Tips Menjadi Orang Tua ‘Zaman Now’

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

Tanggung jawab kepada anaknya adalah mengajarkan Al Quran

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Penulis buku ‘Ijinkan Aku Menikah Tanpa Pacaran’ ustaz Burhan Sodiq memberikan tips untuk menjadi orang tua zaman now sesuai Islam.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan materi dalam tabligh akbar bertajuk ‘Menjadi Orang Tua dan Remaja Zaman Now Dengan Cara Islam’ di Masjid Al-Mukminah, Jatiteken, Mojolaban, Sukoharjo, ahad, (26/8/2018).
Mengawali dengan kisah khalifah Umar bin Khattab yang saat itu didatangi seorang bapak yang yang akan mengadukan anaknya karena berbuat durhaka kepadanya.
Namun, setelah dinasehati Umar, anak tersebut pun balik bertanya tentang apa hak hak anak terhadap dirinya kepada khalifah Umar.
Yang pertama, kata ustaz Burhan Sodiq, seorang laki-laki, wajib memberikan ibu yang sholihah untuk anak-anaknya nanti.

“Adalah wajib memberikan ibu yang shalihah kepada anaknya, jadi bagi para lelaki yang belum menikah, pilihlah wanita yang shalihah untuk menjadi istri, dan wanita itu dinikahi karena 4 hal, kecantikannya, keturunannya, hartanya dan agamanya,” ungkapnya

Ustaz Burhan melanjutkan, bahwa hak anak terhadap orang tuanya yang kedua adalah memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya.

“Karena nama itu adalah doa dan akan dipakai seumur hidup, ya kalau nggak tau bahasa arab ya tanya ustad atau guru yang mengerti dan paham. Jangan salah kaprah, karena ada yang nama arab dan kepanjangannya ternyata ‘Syaithonnirojim‘,” terang ustaz Burhan dan disambut gelak tawa oleh para jamaah.

Dan yang terakhir, kata ustaz Burhan, anak wajib diajari ilmu agama dan sebagai bekal mengarungi kehidupan dunia dan akhirat.

“Tanggung jawab kepada anaknya adalah mengajarkan Al Quran, anak-anak kita kalau ndak bisa bahasa inggris ndak papa, matematika, fisika itu ndak papa, tapi kalau putra dam putri kita tidak bisa tau ajaran islam dan bisa baca Quran lalu siapa yang akan mendoakan kita ketika kita meninggal,” ungkapnya.

Lebih lanjut ustaz Burhan menjelaskan bahwa tugas orang tua di jaman sekarang lebih berat daripada jaman dulu, oleh sebab itu ia menhimbau agar para orang tua tidak pernah jemu untuk mendoakan kebaikan buat anak-anaknya.

“Karena kids Zaman Now berbeda daripada jaman semono (Dulu-red), lebih banyak dibutuhkan doa dijaman saat ini, mari kita kuatkan lagi doa di shalat malamnya,” tandas ustaz Burhan

Terkait Pembantaian Rohingya, PBB Serukan Adili Panglima Besar Myanmar

Redaktur: Deddy Purwanto

MYAMNAR (Jurnalislam.com) – PBB pada hari Senin (27/8/2018) menyerukan penyelidikan dan penuntutan para pejabat militer Myanmar atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap Muslim Rohingya, lansir World Bulletin.

Menurut laporan oleh Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB (the Independent International Fact-Finding Mission) tentang Myanmar, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan di Kachin, Rakhine dan Shan States harus diperiksa di Pengadilan Pidana Internasional (the International Criminal Court).

Juga dikatakan bahwa Panglima Senior Panglima Besar Min Aung Hlaing harus dituntut.

“Militer tidak akan pernah mengkonfirmasi pembunuhan tanpa pandang bulu, geng memperkosa wanita beramai-ramai, menyerang anak-anak, dan membakar seluruh desa. The Tatmadaw’s [angkatan bersenjata] pasukan Myanmar meluncurkan operasi yang konsisten dan tidak proporsional menghadapi ancaman keamanan yang sebenarnya, terutama di Negara Bagian Rakhine, dan juga di Myanmar utara,” laporan itu berbunyi.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dinobatkan sebagai Tokoh Nomor 1 Islamophobia Dunia

Laporan itu menambahkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya tersebut juga termasuk pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.

