Inggris Umumkan Dukungan untuk Muslim Rohingya

Redaktur: Deddy Purwanto

LONDON (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Inggris telah memulai kunjungan dua hari ke Myanmar untuk menekan pemerintah negara itu atas kekejaman oleh militernya terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Jeremy Hunt akan memulai kontaknya dengan pertemuan dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi pada Kamis, kata pernyataan pemerintah.

“Selama perjalanannya ke Burma [Myanmar], Menteri Luar Negeri Hunt akan mengunjungi Asosiasi untuk Bantuan Tahanan Politik (the Association for the Assistance of Political Prisoners) guna berbicara dengan pembela hak asasi manusia dan mengunjungi Rakhine utara, daerah di mana ribuan Rohingya telah melarikan diri,” katanya.

Berbicara pada hari pertama kunjungannya, Hunt mengumumkan “dukungan tambahan dari Inggris untuk mengumpulkan bukti bagi para korban Rohingya yang telah menderita kekerasan seksual dari anggota militer Burma di Rakhine.”

“Misi pencarian fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap penderitaan yang mengerikan di Burma, dan dalam menghadapi tuduhan serius seperti itu, tidak ada negara satupun yang menganggap dirinya manusiawi dapat mundur dan tidak melakukan apa-apa,” kata Hunt.

“Kami bertekad untuk melakukan semua yang kami bisa untuk memberikan keamanan, martabat dan keadilan kepada para korban. Ini akan menjadi perjalanan panjang, tetapi akan dimulai dengan kondisi mereka sekarang,” tambahnya.

Baca juga: 

Hunt menggarisbawahi bahwa Inggris “telah memberikan konseling dan dukungan psikologis kepada lebih dari 10.000 wanita dan menugaskan bidan untuk membantu memberikan perawatan kepada lebih dari 53.000 wanita,” semuanya merupakan target kekerasan seksual tentara Myanmar.

Dia mengatakan dukungan “bagi mereka yang telah menjadi korban tindakan keji ini” akan meningkat.

“Ini akan termasuk penempatan tambahan Tim Pelaksana PSVI [Preventing Sexual Violence Initiative] pada akhir 2018, pengembangan kode etik untuk mengumpulkan bukti, dukungan untuk mekanisme koordinasi yang ditingkatkan, dan peningkatan kapasitas yang lebih besar.”

Hunt mengadakan pertemuan di London pekan lalu dengan perwakilan dari komunitas Rohingya dari Bradford di mana dia mendengar cerita tentang penganiayaan yang mereka hadapi di Rakhine, kata pernyataan itu.

Awal bulan ini Hunt mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Inggris “berkomitmen” untuk memastikan bahwa para pelaku kekejaman di Myanmar akan menghadapi persidangan dan bahwa ia akan mengangkat isu-isu yang disorot oleh laporan Misi Pencari Fakta PBB terbaru dengan Suu Kyi.

Hunt mengatakan “pembersihan etnis, dalam bentuk dan bentuk apa pun, tidak boleh dibiarkan begitu saja” dan “para pelaku kejahatan yang mengerikan ini harus dibawa ke pengadilan.”

Pada bulan Agustus Misi Pencari Fakta Internasional Independen (Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar) PBB terhadap Myanmar menyerukan persidangan para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing, di Pengadilan Kriminal Internasional (the International Criminal Court-ICC) karena melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya.

“Ini sangat penting dalam semua urusan kami dengan rezim Burma, mereka memahami bahwa sebuah garis telah diseberangi,” kata menteri luar negeri itu setelah laporan PBB.

Baca juga: 

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario (the Ontario International Development Agency-OIDA).

Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga ditembak dengan senjata api, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA, berjudul Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terungkap (Forced Migration of Rohingya: The Untold Experience).

Sekitar 18.000 wanita dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar, dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas pada bulan Agustus 2017.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai komunitas Muslim  yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, mutilasi, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan negara Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Pengamat: Kelompok Jihadis akan Dijadikan Alasan Rezim Assad untuk Serang Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Turki telah berusaha menghindari serangan terhadap Idlib dengan memanfaatkan janji yang dibuat melalui jalur diplomatik Astana untuk mempertahankan gencatan senjata yang bertahan lama. Pasukannya berbasis di daerah perbatasan Idlib sejak Mei, serta di Suriah Afrin dan Al Bab setelah operasi militer terhadap pasukan Kurdi di utara Suriah.

