Fintech Syariah Dorong Pengusaha Akses Modal Tanpa Riba

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – PT Zahir Internasional kini juga menekuni financial technology (fintech). Perusahaan nasional yang selama ini menjadi market leader industri software akuntansi itu hadir dengan solusi yang dinamakan Zahir Capital Hub.

“Zahir Capital Hub adalah fintech syariah yang siap membantu perusahaan mendapatkan akses permodalan dan pembiayaan hingga ratusan miliar rupiah  dengan mudah,” kata Chief Executive Officer (CEO) PT Zahir Internasional, Muhamad Ismail lansir Republika.co.id, Selasa  (28/8/2018).

Muhamad menambahkan, salah satu kendala yang dihadapi sebuah perusahaan adalah permodalan dan pembiayaan. “Hal itu tidak hanya dialami oleh perusahaan mikro, kecil dan menengah, tapi juga perusahaan besar,” ujarnya.

Sering terjadi, kata Muhamad, sebuah perusahaan tidak mampu memenuhi order dalam jumlah besar karena terkendala masalah modal untuk memproduksi barang yang dipesan tersebut.

Muhamad mengatakan, Zahir Capital Hub   menawarkan layanan yang pintar dan mudah bagi  perusahaan  untuk mendapatkan investasi permodalan dari mitra syariah yang kredibel dan terpercaya. “Zahir siap  membantu menghubungkan bisnis dengan fintech syariah seperti, Ethis, Asy-Syirkah, Kapital Boost, dan Alami,” ujarnya.

Muhamad menyebutkan, ada beberapa keuntungan menggunakan layanan Zahir Capital Hub. Pertama, konsep permodalan syariah.  “Konsep permodalan Zahir penghubungkan perusahaan  dengan fintech syariah yang bebas dari riba,” tuturnya.

Kedua, terhubung luas ke jaringan investor.  “Zahir  akan mengajukan permintaan permodalan ke jaringan investor sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan,” kata Muhamad.

Ketiga, jaminan kerahasiaan data informasi. “Zahir  menjamin keamanan dan kerahasiaan data perusahaan yang mengajukan permintaan permodalan tersebut,” paparnya.

Keempat, plafon  disesuaikan dengan kebutuhan. “Plafon  permodalan hingga  ratusan miliar,” ujarnya.

Saat ini, kata Muhamad, Zahir Capital Hub sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah fintech  syariah seperti, Ethis, Asy-Syirkah, Kapital Boost, dan Alami. “Namun kami juga siap menghubungkan perusahaan yang membutuhkan permodalan/pembiayaan secara syariah dengan fintech syariah lainnya,” kata Muhamad.

Untuk sementara, kata Muhamad, Zahir Capital Hub hanya melayani  perusahaan yang beroperasi di Indonesia. “Perusahaan yang tertarik menggunakan layanan Zahir Capital Hub bisa membuka link terkait https://zahiraccounting.com/id/capital-hub,” tuturnya.

Berdasarkan data dari Asosiasi Fintech Indonesia tahun 2018, saat ini terdapat 235 perusahaan fintech di mana 26 di antaranya bergerak di bidang market aggregator. Alami merupakan perusahaan fintech/ teknologi finansial (tekfin) aggregator syariah pertama di Indonesia.

Awal Juli lalu,  Alami  melakukan kemitraan dengan 13 bank umum syariah (BUS)  untuk menyalurkan dananya. “Saat ini kita memiliki setidaknya 13 BUS yang siap menyalurkan dana kepada umat. Melalui positioning kami sebagai perusahaan tekfin aggregator syariah, Alami memiliki keunggulan untuk mempertemukan layanan perbankan tadi ke calon-calon nasabah yang ingin memperbesar skala usaha namun tetap dalam koridor syariah,” tutur CEO dan Founder Alami, Dima Djani.

Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf  Wijaya mengatakan potensi pasar  fintech syariah di Indonesia sangat pesat. “Bahkan, potensi fintech syariah terbesar di dunia sebetulnya ada di Indonesia, melebihi Malaysia dan Dubai yang selama ini aktif berusaha untuk menjadi hub atau pusat ekonomi syariah dunia, termasuk di dalamnya fintech syariah,” ujarnya, Senin (27/8/2018).

Ronald mengemukakan, selama ini banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM) terkendala permodalan. “Fintech syariah bisa membantu para pengusaha UMKM itu agar mendapatkan permodalan atau pembiayaan sesuai dengan koridor syariah,” tuturnya.

