Dianggap Sebagai Penjahat Perang Kunjungan PM Israel Didemo Warga Paris

Paris (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu menghadapi sejumlah pengunjuk rasa yang menyerukan dia untuk diadili sebagai penjahat perang pada hari Selasa (05/6/2018) di Paris dalam kunjungannya ke ibukota-ibukota negara Eropa.

“Kami di sini untuk menyapa Netanyahu dan mengingatkan dia dan dunia atas belasan orang Palestina tidak bersenjata yang telah dibunuh oleh tentara Israel bulan lalu,” kata siswa berusia 19 tahun, Antoine, sambil melambaikan bendera yang mengekspresikan solidaritas dengan warga Palestina.

Tujuan resmi kunjungan Netanyahu adalah untuk menggalang dukungan bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap Iran, serta meresmikan proyek budaya dan ilmiah bersama Prancis-Israel, lansir Aljazeera.

Namun suasana aksi di jalanan sangat fokus pada perlakuan Israel terhadap rakyat Palestina dan tindakan tentara Israel di perbatasan Gaza.

“Saya merasa sangat prihatin dengan pembunuhan tidak manusiawi terhadap dokter muda Razan al-Najjar, yang menentang hukum internasional,” kata Yasmine, mahasiswa kedokteran 20 tahun yang menghadiri protes dengan mengenakan pakaian medis.

Foto seorang warga Palestina berusia 21 tahun yang ditembak mati oleh seorang tentara Israel pada 1 Juni yaitu perawat Razan Al-Najar dielu-elukan oleh puluhan pengunjuk rasa dalam aksi tersebut bersamaan dengan teriakan “pembunuh Israel, kaki tangan Makron.”

Liga Arab: Pasukan Israel Sengaja Membunuh Perawat Razan Al-Najar

“Kami diserang oleh kejahatan perang Israel, yang terbaru adalah menembaki warga sipil di Gaza dengan amunisi yang meledak,” kata Jacques, 65, anggota Asosiasi Solidaritas Palestina Prancis yang merupakan salah satu penyelenggara aksi.

“Hari ini, Mr Macron dan Mr Netanyahu sedang meresmikan musim Perancis-Israel, yang merupakan skandal karena Israel melanggar nilai-nilai Prancis.”

Menurut misi resminya, “France-Israel 2018 Season” memiliki tujuan “untuk menandai langkah baru dalam hubungan ekonomi [Prancis-Israel] kami dan untuk memperbarui visi bahwa warga Perancis memiliki Israel dan bahwa warga Israel memiliki Perancis.”

Protes itu awalnya akan berlangsung di depan ruang pameran Grand Palais tempat Macron dan Netanyahu dijadwalkan untuk meresmikan inisiatif bersama mereka.

Namun, polisi menolak rencana pihak penyelenggara, dan menutup dua stasiun metro terdekat serta jembatan-jembatan pada saat aksi akan segera dimulai untuk memaksa demonstran berkumpul di seberang sungai Seine.

“Mereka mengatakan itu adalah tindakan anti-teroris. Anda telah melihat wajah saya, apakah Anda pikir saya seorang teroris?” tanya Jacques.

Demo berlangsung sangat damai meskipun perkelahian kecil dengan polisi mengakibatkan sedikitnya satu demonstran ditahan.

Analis: Veto AS Buat Israel Semakin Brutal Terhadap Rakyat Palestina

Pada hari Senin, tiga serikat wartawan terkemuka Perancis juga memprotes kunjungan Netanyahu dalam pernyataan bersama yang menyatakan bahwa tindakan Macron menerima Netanyahu saat ini “tak tertahankan.”

Dokumen tersebut mengecam pembunuhan warga sipil di Gaza dan penargetan khusus wartawan dan mempertanyakan bahwa “tidak terbayangkan bahwa kunjungan perdana menteri berlangsung seolah-olah tidak ada yang terjadi, sementara sejumlah LSM dan pakar hukum berbicara tentang kejahatan perang.”

Kemarahan terhadap kebijakan Israel semakin menjulang tinggi di Prancis karena pemungutan suara yang dilakukan pada Mei 2018 menemukan bahwa 57 persen warga Prancis memiliki citra “buruk atau sangat buruk” terhadap Israel, 73 persen percaya bahwa Israel menanggung “tanggung jawab berat atas ketiadaan negosiasi dengan Palestina “dan 57 persen percaya bahwa “Israel adalah ancaman bagi stabilitas regional.”