“Kejahatan di Negara Bagian Rakhine, dan bentuk kejahatannya, memiliki sifat, gravitasi dan ruang lingkup yang sama dengan yang tindakan genosida dalam konteks lain,” kata laporan itu.

Menurut laporan, Konselor Negara, Daw Aung San Suu Kyi tidak mencegah kejahatan terhadap Muslim Rohingya.

“Penasihat Negara, Daw Aung San Suu Kyi, tidak menggunakan posisi de facto sebagai Kepala Pemerintahan, atau otoritas moralnya, untuk menghentikan atau mencegah peristiwa yang berlangsung di Negara Bagian Rakhine,” kata laporan itu.

“Pemerintah dan Tatmadaw telah mengembangkan iklim di mana perilaku kebencian tumbuh subur, pelanggaran hak asasi manusia dilegitimasi, dan hasutan untuk diskriminasi dan kekerasan difasilitasi,” tambahnya.

“Dorongan untuk akuntabilitas harus datang dari komunitas internasional,” kata laporan itu.

Pada 25 Agustus 2017, Myanmar melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap minoritas Muslim, menewaskan hampir 24.000 warga sipil dan memaksa 750.000 orang lainnya melarikan diri ke Bangladesh, menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (the Ontario International Development Agency-OIDA).

Baca juga: 

Dalam laporannya baru-baru ini, Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap (Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience), OIDA meningkatkan perkiraan jumlah Rohingya yang terbunuh menjadi 23.962 (± 881) dari laporan angka yang dikeluarkan Doctors Without Borders sebelumnya sebesar 9.400.

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga ditembak senjata api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, menambahkan bahwa 17.718 (± 780) wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kaum Muslim yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan, pembakaran – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, para penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Senja Ceria di Bekas Danau Purba

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

Sementara di sepetak lahan pertanian yang masih belum ditanami, bocah- bocah sembalun lainnya, tengah sibuk kian kemari berebut si kulit bundar. Derai tawa hahaha…, air muka yang tampak ceria, menjadi hiburan tersendiri bagi mereka.

JURNALISLAM.COM – Senin (27/08/2018). Sore yang cerah. Matahari menyemburat dari langit Barat, membelai warga Sembalun Bumbung, Lombok Timur, pengujung Agustus 2018.

Menyusuri tenda pengungsian di berpetak lahan pertanian di sana, tak satupun dijumpai warga yang cemberut. Mereka sumringah, seperti tak pernah terjadi kengerian apapun. Padahal, dunia tahu, Gempa berskala besar berkali-kali mengguncang Lombok, bahkan hingga saat menulis catatan ini. Memaksa mereka kehilangan apa-apa yang dimiliki.

Tengoklah di Masjid Darurat yang diinisiasi Sinergi Foundation (SF) di sana. Sore itu, bocah – bocah Sembalun begitu antusias datang, meriahkan acara yang dipandu para relawan Happy Center, sebuah program Trauma Healing yang digagas Gerakan Berbagi Tamiang (Gebetan) berkolaborasi dengan SF. Ada lomba puisi, tahfidz Quran, lomba adzan, dan seabrek kreativitas lainnya. Upaya mengurangi atau bahkan mengatasi trauma yang tersisa akibat gempa.

Di beberapa sudut pengungsian lainnya, para lelaki bahu membahu membangun sarana umum, berupa MCK darurat. Inipun atas inisiasi mereka, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Relawan lintas Lembaga kemanusiaan yang hadir, termasuk Sinergi Foundation, sebatas melakukan pendampingan, untuk sekadar sharing jika muncul masalah yang memerlukan alternatif sudut pandang.

Begitulah satu karakteristik warga Sembalun. Dalam kondisi sesulit apapun, sedapat mungkin jangan sampai merepotkan orang lain.

Anak-anak warga Sembalun Bumbung, Lombok Timur sedang bermain bola. FOTO: Habe/INA News Agency

Sementara di sepetak lahan pertanian yang masih belum ditanami, bocah- bocah sembalun lainnya, tengah sibuk kian kemari berebut si kulit bundar. Derai tawa hahaha…, air muka yang tampak ceria, menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Sekadar melepas penat, sembari menanti matahari senja tenggelam di peraduan. Hingga selimut gelap mulai menutupi cekungan alam. Bekas danau purba, yang kini dikepung bibir kaldera.