Selama beberapa bulan terakhir, Turki, yang berbatasan dengan Idlib, telah berusaha untuk menyelaraskan kelompok-kelompok oposisi bersenjata di provinsi ini dengan komandonya. Faksi-faksi kunci di provinsi itu mengumumkan bulan lalu pembentukan koalisi baru dengan sekitar 70.000 pejuang.

Baca juga: 

Tetapi sekarang Turki harus bekerja “lebih keras” untuk membubarkan Hayat Tahrir al Sham (HTS), kata Marwan Kabalan, direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Arab (the Arab Center for Research and Policy Studies), lansir Aljazeera  Rabu (19/9/2018)

“Masalah ini [kelompok-kelompok jihadis] akan selalu tetap menjadi bom dalam perjanjian ini karena Rusia dan rezim akan selalu menggunakan kehadiran kelompok-kelompok jihadis ini sebagai alasan untuk menerapkan lebih banyak tekanan pada Turki,” katanya.

Koalisi pejuang moderat Turki mengecualikan Hayat Tahrir al-Sham, yang mengontrol sekitar 60 persen dari provinsi, dan dua kelompok “radikal” kecil lainnya, Kabalan menjelaskan.

Tidak jelas bagaimana para pejuang ini akan bereaksi terhadap kondisi kesepakatan melucuti senjata dan bergerak lebih jauh ke utara, yang telah menimbulkan ketakutan baru di antara penduduk Idlib yang mengatakan faksi-faksi tertentu mungkin tidak mau melepaskan kendali atas zona baru dan menyerahkan senjata mereka.

“Kami masih bingung. Kami tidak yakin bagaimana perjanjian ini akan berjalan,” kata Hikmat al-Alis, 25 tahun, kepada Al Jazeera dari kota Ariha.

Baca juga: 

“Dengan HTS diminta untuk tetap berada di luar zona baru, apakah ini berarti dimulainya pertempuran baru?”

Kekhawatiran Hayat Tahrir al-Sham meluncurkan serangan ke rezim dari daerah perbatasan juga membuat warga sipil mempertimbangkan konsekuensi dari pertikaian oposisi.

Menurut Kabalan, Turki berusaha membujuk “kelompok-kelompok jihadis” untuk mematuhi perjanjian tersebut, mengancam setiap serangan balik dapat mengakibatkan operasi militer.

Jika kelompok-kelompok ini tidak mematuhi, maka kesepakatan Turki-Rusia dapat meninggalkan HTS, yang sebelumnya bernama Jabhat Fath al Sham, dan menghadapi konsekuensi dari serangan koalisi.

“Itu berarti oposisi moderat yang sejalan dengan Turki akan memaksa HTS untuk mematuhi ketentuan perjanjian,” kata Kabalan, memperingatkan “pertumpahan darah” lainnya bisa terjadi.

Kesepakatan itu juga mungkin terputus jika ada pergeseran kekuasaan, rezim Assad digantikan.

Kehadiran militer Amerika Serikat di timur laut Suriah, yang mendukung pasukan Kurdi, dapat menimbulkan ancaman bagi pasukan rezim Assad.

“Rusia yakin AS akan menyerang rezim jika sejumlah besar korban sipil muncul,” kata Kabalan.

Kekhawatiran akan potensi serangan kimia sangat tinggi, yang menyebabkan warga Idlib menciptakan masker gas dari cangkir.

Baca juga: 

“Kami khawatir penggunaan senjata kimia paling banyak, yang bisa melanggar perjanjian rapuh [baru],” Rayyan Abdulrahman, 28, mengatakan kepada Al Jazeera dari kota Idlib.

AS telah memperingatkan rezim Syiah Suriah terhadap penggunaan senjata kimia dan mengancam respons militer lainnya.

Pada bulan April, Washington dan sekutunya menanggapi dugaan penggunaan senjata kimia oleh rezim pemerintah Suriah terhadap oposisi di kota Douma dengan rentetan serangan rudal.

Tetapi Rusia telah berulang kali menolak klaim ini, dan baru-baru ini menuduh bahwa justru oposisi lah yang sedang bersiap-siap untuk melakukan serangan kimia di Idlib guna memancing tanggapan dari Barat.

Pada tahap perang ini, ada kepentingan Rusia untuk mempertahankan proses Astana dalam upaya mendorong solusi politik yang sejalan dengan tujuan-tujuannya, menjaga kekuasaan Assad.

