Berita Terkini

Dauroh Qur’an Pesmadai Lahirkan Kader Teladan Al-Qur’an

Redaktur: Mazaya

TANGERANG(Jurnalislam.com)--Pada Era New Normal Saat Pandemi ini, Pesantren Mahasiswa Dai (PESMADAI) yang bertempat di Legoso Ciputat, Tangerang Selatan, Banten memanfaatkan kekosongan waktu tersebut dengan mengadakan Daurah Qur’an.

Kegiatan Daurah Qur’an yang bertemakan “Menjadi Generasi Teladan Bersama Al-Qur’an” tersebut berjalan selama 2 bulan yang dimulai dari (20/07/2020) sampai (20/09/2020).

Ketua Pelaksana Daurah Farid Jamaludin mengatakan, acara ini diadakan agar nanti selesai bisa melahirkan generasi islam yang mampu memberikan keteladanan untuk ummat dengan akhlaq Al-Qur’an. Dan peserta dari santri Pesmadai dan juga mahasiswa lain non santri.

“Alhamdulillah, sebanyak puluhan santri mengikuti kegiatan Daurah Qur’an dari berbagai daerah seperti sekitar Jabodetabek, bahkan sampai Bandung, Lamongan hingga Sulawesi,” jelas Pria pemilik sertifikasi sekolah trainer dan motivator Indonesia.

Dikatakan juga oleh Farid, Daurah Qur’an hadir dikarenakan agar bisa membantu santri khususnya jenjang mahasiswa untuk memiliki tekad dalam menjadi seorang hafidz Qur’an dan lulus hafal Qur’an bisa bermanfaat untuk semua orang dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjaga ayat-ayat suci dalam Al-Qur’an.

Monaldi Wiranti Darwis Mewakili Peserta Daurah Qur’an mengungkapkan dalam mengikuti kegiatan ini, sangat bagus dan bisa mengisi waktu libur perkuliahan sekaligus memanfaatian waktu agar lebih produktif serta menjaga ibadah yang terjaga selama meniatkan ikut serta dalam Daurah Qur’an Pesmadai.

“Saya sangat bersyukur, disini saya bisa menyetorkan hafalan dan menghafal isi Al-qur’an selama halaqah bersama ustad,” jelas mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Farid Menambahkan, demikian Koordinator Pesmadai tersebut disapa, pada acara ini juga telah berlangsung Pelunasan Pembayaran Kontrakan Rumah Tahfidz Pesmadai dengan pemilik Mahmudin. “Keberkahan doa santri dan Ikthiar pengurus bisa melunasi tempat kontrakan pesmadai sebagai markas pesantren mahasiswa.” tutupnya. */Mas Andre Hariyanto

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Juga Dideklarasikan di Solo

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, aktifis, takmir masjid, ulama, dan pimpinan pondok pesantren melakukan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Soloraya di Hotel Riyadi Palace, jalan Slamet Riyadi no. 335, Purwosari, Solo pada selasa, (18/8/2020).

“Karena memang apa yang menjadi cita cita kami ini untuk mengumpulkan potensi bangsa dalam rangka untuk ikut serta membangun negeri ini, menyelamatkan negeri ini dari berbagai ancaman, baik yang sifatnya ideologis maupun yang sifatnya berkaitan dengan kedaulatan,” kata ketua panitia ustaz Shobbarin Syakur kepada wartawan.

Sejumlah tokoh Soloraya turut hadir dalam deklarasi tersebut diantaranya tokoh Mega Bintang Mudrick M Sangidu, Ketua DSKS Dr Muinudinillah Basri, Ketua DDII Jateng Ustaz Aris Munandar, Tokoh Solo Usman Amiroddin dan sejumlah tokoh lainnya.

Menurut ustaz Syakur, banyak permasalahan yang saat ini dirasakan di kota Solo, hal itu yang mendorongnya dengan sejumlah tokoh untuk mendeklarasikan KAMI Soloraya.

Ia juga menyinggung soal majunya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melalui PDIP meski sebelumnya DPC PDIP Surakarta memutuskan Achmad Purnomo sebagai bakal calon walikota Solo.