Sayup-sayup adzan maghrib berkumandang. Panggilan kebahagiaan untuk hamba yang beriman. Tak lama, seruan pun ditunaikan. Shaf -shaf masjid darurat di sela kamp pengungsian Sembalun, sudah terisi rapat.

Takbir. Dan batin pun syahdu mendengarkan. Fasih nian suara sang Imam. Menjahar kalam suci AlQuran.

Ciut nyali ini, yang tak berdaya saat bumi diguncangkan. Saat jasad melayang, seperti debu-debu beterbangan. Saat ajal terasa begitu dekat, sedekat jari dan kuku yang melekat.

اَللَّهُمّ إِنّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أَرْسَلْتَ بِهِ؛ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّمَافِيْهَا وَشَرِّمَا أَرْسَلْتَ بِهِ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kehadirat-Mu kebaikan atas apa yang terjadi, dan kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan atas apa yang Engkau kirimkan dengan kejadian ini. Dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukan atas apa yang terjadi, dan keburukan atas apa yang terjadi di dalamnya, dan aku juga memohon perlindungan kepada-Mu atas apa-apa yang Engkau kirimkan.. Aamiin.

Reporter & Foto : Habe / INA

Dakta Peduli dan DDII Berangkatkan Truk Kemanusiaan untuk Lombok

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dakta Media Network melalui Dakta Peduli bersama Tata Motors dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) melepas truk armada kemanusiaan berisi bantuan logistik bagi korban gempa Lombok di halaman Tata Motors, Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Senin (27/08/2018).

“Bencana Lombok mengakibatkan dampak kerusakan yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat disana,” ungkap Direktur Utama Dakta Media Network, Andi Kosala dalam sambutannya.

Dakta Peduli, lanjut Andi, sudah seringkali membuat program bantuan kemanusiaan sejak tragedi tsunami Aceh, konflik Palestina, Suriah, hingga Rohingya sehingga kali ini mereka langsung tergerak ketika terjadi bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Alhamdulillah kami juga mendapatkan support yang begitu besar dari Tata Motors dan Dewan Dakwah sehingga sinergitas yang terbentuk dari kami ini diharapkan berkelanjutan karena penanganan korban gempa Lombok ini tidak cukup satu dua kali,” imbuhnya.

Dakta Peduli, Tata Motors, dan DDI dalam pelepasan Truk Kemanusiaan untuk korban gempa Lombok

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustadz Muhammad Sidik juga mengapresiasi truk bantuan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Dakta Peduli ini. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program mereka yang fokus di bidang kemanusiaan.

“Karena kami mengetahui jika negara ini memang rawan dengan bencana alam. Maka dari itu, Dewan Dakwah telah melakukan bantuan kemanusiaan hingga ke pelosok tanah air. Dan bantuan ini sejalan dengan program kami,” tuturnya.

Armada truk kemanusiaan ini dilepas langsung oleh Direktur Utama Dakta Media Network, Andi Kosala, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustadz Muhammad Siddik, dan Presiden Direktur Tata Motors Indonesia, Biswadev Singupta.

PM Zionis Netanyahu Setujui Ritual Multi Gender di Komplek Al Aqsha

Redaktur: Deddy Purwanto

AL QUDS (Jurnalislam.com) – Kota Yerusalem telah menyetujui rencana untuk memperluas area ritual multi-gender di Tembok Barat Yerusalem, harian Israel Haaretz melaporkan Senin (27/8/2018), lansir Anadolu Agency.

Rencana itu disetujui oleh pejabat kota setelah mendapat tekanan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Menurut Haaretz, skema ini memperoleh persetujuan di bawah peraturan khusus menciptakan proses jalur cepat yang memberi wewenang kepada insinyur kota untuk menyetujui pekerjaan membuat situs yang dapat diakses oleh penyandang cacat.

Rencana itu juga mencakup perluasan area ritual multi-gender (bercampurnya pengunjung laki-laki dan perempuan) dan pintu masuknya.

