Berita Terkini

Luhut dan Archandra Kunjungi Iran Jajaki Kerjasama Sektor Migas

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjdiatan melakukan kunjungan kerja ke Iran pada Jumat (4/8) ini. Keduanya ke Iran untuk melihat blok migas yang rencananya akan diakuisisi oleh Pertamina untuk bisa menambah cadangan BBM negara.

Arcandra mengatakan kunjungannya kesana selain untuk melihat blok migas yang akan diakuisisi tersebut juga akan melakukan komunikasi dengan Menteri Energi dan Presiden yang baru terpilih di Iran tersebut. Langkah ini dilakukan untuk bisa mempererat hubungan kedua negara dan mengembangkan kerjasama energi.
“Untuk sektor energi kita bicara nanti lapangan yang dipropose Pertamina, yang kedua mungkin ada rencana ketemu menteri energi sama menteri perminyakannya ,” ujar Arcandra di Kantor ESDM, Jumat (4/8) dilansir Republika.co.id.
Hal senada juga diucapkan oleh Luhut. Ia mengatakan, terkait blok migas yang akan diakuisisi oleh Pertamina perlu diperjelas lagi. Ia mengatakan pemerintah hendak menanyakan kelanjutan proses akuisisi tersebut. Ia juga mengatakan pemerintah perlu melihat kondisi dan seberapa besar potensi lapangan migas tersebut.
“Memang ada dua proyek yang kami akan rundingkan. Pertama adalah soal dua blok minyak untuk Pertamina yang cadangannya 3 miliar barel. Itu kan sampai sekarang ‘on off’. Itu kami mau tanyakan, jadi mau dikasih atau tidak? Kalau enggak jadi ya sudah tidak apa-apa,” kata Luhut, Jumat (4/8).
Kerja sama dengan Iran terkait pengelolaan lapangan minyak itu merupakan hasil kunjungan Presiden Joko Widodo saat melawat ke Iran pada akhir 2016. Langkah itu juga sejalan dengan upaya Pertamina untuk agresif mengembangkan bisnis hulu migas di luar negeri. Terlebih, kedua lapangan minyak tersebut memiliki potensi menjanjikan.
Ia juga mengatakan selain membahas lapangan migas, Pemerintah juga akan membahas rencana pembangunan pabrik turbin listrik di Indonesia oleh Mapna, perusahaan Iran yang banyak memproduksi peralatan sektor kelistrikan dan energi.
Ia menilai penjajakan kerja sama pembangunan pabrik turbin listrik di Indonesia akan potensial dikembangkan untuk menekan biaya pembangunan pembangkit listrik. Dengan demikian, listrik yang lebih terjangkau akan dapat diakses masyarakat luas.
“Kami melirik itu (kerja sama dengan Mapna) karena bisa bikin di sini jadi ‘Indonesia made’ (buatan Indonesia). Biayanya lebih murah 40-60 persen,” ujarnya.

Kemenag Akhirnya Cabut Izin Penyelenggaraan Umrah First Travel

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Kementerian Agama secara resmi menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Menurut Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Mastuki, sanksi itu ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 per tanggal 1 Agustus 2017.

“Pencabutan izin dilakukan karena PT. First Anugerah Karya Wisata dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai Pasal 69 pada PP yang sama,” terang Mastuki, Sabtu (05/08) dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Jurnalislam.com.

“Pelanggaran tersebut berupa tindakan penelantaran jemaah umrah yang mengakibatkan gagal berangkat ke Arab Saudi, dan mengakibatkan timbulnya kerugian materi dan immateri yang di alami jemaah umrah,” sambungnya.

Mastuki menambahkan kalau KMA berisi sanksi tersebut sudah diserahkan melalui pengantar surat kepada pihak PT. First Anugerah Karya Wisata. Dia berharap masyarakat, khususnya calon jemaah umrah, tetap tenang. Sebab, meski izinnya telah dicabut, hal itu tidak berarti menghilangkan kewajiban PT. First Anugerah Karya Wisata kepada jemaahnya.