“Saya percaya ini disebabkan karena pemerintah Israel yang berkuasa saat ini,” kata Jacques, “itu adalah pemerintahan sayap kanan yang tidak pernah diketahui Israel sebelumnya.”

Semakin Terlantar, Bangladesh Desak Myanmar Ambil Kembali Pengungsi Rohingya

DHAKA (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Sheikh Hasina menegaskan kembali seruannya pada komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Myanmar untuk membawa kembali pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh setelah menghadapi pembantaian di negara asal mereka.

Hasina menyatakan seruannya pada hari Selasa (05/6/2018) selama pertemuannya dengan Presiden dan CEO Komite Penyelamatan Internasional (International Rescue Committee-IRC) David Miliband di kantornya di parlemen di Dhaka, lansir Anadolu Agency.

“Masyarakat dunia harus terus menekan Myanmar untuk mengambil kembali warga Rohingya yang terlantar dari Bangladesh,” katanya, menurut kantor berita yang dikelola negara, Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS).

Miliband, seorang politikus Partai Buruh Inggris, mengatakan dia dan timnya berada di Bangladesh untuk melihat kondisi pengungsi Rohingya di lapangan, tambah laporan itu.

100.000 Pengungsi Rohingya akan Dipindahkan ke Sebuah Pulau

Dia menghargai tindakan Bangladesh untuk membuka perbatasannya bagi pengungsi Rohingya.

Dia mengatakan IRC akan merekrut 100 staf dari Bangladesh untuk mendukung upaya Rohingya.

Hasina dan Miliband sama-sama mengatakan mengkhawatirkan masalah terbesar yang akan dihadapi pengungsi Rohingya, yaitu longsoran lumpur selama musim hujan yang akan datang.

Perdana menteri mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan tempat yang aman bagi para pengungsi di Bhasanchar di Noakhali.

Dia juga mengatakan penduduk setempat menjadi menderita dan lingkungan juga mulai terpengaruh karena masuknya Rohingya.

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750.000 Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar setelah pasukan Myanmar memulai tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas tersebut, menurut Amnesty International.

Sedikitnya 9.000 warga Rohingya tewas di negara bagian Rakhine Myanmar sejak 25 Agustus hingga 24 September 2017, menurut Doctors Without Borders.

Dalam laporan yang diterbitkan Desember lalu, kelompok kemanusiaan global mengatakan 71,7 persen atau 6.700 kematian warga Rohingya disebabkan oleh kekerasan. Mereka termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Pemerintah Myanmar Hilangkan Bukti Kejahatannya dengan Ratakan 55 Desa Rohingya

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan Myanmar. Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap kejahatan terhadap kemanusiaan berat.

Koalisi Arab Serang Markas Besar Houthi, Pemimpin dan Puluhan Milisi Syiah Tewas

YAMAN (Jurnalislam.com) – Serangkaian pertempuran antara milisi Syiah Houthi Yaman dengan pasukan pemerintah Yaman yang sah mengakibatkan kematian puluhan milisi di sejumlah front di al Jawf pada hari Selasa (05/6/2018), termasuk pemimpin Houthi Moqtada al-Assar yang tewas dalam pertempuran di distrik al-Matoon, Alarabiya melaporkan.

Sumber-sumber militer mengatakan bahwa pertempuran sengit terjadi di distrik al-Matoon, al-Masloob, Khab dan al-Shaaf dan Bart al-Anan di utara dan barat al-Jawf.

Sementara itu, koalisi melakukan serangan udara yang menargetkan markas besar militer Houthi di al-Masloob.

Pemimpin Politik Tertinggi Pemberontak Syiah Houthi Yaman Tewas

Koalisi melakukan beberapa serangan udara lainnya yang juga menargetkan pertemuan militer Houthi di pangkalan-pangkalan utara Imran, dan di Saada selatan serta di Hodeidah, yang menewaskan lusinan milisi.

Operasi-operasi ini terjadi setelah utusan PBB melakukan kunjungan lima hari ke Sanaa di mana dia bertemu dengan beberapa pemimpin Houthi.

Arab Saudi dan Uni Emirat Setuju Yaman Dipecah Jadi Dua

Martin Griffiths merilis sebuah pernyataan sebelum keberangkatannya dari Sanaa yang mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi kemanusiaan yang memburuk dan waktu yang terbuang dalam negosiasi sebagai solusi politik.