“Banyak persoalan, persoalan sosial, persoalan kepemimpinan, kalau kita lihat kepemimpinan kedepan ini sangat oligarkis dan semacam ada dinasti kepemimpinan yang saya rasa teman teman di PDIP sangat kecewa,” ungkapnya.

“Yang sejak awal kenapa justru secara konstitusi partai sendiri seperyi itu, kemudian dijegal dengan membuka pendaftaram di DPD dan DPP yang dulu tidak pernah dilakukan dan ini semestinya harus dikomunikasikan dulu dan ini tidak baik didalam sebuah partai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ustaz Syakur menjelaskan bahwa KAMI akan terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam melakukan gerakan moral dalam upaya menyelamatkan Bangsa Indonesia.

“Oleh sebab itu kita akan menjalin komunikasi dengan siapa saja, bahwa intinya jangan sampai sistem demokrasi ini terciderai oleh persoalan persoalan yang diluar baik konstitusi internal partai maupun konstitusi negara,” tandas ustaz Syakur.

Dalam deklarasi tersebut, panitia menyebut bahwa KAMI juga akan dideklarasikan di 1 kota dan 6 kabupaten di Karesidenan Surakarta seperti Solo, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, Klaten Wonogiri dan Karanganyar.

Pemerintah Diminta Tak Bungkam Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)–Pakar Hukum Pidana Dr Muhammad Taufik ikut mengapresiasi deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia menyebut bahwa KAMI adalah sebuah gerakan moral yang lebih baik daripada petisi 50 pada tahun 1980.

 

Petisi 50 adalah gerakan tokoh bangsa yang menggugat Presiden Soeharto yang dianggap menyalahgunakan Pancasila.

 

“Sebenarnya ini embrio awal mula berdirinya kelompok kelompok oposisi yang secara formal mengemuka, artinya dia tidak lagi gerakan dibawah tanah, dia tidak lagi gerakan sembunyi sembunyi, tetapi ini terang terangan, kalau saya melihat ini jauh lebih maju dari petisi 50,” katanya kepada jurnalislam.com jum’at, (14/8/2020).

 

“Petisi 50 itu lama sekali gerakannya karena hanya orang orang tertentu saja yang mengerti kondisi saat itu, tetapi kalau KAMI ini kan selain didukung oleh tokoh nasional, mereka juga terang terangan,” imbuh Dr Taufik.

 

Ia juga menjelaskan bahwa gerakan KAMI adalah sebuah gerakan moral yang legal sebagaimana tertuang dalam pasal 27 tentang kesamaan kedudukan di depan hukum dan pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat berkumpul dalam menyatakan pendapat.

 

Untuk itu, ia berharap agar pemerintah bisa bersikap adil dan tidak mengunakan kekuasaan untuk membungkam pihak pihak yang melakukan kritik terhadap kinerja pemerintah.

 

“Kalau saya sendiri sebagai penguasa akan menerima kritikan dari KAMI tersebut untuk perbaikan daripada kita biarkan mengganggap diri kita baik, diri kita benar tiba tiba chaos itu benar benar sangat berbahaya,” ujarnya.

 

“Saya sangat mendukung gerakan KAMI dan itu diperbolehkan dan tidak perlu ada penangkapan, orang yang menghina nabi pun di Indonesia ini bahkan tidak ditangkap,” pungkas Dr Taufik.

Tokoh Bangsa Deklarasikan KAMI, Ini 8 Tuntutannya

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Prof Din Syamsuddin dan sejumlah elemen bangsa akhirnya mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada selasa, (18/8/2020).

 

Tokoh yang hadir dalam deklarasi tersebut diantaranya Gatot Nurmantyo, Titiek Soeharto, Rocky Gerung, Refly Harun, Hafid Abbas, Chusnul Mariyah, Rochmat Wahab, Said Didu, Rizal Ramli, Rahmawati Soekarnoputri, MS Ka’ban dan sejumlah tokoh lainnya.

 

“Alhamdulillah, kami didukung oleh para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, angkatan muda, emak-emak. Kami koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk mantan jenderal purnawirawan,” ujar Prof Din saat konferensi pers “Penjelasan Deklarasi KAMI” secara online, Sabtu (15/8/2020). Dikutip dari Antara.

 

Sementara dalam deklarasi tersebut, ada 8 poin yang menjadi tuntutan KAMI.