“Mereka tetap berkewajiban mengembalikan seluruh biaya jemaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jemaah umrah yang telah mendaftar kepada PPIU lain tanpa menambah biaya apapun,” tegasnya.

“Kemenag sesuai dengan amanat undang-undang akan terus berupaya memberikan layanan, pembinaan, dan perlindungan,” tambahnya.

PT. First Anugerah Karya Wisata terdaftar sebagai PPIU di Kementerian Agama sejak mengkantongi Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/746 Tahun 2013, beralamat di Jl. Radar Auri No. 1 Cimanggis Depok, Jawa Barat, telepon 021-87705858, email info@firsttravel.co.id. Mereka membuka kantor pelayanan di dua tempat, yakni GKM Green Tower Lantai 16, Jl. TB Simatupang Kav 89G, Jakarta Selatan dan Gedung Atrium Mulia Suite 101 Jl. H.R. Rasuna Said Kav B10-11 Jakarta Selatan. Izin tersebut sempat diperpanjang dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama Nomor 723 Tahun 2016. Bertindak sebagai Direktur Utama Andika Surachman dan Siti Nuraida Hasibuan selaku Komisaris Utama.

Kisruh penyelenggaraan umrah oleh First Travel mulai mengemuka ketika terjadi kegagalan pemberangkatan jemaah pada 28 Maret 2017 lalu. Dalam kejadian itu jemaah diinapkan di hotel sekitar Bandara Soekarno Hatta. Sejak saat itu, kata Mastuki, Kementerian Agama telah melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga mediasi dengan jemaah.

Upaya klarifikasi pertama kalinya dilakukan tanggal 18 April 2017, namun pihak manajemen tidak memberikan jawaban. Selain itu, setidaknya sudah empat kali diupayakan mediasi antara jemaah dengan First Travel. Namun upaya tersebut tidak berbuah hasil dikarenakan pihak First Travel bersikap tertutup dan kurang kooperatif.

Tanggal 22 Mei 2017, lanjut Mastuki, Kementerian Agama mengundang pihak First Travel untuk mediasi dengan jemaah. Mereka mengirimkan tim legal, namun tidak dilanjutkan karena mereka tidak dibekali surat kuasa.
Untuk kedua kalinya Kemenag kembali memanggil First Travel tanggal 24 Mei 2017. Upaya ini pun gagal karena pihak manajemen tidak hadir. Pada 2 Juni 2017, digelar mediasi antara pihak First Travel dengan sejumlah jemaah dari Bengkulu, pun tidak ada solusi yang bisa diberikan. Terakhir kalinya upaya mediasi dilakukan tanggal 10 Juli 2017, dan gagal karena manajemen tidak hadir.

Mastuki menambahkan, pada 21 Juli 2017 lalu, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memerintahkan PT. First Anugerah Karya Wisata untuk menghentikan penjualan paket promonya karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

Dalam hal kewajiban laporan, First Travel tidak pernah benar-benar menyampaikan data jemaah yang telah mendaftar dan belum diberangkatkan yang sudah diminta empat bulan lamanya. Mereka juga menolak memberikan penjelasan rincian biaya paket umrah yang sering ditawarkan kepada masyarakat.

Mulai Meresahkan, LUIS Kawal Kasus Judi Cap Jie Kia di Sukoharjo

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Laskar Umat Islam Solo (LUIS) bersama Komunitas Nahi Munkar Soloraya (Konas) mendatangi Polres Sukoharjo pada Kamis (3/8/2017) untuk mengawal kasus judi dadu dan Cap Jie Kia.

Humas LUIS, Endro Sudarsono mengatakan, pihaknya ingin memastikan kasus perjudian yang dilaporkan warga Grogol itu diproses. Pasalnya, judi Cap Jie Kia sudah mulai meresahkan masyarakat Sukoharjo.

“Kita hanya ingin memastikan bahwa kasus ini benar-benar diproses,” kata Endro.

Sementara itu Korlap Konas, Ustadz Dadyo Hasto berharap upaya Konas berkoordinasi dengan aparat berwenang dapat merubah pandangan masyarakat terhadap para aktivis nahi munkar.

