk asal Uni Eropa”, lansir Anadolu Agency.

Baca juga: 

Pada bulan Maret, Presiden Amerika Donald Trump memberlakukan tarif 25 persen untuk besi dan baja impor, dan tarif 10 persen untuk aluminium – sejak saat itu masalah tersebut telah dibahas secara hangat di antara AS dan mitra dagang utamanya.

Setelah itu, Uni Eropa menetapkan tarif 25 persen untuk produk-produk Amerika dan Trump mengancam akan memberlakukan tarif lebih untuk semua mobil Eropa.

Bulan lalu, Trump menjamu Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker di Washington.

Baca juga: 

FOZ Siapkan Program Pemulihan Pasca Gempa Lombok

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

DEPOK (Jurnalislam.com) – Ketum Forum Zakat (FOZ), Bambang Suherman mengatakan, ada dua problem mendasar akibat gempa bumi di Lombok. Pertama, soal meluasnya kerusakan fisik baik rumah maupun fasilitas umum.

Kedua, tingkat trauma masyarakat akibat bencana gempa bumi semakin besar. Bukan hanya dialami oleh masyarakat yang rumahnya rusak, tapi juga trauma masyarakat Lombok secara keseluruhan akan terjadinya gempa susulan.

“Setidaknya ada tiga poin penting yang akan menjadi fokus program FOZ selama fase pemulihan Lombok,” katanya dalam FGD bertajuk ‘Sinergi dan Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat pada Fase Recovery Gempa Lombok’ di Depok, Selasa (28/8/2018).

Bambang menjelaskan, yang pertama dilakukan adalah penentuan kawasan recovery masing-masing. FOZ mengimbau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menentukan kawasan recovery, baik desa maupun dusun, yang akan menjadi fokus pemulihan.

Kedua, menggulirkan program konstruksi. Masyarakat membutuhkan hunian sementara yang ramah bagi mereka sambil menunggu bantuan pemerintah untuk membangun ulang rumah mereka yang rusak. Selain itu, program konstruksi lainnya yaitu pembangunan masjid sementara, sekolah sementara, dan pasar sementara.

“Program konstruksi ini akan memberikan rasa nyaman masyarakat dan memudahkan mereka untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Termasuk menghidupkan kembali roda ekonomi di kalangan masyarakat korban gempa,” pungkasnya.

Ketiga, yaitu program penanganan kerentanan dan kesehatan menjadi isu yang penting pada fase recovery. Masyarakat terdampak rentan terserang berbagai macam penyakit setelah setidaknya tiga pekan tinggal di pengungsian dengan fasilitas seadanya.

“FOZ mendorong LAZ untuk menyediakan akses layanan kesehatan dan pembuatan sarana kakus yang bersih,” tuturnya.

Bambang menegaskan FOZ sudah melakukan pemetaan wilayah terdampak serta pendataan sumber daya dan kebutuhan tiap lembagapun sudah dikumpulkan. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkoordinasikan semua kekuatan, termasuk dari masyarakat, agar menjadi grand design program recovery untuk masyarakat Lombok agar mereka secepatnya bisa hidup normal seperti biasa.

Karena itu FOZ mengajak semua masyarakat agar terus membantu saudara kita di Lombok melalui lembaga amil zakat dan kemanusiaan yang terpercaya.

KH Ma’ruf Amin Non Aktif Sebagai Ketum MUI

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Untuk menjaga independensi MUI dari dinamika politik praktis, akhirnya Ketua Umum MUI Prof DR KH Ma’ruf Amin memilih non aktif dari jabatan tersebut.

“Sejak ditetapkan sebagai Cawapres oleh KPU, beliau sudah berketetapan non aktif dari Ketua Umum. Sikap itu ditegaskan lagi oleh Kiai, tadi,” ungkap Waketum MUI, H.Zainut Tauhid Sa’adi, kepada pers, Selasa (28/8/2018).

Menurutnya, keputusan tersebut semata-mata didasari pertimbangan agar posisinya sebagi Calon Wakil Presiden tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk di internal MUI.

“Beliau ingin fokus mengerjakan amanat karena dipercaya sebagai Cawapres Jokowi, sebagaimana fokusnya beliau mengabdi di MUI selama ini,” tambahnya.

Untuk menjaga keberlangsungan organisasi MUI, menurut buya Zainut, tampuk kepemimpinan MUI akan diemban oleh dua Wakil Ketua Umum yakni Prof Dr Yunahar Ilyas dan H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si

“Jadi roda organisasi tetap berjalan normal seperti biasa, meski Ketum kita non aktif,” tegas Zainut.

Menanggapi keputusan KH Ma’ruf tersebut, Sekjen MUI, Dr. Anwar Abbas mengapresiasi langkah yang diambil oleh alumni Pesantren Tebu Ireng itu. “Sebenarnya tidak ada aturan organisasi yang mengharuskan beliau non aktif selama masa pencalonan. Namun dengan kearifannya, beliau melakukan itu,” puji Buya Anwar, sapaan akrabnya.

Ditegaskan Buya Anwar, bahwa langkah yang ditempuh KH Ma’ruf itu diharapkan bisa menjadi teladan yang baik bagi seluruh jajaran pengurus MUI di berbagai tingkatan. Terlebih lagi posisi MUI yang selama ini selalu jadi rujukan umat.

“Keteladanan itu menjadi penting, tidak hanya melihat aturan tertulis, tapi juga fatson politiknya,” pungkas aktivis senior PP Muhamammadiyah itu.