“Selama Rusia membutuhkan Turki di Suriah, mereka akan mencoba untuk menghormati perjanjian ini,” kata Kabalan.

Kekhawatiran Warga Idlib Ditengah Kerapuhan Perjanjian Ankara dan Moskow

Redaktur: Deddy Purwanto

IDLIB (Jurnalislam.com) – Penduduk sipil di benteng pertahanan terakhir pejuang Suriah dengan hati-hati menyambut perjanjian “rapuh” yang ditandatangani oleh Ankara dan Moskow untuk menciptakan zona demiliterisasi yang menahan serangan mengancam terhadap Idlib, bahkan saat mereka mengungkapkan kekhawatiran mengenai apakah kesepakatan akan berakhir.

Penduduk provinsi dan daerah pinggirannya, yang merupakan rumah bagi hampir tiga juta orang – separuh dari mereka adalah pengungsi internal – juga telah mempertanyakan kesediaan rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad untuk mematuhi perjanjian, yang digambarkan oleh para pengamat sebagai sebuah terobosan diplomatic, lansir Aljazeera Rabu (19/9/2018)

Zona selebar 15-20km, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada 15 Oktober, akan memungkinkan “penarikan semua pejuang jihadis” dari Idlib, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada konferensi pers dengan mitranya dari Turki.

Baca juga: 

Kelompok yang akan mundur ini termasuk Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang didominasi oleh faksi oposisi dan dipimpin oleh Jabhat Fath al Sham (JFS), sebelumnya bernama Jabhah Nusrah kemudian melepaskan ikatannya dengan al-Qaeda.

Dr. Habib Kshouf mengatakan penduduk di desanya, Kherbet Eljoz, benar-benar takut terhadap serangan yang dipimpin rezim pemerintah secara penuh sebelum perjanjian.

“Kesepakatan Sochi memberi orang sekilas harapan, bahwa mereka akan terhindar dari serangan udara dan darat oleh pasukan rezim pemerintah dan Rusia – sedikitnya untuk saat ini,” kata pria berusia 55 tahun itu kepada Al Jazeera dari distrik Jisr al-Shughour , yang baru-baru ini di bawah bombardir.

Sedikitnya 1,5 juta penduduk Idlib melarikan diri dari pergerakan rezim pemerintah Suriah di provinsi lain dan sekarang tinggal di kamp-kamp sementara yang tidak memiliki layanan dasar seperti air minum bersih, dan akses ke listrik yang tidak terganggu.

“Ini [perjanjian] akan memastikan kembalinya listrik, air, dan layanan dasar lainnya kepada penduduk di sini,” kata Kshouf.

Kesepakatan itu, disambut oleh utusan PBB untuk Suriah Staffan de Mistura pada hari Selasa, dan juga mengatur agar pejuang oposisi menyerahkan persenjataan berat.

Baca juga: 

Menurut Marwan Kabalan, direktur Pusat Penelitian dan Kebijakan Arab (the Arab Center for Research and Policy Studies), perjanjian itu adalah “situasi win-win untuk hampir semua orang”.

“Bagi Putin, ini adalah yang terbaik yang bisa ia capai pada titik waktu ini,” kata Kabalan kepada Al Jazeera.

Untuk rezim Suriah dan Rusia, para pejuang oposisi akan dipindahkan ke utara untuk mengamankan jalan raya yang mengarah ke pangkalan udara Hmeimin – yang dioperasikan oleh Rusia – dari segala serangan.

Ini juga akan memungkinkan pembukaan kembali jalan raya M5 yang menghubungkan ibu kota Damaskus ke Aleppo, dan akhirnya ke jalur perdagangan ke Turki dan Eropa.

Kabalan mengatakan perjanjian itu “harus dianggap sebagai kemenangan” oleh para pejuang oposisi.

“Perjanjian itu tidak meminta perlucutan senjata total oposisi,” katanya. “Dan mereka akan tinggal di Idlib – mereka tidak diminta untuk pindah seperti berada di Deraa dan Eastern Ghouta.”

Namun warga Idlib khawatir mengenai apakah perjanjian akan berlaku.

Rezim pemerintah telah dituduh “meluncurkan serangan sembarangan” yang menargetkan infrastruktur sipil di Idlib oleh LSM dan organisasi bantuan – termasuk Islamic Relief Worldwide – meskipun inklusi Idlib di “zona-zona eskalasi” dimaksudkan untuk menopang gencatan senjata.