“Saya sangat mengapresiasi langkah tersebut, menangani nahi munkar semaksimal mungkin. Dengan jalur hukum yang benar, saya berharap hal ini mampu mengubah stigma negatif masyarakat terhadap aktivis nahi munkar,” papar Ustadz Dadyo.

Langkah itu pun disambut baik oleh Kasat Intelkam Polres Sukoharjo, Teguh Sujadi, S.Sos. Teguh berjanji akan mengusut kasus ini hingga tuntas.

“Laporan kayak gitu (perjudian) teknisnya bisa apa saja. Yang pasti laporan sudah sampai di Polres, nanti tetap kita kawal. Barang buktinya juga sudah komplit,” terang Teguh.

Sementara itu, Kapolsek Grogol, AKP Sarwoko, SH mengungkapkan, pihanya sedang mengembangkan kasus tersebut. Dia mengaku telah menangkap satu orang penjudi bernama Dodi dan sudah mengeluarkan surat penahanan.

“Kita kalau bekerja sendiri ya nggak bisa, butuh bantuan masyarakat. Makanya kita tunggu 24 jam, kalau unsur terpenuhi kita akan proses. Alhamdulillah ini bandar dan yang pemasang sudah lengkap,” ujar Sarwoko.

Kasus itu terungkap atas laporan seorang warga Grogol bernama Sarjiman kepada LUIS yang mendapati Dono dan Suparno sedang bermain judi Cap Jie Kia di daerah Bacem, Grogol, Sukoharjo pada Rabu (2/8/2017) malam. Ketika itu Sarjiman sedang berkunjung ke daerah tersebut dan tanpa sengaja melihat dua warga sedang bermain judi Cap Jie Kia.

HNC Kecam Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Rezim Assad di Homs

ANKARA (Jurnalislam.com) – Rusia pada hari Kamis (03/08/2017) mengumumkan bahwa gencatan senjata telah dicapai antara kelompok oposisi bersenjata dan rezim Syiah Assad di kota utara Suriah, Homs – namun hanya satu kelompok oposisi yang dilaporkan menandatangani kesepakatan tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa gencatan senjata telah diberlakukan di Homs setelah pertemuan 31 Juli antara kelompok oposisi bersenjata dan pejabat rezim Assad.

Menurut ketentuan kesepakatan tersebut, polisi militer Rusia akan ditempatkan di daerah tersebut pada hari Jumat, Konashenkov mengatakan.

Namun menurut sebuah versi tertulis dari salinan kesepakatan tersebut, yang telah dilihat oleh Anadolu Agency, hanya kelompok oposisi Brigade Tauhid yang telah menandatangani kesepakatan, di mana Rusia berfungsi sebagai penjamin tunggal.

Fatih Hassan, yang mewakili Homs di Komite Negosiasi Tinggi (HNC) dari pihak oposisi, mengecam kesepakatan tersebut, yang menurutnya, “ditandatangani hanya oleh satu kelompok oposisi dan dijamin hanya oleh Rusia”.

Dia melanjutkan untuk menegaskan bahwa oposisi Suriah biasanya mengacu Turki untuk menjamin gencatan senjata dengan rezim Syiah tersebut.

Setelah gencatan senjata besar dicapai pada 30 Desember tahun lalu, perundingan damai diadakan di ibukota Kazakhstan, Astana, pada bulan Januari.

Pada putaran perundingan berikutnya di bulan Mei, tiga negara penjamin – Rusia, Turki dan Iran – sepakat untuk membangun jaringan zona “de-eskalasi” di sepanjang Suriah yang dilanda perang.

Suriah tetap terkunci dalam perang global yang kejam sejak awal 2011, ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad membantai aksi damai unjuk rasa warga dengan keganasan militer yang tak terduga.

PBB mengatakan 400 ribu orang terbunuh dalam konflik enam tahun tersebut, sedangkan pejabat rezim Syiah Assad mengatakan jumlahnya hanya mendekati 10.000 orang.