Tak hanya itu, kehadiran fintech syariah mendorong para UMKM agar bisnis mereka maju dan berkembang, sehingga menembus pasar ekspor. “Kita harus mengubah mind set, selama ini Indonesia menjadi pasar atau konsumen. Dengan kehadiran fintech yang  mendorong para pelaku usaha untuk menembus pasar ekspor, maka Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga produsen,” papar Ronald Yusuf  Wijaya.

 

Terungkap, Sebelum Ditabrak hingga Tewas, Mobil Bos Indaco Halangi Jalan Eko Prasetyo

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Polresta Surakarta menggelar aksi rekonstruksi kasus tabrak lari yang dilakukan bos PT Indaco Iwan Andranacus di simpang Pemuda Manahan dan Jalan KS Tubun, Manahan, tepatnya di timur Mapolresta Surakarta, Rabu (29/8/2018).

Dalam rekonstruksi pertama di Simpang Pemuda Manahan, terungkap bahwa mobil Iwan lah yang menghalangi jalan Eko Prasetyo. Merasa dihalangi, Eko lalu mengetuk kaca mobil dan mengatakan sesuatu kepada Iwan, namun tiga pengawalnya Iwan keluar mobil dan memukuli Eko lalu Eko pun melarikan diri.

“Nanti kita akan cek ulang, tapi muncul fakta bahwa kendaraan tersangka menghalangi korban,” kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo kepada wartawan usai rekontruksi.

Setelah dapat melarikan diri, Iwan dan ketiga pengawalnya masih mengejar Eko yang mengendarai sepeda motor Beat hingga kearah MT Haryono namun Eko dapat menghindar hingga akhirnya tak terkejar.

Setelah menurunkan ketiga pengawalnya, Iwan kembali bertemu Eko di simpang jalan Adi Sucipto, keduanya kembali adu mulut dan cek-cok lalu Eko menendang mobil Iwan dan lari ke arah jalan KS Tubun hingga akhirnya ditabrak mobil Iwan yang melaju dengan kencang dari belakang hingga terlepas helmnya. dan dalam rekontruksi itu, terlihat kepala Eko seperti terlindas ban mobil milik Iwan.

“Ada trauma benda tumpul di kepala korban. Ini masih kita dalami,” terang Kasatreskrim Polresta Surakarta, Kompol Fadli kepada wartawan usai rekontruksi.

Usai menabrak Eko hinggak tewas seketika, Iwan yang mengendarai Mersedez Benz AD 888 QQ kemudian melarikan diri hingga 15 menit kemudian berhasil ditangkap oleh petugas keamanan.

Usai Rekontruksi, kepada wartawan Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo menjelaskan ada 42 adegan yang dilakukan, ia menyebut bahwa hasil rekontruksi tersebut lebih meyakinkan terhadap apa yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal 338 KUHP.

“InsyaAllah kita telah menyelesaikan rekontruksi untuk meyakinkan kita terhadap pasal yang disangkakan kemudian ada 42 adegan yang dilaksanakan,” ungkap Ribut.

Analis: Ketika Rezim Suriah Mobilisasi Serangan Terakhir di Benteng HTS

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Ketika pasukan rezim Syiah Suriah memobilisasi serangan terakhir untuk merebut kembali provinsi Idlib yang dikuasai oposisi, sebuah tarik menarik perang internasional antara Turki, Iran, Rusia dan Amerika Serikat sedang mengambil bentuk yang akan memutuskan nasib tiga juta penduduk Idlib.

Merebut Idlib akan memungkinkan rezim Suriah untuk akhirnya mendapatkan kembali kendali atas sebagian besar negara tersebut untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang  global berdarah pada tahun 2011.

Pasukan rezim Nushairiyah yang didukung oleh angkatan udara dan angkatan laut Rusia mempersiapkan serangan terhadap para pejuang oposisi dan faksi-faksi jihad, termasuk kelompok bersenjata yang pernah berafiliasi dengan Hay’at Tahrir al-Sham (HTS)  – sedangkan Moskow dan Ankara mencoba untuk menegosiasikan solusi demi menyelamatkan provinsi itu dari serangan dahsyat dan menghindari masuknya jutaan pengungsi Suriah ke Turki.