Sejak awal September, puluhan orang telah tewas dan terluka akibat gempuran serangan udara oleh jet tempur rezim pemerintah Suriah dan sekutu Rusia, menurut para aktivis di lapangan.

“Kami telah melihat rezim menggunakan segala macam alasan di masa lalu ketika mengebom warga sipil di Idlib,” Yahya Daoud, seorang warga berusia 23 tahun yang berasal dari selatan Damaskus, mengatakan kepada Al Jazeera.

Baca juga: 

“Jadi ketakutan akan serangan rezim pemerintah selalu besar,” katanya dari sebuah kamp pengungsi di utara Idlib.

Rezim pemerintah Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar-besaran di provinsi itu, yang lama dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata, setelah berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi di seluruh negeri.

Serangan-serangan paling mutakhir yang diluncurkan untuk merebut kembali Ghouta Timur dan Deraa membunuh ratusan warga sipil, meskipun Ghouta Timur dan Deraa masuk dalam kesepakatan de-eskalasi yang disepakati oleh Turki, dan sekutu Assad Rusia dan Iran pada pertemuan di ibukota Kazakhstan, Astana, tahun lalu.

Baik Rusia dan Turki dianggap sebagai penjamin dari kesepakatan paling akhir untuk membentuk zona demiliterisasi, meskipun kedua negara berada di pihak yang berbeda dalam konflik.

Rusia dan Iran mendukung Assad, sedangkan Turki adalah pendukung konstan dari oposisi moderat sepanjang konflik Suriah, yang sekarang berada di tahun kedelapan.

“Sebagai warga sipil, kepercayaan kami ada di Turki [untuk mempertahankan perjanjian terbaru],” kata Daoud dari kamp pengungsi Atma.

Tanggapi Ijtima Ulama, Kiai Ma’ruf : Itukan Ulamanya Sono, Nggak Masalah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kiai Ma’ruf Amin turut menanggapi Ijtima’ Ulama jilid 2 yang digelar di Hotel Gran Cempaka beberapa waktu lalu. Menurutnya tidak ada masalah dengan Ijtima’ Ulama yang memberikan dukungan kepada lawan politiknya di Pilpres mendatang.

“Ya itukan ulamanya sono. Gak ada masalah,” katanya saat ditemui di gedung Kominfo pada Selasa (18/9/2018).

Ma’ruf Amin juga mengatakan, sebelumnya juga ada ratusan Ulama dari berbagai peesantren di berbagai daerah yang telah bersepakat dan komitmen untuk mendukung dirinya dan Jokowi di Pilpres mendatang.

“Itu sebelumnya ada yang namanya Ittifaq IUama. Ulama’nya ulama pesantren. Ya ngedukung pak Jokowi,” pungkasnya.

“Ada 400 ulama dari seluruh pesantren, ada banten, ada Jawa Timur. Jadi saya kira ya masing-masing saja,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ijtima’ Ulama jilid 2 yang digelar pada 16 September lalu menghadirkan sejumlah Ulama dari berbagai daerah. Pertemuan mereka menghasilkan pakta integritas yang disepakati oleh pihak ulama dan partai koalisi pendukung Capres Prabowo Subianto.

KH Ma’ruf Amin: Boleh Vaksin MR Jika Memang Darurat dan Berbahaya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum non aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Ma’ruf Amin menyatakan saat membicarakan persoalan vaksin MR (Measles Rubella), ada dua hal penting dari sisi MUI.

Pertama, hukum imunisasi. Kedua, kehalalan dari vaksin itu sendiri. Menurutnya, terkait masalah vaksin, MUI sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2016.

Fatwa tersebut sudah diputuskan bahwa melakukan imunisasi yang mengancam, menimbulkan penyakit, kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh (digunakan), bahkan wajib.

“Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rubella ini sangat berbahaya. Kalau bahaya itu diyakini, kalau bahasa ulama, artinya memang bahaya, maka dibolehkan,” jelas KH Ma’ruf Amin.

Ia menjadi pemateri dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Tadi, lanjutnya, sudah disebutkan dan ditunjukan langsung contohnya. Ini sangat bahaya. “Kalau generasi muda Indonesia akan seperti itu, kita akan menjadi bangsa yang lemah. Akan kalah berkompetisi dengan bangsa yang lain,” ulas Ma’ruf Amin.