Area doa multi-gender berada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsha, di mana laki-laki dan perempuan Yahudi melakukan ritual bersama, sebuah langkah yang ditentang oleh Yahudi Ultra-Ortodoks.

Rencana ekspansi tersebut dengan cepat mengundang kecaman dari Wakaf Islam Yerusalem (the Jerusalem Islamic Waqf), sebuah organisasi yang dikelola Yordania yang bertanggung jawab untuk mengawasi situs-situs Islam kota itu.

“Ini adalah serangan terang-terangan terhadap Muslim,” katanya dalam sebuah pernyataan, selanjutnya menyerukan UNESCO untuk campur tangan untuk menghentikan langkah-langkah Yahudisasi Israel di daerah itu.

“Ini membuktikan bahwa proyek-proyek Yahudisasi ini … dimaksudkan untuk secara drastis mengubah status quo agama dan historis di Yerusalem,” katanya memperingatkan.

Bagi Muslim, Al-Aqsha mewakili situs tersuci ketiga di dunia setelah Mekkah dan Madinah. Sedangkan zionis Yahudi  mengatakan daerah itu sebagai “Gunung Bait Suci”, mengklaimnya sebagai situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel menduduki Yerusalem Timur – di mana Al-Aqsha berada – selama Perang Arab-Israel 1967, mencaplok seluruh kota 13 tahun kemudian dalam sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Pada akhir tahun 2000, kunjungan ke Al-Aqsha oleh politisi kontroversial Israel Ariel Sharon memicu pemberontakan rakyat Palestina selama bertahun-tahun melawan pendudukan Israel selama puluhan tahun di mana ribuan orang Palestina kehilangan nyawa mereka.

Pakistan Kutuk Kontes Kartun Nabi Saw yang Akan Digelar Geert Wilders

Redaktur: Deddy Purwanto

PAKISTAN (Jurnalislam.com) – Senat Pakistan dengan suara bulat mengeluarkan resolusi mengutuk kontes kartun anti-Islam yang direncanakan oleh politisi sayap kanan Belanda – salah satu tindakan pertama yang diambil oleh majelis sejak pemilihan umum bulan lalu.

Para senator di majelis tinggi parlemen pada hari Senin (27/8/2018) secara resmi memprotes pengumuman anggota parlemen Belanda, Geert Wilders, untuk mengadakan kompetisi karikatur Nabi Muhammad Saw di akhir tahun ini, lansir Aljazeera.

Dalam pidato pertamanya di depan senat di ibu kota, Islamabad, Perdana Menteri Imran Khan yang baru terpilih bersumpah akan membawa masalah ini ke Majelis Umum PBB pada bulan September, menyebutnya sebagai “kegagalan kolektif dunia Muslim.”

“Sangat sedikit orang di Barat yang memahami rasa sakit yang dirasakan oleh Muslim oleh kegiatan-kegiatan penghujatan seperti itu,” kata Khan.

“Pemerintah kami akan mengangkat masalah ini dalam Organisasi Kerjasama Islam (the Organisation of Islamic Cooperation) dan membuat negara-negara di sana untuk membuat kebijakan kolektif yang kemudian dapat diangkat di forum internasional,” tambahnya. “Ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama.”

Wilders, yang dikenal luas karena kritiknya yang ganas terhadap Islam dan Muslim, pada bulan Juni mengumumkan rencananya untuk menyelenggarakan kompetisi kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad pada bulan November. Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari acara tersebut.

Wilders, yang memimpin partai terbesar kedua di parlemen Belanda, mengklaim telah menerima lebih dari 200 peserta sejauh ini. Waktu terakhir untuk mendaftar adalah 31 Agustus.

Pemenang kompetisi akan diumumkan di kantor Freedom Party-nya di Den Haag, media setempat melaporkan, dengan hadiah uang tunai $ 10.000 bagi pemenang pertama.

Penggambaran Allah atau Nabi Muhammad secara fisik dilarang keras dalam Islam.

“Saya memahami pola pikir Barat karena saya telah menghabiskan banyak waktu di sana,” kata Khan, seorang bintang kriket yang menjadi politisi. “Mereka tidak mengerti besarnya cinta yang Muslim rasakan untuk Nabi Saw.”