Hubungan Washington dengan Rusia Capai Titik Terendah, Presiden AS Ini Marah-marah

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Donald Trump marah pada hari Kamis (3/8/2017) dengan mengatakan bahwa hubungan dengan Rusia telah mencapai titik terendah sepanjang masa dan “sangat berbahaya”, dengan menyalahkan Kongres setelah dia menyetujui sanksi terhadap Moskow dengan enggan.

“Hubungan kita dengan Rusia berada pada titik terendah sepanjang masa & sangat berbahaya,” Trump menulis di Twitter, lansir World Bulletin.

“Anda bisa berterima kasih kepada Kongres, orang yang sama yang bahkan tidak bisa memberi kami Hcare (Health Care-layanan kesehatan)!” Dia menambahkan mengacu pada kekalahan baru-baru ini di Senat mengenai rencana reformasi perawatan kesehatan.

Kemarahan Trump terjadi sehari setelah dia dengan enggan menandatangani sanksi bagi Rusia, dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut “benar-benar cacat” dan menambahkan bahwa beberapa ketentuannya tidak konstitusional.

Kepresidenan Trump telah dibayangi laporan bahwa tim kampanyenya berkolusi dengan Moskow (hacker Rusia) selama kampanye presiden AS tahun lalu di mana dia mengalahkan Hillary Clinton.

Setelah bertemu dengan rekannya dari Rusia pada pertemuan puncak G20 di Jerman bulan lalu, Trump mengatakan bahwa dia ingin bekerja lebih dekat dengan Moskow di wilayah-wilayah seperti wilayah konflik di Suriah.

Namun undang-undang tersebut – yang mencakup tindakan terhadap Korea Utara dan Iran – sangat membatasi ruang untuk manuver dan menggarisbawahi kurangnya kepercayaan dari anggota parlemen, meskipun Partai Republik sendiri mengendalikan kedua majelis Kongres.

Sanksi tersebut pada khususnya menargetkan sektor energi Rusia, memberi Washington kemampuan untuk memberi sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pengembangan jaringan pipa Rusia.

Sanksi ini juga membatasi beberapa eksportir senjata Rusia dan membatasi kemampuan Trump untuk membatalkan hukuman.

Hamas Ajak Fatah Bangun Kekuatan Baru Lawan Penjajahan Isreal

GAZA (Jurnalislam.com) – Kelompok perlawanan Islam Palestina (Hamas) yang berbasis di Gaza mengumumkan sebuah inisiatif baru pada hari Kamis (3/8/2017) yang bertujuan mengakhiri satu dekade divisi politik antar-Palestina.

Dalam konteks inisiatif barunya, Hamas telah menyuarakan kesiapan mereka untuk membubarkan sebuah “komite administratif” yang didirikan pada bulan Maret dengan tugas mengkoordinasikan antara institusi publik Gaza.

Sejak berdirinya komite tersebut, Otoritas Palestina Presiden Mahmoud Abbas (Palestinian Authority-PA), yang berbasis di Ramallah, telah berulang kali menyerukan pembubarannya dipimpin oleh faksi Palestina saingannya, Fatah.

Dalam sebuah pernyataan di hari Rabu (02/08/2017), Salah al-Bardawil, seorang anggota biro politik Hamas yang berpengaruh, berjanji bahwa – dalam konteks prakarsa baru – komite administratif “akan mengakhiri misi daruratnya di Gaza segera setelah Pemerintah persatuan menyatakan tanggung jawabnya di Jalur Gaza,” lansir Anadolu Agency.

Al-Bardawil kemudian menjelaskan bahwa dorongan baru Hamas untuk melakukan hubungan antar-Palestina muncul sebagai respons terhadap suara rakyat Palestina yang berjuang di Yerusalem dan memenangkan Pertempuran Gerbang Al-Aqsha.

Pada pertengahan Juli, zionis memberlakukan serangkaian tindakan otoriter draconian di dan sekitar kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur setelah dua pasukan penjajah Israel terbunuh di daerah tersebut, yang diduga oleh penyerang warga Palestina.

Warga Palestina menanggapi tindakan tersebut dengan melakukan unjuk rasa di seluruh wilayah Palestina dan menolak memasuki kompleks Masjid di Yerusalem.