Sayangnya, lanjut Kiai Ma’rif, Kementerian Kesehatan tidak meminta fatwa langsung tentang vaksinnya. Baru prosesnya dilakukan pada tahun 2018. Yakni, lahir Fatwa MUI No. 33 tentang penggunaan vaksin Rubella.

“Selama dua tahun itu, 2016-2018, tidak ada fatwa tentang kehalalan. Apakah vaksinya itu halal atau tidak. Baru tahun 2018 kita keluarkan kehalalannya. Karena darurat, belum ada penggantinya. Hukumnya, ada kebolehan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang, jika darurat, diperbolehkan,” ungkap Ma’ruf Amin.

Karena itu, Kiai Ma’ruf Amin menekankan, bahwa pihaknya sangat prihatin terhadap capaian imunisasi vaksin MR ini yang hinga saat ini baru mencapai 48 persen.

“Karena itu, harus ada upaya-upaya maksimal melibatkan semua pihak. Kami, MUI sudah mengeluarkan dua fatwa dan kami siap mensukseskan Vaksin Rubella ini,” pungkas Ma’ruf Amin.

Tinjau Situasi Kemanusian di Gaza, Delegasi Eropa Ini Ditolak Israel

Redaktur: Deddy Purwanto

BRUSSELS (Jurnalislam.com) –  Penjajah Israel pada hari Selasa (18/9/2018) menolak akses delegasi Parlemen Eropa (European Parliament-EP) ke Jalur Gaza yang diblokade, menurut pernyataan resmi EP.

“Pihak berwenang Israel sekali lagi menolak Delegasi untuk Hubungan (Delegation for Relations) EP yang mengantongi iazin dari izin Palestina untuk memasuki Jalur Gaza,” kata pernyataan itu.

Delegasi itu, tambahnya, telah meminta izin untuk memasuki jalur itu sebagai bagian dari misi tiga hari yang direncanakan ke wilayah Palestina.

Menyatakan bahwa tujuan kunjungan itu adalah “untuk memantau situasi kemanusiaan akibat satu dekade blokade”, pernyataan itu menegaskan bahwa Israel telah berturut-turut melarang delegasi EP memasuki Gaza sejak 2011.

“Delegasi EP memulai pekerjaannya di Yerusalem Timur dan bagian lain dari Tepi Barat yang diduduki pada hari Selasa dan direncanakan untuk mengunjungi Gaza pada hari Kamis,” jelasnya.

Sebagai akibat dari blokade Israel dan konflik berturut-turut, pernyataan itu menambahkan, warga Palestina di Jalur Gaza memiliki “akses yang tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar, seperti air minum, makanan, perumahan, sekolah dan perawatan kesehatan”.

Baca juga: 

“Menyangkal masuknya EP ke Gaza telah menjadi hal yang sistematis. Itu tindakan sewenang-wenang dan tidak dapat diterima,” kata pernyataan yang mengutip ketua delegasi Neoklis Sylikiotis.

Menegaskan bahwa Israel telah mencoba mencegah delegasi untuk melihat situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, Sylikiotis mengatakan bahwa jelas bahwa negara Yahudi yang memproklamirkan diri sendiri itu “malu dan takut” untuk mengizinkan delegasi memasuki daerah kantong yang diblokade.

Sylikiotis melanjutkan dengan mendesak masyarakat internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri blokade 11 tahun atas Gaza.

Baca juga: 

Israel pertama kali memberlakukan blokade pada 2006 setelah kelompok perlawanan Islam Palestina (Hamas) memenangkan pemilihan legislatif Palestina.

Pengepungan itu diperketat pada tahun berikutnya setelah Hamas merebut jalur itu dari Fatah.

Masih berlaku hingga hari ini, blokade telah menghancurkan perekonomian Gaza dan merampas banyak komoditas pokok bagi kira-kira dua juta penduduknya.

BI : Sektor Syariah Tekan Defisit Transaksi Berjalan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan saat ini dan di masa depan.

Tak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, sektor syariah juga dapat menekan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan, sebagai bentuk dukungan nyata dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, BI telah mengembangkan cetak biru strategi.

Cetak Biru ekonomi dan keuangan syariah tersebut kemudian dirumuskan dalam tiga pilar strategis utama.

Pertama, pemberdayaan dan penguatan ekonomi syariah melalui pengembangan rantai nilai halal. hal itu, dicapai melalui penguatan rantai nilai halal dengan mengembangkan ekosistem dari berbagai tingkat bisnis syariah, termasuk pesantren, UKM, dan perusahaan dalam rantai hubungan bisnis untuk memperkuat struktur ekonomi yang inklusif.