Pakistan memanggil duta besar Belanda awal bulan ini untuk mengajukan protes terhadap lomba menghujat itu, menyatakan “keprihatinan mendalam atas upaya yang disengaja dan jahat untuk memfitnah Islam,” kantor luar negeri mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Undang-undang penodaan agama Pakistan menetapkan hukuman mati wajib bagi siapa saja yang dinyatakan bersalah menghina Nabi Muhammad Saw, dan penjara seumur hidup bagi mereka yang ditemukan mencemari Quran.

Tahun-tahun belakangan ini kekerasan yang terkait dengan hukum meningkat, dengan sedikitnya 74 orang tewas dalam serangan yang dimotivasi oleh tuduhan penistaan ​​agama sejak 1990, menurut penghitungan Al Jazeera.

 

Ganti Dolar AS ke Euro, Turki Tingkatkan Hubungan Ekonomi dengan Perancis

Redaktur: Deddy Purwanto

PARIS (Jurnalislam.com) – Turki dan Perancis pada hari Senin (27/8/2018) sepakat untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi mereka, termasuk di bidang energi, pertanian, teknologi dan industri pertahanan, Menteri Keuangan dan Keuangan Turki Berat Albayrak mengatakan di Paris, lansir Anadolu Agency.

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Albayrak mengatakan: “Kami juga berpikir bahwa peningkatan kerjasama di sektor keuangan, perbankan dan sektor asuransi akan bermanfaat.”

Kedua negara juga menegaskan kembali sikap mereka untuk bersama-sama mengambil tindakan terhadap langkah AS yang menargetkan Turki, Uni Eropa dan negara lainnya, katanya.

“Langkah-langkah seperti [yang AS] lakukan itu dengan motivasi politik akan mempengaruhi tidak hanya sistem keuangan global tetapi juga perdagangan global dan stabilitas regional; itu akan menciptakan ketidakpastian dan masalah besar.”

Dia mengatakan pendekatan AS juga akan menyebabkan kekacauan, yang pada gilirannya menyuburkan terorisme dan krisis pengungsi.

Albayrak menambahkan: “Dolar, sayangnya, telah kehilangan statusnya sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam perdagangan global”.

Dia mengatakan Turki bertujuan untuk meningkatkan perdagangannya dengan Uni Eropa dalam mata uang euro.

Le Maire mengatakan stabilitas ekonomi Turki dan perusahaan Turki bermanfaat bagi Perancis, Eropa, dan semua orang.

“Prancis akan terus mendukung semua perusahaan Prancis yang berdagang dan ingin berdagang dengan Turki,” kata Le Maire.

Turki dan AS saat ini sedang mengalami keretakan besar setelah Washington memberlakukan sanksi terhadap dua menteri Kabinet Turki karena tidak melepaskan seorang pendeta Amerika yang menghadapi tuduhan terkait terorisme di Turki.

Pada 10 Agustus, Presiden AS Donald Trump meningkatkan serangannya ke Turki dengan menggandakan tarif AS pada impor aluminium dan baja Turki. Sebagai pembalasan, Turki meningkatkan tarif untuk beberapa produk asal AS, termasuk alkohol dan produk tembakau dan mobil pada 15 Agustus.

HUT PII Wati Mengusung Tema Peran Pelajar Putri di Era Milenial

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Korps PII Wati yang ke-54, Koordinator Wilayah Korps PII Wati menyelenggarakan rangkaian kegiatan Main Event Hari Lahir Korps PII Wati yang ke-54 yang dilaksanakan pada tangal 25-26 Agustus 2018 di Gedung Bandung Creative Hub, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan yang menyusung tema peran pelajar puteri di era milenial ini dihadiri oleh 50 pelajar puteri yang diwadahi dalam Koordinator Daerah Korps PII Wati se-Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meluncurkan gerakan Korps Koordinator Wilayah PII Wati Jawa Barat Brotherhood: Pelajar Subject Perubahan dalam bentuk realisasinya dengan menyelenggarakan rangkaian kegiatan berupa peer counselor, beauty and handsome class yang bekerja sama dengan Wardah, kelas mendongeng bekerja sama dengan Gerakan Para Pendongeng untuk Kemanuasiaan (GePPUk)  dan peer counseler, Refleksi Hari Lahir PII Wati ke-54 yang dihadiri oleh seluruh Ketua Koordinator Daerah Korps PII Wati  Se-Jawa Barat, serta beberapa rangkaian pentas seni.