Selama 15 hari, Muslim Palestina sholat berjamaah secara massal di luar gerbang tempat suci dan menarik perhatian media internasional secara luas.

Karena malu dengan gelombang aksi damai dan menghadapi kritik internasional yang meningkat, Israel membatalkan langkah-langkah otoriter zionis pada Jumat lalu dalam sebuah langkah yang dielu-elukan oleh rakyat Palestina sebagai sebuah kemenangan yang langka.

Hamas memanfaatkan kesempatan yang ditimbulkan oleh pertunjukan langka persatuan Palestina untuk memulai usaha baru memperbaiki pagar dengan Fatah dan membentuk front persatuan melawan pendudukan Israel selama beberapa dekade.

“Hamas memperluas tangannya [ke Fatah] dengan maksud mencapai rekonsiliasi Palestina dengan jelas dan kuat,” kata al-Bardawil.

Dia juga meminta pemerintah yang berbasis di Ramallah untuk membatalkan “semua tindakan yang diberlakukan terhadap Gaza sejak pembentukan komite administratif” pada bulan Maret.

Pada bulan April, Abbas bersumpah untuk mengambil “langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya” terhadap Jalur Gaza, yang telah diatur oleh Hamas sejak 2007, ketika kelompok perlawanan tersebut merebutnya dari Fatah.
Dalam beberapa bulan terakhir, Abbas tampaknya berhasil melaksanakan ancamannya, dengan pemerintah Ramallah memotong gaji semua pegawai PA yang berbasis di Gaza sekitar 30 persen.

PA yang berbasis di Ramallah juga mengurangi jumlah yang dibayarkan kepada Israel untuk penyediaan sekitar 10 persen kebutuhan listrik Gaza, hingga memperburuk kekurangan energi yang telah terjadi di wilayah pesisir pantai tersebut.

Dengan harapan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan menghadapi Israel – musuh utama mereka – dengan sebuah front persatuan Palestina, al-Bardawil menyuarakan keinginan Hamas untuk memulai kembali dialog nasional Palestina dengan maksud membentuk pemerintah persatuan nasional yang mumpuni.

Dia menyimpulkan dengan menyerukan kepada seluruh kelompok politik Palestina untuk menyetujui tanggal pemilihan legislatif, presiden dan dewan nasional Palestina.

Pada tahun 2014, Hamas dan Fatah – yang mengatur Jalur Gaza yang diblokade dan Tepi Barat yang diduduki Israel – sepakat pada prinsipnya untuk membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional Palestina.

Amerika Serikat Ketakutan jika Hayat Tahrir al Sham Mendominasi Provinsi Idlib

Redaktur: Deddy Purwanto

SURIAH (Jurnalislam.com) – Amerika Serikat takut akan pengambilalihan provinsi Idlib barat laut yang dikuasai faksi-faksi oposisi terdiri dari mujahidin Suriah yang terkait dengan bekas afiliasi al-Qaeda akan memiliki konsekuensi serius, kantor berita Reuters melaporkan, Kamis (3/8/2017).

Dalam sebuah surat online (lihat dibawah artikel ini) yang dikirim pada hari Rabu (2/8/2017), pejabat tinggi Departemen Luar Negeri yang bertanggung jawab atas kebijakan Suriah, Michael Ratney, mengatakan serangan Hayat Tahrir al Sham (HTS) baru-baru ini, yang dipelopori oleh Jabhat Fath al Sham (JFS), telah memperkuat cengkeraman Hayat Tahrir al Sham di provinsi tersebut. Dan menempatkan “masa depan Suriah utara dalam kendali al Qaeda”.

“Bagian utara Suriah menyaksikan salah satu tragedi terbesarnya,” kata Ratney yang berada di balik pembicaraan rahasia di Amman dengan Moskow mengenai gencatan senjata di Suriah barat daya yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Juli. Ini adalah usaha AS-Rusia pertama di bawah administrasi Trump untuk mengakhiri perang global di Suriah.