“Program ini dilaksanakan di empat sektor utama, yaitu industri makanan halal dan halal, sektor pariwisata halal, sektor pertanian dan sektor energi terbarukan,” kata Dody di Hotel Ritz Carlton, Selasa (18/9/2018).

Kedua, pendalaman pasar keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan syariah. BI mendukung distribusi pembiayaan syariah untuk pengembangan rantai nilai halal melalui pendalaman pasar keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi manajemen likuiditas pasar keuangan syariah.

ketiga, memperkuat penelitian, penilaian dan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan literasi publik mengenai ekonomi dan keuangan syariah.

Ia melanjutkan, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, diperlukan peran aktif semua pihak, baik pembuat kebijakan, pelaku ekonomi maupun dunia pendidikan.

“BI senantiasa mendorong koordinasi langkah-langkah untuk mensinergikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah,” tambahnya.

Sumber: kontan.co.id

Perancang Busana Muslim Indonesia Pamerkan Karyanya di San Fransisco

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Enam desainer Tanah Air siap berangkat ke Museum De Young, Fine Arts Museum of San Fransisco, Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pameran busana muslim bertajuk Contemporary Muslim Fashions.

Mereka berenam adalah Itang Yunasz sebagai pelopor busana muslim di Indonesia, Dian Pelangi, Rani Hatta, NurZahra, Khanaan, dan IKYK.

Desainer ternama Itang Yunasz mengatakan berbicara tentang tren busana muslim, Indonesia memiliki posisi yang kuat. Selain populasi masyarakat yang di dominasi muslim, Indonesia memiliki keberagaman budaya yang dapat memberikan nilai lebih untuk busana muslim.

“Mudah-mudahan dengan diundangnya kami dalam kancah internasional ini bisa menjembatani dunia yang lebih damai,” katanya di kawasan Kemang, dikutip Selasa (18/9/2018) lansir bisnis.com.

Pameran Contemporary Muslim Fashions berlangsung mulai dari 22 September hingga Januari 2019 di De Young Museum, Fine Arts Museum of San Fransisco.

Selanjutnya, karya para desainer busana modest tersebut akan dibawa ke Museum Frankfurt Angewandte Kunst dan dipamerkan pada 2019.

Melalui ajang tersebut, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melakukan branding ke kancah internasional yang lebih luas. Apalagi, untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah, para desainer harus melalui proses kurasi yang panjang dan ketat oleh tim yang terdiri dari kurator museum serta Profesor dari London College of Fashion, University of the Arts London Reina Lewis.

” Itu nilai plus karena menyangkut kehormatan tentang wanita muslim, apalagi datang dari Amerika,” kata Itang.

Apalagi, dia melihat sejumlah labek ternama juga telah melirik modest wear, seperti Dolce & Gabana, Chanel, Max Mara. Menuritnya, inilah saatnya Indonesia membuktikan bahwa busana muslim karya anak bangsa tak boleh diremehkan oleh negara lain. Sehingga, Indonesia benar-benar dapat menjadi kiblat modest fashion.

sumber: bisnis.com

‘Ciput Ninja’ Dikagumi Model Muslimah Amerika

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – “Ciput ninja” atau dalaman kerudung biasa digunakan para wanita Muslim Indonesia dari berbagai kalangan. Uniknya, seorang model Amerika Serikat Halima Aden merasa kagum atas ciput ninja tersebut.

Desainer Dian Pelangi bercerita soal ciput yang akan dibawanya ke Amerika dalam pameran Contemporary Muslim Fashions yang berlangsung mulai 22 September hingga Januari 2019 di De Young Museum, Fine Arts Museum of San Francisco.

Bulan Juli lalu, Dian bercerita sempat ke San Francisco membawa sejumlah perlengkapan dan busana rancangannya untuk ajang pemotretan. Dian juga membawa ciput ninja dengan berbagai warna.

Sebetulnya, lanjut Dian, ciput ninja tersebut tak jadi digunakannya untuk pemotretan karena khawatir orang-orang luar negeri enggan memakai benda tersebut. Namun ternyata mereka justru penasaran dengan benda yang dianggap asing itu.

“ini apa? Kok bentuknya kayak gini aneh banget,” kata Dian menirukan pertanyaan Halima Aden, model Amerika-Somalia yang sedang sangat populer di Negeri Paman Sam, lansir Bisnis.com.

