Berita Terkini

Hadapi Pandemi, LPPOM MUI Harap UMKM Dikuatkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) selama ini telah mengeluarkan sertifikat halal sebagai upaya untuk meningkatkan kuntungan dan nilai jual produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Namun, di tengah pandemi covid-19 UMKM terkena dampak yang cukup signifikan. Karena itu, Direktur LPPOM MUI, Lumanul Hakim berharap UMKM semakin dikuatkan.

“Kita berharap bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia semakin hari semakin dikuatkan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini,” ujarnya saat membuka seminar online bertema “Tingkatkan Untung dan Nilai Jual Produk UMKM dengan Sertfifikat Halal”, Sabtu (15.8).

Dia menuturkan, jumlah UMKM di seluruh Indonesia sekarang berjumlah sekitar 63,5 juta. Menurut dia, UMKM memegang peranan penting dalam roda perekonomian bangsa ini.

“Namun demikian, dengan kondisi Covid-19 ini tentu ada besar pengaruh terhadap perekonomian Indonesia ketika UMKM ini tidak segera berdayakan,” ucapnya.

Jika sektor UMKM melemah, kata dia, maka bisa menyebabkan kelumpuhan total dalam roda perekonomian bangsa. Karena itu, menurut dia, UMKM harus diperkuat untuk membantu perekonomian Indonesia.

“Sertfikat halal adalah bagian dari pada upaya memberikan penguatan terhadap UMKM. Melalui sertifikat halal harpannya produk-produk UMKM mendapatkan keunggulan bersaing di pasaran yang saat ini sedang pandemi. InsyaAllah ini bisa membantu bangkitnya kembali UMKM,” jelasnya.

Di menuturkan, sertifikat halal yang dikeluarkan MUI akan memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang akan dibeli atau dikonsumsi sudah sesuai dnegan syariat Islam. Menurut dia, penduduk Indonesia yang notabene mayoritas muslim tentu akan memilih produk-produk yang bersertikat halal. “Untuk itu kita mendukung UMKM di seluruh Indonesia untuk disertifikasi halal melalui MUI, dan kita akan memberikan pendampingan pada prosesnya, sehingga pada akhirnya seluruh UMKM Indonesia bisa bersertifikat halal,” kata dia.

Dia menambahkan, seminar online yang diselenggarakan Ummat TV tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keuntungan dan nilai jual produk UMKM dengan sertifikat halal. Melalui seminar ini, dia berharap pelaku UMKM bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang cara  mendapatkan sertifikat halal.

“Di lain pihak, MUI, pihak regulator, dan eksekutor juga akan bisa mendapatkan pencerahan tentang kesulitaan atau hambatan dari sisi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal,” ujar dia.

Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), sertifikasi halal sendiri sekarang tidak lagi bersifat suka rela atau bersifat mandator. Artinya, semua produk yang dikeluarkan para pelaku usaha kini wajib bersertifikasi halal.

Sumber: republika.co.id

Anggota Bawaslu Terpapar Covid, Pengamat Pertimbangkan Penyelenggaraan Pilkada

Redaktur: Mazaya

DEPOK(Jurnalislam.com) — Jelang Pilkada Kota Depok di masa pandemi, terdapat banyak sekali potensi kerawanan. Salah satu di antaranya adalah potensi penyebaran Covid 19 bahkan klaster penyelenggara, juga tingkat partisipasi masyarakat yang menurun.

Sementara itu terkait kesiapan panitia penyelenggara Pilkada, masyarakat dihebohkan dengan staf Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barliani membenarkan staf dan pejabat terkonfirmasi positif Covid-19. “Sekertaris dan bendahara yang terkonfirmasi positif Covid 19, selain itu, delapan anggota Bawaslu Kota Depok lainnya juga diduga terkonfirmasi Covid 19,” terangnya.

Koordinator Democracy And Elektoral Empowerment Patnership (DEEP) Kota Depok, Fajri Syahiddinillah mengatakan sudah sangat jelas sebagai dasar PKPU Nomor 5 tahun 2020, bahwa seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penangganan virus Corono (Covid-19).

“Akan tetapi, realita di lapangan diduga masih ada penyelenggara dalam melaksanakan tahapan belum serius menggunakan alat pelindung diri (APD) atau protokol kesehatan.

Padahal sebagaiamana seharusnya dalam peraturan PKPU Nomor 5 tahun 2020 sudah sangat jelas penggunaan protokol kesehatan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar,” ujar Fajri, Ahad (16/8).