“Dalam hal hegemoni Jabhat fath al Sham di Idlib, Amerika Serikat akan sulit meyakinkan pihak internasional agar tidak mengambil tindakan militer yang diperlukan,” kata diplomat tertinggi Kementerian Luar Negeri tersebut. Banyaknya pejuang-pejuang Islam hingga menguasai provinsi Idlib pada tahun 2015, menimbulkan serangkaian kekalahan telak bagi tentara rezim Suriah hingga Rusia yang mendukung rezim Bashar al Assad turut campur untuk membalikkan keadaan.

Provinsi Idlib, satu-satunya provinsi di Suriah yang sepenuhnya berada di bawah kendali mujahidin yang menjadi wilayah sulit untuk dikalahkan, akan menjadi sasaran utama serangan brutal pasukan udara Rusia dan rezim Syiah Assad hingga kemungkinan menyebabkan ratusan korban jiwa warga sipil.

Wilayah pertanian tersebut mengalami gencatan senjata sejak kesepakatan yang diperantarai Rusia-Turki Mei lalu menyetujui empat zona de-eskalasi di Suriah, satu di antaranya di provinsi Idlib.

Rusia Ingin Kuasai Zona De-eskalasi Suriah

Ratney mengatakan bahwa jika pejuang-pejuang Islam menguasai Idlib lagi-lagi akan membuat provinsi ini menjadi sasaran serangan tanpa henti oleh pasukan udara Rusia dan rezim Suriah dan akan mengubahnya menjadi Aleppo atau Mosul yang hancur. Lebih dari dua juta orang tinggal di Idlib, yang telah menjadi tempat perlindungan yang aman bagi banyak pengungsi, termasuk pejuang-pejuang Islam dan keluarga mereka.

“Setiap orang harus tahu bahwa Abu Muhammad al Jaulani dan pasukannya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas konsekuensi serius yang akan terjadi pada Idlib nanti,” kata Ratney, merujuk pada Amir JFS, Syeikh Abu Muhammad al Jaulani yang secara efektif sebagai panglima perang Hayat Tahrir al Sham.

Rusia Mulai Gelar Pasukannya di Zona De-eskalasi Suriah

Dalam waktu kurang dari tiga hari, HTS menundukan faksi Ahrar al Sham yang lebih mainstream/moderat, menguasai kendali jalur strategis perbatasan dengan Turki dalam beberapa pertempuran antar faksi terberat sejak awal konflik yang diakhiri dengan perjanjian di antara mereka. Ratney mengatakan kepada kelompok semua oposisi moderat, yang akhirnya bergabung dengan jihadis untuk menghindari HTS sebelum “terlambat.”

Dia mengatakan Washington akan memperhitungkan lebih ekstra lagi pada sebuah organisasi di provinsi Idlib yang merupakan front untuk bagian jaringan al-Qaeda.

HTS yang di pimpin oleh JFS atau Jabhah Nusrah dan para pemimpinnya akan tetap menjadi target Washington bahkan jika mereka mengadopsi nama baru dalam upaya melawan Washington dan kekuatan lainnya, ini sebagai dalih untuk menyerang mereka, kata pejabat AS tersebut.

Milisi Syiah Hashd al-Shaabi Luncurkan Operasi Militer di Tal Afar, Irak

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Milisi Syiah Hashd al-Shaabi dari Irak, pasukan tempur Syiah yang sebagian besar masuk dalam angkatan bersenjata Irak tahun lalu, meluncurkan operasi militer baru di distrik Tal Afar, Turkmen, kata seorang sumber militer Irak, Kamis (3/8/2017).

“Pasukan Hashd al-Shaabi telah menyisir jalan yang menghubungkan daerah Al-Adaya di Mosul barat hingga daerah Ayn al-Jahsh di tenggara Af Afar, serta Jalan Raya Baghdad Mosul,” Kapten Angkatan Darat Jabbar Hassan mengatakan kepada Anadolu Agency.

“Operasi ini juga mengepung 17 desa di sepanjang rute ini dan jalan-jalan kecil yang menghubungkan desa-desa ini,” kata Hassan.