 

  1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang

di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

 

  1. Menuntut Pemerintah agar bersungguh- sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

 

  1. Menuntut Pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan

nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informal, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

 

  1. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang

menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada Pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut

marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan

menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

 

  1. Menuntut penyelenggara negara untuk menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta sistem

dan praktek oligarkhi, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

 

  1. Menuntut penyelenggara negara, khususnya Pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme serta upaya

memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak Pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

 

  1. Menuntut Pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas, terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan

datang.

 

  1. Menuntut Presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara

(MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Kenang Perjuangan Ulama, Santri Ponpes RU Singaparna  Peringati HUT Kemerdekaan RI

Redaktur: Mazaya

SINGAPARNA(Jurnalislam.com)–Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke 75 RI, para santri di Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum (RU), Singaparna menggelar upacara bendera dengan penuh khidmat.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 Wib ini melibatkan 70 orang santri dan dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Riyadlul ‘Ulum Singaparna, Senin (17/07).

Walaupun diguyur hujan gerimis, para santri tetap semangat melaksanakan upacara  bendera. Acara yang digagas dan diselenggarakan oleh santri RU ini bertujuan untuk menanam dan memupuk semangat membela negara pada diri santri.

Sebab, para santri sangat meyakini bahwa perjuangan mendirikan bangsa dan Negara Republik Indonesia tidak lepas dari keringat dan darah para ulama.

Upacara santri RU ini hampir sama dengan upacara pada umumnya. Namun, yang menjadi pembeda adalah seluruh peserta upacara mengenakan pakaian Muslim dan sarung yang menjadi identitas santri.

Selain itu, dalam upacara ini dikumandangkan pula Ikrar santri Indonesia yang menjadi dasar semangat santri menjaga dan mencintai tanah air.

Menurut salah seorang santri bernama Syahdan pelaksanaan Upacara bendera dan berbagai lomba ini menjadi bukti  bahwa pesantren, santri dan ulama adalah penjaga kedaulatan NKRI.

Santri diharapkan mampu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentigan untuk menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat terlebih di era pandemic sperti saat ini.

Pondok pesantren Riyadlul ‘Ulum sendiri merupakan pesantren dengan basis tarbiyyah salafiyah yang mengkaji kitab kuning.  Pesantren yang berdiri sejak 40 tahun lalu ini sekarang memiliki sekitar 180 santri putra dan putri.

Walaupun pesantren ini berbasis salafi, namun seluruh santri dan dewan kiai sangat menghargai kemajuan zaman. Termasuk dalam hal memperingati kemerdekaan RI ini, para santri sangat antusias mengikuti upacara bendera dan dilanjut dengan memeriahkan beberapa perlombaan.

Diantara perlombaan nya adalah panjat pinang, lomba gebuk bantal, tebak kata, volley, dan masih banyak lagi. Dewan kiai dan keluarga besar pondok pesantren sangat mendukung dan memberikan dorongan untuk kegiatan positif seperti ini.

Sebagai penutup, dalam amanat pembina upacara Ust. Lutfi selaku dewan pengurus menuturkan bahwa sebagai bangsa yang berdaulat, para santri dan seluruh elemen masyarakat harus sama-sama berjuang mewujudkan Indonesia yang maju.

Santri harus ada di garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa, tanpa terkecuali santri salafiyah.

Walaupun pondok pesantren dengan basis salafiyah dan jumlah santri yang tidak mencapai ribuan, akan tetapi diharapkan tidak menyurutkan semangat menjaga persauan dan kedaulatan bangsa.

JAS Karanganyar Luncurkan Divisi Pelayanan Masyarakat, Warga Antusias Ikuti Baksos

Redaktur: Mazaya

GUNUNGKIDUL (Jurnalislam.com)–Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-75, Jamaah Ansharu Syariah Karanganyar mengadakan baksos dengan berbagi sayur dan pengobatan gratis di Dusun Nglaos, Desa Tanjung Karang, Gunung Kidul pada ahad-senin, (16-17/8/2020).

Kegiatan sosial yang mendapat dukungan dari berbagai ormas Islam Karanganyar tersebut, juga dalam rangka launching divisi Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Jamaah Ansharu Syariah Karanganyar.