Dia menambahkan, masih ada penyelenggara dalam melaksanakan tahapan lanjutan pilkada yang abai terhadap protokol kesehatan.

Padahal sangat jelas dengan menggunakan protokol kesehatanlah pilkada dapat dilanjutkan, bahwa Plkada harus dilaksanakan dengan tanpa menimbulkan ekses negatif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

“Terkonfirmasinya Covid-19 staff Bawaslu Kota Depok menjadi musibah sekaligus peringatan bahwa perlu langkah strategis sebagai jalan megitasi terhadap ancaman covid 19. Yakni dengan serius mengggunaka alat pelindung diri (APD) atau protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada Kota Depok di masa pandemi,” jelasnya.

Menurut Fajri, jangan sampai akibat tidak serius menggunakan protokol kesehatan mengakibatkan jatuhnya korban, bahkan bisa memunculkan kluster baru penyebaran Covid-19 yakni cluster penyelenggara.

“Sebagaiamana kita tahu bersama bahwa sebagai petugas penyelenggara tentu sering berinteraksi kesesama penyelenggara baik KPU ataupun Bawaslu dan masyarakat. Jadi potensi penyebarannya sangatlah tinggi,” terangnya.

Maka dari itu, lanjut dia, DEEP Kota Depok mendorong penyelenggara baik Bawaslu ataupun KPU Kota Depok untuk menseriuskan penggunaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan.

“Penggunaan protokol kesehatan dalam setiap tahapan adalah harga mati tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian DEEP Kota Depok mendorong Gugus tugas Covid-19 Kota Depok untuk proaktif dan bergerak cepat dalam penanganan Covid 19 terhadap penyelenggara,” pungkas Fajri.

Sumber: republika.co.id

HUT RI, Pemerintah Ingin Masyarakat Dapat Pendidikan Agama yang Baik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Republik Indonesia sekarang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75. HUT tahun ini digelar dalam suasana adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19.

 

Menteri Agama Fachrul Razi mengajak tokoh dan umat beragama menjadikan HUT kemerdekaan RI sebagai momentum menyongsong tatanan baru.

“Saya mengajak tokoh dan seluruh umat beragama, mari kita songsong tantangan baru dengan arif dan bijak. Mari bersama mencari jalan keluar agar anak-anak bangsa tetap mendapat pendidikan agama yang baik, dengan tetap disiplin menerapkan protokol Kesehatan,” pesan Menag di Jakarta, Senin (17/08).

 

“Berbekal spirit tokoh dan umat beragama di masa perjuangan kemerdekaan, saya yakin masyarakat dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru apapun, termasuk dalam situasi pandemi akibat Covid-19,” sambungnya.

 

Menag berharap, peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk lebih mengeratkan persaudaraan, merawat kerukunan, dan saling berjabat erat mencari titik temu persamaan dalam membangun bangsa. Peran tokoh agama sangat penting dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan kohesi umat. Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler yang mengabaikan agama.

 

“Indonesia adalah negara yang agamis, negara yang selalu mementingkan nilai luhur spiritualitas dan agama. Kita harus terus berjuang mewujudkan Indonesia Maju, dan tidak kering dari nilai-nilai luhur keagamaan,” pesannya.

 

“Para pendiri bangsa sejak awal telah menyadari sepenuhnya bahwa selain berkat perjuangan para pahlawan bangsa yang gugur di medan perang, kemerdekaan yang kita raih itu adalah ‘Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa’,” ucapnya lagi.

 

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, selalu berkenan melimpahkan rahmat, hidayah, dan ridha-Nya kepada rakyat dan bangsa Indonesia,” tutupnya.

Zakat untuk UMKM Bantu Indonesia Hadapi Resesi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — CEO Rumah Zakat Nur Effendi mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini pihaknya menargetkan bantuan bagi UMKM.

Menurut dia, penyaluran zakat bagi pelaku UMKM itu ditujukkan agar bisa membantu perekonomian Indonesia menghadapi resesi.

‘’Program jangka pendek kita memang diarahkan ke masyarakat terdampak pandemi. Seperti di kesehatan dan jaminan sosial. Tapi jangka panjang kita arahkan ke UMKM,’’ ucapnya pada Ahad (16/8).

Menurutnya, jika UMKM tidak diperhatikan, kemiskinan dan pengangguran karena resesi akan meningkat tajam. UMKM, kata dia, memang diyakini menjadi penggerak ekonomi dan tulang punggung Indonesia.