Operasi militer yang sedang berlangsung, lanjutnya, “ditujukan untuk mengkondisikan kehadiran Hashd al-Shaabi di Tal Afar sebelum meluncurkan sebuah operasi baru untuk memguasai distrik tersebut secara tegas.”

Pada pertengahan 2014, kelompok Islamic State menguasai Tal Afar, bersama dengan sejumlah wilayah luas di Irak utara dan barat, termasuk kota Mosul (yang dikuasai kembali oleh tentara bulan lalu).

Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi mengatakan sebelumnya bahwa unit tentara dan polisi Irak – yang didukung oleh pasukan Syiah Hashd al-Shaabi – akan ambil bagian dalam operasi terencana untuk merebut kembali Tal Afar, yang terletak 60 kilometer di sebelah barat Mosul.

Pada awal Juli, setelah sebuah operasi militer selama sembilan bulan, pasukan Irak secara tegas mencampakkan IS dari Mosul, benteng besar terakhir kelompok tersebut di Irak utara.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (the International Organization for Migration), lebih dari 830.000 orang mengungsi dari Mosul sebagai akibat langsung dari operasi untuk “membebaskan” kota tersebut.

Tarian Politik Hary Tanoe

Oleh: Faisal Sallatalohy [Penggiat CIIA Bidang Ekonomi Politik & Public Policy]

Manuver politik Hary Tanoe (HT), menarik perhatian publik. Setelah mengevaluasi kinerja pemerintah dalam dialog hampir 5 jam dengan Mendagri, HT memantapkan dukungan politik ke Jokowi. Secara implisit terkandung arti HT mengakui keberhasilan kinerja Jokowi.

Tidak ada yang aneh dan perlu dibingungkan. Politik memang dinamis. Segalanya menjadi mungkin. Termasuk perubahan pendirian seorang HT yang tadinya mengkrtitik habis, lalu balik mendukung.

Pihak Perindo menegaskan, perubahan sikap politik ini sesuai dengan cita-cita partai. Yakni memenangkan Pilpres 2019. Tapi bukan kebetulan juga jika manuver ini terjadi setelah HT menyandang status tersangka.

Meminjam istilah Fadli Zon, “tendensi politik stick and carrot lagi trend”. Ada kecenderungan tekanan politik memukul lemahkan lawan dengan cara-cara preman yang tengah dipraktekan penguasa. Siapa yang berseberangan pandangan politik dengan pemerintah, akan diberi tekanan berbasis kekuasaan.

Bentuk tekanannya macam-macam. Salah satunya lewat tekanan hukum. Hukum dijadikan alat untuk menekan semua musuh termasuk Parpol, juga untuk merangkul mereka. Siapa yang melawan saat ditekan, dikasih stick dan yang nurut diberi carrot.

Pastinya, hukum dan politik adalah entitas yang berbeda. Tidak dibenarkan perkara politik ditukar dengan hukum. Sikap politik HT adalah pilihan bebas yang dalam konteks demokrasi Indonesia, dijamin dalam konstitusi. Tapi Jangan sampai dukungan ini dijadikan alat barter agar terbebas dari kasus hukum yang melilitnya. Apa benar begitu ? Silahkan anda menilai.

Di sisi yang sama, HT dianggap cerdas membaca situasi politik yang sedang tidak ramah terhadap Jokowi. Mulai dari Polemik Perppu Ormas hingga Revisi UU pemiliu. Jokowi banyak kehilangan dukungan. kehadiran dukungan HT pasti disambut baik. Kesempatan untuk melanggengkan kepentingan diri dan Parpolnya, makin terbuka luas bersama kekuatan kekuasaan. Panggung politik lagi tayang dengan prinsip Simbiosis mutualisme alias politik dagang sapi dan berkelindan strategi politik saling mengunci dan menyandra.

Tapi kalau tujuan utama HT agar Jokowi bisa melepaskannya dari kasus hukumnya itu, sabar dulu. Jokowi mungkin tidak bakal langsung menerima. Sebab hal itu bisa mencoreng namanya sebagai bapak ‘adil’ yang tidak pernah mengintervensi keindependensian lembaga hukum.