Griffiths menekankan akan melanjutkan upaya meyakinkan semua pihak untuk menghentikan pertempuran di Hodeidah dan membuka kembali bandara di Sanaa untuk penerbangan perdagangan.

Forum Me-DAN Mojokerto Gelar Program Ramadhan Indahnya Berbagi

MOJOKERTO (Jurnalislam.com) Forum Forum Medis dan Kemanusiaan (Me-DAN) Mojokerto menggelar Program Ramadhan Indahnya Berbagi, Ahad (3/6/2018).

Program ini merupakan helatan pada tahun kedua. Beberapa elemen masyarakat terlibat dalam aksi tebar takjil ini seperti Jama’ah Ansharusy Syariah Mojokerto, Gerakan Indonesia Menutup Aurat (GIMA) hingga pihak kepolisian dari Polres Kota Mojokerto.

“Kami bekerjasama dengan beberapa ormas dan kepolisian untuk menunjukan bahwa Mojokerto aman. Hal ini pun sesuai dengan motto dari Forum Me-DAN yaitu merajut ukhuwah peduli sesama”, kata Aditya selaku ketua Forum Me-DAN Mojokerto.

Sedikitnya, sebanyak 500 paket ta’jil yang dibagikan kepada masyarakat Mojokerto habis hanya dalam hitungan tidak lebih dari 10 menit.

Warga Mojokerto terlihat sangatlah antusias terkait tebar takjil ini. Terlihat sempat terjadi sedikit penumpukan kendaraan saat pembagian takjil di sekitaran Alun-alun Kota Mojokerto.

“Alhamdulillah ada pembagian takjil gratis disini. Hal ini sangatlah membantu terutama seperti saya yang sedang perjalanan jauh”, ungkap Harun selaku pengguna jalan.

Kapolresta Mojokerto AKBP Sigit Setiyono mendukung acara ini dan mengatakan merupakan aksi positif warga di bulan Ramadhan.

 

Sindir PDIP, DSKS : Semua Partai yang Musuhi Rakyat yang Harus Diratakan!

SOLO (Jurnalislam.com)- Sekretaris Fraksi partai PDIP di DPR Bambang Wuryanto mengatakan jika Kantor Radar Bogor berada di Jateng bisa rata dengan tanah.

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri menilai ucpaannya bahkan bertolak belakang dengan apa yang selalu di slogankan oleh partai berlambang banteng tersebut.

“Pertama mengingkari apa yang selama ini dikatakan, katanya kebebasan pers bagian dari Demokrasi,” paparnya kepada Jurnalislam.com di Solo, Ahad,(3/6/2018).

Menurut Dr Muin, pernyataan Bambang yang membuat kontroversi itu semakin menunjukan sikap arogan dari elit politik yang saat ini menjadi penguasa.

Lebih dari itu, kata Dr Muin, sikap sombong yang ditunjukan Bambang itu, semakin membuat citra partai PDIP menjadi partai yang anti kritik dan merasa paling benar.

“Ketika grebek grebek apalagi sampai mengancam mau meratakan dengan tanah berarti anda merasa dirinya nggak pernah salah, padahal anda salah, atau sebenarnya anda tau salah tapi ndak mau dikritik, itu kesombongan yang berlipat lipat,” ujarnya.

Untuk itu, ia menghimbau rakyat Indonesia untuk bijak dan selektif dalam memilih pemimpin. terutama, kata Dr Muin, jangan memilih pemimpin dari partai yang menistakan agama dan jauhi partai yang selama ini selalu memusuhi rakyat.

“Kaum muslimin harus tunjukan keislamannya, tidak memilih partai yang menistakan agama, semua partai yang memusuhi rakyat harus diratakan dengan tanah,” tandasnya.

Solidaritas Palestina Disebut Sebab Terorisme, Ini Jawaban DSKS untuk BNPT

SOLO (jurnalislam.com)- Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr Muinudinillah Basri ikut meradang dengan pernyataan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. Hamli yang menyebut solidaritas terhadap Palestina sebagai salah satu penyebab adanya teroris.

Menurut Dr Muin, pernyataan kontroversial tersebut semakin membuktikan bahwa BNPT hanya menjadikan Islam alasan tentang adanya terorisme di Indonesia. Selain itu, kata Dr Muin, bisa jadi BNPT dituduh menjadi salah satu kepanjangan tangan dari Yahudi Israel.