Baca juga: 

Namun analis mengatakan serangan Idlib tidak dapat dihindari karena negosiasi antara berbagai pihak di Suriah sejauh ini terus menerus gagal mengakhiri perang.

“Saya ragu apakah Turki atau pihak lain akan dapat mencegah serangan terhadap Idlib atau pengambilalihan oleh rezim,” kata Joshua Landis, direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma.

Pasukan rezim Suriah yang didukung oleh kekuatan udara Rusia pasti akan merebut kembali, kecuali AS melakukan sesuatu yang drastis, seperti membangun zona larangan terbang di atas provinsi itu, Landis mengatakan kepada Al Jazeera, Rabu (29/8/2018).

Turki mempertahankan beberapa pangkalan militer di provinsi ini. Laporan pers Arab baru-baru ini mengatakan Turki telah menuntut pemimpin  HTS – sebelumnya dikenal sebagai Jabhat Fath al Sham (JFS)- dan kelompok bersenjata lainnya untuk meninggalkan Idlib.

Baca juga: 

Syeikh Abu Muhammad al-Jaulani, panglima perang Hayat Tahrir al-Sham, dilaporkan telah menyatakan tidak akan mengindahkan tuntutan Turki dan memerintahkan para pejuangnya untuk “mengikuti Allah, bukan Turki” dan bersiap untuk menghadapi pertempuran.

Koalisi Hayat Tahrir al Sham
Koalisi Hayat Tahrir al Sham

Namun seorang ulama Salafi jihadi yang terkenal dari Yordania yang memiliki pengetahuan tentang kelompok-kelompok bersenjata yang bertempur di Suriah meragukan seruan terakhir Syeikh al-Jaulani kepada para pasukanya untuk bertempur sampai mati.

Pemimpin HTS bersikap dia benar-benar ingin bersama dengan Turki tetapi dengan syarat besar untuk memenuhi tuntutannya”, katanya kepada Al Jazeera, menolak untuk diidentifikasi karena dia dilarang berbicara kepada media oleh intelijen Yordania .

“Ketika tidak mendapatkan syarat yang diinginkannya dari Turki, dia membuat pernyataannya tetap menyerukan perang,” katanya.

Berdasarkan informasi dan keakrabannya dengan kepemimpinan HTS, Yordania mengatakan HTS akan mencair dan berakhir sambil menyatakan bahwa langkah itu untuk “kepentingan terbaik agama dan masyarakat Idlib”.

Landis setuju bahwa waktu bagi kelompok bersenjata itu sudah habis dan opsi HTS telah habis, terutama terhadap Turki.

Pemerintah Turki tidak akan mengizinkan para anggota HTS bermukim kembali di Turki karena takut dituduh menyembunyikan “teroris”, sehingga memperumit hubungan dengan badan-badan intelijen Barat.

“HTS telah mencapai akhir baris,” kata Landis, yang juga seorang penulis blog the Syria Commentblog.

Baca juga: Analisis: Turki Perhitungkan Kekuatan Hayat Tahrir al Sham di Idlib

Satu-satunya pilihan yang mungkin dimiliki oleh mujahidin HTS adalah relokasi ke Suriah utara dekat Aleppo, di mana oposisi lain masih memiliki kendali. Tetapi bahkan pilihan itu rumit dan dapat memicu pertempuran di antara faksi-faksi oposisi.

Pemain lain di papan catur adalah Iran, yang telah memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer yang stabil kepada rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad sejak perang dimulai tujuh setengah tahun yang lalu.

Diperkirakan 1.000 lebih orang Iran – termasuk anggota senior Pengawal Revolusi elit Syiah Iran- telah tewas di Suriah sejak 2012.

Pada hari Ahad, Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami bertemu al-Assad dan rekan Suriahnya Ali Abdullah Ayyoub.

“Tidak hanya orang-orang di wilayah itu tetapi orang-orang di dunia berhutang budi pada pertempuran yang telah terjadi melawan jihadis di Suriah,” kata Hatami kepada Assad dalam sebuah pertemuan, menurut kantor berita Iran Tasnim.

Dia menambahkan Suriah “melewati tahap kritis” dan menyatakan harapan pada keterlibatan Iran dalam rekonstruksi negara.

Atase militer Iran untuk Damaskus, Brigadir Jenderal Abolghasem Alinejad, mengatakan penasihat militer akan tetap di Suriah di bawah perjanjian pertahanan yang ditandatangani pada hari Senin.