“Aksi Baksos kali ini kami gelar untuk launching kegiatan kami dan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan RI ke 75,” ungkap korlap kegiatan Abu Nasa’i Harist saat ditemui jurnalislam.com di sela-sela kegiatan.

“Selain pengobatan medis dan bekam, kami juga membagikan tidak kurang 2 ton sayuran dari berbagai jenis komunitas sayur yang angkut 5 mobil pick up, sayur mayur asli Tawangmangu sudah kami bagikan dari sejak kemarin ke beberapa Pondok di Sukoharjo dan warga pesisir pantai Gunung Kidul,” imbuh Harist yang juga ketua Yanmas Ansharu Syariah Karangayar tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Ansharu Syariah Karanganyar ustaz Abu Nauval Haidaroh Amir berharap kegiatan tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat terutama di wilayah wilayah yang sangat membutuhkan dan membenarkan akan Aksi Baksos yang digelar di Gunung Kidul itu.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Yanmas kali ini, selain Baksos Kesehatan, kami juga membagikan sayuran kepada Pondok Pesantren diantaranya Quryatul Qur’an Sukoharjo dan Ainul Yaqin Gunung Kidul,” terangnya.

Sementara itu, Kadus Nglaos Desa Tanjung Karang Gunung Kidul Fariyanto berterimakasih kepada relawan Yanmas Karanganyar atas bantuan yang diberikan kepada warganya.

“Kami atas nama warga sedusun Nglaos mengucapkan terima kasih, semoga Alloh Subhanahu Wa Ta’ala ganti dengan yang lebih berkah,” katanya.

Reporter: Riyanto

Uniknya Wisuda Drive Thrue ala IAIN Jember, Ontel hingga Becak Masuk Kampus

Redaktur: Mazaya

JEMBER(Jurnalislam.com) —Wisuda sarjana dan pasca sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Sabtu 15 Agustus 2020, diadakan secara drive thrue.

Hal ini dilakukan karena masih situasi pandemi covid-19. Jajaran rektorat berada di sebuah panggung terbuka di depan kampus.

 

Tidak seperti Wisuda yang lazimnya di dalam gedung, wisudawan naik beraneka kendaraan untuk menjalani proses pemindahan tali toga. Ada yang naik sepeda ontel, becak, motor, dan mobil.

 

Mekanisme drive thrue ini dipilih oleh pimpinan IAIN Jember untuk meminimalisir penyebaran covid 19. Protokol kesehatan yang cukup ketat diterapkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wisuda kali ini. Bahkan senat, panitia, dan peserta harus mengikuti rapid test terlebih dahulu.

 

“seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wisuda, harus melakukan rapid test terlebih dahulu, dan hasilnya harus nonreaktif. Jika reaktif, maka tidak boleh ikut dalam kegiatan wisuda,” ungkap Rektor IAIN Jember, Prof Babun Suharto.

 

Teknis wisuda kali ini para Wisudawan saja yang turun dari kendaraan untuk proses pemindahan tali topi toga. Kemudian, mereka kembali kendaraan masing-masing dan langsung pulang.

 

“Beberapa pos pemeriksaan harus dilalui oleh wisudawan. Sebelum pemindahan tali topi toga, mereka melalui pos pemeriksaan suhu, kemudian tangan disemprot dengan hand sanitizer.” lanjut Babun.

 

Sebanyak 290 orang dari total 302 wisudawan yang mengikuti proses wisuda drive thru kali ini. (Bud1)

Agar Konflik Tak Berulang, Pemerintah Diminta Tindak Kegiatan Syiah

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)– Insiden yang terjadi di depan rumah Almarhum Syegaf bin Husain Al Jufri, Mertodranan, Pasar Kliwon Solo pada sabtu, (8/8/2020) masih menjadi perhatian serius bagi pihak aparat kepolisian.

Paska ditangkapnya 5 orang yang dianggap ikut melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap 3 orang yang beraliran Syiah, aparat kepolisian masih terus memburu beberapa orang yang diduga oleh aparat kepolisian sebagai otak dari terjadinya insiden tersebut.

 

Empat orang kini sudah ditetapkan oleh aparat kepolisian sebagai tersangka. Hal itu dijelaskan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi saat menggelar jumpa pers di Mako II Polresta Surakarta pada selasa, (11/8/2020).