“Maka anggapan BNPT musuh Islam dan BNPT berarti cukongnya penjajahan Yahudi,”katanya kepada Jurnalislam.com usai memberikan materi di Masjid At Taqwa Komplek SMA Al Islam Solo, Ahad, (03/6/2018).

Lebih lanjut, Dr Muin juga mengatakan, bahwa persoalan konflik Palestina dan Israel tidak akan selesai dengan sebuah perundingan dan hanya akan selesai dengan adanya perlawanan terhadap Israel, jihad.

“Caranya kita harus yakinkan bahwa jihad adalah syariat dan penyelesaian utama dalam masalah Palestina,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang amanah sesuai Al-Quran dan hadits. Sebab, katanya, membantu rakyat Palestina sudah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yakni ‘Penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’.

“Dan harus memilih pemimpin yang mendukung perjuangan yang mengenyahkan penjajahan dari bumi Allah,” tandasnya.

Turki dan AS Sepakat Buka Jalur Bagi Pengungsi Warga Manbij

ANKARA (Jurnalislam.com) – Peta jalan yang dibuat oleh Turki dan AS akan membuka jalan bagi penduduk yang dipaksa mengungsi oleh milisi PYD/PKK di Manbij, Suriah untuk pulang ke rumah, kata menteri luar negeri Turki pada hari Senin (04/06/2018).

Berbicara di kediaman Duta Besar Turki untuk AS Serdar Kilic di Washington setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Mevlut Cavusoglu mengatakan: “Turki dan AS pertama-tama akan mengerjakan rincian peta jalan untuk membersihkan Manbij kelompok teror dari PYD/PKK.”

Cavusoglu mengatakan pengerjaan peta jalan tersebut membutuhkan waktu kurang dari enam bulan.

“Tanggalnya tergantung pada langkah-langkah yang diambil di lapangan,” katanya.

Turki akan Terapkan Strategi Seperti di Manbij untuk Wilayah Lain di Suriah

Jika masalah Manbij terpecahkan, mereka akan membahas sebagian masalah besar yang memisahkan Ankara dan Washington. Turki telah lama keberatan dengan dukungan AS untuk teroris PYD/PKK, cabang Suriah dari teroris PKK, yang merupakan target Operasi Olive Branch baru-baru ini di Afrin, Suriah.

Tentang pengiriman jet F-35 AS ke Turki – yang diragukan oleh beberapa pejabat AS – Cavusoglu mengatakan tidak ada perubahan dalam tanggal. “[Pengiriman] akan dilaksanakan pada 21 Juni seperti yang direncanakan,” katanya.

Dia mengatakan Turki menolak “bahasa AS yang mengancam” tentang masalah ini, dengan mengatakan ancaman itu “tidak konstruktif.”

Cavusoglu juga mengatakan bahwa Pompeo telah memberitahunya bahwa FBI “serius menyelidiki kelompok teroris FETO di tanah AS”.

Kehadiran pemimpin FETO Fetullah Gulen di negara bagian Pennsylvania AS, meskipun Turki telah menyatakan permintaan ekstradisi, telah menjadi duri utama dalam hubungan Turki-AS. Turki juga mengecam keberadaan sekolah-sekolah yang terkait dengan FETO – yang merupakan aliran dana bagi kelompok – baik di AS maupun negara-negara lain di seluruh dunia.

FETO berada di belakang kudeta 15 Juli 2016 yang berhasil digagalkan di Turki, yang menewaskan 250 orang dan melukai sekitar 2.200 orang.

Setelah Setahun Diblokade Darat, Laut dan Udara, Inilah Kondisi Rakyat Qatar

QATAR (Jurnalislam.com) – Blokade darat, udara dan lautan selama berbulan-bulan yang dijatuhkan terhadap Qatar oleh empat negara Arab telah membuat negara Teluk tersebut menjadi “merdeka”, “lebih kuat” dan “lebih bersatu”, penduduk Qatar mengatakan, saat krisis diplomatik besar yang berlarut-larut tersebut memasuki tahun kedua, lansir Aljazeera Senin (4/6/2018).

Pada tanggal 5 Juni 2017, empat negara Arab, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain dan Mesir memutuskan semua hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar serta menuduh negara itu mendukung “terorisme” dan mendestabilisasi kawasan itu – tuduhan ditolak Doha secara konsisten.

Berhari-hari dan berpekan-pekan setelah perselisihan, kapal kargo dan ratusan pesawat penuh dengan makanan dari Turki, Iran, Oman, Maroko dan India memasuki Qatar untuk memastikan tidak ada kekurangan pasokan.