Saking penasarannya, Halima ingin mencoba mengenakan ciput ninja tersebut. Dian menceritakan, model yang tergabung dalam satu agensi bersama Gigi dan Bella Hadid tersebut kemudian asyik sendiri memadupadankan ciput tersebut dengan kerudung. “Penemuan yang hebat banget,” tutur Dian menirukan pernyataan Halima Aden.

Setelah itu, Halima meminta ciput tersebut dari Dian. Tak tanggung-tanggung, Halima menginginkan kelima ciput ninja yang dibawa Dian. Akhirnya beberapa looks dalam pemotretan ciput ninja tersebut dipakai.

Tak hanya Halima, beberapa orang yang terlibat dalam pemotretan seperti stylistfesyenternama Katie Mossman, menurut Dian, sangat kagum dengan tata hijab yang dilakukan Dian.

“Stylist yang sudah level internasional amazed sama yang namanya dalaman ninja. Ibaratnya, di sini di Thamrin City banyak. Jadi menurut aku cerita ini lucu aja di antara pemotretan itu,” cerita Dian.

Sumber: bisnis.com

Turki dan Rusia Ciptakan Zona Demiliterisasi di Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Menteri luar negeri Turki mengatakan tidak ada warga sipil yang akan dipindahkan dari provinsi barat laut Idlib di bawah kesepakatan yang ditandatangani oleh Ankara dan Moskow untuk menciptakan zona demiliterisasi di daerah itu.

“Perbatasan Idlib akan dilindungi di bawah nota kesepahaman yang ditandatangani di Sochi. Tidak akan ada perubahan dalam status Idlib,” kata Mevlut Cavusoglu pada hari Selasa (18/9/2018), menambahkan bahwa hanya kelompok “teror” yang harus dikeluarkan dari daerah itu.

Kesepakatan untuk menghentikan rencana serangan di benteng besar terakhir yang dikuasai oposisi diumumkan di resor Laut Hitam Sochi pada hari Senin setelah pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Baca juga: 

Pada hari Selasa, menteri luar negeri Iran memuji perjanjian atas provinsi yang dikuasai oposisi tersebut, menyebutnya sebagai contoh “diplomasi yang bertanggung jawab”.

Di akun Twitter-nya, Zarif menulis: “Diplomasi Intensif yang bertanggung jawab selama beberapa pekan terakhir di kunjungan saya ke Ankara & Damaskus, diikuti oleh Iran-Rusia-Turki Summit di Teheran dan pertemuan [di] Sochi berhasil mencegah perang di #Idlib dengan komitmen kuat untuk melawan teror ekstrimis. Diplomasi bekerja.”

Kemudian pada hari Selasa juga, Juru Bicara Uni Eropa Maja Kocijancic menekankan bahwa kesepakatan Turki-Rusia harus melindungi warga sipil dan memastikan akses kemanusiaan.

“Kami berharap bahwa perjanjian yang menurut laporan dicapai kemarin oleh presiden Rusia dan Turki akan menjamin perlindungan kehidupan sipil dan infrastruktur serta menjamin akses kemanusiaan tanpa hambatan dan berkelanjutan,” kata Kocijancic kepada wartawan.

Iran selama ini berperang sebagai sekutu rezim Bashar al-Assad dalam konflik Suriah bersama pasukan Rusia, sementara Turki mendukung kelompok oposisi FSA selama perang global yang berusia tujuh tahun itu.

Baca juga: 

Sambil mengumumkan kesepakatan bersama Erdogan pada hari Senin, Putin mengatakan zona selebar 15-20km akan ditetapkan pada 15 Oktober.

Putin mengatakan bahwa senjata berat akan ditarik dari semua pasukan oposisi pada 10 Oktober – sebuah langkah yang didukung oleh rezim Suriah.

Menggambarkan kesepakatan itu sebagai “hasil yang serius”, Putin mengatakan bahwa “Rusia dan Turki telah menegaskan tekad mereka untuk melawan terorisme di Suriah dalam semua bentuknya”.

Baca juga: Pulu

Sementara itu, Erdogan mengatakan bahwa negaranya dan Rusia akan melakukan patroli terkoordinasi di zona demiliterisasi.

“Kami memutuskan pada pembentukan kawasan yang bersih dari senjata di sekitar daerah-daerah yang berada di bawah kendali oposisi dan rezim,” kata Erdogan.