‘’UMKM yang kita pilih itu yang memang telah berjalan dari sebelum pandemi dan terkena dampak saat pandemi,’’ katanya.

Sambungnya, bantuan yang difokuskan pada UMKM tersebut juga akan memilah lebih jauh. Sehingga, UMKM yang baru akan mulai usaha di saat ini, masih belum akan diprioritaskan.

Dia menilai, strategi itu menjadi cara untuk memantau efisiensi dan keefektifan bantuan dari zakat digital bagi pelaku UMKM. Selain bantuan dana zakat bagi UMKM, pihaknya juga memberi bantuan pendampingan agar usaha yang dilakukan bisa kembali lancar di tengah atau pasca pandemi.

‘’Kita beri pelatihan dan pendampingan juga untuk itu. Semoga ke depan bisa meningkat lagi,’’ katanya.

Dia mengungkapkan, dalam rencana membantu UMKM di masa pandemi ini, pihaknya belum menemui kendala berarti. Namun, ia mengakui ada tantangan dalam literasi digital yang masih perlu ditingkatkan, khususnya bagi UMKM di era digital saat ini.

Sumber: repubika.co.id

Gerakan Infak Beras untuk Pesantren Terus Meluas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Gerakan Infak Beras (GIB) di Kalimantan Barat yang diinisiasi Ustadz Luqmanulhakim yang juga pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Modern Munzalan Ashabul Yamin kini sudah menyebar ke berbagai daerah dan mampu menyalurkan 517 ton ke ribuan pondok pesantren setiap bulan.

Saat ini, dengan melibatkan dan digerakkan Pasukan Amal Sholeh (Paskas) GIB sudah berada di 23 provinsi di Indonesia.

Paskas sendiri saat ini di bawah naungan bidang amal sholeh ekosistem Masjid Kapal Munzalan yang berada di gang sempit di tengah mayoritas permukiman non Muslimdi Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.

UstadzLuqmanulhakim menceritakan GIB dimulai pada 2012 lalu. Dasar gerakan yakni berfikir bahwa sedekah dalam skala besar di Pontianak atau bahkan Kalbar untuk anak yatim dan penghapal Al Qur’an belum ada.

Dengan hal itu, ia izin dan minta doa pada orang tua agar bisa berbuat banyak dan bermanfaat luas bagi umat.

Orang tuanya sangat setuju dan mendukung. Kemudian ia menghubungi temannya, Ustadz Een untuk bergabung.

Momentum dan agenda pertama dirintis sehingga menjadi besar seperti saat ini yakni Sedekah Akbar. Ada 1.000 anak yatim yang disasar menjadi awal gerakan.

Gerakan yang ia jalankan tidak terlepas dari pedoman Al Qur’an yakni QS. Muhammad 47: Ayat 7

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong mu dan meneguhkan kedudukan mu.”

Agenda pertama pun sukses dijalankan. Hingga akhirnya sisa uang dari sedekah Akbar itulah yang akhirnya Ustadz Luqman dan rekan berempat kala itu berkeliling ke pondok pesantren. Layaknya gaya orang-orang berada dan kaya, mereka menanyai apa apa saja yang dibutuhkan di pondok pesantren, mulai dari kebutuhan air mereka buatkan sumur bor.

Pada saat itu masih kekal dalam ingatan Ustadz Lukmanulhakim bahwa pondok pertama yang didatangi adalah Mu’Tasin Billah Purnama di Kota Pontianak dan di sanalah ia bertemu dengan Ustadz Yahya.

Pondok yang masih berkisar 70- an santri dan dirintis dengan karpet, terpal, di sekelilingnya ditaburi garam agar tak ada ular yang masuk.

Pada saat itu UstadzYahya berkisah pada Ustadz Luqmanulhakim, kisah dua kakak beradik yang akhirnya menjadi tonggak awal GIB sesungguhnya.

Sumber: republika.co.id

 

Perkembangan Zakat via Digital Terus Tumbuh

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—CEO Rumah Zakat Nur Effendi mengatakan, zakat digital mengalami pertumbuhan pesat di era pandemi Covid-19. Keadaan sekarang yang mengutamakan konsep digital, kata dia, menjadi kesempatan bagi lembaga zakat, khususnya Rumah Zakat untuk terus memaksimalkan dan menyalurkannya.