But everthing is possible. Pilpres hendak temui momen. HT memiliki akumulasi modal politik yang sulit ditolak. Bukan saja sebagai mesin ATM saat kampanye nanti, juga dukungan media-medianya. Fasilitas corong opini politik pencitraan Jokowi akan bertambah kuat. Bisa jadi duet maut armada media Surya Paloh dan HT siap mengangkat citra Jokowi.

Beginilah politik. Meminjam istilah tepat, “The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened.” Hanya setipis kertas. Harus pandai main peran jika tidak ingin tertinggal. Hitung baik-baik kekuatan. Jika belum cukup, lebih baik sekutu dari pada menjadi sateru.

Pragmatis itu ciri khas juga identitas. Apalagi seorang pebisnis yang berpolitik, tidak ada demarkasi. Dia akan bertindak Bagaimanapun caranya tuk kepentingan bisnisnya dia. Catatan pentingnya, HT darah dagingnya adalah pebisnis/pebandar, bukan politisi. Sifat pragmatis pasti kental. Manuver politiknya ini bisa jadi bahan renungan untuk kalangan publik yang idealis.

Dalam teori, menurut Dan Nimo (2010), pebisnis yang berpolitik disebut sebagai politisi wakil, lawan dari politisi ideolog. Politisi wakil umumnya bersikap pragmatis. Itu adalah tuntutan karakter dasarnya pada saat menjadi pebisnis. Karakter itu tidak akan hilang meski telah hijrah sebagai politisi. Malah makin mengental.

Sedangkan Paduan cocok sikap pragmatis politisi adalah ‘art of possible’. Dari sudut pandang ini, HT dengan darah daging pebisnisnya, sedang bermain politik sebagai seni kemungkinan. Politik praktis adalah pragmatis. Hanya mengenal mana yang mungkin dilakukan dan yang mungkin ditinggalkan. Tidak peduli mana yang benar dan salah. Jika langkah memungkinkan diberi stick, harus tunduk lalu ambil carrot. Shame on you HT.

Sebut NKRI Sesuai Syariat, GP Ansor: Tak Perlu Lagi Negara Islam

CIAMIS (Jurnalislam.com) – Ketua Umum PP Gerakan Ansor, Yaqut Cholil mengatakan, umat Islam tidak perlu lagi menegakkan negara Islam karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sesuai syariat Islam.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sesuai syariat Islam, karena didirikan oleh para ulama, seperti Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, dan lain-lainnya, karena didirikan oleh ulama maka sudah pasti sesuai dengan syariah Islam, maka tidak perlu lagi ada negara Islam atau Khilafah,” katanya dalam acara Kongkow Kebangsaan “Perppu Ormas dan Ancaman Radikalisme” di Ciamis, Jawa Barat, Kamis (3/8/2017) dilansir Antaranews.

Karena Indonesia didirikan oleh ulama, kata Yaqut, maka bagi warga NU, khususnya santri-santri NU memiliki kewajiban untuk membelanya.

“Indonesia ini warisan dari leluhur, para ulama dan kyai-kyai kita, maka kita wajib membelanya, sampai titik darah penghabisan, ini mati syahid yang sejati, bukan seperti yang dilakukan pelaku bom bunuh diri itu,” kata Gus Yaqut dalam keterangan persnya.

Terkait ancaman radikalisme, Gus Yaqut mengutip hasil survei Wahid Foundation tahun 2016 yang menyebut angka 11 juta orang Indonesia siap melakukan tindakan radikal.

“Indonesia sudah darurat radikalisme, survei Wahid Foundation tahun 2016 melaporkan ada 11 juta orang yang siap melakukan tindakan radikal, ini bahaya sekali,” papar Yaqut.

Yaqut juga menegaskan dukungan GP Ansor dan Banser NU pada Perppu Ormas. Ia mengibaratkan Perppu Nomor 2/2017 sebagai aturan yang melindungi rumah dari pihak-pihak yang ingin merusak.

“Perppu Ormas itu ibarat aturan yang melarang pihak-pihak yang merusak rumah kita, Indonesia ini rumah kita bersama, tidak bisa dibiarkan ada pihak-pihak yang mau merusak,” kata dia.