 

“Dari lima itu, empat di antaranya statusnya sudah tersangka. Sedangkan satu lainnya masih diperiksa penyidik terkait perannya di lokasi,” katanya.

 

Sementara itu, Heri Dwi Utomo selaku kuasa hukum empat tersangka menjelaskan, bahwa kliennya meyakini tempat tersebut digunakan untuk kegiatan Idul Ghadir dimana dalam acara tersebut umat Syiah melakukan laknat dan caci maki terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam.

 

“Itu sebetulnya tidak serta-merta terjadi, sekelompok massa merusak acara pernikahan, bukan semacam itu, Itu disinyalir diduga keras bahwa rumah itu dipakai untuk kegiatan sekte tertentu,” katanya pada kamis, (13/8/2020).

 

Terlebih pada tahun 2018 yang lalu dirumah Almarhum Syegaf bin Husain Al Jufri juga digunakan untuk ritual Syiah Asyura yang akhirnya dibubarkan oleh aparat kepolisian dan dibantu oleh warga setempat.

 

MA Putuskan Syiah Terlarang di Indonesia

 

Pakar hukum pidana Dr Muhammad Taufik menyebut bahwa saat ini agama Syiah merupakan ajaran terlarang untuk berkembang di Indonesia. Hal itu didasarkan oleh putusan Mahkamah Agung No.1787 K/Pid/2012 terkait kasus Tajul Muluk di Sampang beberapa tahun yang lalu.

 

“Artinya kalau mendasarkan pada UU 48 2006 tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung itu lembaga tertinggi, karena lembaga tertinggi putusan MA itu sudah bisa tertinggi, putusan final dan didalam bahasa indonesia ini disebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht,” katanya kepada Jurnalislam.com, Jum’at, (14/8/2020).

 

“Artinya ketika sebuah putusan didalamnya mengadili tentang aliran syiah di Madura maka berlaku juga di tempat lain, karena sifatnya dari putusan itu adalah general atau umum, artinya beda dengan putusan tatanan negara yang mungkin itu berlaku di tempat tertentu, oleh karena itu ketika sebuah putusan sudah ada,” imbuh Dr Taufik.

 

Dengan putusan MA tersebut Dr Taufik menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tiga kewajiban terkait aliran Syiah di Indonesia.

 

“Satu itu harus diamankan, artinya sesuatu yang berkaitan dengan Syiah apapun namanya mungkin perayaan meninggalnya Husain, peringatan Idul Ghodir atau maulid nabi versi mereka, itu juga harus dihentikan, negara harus menghentikan karena itu berarti ilegal,” ujarnya.

 

Kemudian, kata Dr Taufik, yang kedua ketika ada keputusan MA, maka keputusan itu harus dihormati. “Artinya semua orang tidak boleh melanggar putusan itu karena itu sudah berlaku sebagai undang undang karena general sifatnya,” ungkapnya.

 

Dan yang ketiga, menurut Dr Taufik, menjadi tugas dari pemerintah untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa ajaran Syiah itu secara hukum tidak diperbolehkan di Indonesia.

 

“Dan oleh karena itu, kalau masyarakat menjumpai seperti ini saran saya, masyarakat menegur kepolisian, bikin aksi di kepolisian untuk mempertanyakan itu tadi kekuatan hukum tetap maka harus ditegakan, yang kedua orang melakukan itu berarti kejahatan, dan yang ketika semua orang harus menghormati hukum,” pungkasnya.

Darurat Pendidikan, Pemerintah Harus Ambil Langkah Konkret

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah mengambil langkah konkret atas kondisi darurat pendidikan yang terjadi saat ini.

Ia melihat, selama pandemi menunjukkan kondisi pendidikan nasional yang masih banyak kelemahan.

Saat pandemik Covid-19 dengan tingkat penularan begitu tinggi hampir semua sekolah ditutup. Kondisi ini membuat peserta didik kehilangan banyak waktu belajar mereka. Di sisi lain opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai pola pembelajaran yang diajukan banyak menghadapi kendala karena tidak disiapkan secara matang.