Setelah Tembak Mati Warga Palestina di Kepala, Begini Kata Tentara Zionis

Redaktur: Deddy Purwanto

AL QUDS (Jurnalislam.com) – Seorang mantan tentara zionis yang menembak mati seorang warga Palestina yang terluka mengatakan bahwa dia “tidak sedikitpun menyesal” atas tindakannya.

“Saya tahu apa yang saya lakukan itu benar, dan saya melakukannya dengan kepala tegak,” kata Elor Azaria dalam wawancara dengan koran Israel Hayoum, yang kutipannya dirilis pada hari Rabu (29/8/2018), Anadolu Agency melaporkan.

“Saya tidak menyesalinya,” katanya, “dan jika waktu kembali ke momen di Hebron, saya masih tetap akan melakukan persis apa yang saya lakukan, karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan.”

Baca juga: 

Azaria menembak seorang Palestina di kepala setelah dugaan serangan di kota Hebron, Tepi Barat pada tahun 2016 meskipun faktanya ia terluka dan tidak bersenjata.

Tentara itu tertangkap kamera ketika menembak mati warga Palestina oleh seorang aktivis kelompok hak asasi Israel, B’Tselem.

Azaria dijatuhi hukuman 18 bulan penjara setelah dinyatakan bersalah membunuh pria Palestina.

Namun pada September 2017, hukuman penjaranya dikurangi oleh Kepala Staf Angkatan Darat Israel Gadi Eizenkot menjadi hanya 14 bulan penjara.

Baca juga: 

Azaria menuduh tentara bertanggung jawab atas pemenjaraannya, mengutip pernyataan mantan Menteri Pertahanan Moshe Ya’alon dan Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot yang membeberkan pengakuannya.

“Jika mereka menutup mulut mereka, tidak akan ada yang terjadi,” katanya, “dan yang terjadi adalah ketidakadilan”.

Rusia Targetkan HTS di Idlib, PBB: Semua Pihak Tahan Diri

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Sekjen PBB Antonio Guterres menyuarakan keprihatinan yang mendalam pada hari Rabu (29/8/2018) atas “semakin besarnya risiko serangan rezim Suriah skala penuh di provinsi barat laut Idlib.”

“Sekretaris Jenderal mendesak kepada Pemerintah Suriah dan semua pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan perlindungan warga sipil,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan, lansir Anadolu Agency.

Guterres mempertahankan sikapnya bahwa “setiap penggunaan senjata kimia sama sekali tidak dapat diterima.”

Baca juga: 

Dia meminta Turki, Rusia dan Iran “menemukan solusi damai untuk situasi di Idlib, zona de-eskalasi terakhir yang tersisa.”

Ketiga negara itu dikenal sebagai “penjamin Astana” karena peran mereka dalam pembicaraan damai di ibukota Kazakhstan untuk mengakhiri tujuh tahun konflik Suriah.

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib pada bulan Mei ditetapkan sebagai zona de-eskalasi dimana tindakan agresi secara tegas dilarang sebagai bagian dari proses Astana yang sedang berlangsung.

Guterres menyerukan “pada semua pihak untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi keberlangsungan hidup warga sipil, memungkinkan kebebasan bergerak, dan melindungi infrastruktur sipil, termasuk fasilitas medis dan pendidikan, sesuai dengan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia.”

Di tengah permintaan mendesak kepala PBB, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada hari Rabu bahwa militer Rusia dan Turki sedang membahas “tindakan praktis” terhadap teroris di Suriah, Idlib.

Baca juga: 

“Pemahaman politik sepenuhnya ada antara Moskow dan Ankara; sangat penting untuk memisahkan oposisi bersenjata normal dari  Jabhat Fath al Sham (JFS) dan pada saat yang sama untuk mempersiapkan operasi melawan jihadis ini, melakukan segalanya untuk meminimalkan risiko terhadap penduduk sipil,” Kata Lavrov sambil menyebut Idlib sebagai” sarang jihadis besar terakhir .”

“Bagaimana menerjemahkan perjanjian politik ini ke dalam bahasa tindakan praktis – telah dibahas oleh militer Rusia dan Turki, yang menangani situasi di lapangan,” katanya.

Lavrov mengatakan dia mengharapkan agar Barat tidak menghalangi operasi militer yang direncanakan terhadap JFS, yang telah berganti nama menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), di Idlib.