“Perkembangan dari zakat digital ini sangat bagus dan terus tumbuh. Zakat digital memiliki pertumbuhan hampir 80 persen,” ujarnya Ahad (16/8).

Pihaknya tak menampik ada banyak masyarakat yang kekurangan secara ekonomi di pandemi saat ini. Namun demikian, mayoritas masyarakat yang semakin sadar manfaat digital membuat pendapatan zakat meningkat pesat dengan metode tersebut.”Mereka juga ingin beribadah dan beramal, tapi dengan aman. Aktivitas langsung memang terbatas, jadi pilihannya digital,” ucapnya.

Infrastruktur digital menjadi salah satu fasilitas yang perlu lebih ditingkatkan dan dilengkapi. Kolaborasi, menurut dia, juga menjadi solusi yang patut dilakukan dengan pihak eksternal.

“Jadi tidak hanya kolaborasi di internal, eksternal juga penting. Contohnya kolaborasi dengan hampir seluruh e-commerce dan berbagai dompet digital lainnya yang sudah kami lakukan,”kata dia.

Sumber: republika.co.id

 

Tak Bermasker, Pemkab Bogor Denda Rp 100 Ribu

Redaktur: Mazaya

CIBINONG(Jurnalislam.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menaikkan nominal denda aturan bermasker pada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) praadaptasi kebiasaan baru (AKB), menjadi Rp 100 ribu. Sebelumnya, denda tak bermasker di Kabupaten Bogor sebesar Rp 50 ribu.

“Salah satu alasannya, kasus positif (COVID-19) masih meningkat di Kabupaten Bogor, demi mendisiplinkan masyarakat patuh protokol kesehatan,” ungkap Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/8).

Aturan denda senilai Rp100 ribu bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di tempat umum itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 52 tahun 2020, sebagai perubahan atas Perbup No 42 tahun 2020.

Pada pasal 11 dijelaskan, selain berupa sanksi denda, ada dua sanksi lainnya untuk pelanggaran serupa, yakni teguran lisan serta kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.

Seperti diketahui, Pemkab Bogor Jawa Barat kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) praadaptasi kebiasaan baru (AKB) selama 27 hari sejak 14 Agustus 2020.

Pemkab Bogor melakukan sejumlah pelonggaran pada perpanjangan PSBB kali ini, mulai dari memperbolehkan operasional wisata air, dan penghapusan pembatasan jam operasional tempat wisata alam, dari sebelumnya yang hanya diperbolehkan buka pukul 06.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB.

Namun, khusus bagi wisata buatan dan wahana permainan di luar ruangan tetap diberlakukan pembatasan jam operasional, yakni buka pukul 06.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

Ade Yasin menegaskan bahwa Perbup No 52 tahun 2020 tersebut tetap mengatur pembatasan jumlah pengunjung semua objek wisata, yaitu maksimal 50 persen dari kapasitas tempat.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Kenalkan 5 Ventilator Karya Anak Bangsa, Siap Produksi Massal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) membentuk Konsorsium Riset dan Inovasi untuk menghadapi pandemi Covid-19. Hasilnya, Kemenristek/BRIN sudah bisa memperkenalkan 5 ventilator hasil kerja keras anak bangsa.

Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Mego Pinandito mengatakan pembentukan konsorsiumnya bertujuan mensinergikan riset dan inovasi berbagai lembaga. Harapannya hal itu dapat mempercepat penanggulangan Covid-19.

Dalam waktu tiga bulan kerja, konsorsium itu menghasilkan 57 produk inovatif guna menanggulangi pandemic covid-19 dan diluncurkan pada Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden RI Joko Widodo. Para inovator Indonesia dalam Konsorsium Covid-19 terus mengembangkan berbagai alat-alat kesehatan (Alkes), obat dan terapi, sampai vaksin Covid-19.

“Sampai 15 Agustus, lima jenis ventilator yang dikembangkan anggota Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 berhasil mengantongi izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), setelah lulus uji sertifikasi dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kemenkes,” kata Mego dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (15/8).

Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 sudah menggelar sosialisasi lima ventilator inovasi Indonesia itu melalui webinar Zoom.  Kelima ventilator ini dikenalkan kepada komunitas dokter-dokter, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lain.

Lima ventilator tersebut adalah BPPT3S-LEN, GERLIP HFNC-01, Vent-I Origin, COVENT-20, dan DHARCOV-23S. Kelima ventilator itu dibuat lembaga berbeda yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Sekretaris Kemenristek/BRIN Abdul Kadir memberi apresiasi tinggi pada instansi yang turut serta membantu penanganan covid-19. Ia meyakini ventilator buatan anak bangsa jadi bukti kemampuan sumber daya manusia Indonesia.