Saudi Ancam Operasi Militer ke Qatar Jika

Ketika krisis berlanjut, tautan perdagangan alternatif dan rute penerbangan dikembangkan. Blokade juga memaksa negara Teluk tersebut untuk meningkatkan produksi susu lokal dan pembuatan barang-barang makanan.

Qatar Airways, maskapai nasional negara itu, mengatakan mengalami kerugian “substansial” pada tahun keuangan terakhirnya, setelah kehilangan akses ke 18 kota di empat negara pemblokiran.

Banyak keluarga juga terpengaruh setelah pemerintah Saudi, Emirat dan Bahrain mengatakan kepada warganya untuk meninggalkan Qatar.

Warga Qatar yang tinggal di ketiga negara Teluk itu juga diberi waktu dua pekan untuk keluar dari negara itu.

Upaya mediasi yang dipimpin oleh tetangga Teluk Kuwait, serta diplomasi Amerika Serikat sejauh ini gagal mengakhiri perselisihan selama setahun.

Namun, semangat patriotik di antara hampir 2,7 juta penduduk Qatar semakin meningkat tahun lalu, dengan bendera Qatar dan potret Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ditampilkan di gedung pencakar langit di ibukota, Doha.

Setelah 7 Bulan Diblokade, Begini Kabar Terakhir Qatar

Tanpa solusi politik yang terlihat, penduduk Qatar – warga negara dan ekspatriat – melihat kembali 12 bulan terakhir dan mempertimbangkan bagaimana kehidupan mereka terpengaruh:

Mohamed Alsherawi, insinyur Qatar, 35 tahun

Tahun lalu adalah tahun yang unik. Keindahan itu adalah persatuan antara warga negara dan para ekspatriat.

Saya tidak pernah berpikir bahwa setiap orang akan berdampingan, berbicara sebagai satu, benar-benar terasa indah. Dan juga pemerintah telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk mengatasi semua rintangan dalam waktu singkat.

Hal yang memengaruhi saya secara pribadi adalah komunikasi saya dengan keluarga, orang tua, sepupu dan kakek-nenek, yang tinggal di negara-negara yang tidak dapat saya kunjungi. Ini benar-benar menyentuh hatiku.

Romeo Ezekiel Ocfemia, pelajar Filipina, 15 tahun

Saya memuji dan memberi selamat kepada pemerintah Qatar karena mereka berhasil melewati masa-masa krisis.

Mereka mampu menemukan pasar baru sambil menyediakan sumber makanan negara dan mereka mampu memikirkan solusi jangka panjang dengan menciptakan dan membangun peternakan sapi perah untuk mengkompensasi kurangnya produk susu di Qatar.

Qatar juga membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak membutuhkan Arab Saudi untuk menjadi negara yang sukses dan maju.

Pemerintah membela apa yang mereka yakini dan berjuang untuk kedaulatan mereka.

Shahna Abdul Karim, ibu rumah tangga India, 26 tahun

Blokade di Qatar menunjukkan bahwa bukan hanya ukuran, sumber daya atau kekayaan suatu negara yang menentukan nasibnya, tetapi juga bagaimana ia siap untuk menangani kekacauan yang dilemparkan ke arahnya dan Qatar telah terbukti sebagai negara yang berhasil.

Kenaikan harga, pada awalnya agak mengkhawatirkan mengingat pendapatan rumah tangga kami. Anggaran bulanan kami pasti harus disesuaikan dan daftar belanja harus diubah.

Namun seiring berjalannya waktu, harga turun dan kadang-kadang, bahkan lebih murah daripada sebelumnya.

Dilahirkan dan dibesarkan di Qatar, saya benar-benar merasakan rasa patriotisme setiap kali saya melihat pertumbuhan negara yang berkesinambungan. Saya melakukan upaya dengan sadar untuk beralih ke produk Qatar.

Krisis Teluk tentu mengangkat potensi Qatar ke sisi yang lebih baik. Qatar setelah 5 Juni 2017, tentu jauh lebih kuat.

Sulit Bangun Masjid, Begini Kehidupan Muslim di Ukraina

ANKARA (Jurnalislam.com) – Muslim di Ukraina tidak memiliki tempat ibadah, mufti Ukraina dari Administrasi Agama Muslim mengatakan.