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada awal 2011, ketika rezim Syiah Nusiriyah Bashar al-Assad menindak keras para pengunjuk rasa dengan keganasan militer yang tak terduga.

Pejabat PBB memperkirakan ratusan ribu warga sipil tewas dalam konflik itu.

Amerika Peringatkan Rusia dan Rezim Suriah akan Serangan ke Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Amerika pada hari Selasa (28/8/2018) peringatkan  Rusia dan rezim Suriah akan potensi serangan di barat laut kota Idlib, Suriah.

“Kami akan meminta mereka bertanggung jawab dan kami akan meminta pertanggungjawaban mereka atas itu, terutama untuk penggunaan senjata kimia,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert, lansir Anadolu Agency.

“Kami akan mendesak Rusia untuk benar-benar menjelaskan pada Damaskus, bahwa itu [penggunaan senjata kimia] tidak akan ditoleransi,” tambahnya.

Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, Jumat memperingatkan bahwa kemungkinan serangan militer terhadap Idlib akan menjadi “bencana”.

Baca juga: 

“Melestarikan zona de-eskalasi di Idlib, Suriah sangatlah penting, baik dalam hal kemanusiaan maupun perjuangan melawan terorisme,” kata Cavusoglu.

“Memisahkan warga sipil dari para pejuang di Idlib adalah penting bagi semua orang, tetapi solusi melalui kekuatan akan menyebabkan gelombang pengungsi baru dan bencana kemanusiaan.”

Terletak di dekat perbatasan Turki, Idlib pada bulan Mei ditetapkan sebagai “zona de-eskalasi” di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.

Baca juga: 

Suriah baru saja mulai bangkit dari konflik dahsyat yang dimulai pada awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad membantai para pengunjuk rasa dengan keganasan militer yang tak terduga.

Pejabat PBB memperkirakan bahwa ratusan ribu orang telah tewas dalam konflik itu.

Zainut Tauhid dan Yunahar Ilyas Ditunjuk Sebagai Plt Ketum MUI

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Terkait non aktifnya Kiai Ma’ruf Amin sebagai Ketum MUI, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjuk Zainut Tauhid dan Yunahar Ilyas sebagai Plt Ketua Umum.

Dikatakan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Din Syamsudin, penunjukkan tersebut disampaikan langsung oleh Kiai Ma’ruf Amin kepada dalam rapat pimpinan MUI pada Selasa (28/8/2018) kemarin.

“Jadi dalam rapat dewan pimpinan MUI Eksekutif Selasa kemarin, Kiai Ma’ruf menyatakan non aktif dan menyerahkan pengelolaan organisasi sehari-hari pada dua waketum,” kata Din kepada Jurnalislam.com di kantor MUI, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Din menjelaskan, dalam Pedoman Rumah Tangga MUI Pasal 1 Ayat 6 butir F menyebut, jabatan sekretaris jenderal atau ketua umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif, legislatif atau pengurus harian partai.

Untuk itu, Kiai Ma’ruf saat ini belum memiliki kewajiban melepas jabatannya sebagai Ketua Umum MUI karena belum terpilih menjadi wakil presiden.

Din berujar, demi menegakkan marwah organisasi dan perannya, MUI harus berada di atas semua golongan dan jangan digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia.

Kiai Ma’ruf Amin memilih non aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI sejak ditetapkan sebagai cawapres Joko Widodo untuk Pilpres 2019 mendatang.

Menurut waketum MUI, Zainut Tauhid, keputusan tersebut semata-mata didasari pertimbangan agar posisinya sebagi Calon Wakil Presiden tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk di internal MUI.

Ini Seruan MUI Menjelang Pilpres 2019

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2019, seluruh partai kini sudah menyiapkan strategi dalam menghadapi tahun politik tersebut. Tak jarang, dalam proses kampanye ada beberapa gesekan yang menimbulkan ketegangan.

Untuk itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) mengimbau kepada semua pihak agar menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

“Kepada pelaku dan elite politik, agar mengedepankan etika politik,” ujar Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakpus, Rabu (29/8/2018).

Din juga meminta agar dalam proses kampanye tidak saling menyebar kebencian dan permusuhan satu sama lain, apabila tidak sependapat dengan pilihan politik.

Ia mengimbau kepada umat Islam agar tidak terjebak dalam dalam permusuhan pertentangan internal Islam yang dapat merusak Ukuwah Islamiyyah.