“Setelah mengantongi izin edar, kelima ventilator tersebut segera memasuki tahap produksi massal. Bahkan beberapa ventilator sudah menghasilkan ratusan produk yang dimanfaatkan oleh rumah sakit dalam membantu menyelamatkan pasien Covid-19,” ucap Abdul.

Sumber: republika.co.id

 

PKS: Penemuan Obat Covid Peneliti Indonesia Kado Terindah Hari Kemerdekaan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyampaikan apresiasi tinggi atas penemuan obat Covid-19 oleh peneliti Indonesia. Sukamta menyatakan bahwa penemuan obat Covid-19 ini merupakan kado terindah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.

 

“Obat ini menjadi terobosan luar biasa bagi proses penyembuhan pasien Covid-19 dan merupakan temuan obat pertama di dunia yang dihasilkan oleh kolaborasi hasil kerja sama TNI AD, BIN dan Tim Kedokteran Unair,” kata anggota Komisi I DPR RI yang turut hadir dalam launching obat Covid-19 di Jakarta, akhir pekan ini, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Senin (17/08/2020).

 

“Kita patut mengapresiasi dan bangga atas hasil uji klinis fase tiga yang menunjukan hasil lebih dari 90 persen efektif menyembuhkan pasien Covid-19,” lanjutnya.

 

Ia kemudian mendorong agar BPOM segera mengeluarkan izin edar sehingga bisa diproduksi massal. “Kami berharap BPOM bisa memberikan verifikasi secepatnya sesuai prosedur yang ada dengan waktu singkat sehingga bisa membantu masyarakat banyak lebih cepat,” ujar legislator asal dapil DIY ini.

 

“Sekali lagi selamat kepada semua pihak yang telah berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan terbaik, pasien yang sakit Covid-19 bisa sembuh dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa hidup normal kembali,” kata Doktor lulusan negeri Ratu Elisabeth ini.

75 Tahun Indonesia Harus Jadi Momentum Lawan Krisis dan Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Suasana perayaan HUT Kemerdekan RI ke-75 berbeda dari tahun sebelumnya. Masyarakat dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang membuat pola hidup berubah. Dalam situasi ini, masyarakat mendapatkan tantangan besar. Isu kesehatan semakin disorot, belum lagi berdampak pada ekonomi masyarakat yang hampir ke jurang resesi.

Karena itu, sudah sepatutnya perayaan kemerdekaan tahun ini menjadi momentum mempersatukan bangsa untuk melawan pandemi Covid-19. Semua kalangan berupaya mencari cara melawan pandemi, termasuk mencari obat dan vaksin Covid-19.

Sosiolog Imam Prasodjo membagikan renungan 17 Agustus di tengah wabah Covid-19. Dia mengatakan, Indonesia mendapatkan tantangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

“Maka kita secara kolektif sebagai bangsa, kita tidak tahu siapa diri kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Harusnya ada banyak tokoh mengimbau dan mengingatkan, kita sekarang menghadapi sebuah krisis yang tidak terjadi dalam sejarah,” ungkapnya.

“Tanpa disadari, masyarakat saling menghadapi musuh dan menghadapi kondisi ini harus bergantungan sesama. Kalau kita tidak hati-hati ya udah kita akan menghadapi kesengsaraan,” sambung Imam.

Imam menambahkan, setelah memahami apa yang akan terjadi itu, renungan selanjutnya adalah bagaimana membangun solidaritas di dalam menghadapi masa sulit seperti ini. Menurutnya, perlu ada sebuah pola baru kehidupannya yang tidak mudah. Pandemi ini menjadi tantangan terbesar di 2020.

Imam menegaskan, masyarakat jangan menyepelekan pandemi Covid-19. Maka satu-satunya cara yang harus dilakukan perubahan perilaku. Masyarakat harus beradaptasi, cara hidup hingga cara interaksi harus berubah. Karena penyakit ini menular melalui manusia, perilaku harus dijaga.

“Sekarang tahun penentuan, kita ini akan terpuruk atau akan bangkit. Kita akan bisa beradaptasi atau tidak? Kalau ceroboh, apa yang kita lakukan bisa membahayakan orang lain, untuk keselamatan kita juga keselamatan keluarga dan masyarakat umum,” bebernya.

Sumber: sindonews.com