Kegiatan ini juga diawali dengan dialog terbuka yang dihadiri oleh Bapak Andi Akbar, ketua Lembaga Advokasi Hak Anak dan Ibu Neneng Ahiatul Faiziyah selaku Komisaris KPID Jawa Barat yang keduanya sama-sama berpesan supaya pelajar bisa lebih memahami kondisi sekitar untuk bisa berperan aktif melakukan prubahan yang lebih baik sesuai dengan tupoksinya.

Pasca kegiatan ini Koordinator Wilayah Korps PII Wati Jawa Barat akan melakukan pengumpulan donasi berupa buku dan mainan anak yang akan disebarkan ke daerah se-Jawa Barat. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk pilot project korps PII Wati dalam merealisasikan gerakan Brotherhood: Pelajar Subject Perubahan untuk menyelamatkan dan mengembalikan peran pelajar Jawa Barat supaya bisa lebih produktif dan menjadi subject perubahan di era mendatang.

Kontributor: Aini Nur Firani

Pemerintah Targetkan Pembangunan Fasilitas Publik di Lombok Selesai Desember 2018

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pihaknya menargetkan pembangunan kembali fasilitas publik di Lombok yang rusak akibat gempa selesai pada Desember 2018.

Target tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi NTB.

“Fasilitas publik itu segera fungsional sampai Desember,” katanya dalam diskusi bertema ‘Rekonstruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018’ di Aula Serbaguna Kominfo, Jakpus, Senin (27/8/2018).

Baca juga: Ambruk, Masjid di Lombok Utara Ini Belum Tersentuh Bantuan Pemerintah

Danis menjelaskan, berdasarkan data yang ada, fasilitas publik yang mengalami kerusakan yakni 330 sekolah, 400 rumah ibadah, 118 rumah sakit atau puskesmas, 12 jembatan dan 22 pasar.

“Ini data akan terus bertambah,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dana bantuan sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta rumah rusak sedang dan Rp10 juta rumah rusak ringan.

“Pemerintah berpesan uang tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah,” ucap dia.

Reporter: Tommy Abdullah

Pemerintah Janjikan Bantuan Rp50 Juta untuk Rumah Rusak Berat di Lombok

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Proses tanggap darurat akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah selesai. Untuk itu, pemerintah melalui instansi terkait terus bekerja untuk melakukan rekonstruksi.

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mendatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Provinsi NTB.

“Saat tanggap darurat kami PUPR nomor 1 memastikan infrastruktur PU terutama jalan, jembatan dan sebagainya itu berfungsi. Waktu itu ada 12 jembatan yang bergeser atau rusak kami langsung perbaiki. Itu tugas yang dilakukan oleh PUPR,” katanya dalam diskusi media Forum Media Barat ‘Rekontruksi Fasilitas Dasar Pasca Gempa Lombok 2018’ di Aula Serbaguna Kominfo, Jakpus, Senin (27/8/2018).

Baca juga: Forum Me-DAN Selesaikan Pembangunan Shelter Tahap 1 di Lombok Utara

Dia menjelaskan, saat ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mendata 124 ribu rumah rusak, di mana 74 diantaranya masuk dalam kategori rusak berat.

Danis berujar, pemerintah akan memberikan dana bantuan sebesar Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta rusak sedang dan Rp10 juta rusak ringan. Dana tersebut diperuntukkan untuk membangun kembali rumah tahan gempa.

“Pemerintah berpesan uang tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah,” tukasnya.

Untuk memastikan uang tersebut digunakan untuk membangun rumah tahan gempa, Kementerian PUPR nantinya akan menyediakan tim pendamping. Pihaknya juga mengajak mahasiswa teknik untuk turut serta menjadi tim pendamping.

“Dalam membangun itu, yang perlu didampingi,” kata dia.

Proses pembangunan rumah itu diharapkan akan selesai pada 2019 mendatang.