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Anadolu Agency, Senin (4/6/2018) cendekiawan Muslim Said Ismagilov mengatakan sangat sulit mendapatkan tanah untuk membangun masjid, yang menyatakan bahwa kurangnya tempat ibadah terutama terlihat di luar kota-kota besar.

“Muslim di kota-kota kecil dengan komunitas yang lebih kecil menghadapi lebih banyak masalah karena mereka bahkan tidak memiliki masjid atau akses ke makanan halal,” tambahnya.

Mufti menambahkan dalam daftar keluhannya bahwa makam yang ada tidak cukup bagi Muslim dan bahwa wanita Muslim harus melepas jilbab mereka untuk foto paspor mereka.

Meminta dukungan organisasi Muslim internasional dalam membangun masjid dan pusat-pusat Islam di negara itu, Ismagilov mengatakan bahwa dukungan tersebut akan menjadi penting “bagi masa depan Islam di Ukraina.”

Muslimah Ukraina Adakan Workshop Hijab Pertama Kali

Ismagilov mengatakan bahwa hampir satu juta Muslim tinggal di Ukraina, mayoritas di Krimea dan di kota-kota besar seperti Kiev.

“Selama [era] Uni Soviet, seluruh agama dilarang di Ukraina – termasuk Islam – jadi ketika Ukraina merdeka, Muslim memulai dari awal untuk belajar tentang agama mereka,” katanya.

Mufti mengakui bahwa Muslim di Ukraina tidak berhadapan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Wakil kepala Liga Muslimah Ukraina dan pemimpin redaksi di Departemen Informasi Pusat Islam Ukraina, Olga Fryndak, yang masuk Islam pada tahun 1998, menggambarkan warga Ukraina sebagai “toleran.”

“Saya tahu Islam dari kakak perempuan saya, yaitu pada saat dia belajar di universitas di Kiev dan memiliki beberapa teman Muslim. Dia adalah yang pertama memberi saya informasi dasar tentang Islam sebagai agama. Pada saat itu tidak ada buku Islam dalam bahasa Rusia,” katanya.

Fryndak mengatakan dia tidak menghadapi “masalah besar” di Ukraina sebagai seorang Muslim.

“Warga Ukraina secara umum toleran. Kami memiliki masjid dan pusat budaya Islam di kota-kota besar, kami memiliki daging dan produk halal, kami dapat bekerja dan berdoa, kami memiliki organisasi dan relawan Muslim, ”katanya.

Fryndak mengatakan ada juga sekolah tata bahasa Islam di Kiev dan Kharkov, menambahkan bahwa literatur Islam dapat diterbitkan dalam bahasa Ukraina dan Rusia.

Dia menambahkan bahwa Muslim Ukraina masih membutuhkan lebih banyak masjid dan pusat Islam.

Ibu empat anak itu menambahkan bahwa taman kanak-kanak, kamp rekreasi dan klub olahraga untuk anak-anak Muslim juga diperlukan.

“Kami memiliki beberapa masalah sebagai minoritas dalam masyarakat non-Muslim, tetapi insya Allah kami dapat mengatasinya,” katanya.

Pangkalan Militer AS-Perancis Dihantam Serangan Bom di Raqqah Utara

RAQQAH (Jurnalislam.com) – Sebuah pangkalan militer yang menampung pasukan Amerika dan Prancis di kota Ain Issa di Suriah utara dibom pada Ahad malam, menurut sumber setempat di Raqqah hari Senin (4/6/2018), Anadolu Agency melaporkan

Sumber-sumber yang berbicara dengan syarat anonimitas karena pembatasan berbicara dengan media, mengatakan Ain Issa di Raqqah utara berada di bawah kendali kelompok teror YPG/PKK.

Pangkalan itu dilaporkan menampung sekitar 200 tentara Amerika dan 75 tentara Prancis. Masih belum jelas apakah ada korban setelah ledakan itu.

AS Bersama YPG Bentuk Kelompok Baru di Suriah Bernama Ini

YPG adalah cabang jaringan teroris PKK Suriah, yang telah mengobarkan perang melawan Turki selama lebih dari 30 tahun.

AS dan koalisi mengabaikan hubungan grup PYD/YPG dengan PKK, yang juga terdaftar sebagai kelompok teroris oleh AS dan Uni Eropa.

Turki telah berulang kali menentang dukungan AS untuk teroris PKK/PYD termasuk memasok senjata dan peralatan. AS menganggap teroris PKK/PYD sebagai “sekutu yang dapat diandalkan” di Suriah.