“Akibatnya peserta didik yang tidak mempunyai sarana dan prasarana penunjang PJJ hampir pasti kehilangan kesempatan belajar mereka. Dan jumlah siswa yang tidak bisa belajar ini cukup besar. Umumnya mereka tinggal di Kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T),” kata Huda, dalam keterangannya, Ahad (16/8).

Ia sepakat pada pandangan Presiden Joko Widodo terkait di balik pandemi, tersimpan peluang bagi terciptanya perubahan besar di berbagai bidang termasuk pendidikan. Namun, perubahan itu bisa terjadi jika pemerintah tepat mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada serta mencari solusi secara cepat dan terukur.

“Saat ini ada banyak persoalan nyata di bidang Pendidikan selama masa pandemi. Nah kami melihat respons dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih sporadis dan kurang komprehensif,” katanya.

Politisi PKB ini menegaskan, harusnya saat ini pemerintah mengedepankan upaya penyelamatan para siswa yang tidak bisa mengakses kesempatan belajar tersebut. Menurutnya harus ada langkah nyata bagaimana para siswa tersebut bisa belajar secepatnya.

“Kalau memang memungkinkan belajar tatap muka segeralah dilakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Jika tak memungkinkan tatap muka maka bagaimana caranya mereka bisa melakukan PJJ. Sediakan wifi, smartphone, dan kurikulum adaptif  Covid-19,” kata Huda.

Jika langkah penyelamatan darurat pendidikan telah dilanjutkan, kata Huda, barulah pemerintah bisa mengajukan strategi besar dalam mengubah sistem Pendidikan Indonesia agar kompatibel dengan kondisi pasca Covid-19. Tentu, menurut dia, strategi untuk melakukan transformasi besar di bidang Pendidikan itu harus juga mengadopsi langkah antisipasi kondisi luar biasa, jika pola pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan.

“Kami akan sangat mendukung tawaran konsep perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Namun saat ini mari bergandengan tangan agar anak-anak kita tetap mendapatkan Pendidikan layak selama musim pandemic Covid-19,” kata Huda.

Sumber: republika.co.id

 

Imam Besar Istiqlal: HUT RI Momentum Perangi Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Upaya memperjuangkan kemerdekaan di masa lalu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Karenanya, momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republlik Indonesia (RI) harus dijadikan momentum bagi bangsa Indonesia memperkuat ketahanan nasional untuk memerangi Covid-19 dan pemahaman radikal terorisme.

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasaruddin Umar mengatakan bahwa sesungguhnya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dalam era Covid-19 saat ini yang harus diprioritaskan adalah adalah penanggulangan virus Covid-19 dan pemahaman radikal.

“Saat ini ada dua bahaya laten yang harus kita atasi yaitu virus Covid-19 lalu yang kedua adalah radikal terorisme. Ini sama bahayanya. Sebagai warga bangsa, Covid-19 harus dan wajib kita singkirkan dengan usaha dan doa tentunya. Tapi selain itu, virus radikal terorisme ini juga perlu kita singkirkan juga,” ujar Prof Nasaruddin Umar beberapa waktu lalu.

Terkait dengan kesiapsiagaan nasional dan momentum 17 Agustus, Prof Nasar menyarankan agar generasi muda diajarkan bela negara sehingga para pemuda itu bisa memiliki semangat bela negara di dalam dirinya.

“Dalam rangka kesiapsiagaan nasional, saya mengusulkan bela negara kepada para pemuda kita. Karena di Mesir itu sebelum sarjana S-1 dia harus latihan wajib militer dulu. Kalau semua anak muda kita didoktrin untuk bela negara dan mental ideologis serta dilatih secara fisik, saya kira daya tahan bangsa kita nanti pasti akan kuat,” kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta itu.

Lebih lanjut, Pria kelahiran Bone 23 Juni 1959 itu menyampaikan bahwa untuk mengisi kemerdekaan, masyarakat harus bekerjasama menanggulangi virus yang saat ini tengah melanda Indonesia hingga bersih dari lingkungan.

“Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk menanggulangi wabah Covid-19 saat ini. Selain itu, kami juga berharap kerjasama masyarakat dan pemerintah untuk memerangi atau memusuhi segala bentuk terorisme, kekerasan dan semacamnya. Kalau ini dilakukan saya kira kita akan hidup tentram sebagai warga bangsa,” katanya.

Sumber: republika.co.id