“Jadikanlah perbedaan aspirasi politik, namun Ukuwah Islamiyyah tetap terpelihara,” ucap dia.

Kiai Ma’ruf Hanya Non Aktif, Tidak Mundur dari Ketum MUI

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) memberikan tanggapan terkait non aktifnya Kiai Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI, terkait pencalonannya sebagai wakil presiden.

“Iya (tidak mundur), non aktif,” ujar Wakil Ketua Wantim MUI, Didin Hafidhuddin di Gedung MUI Pusat, Rabu (29/8/2018).

Menurutnya, dalam Pedoman Rumah Tangga MUI Pasal 1 Ayat 6 butir F menyebut, jabatan sekretaris jenderal atau ketua umum tidak boleh dirangkap dengan jabatan politik di eksekutif, legislatif atau pengurus harian partai.

Untuk itu, Kiai Ma’ruf saat ini belum memiliki kewajiban melepas jabatannya sebagai Ketua Umum MUI karena belum terpilih menjadi wakil presiden.

Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin mengaku tidak memikirkan apakah kiai Ma’ruf akan menjadi Ketua Umum MUI kembali jika kalah di Pilpres 2019.

“Soal kembali atau terpilih atau tidak terpilih kami tidak mau mendahului takdir. Tapi ketentuan organisasi kami tadi jelas, harus melepaskan jabatan jika sudah definitif politik tapi nanti kalau jadi Wapres. Maka sekarang non aktif,” kata Din.

Din berujar, demi menegakkan marwah organisasi dan perannya, MUI harus berada di atas semua golongan dan jangan digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia.

Fahira Pertanyakan Apakah Kebebasan Berpendapat Hanya untuk Para Pemuji Pemerintah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya
MEKKAH (Jurnalislam.com) – Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menyebut, upaya menggagalkan deklarasi #2019GantiPresiden dengan mempersekusi para aktivitisnya sudah sampai level yang mengkhawatirkan.
Ia menilai, persekusi dan pemulangan yang dialami Neno Warisman di Pekan Baru, Riau dan pembubaran massa #2019GantiPresiden di Surabaya menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kekebebasan berpendapat yang sudah ‘berdarah-darah’ diperjuangkan pada Reformasi 1998.

Menurutnya, negara yang berani mengambil demokrasi sebagai nafas untuk mengelola kehidupannya punya konsekuensi harus mempunyai konstitusi yang memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk melakukan kritik terhadap siapa saja Pemerintah yang sedang berkuasa. Jaminan memberi kritik kepada penguasa inilah yang sebenarnya menjadi inti demokrasi.

Dalam negara demokrasi, lanjut Fahira, wibawa Pemerintah hadir, saat Pemerintah tersebut mampu memberikan penyadaran kepada semua rakyat dan aparatnya bahwa kritik sekeras apapun kepada Pemerintah yang bekuasa termasuk aspirasi sebagian rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat Pemilu harus dihormati dan dilindungi.

“Saya mau bertanya kepada rezim ini, apakah kebebasan berpendapat hanya bagi para pemuji pemerintah saja? Karena ada gerakan yang sama yaitu menginginkan Presiden yang sekarang menjabat dua periode tetapi begitu dilindungi di setiap aktivitasnya. Bagi saya, ekspresi rakyat yang ingin mengganti pemerintahan lewat pemilu dan yang ingin pemerintahan ini lanjut lewat pemilu sama-sama harus dilindungi. Namun itu tidak terjadi saat ini,” papar Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta ini di Mekkah baru-baru ini dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com.

Satu-satu cara, lanjut Fahira, wibawa negara kembali hadir dalam persoalan ini adalah, Presiden sebagai pemegang mandat rakyat untuk menjalankan demokrasi di negeri ini menegaskan bahwa aspirasi atau gerakan apapun selama ini tidak melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib dihormati terutama oleh siapa saja dan harus dilindungi keamanan dalam setiap aktivitasnya.

“Tidak ada putusan pengadilan yang melarang #2019GantiPresiden. Artinya gerakan ini legal dan konstitusional. Sebagai pemimpin negera, Presiden harus tegas menjaga nilai-nilai demokrasi. Persekusi dan penghadangan gerakan #2019GantiPresiden sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Presiden harus bersuara dan merespon persoalan ini,” pungkas Fahira.