Berita Terkini

Laporan Terbaru: Kelompok Islamic State di Irak Telah Berakhir

BAGHDAD (Jurnalislam.com) – Kehadiran kelompok Islamic State (IS) di Irak secara “militer” telah berakhir dan semua kota sudah direbut kembali, perdana menteri Irak mengatakan pada hari Selasa (21/11/2017).

Berbicara di sebuah briefing berita pekanan di Baghdad, Haider al-Abadi mengatakan bahwa kehadiran IS di daerah gurun di sebelah barat kota Anbar akan segera berakhir.

“Kemudian, ini akan menjadi kemenangan penuh,” kata al-Abadi menambahkan bahwa hari ini akan dinyatakan sebagai “hari nasional” di Irak, lansir Anadolu Agency.

Irak: Milisi IS Sogok Pasukan Peshmerga untuk Bisa Kabur dari Hawija

Mengenai keputusan Mahkamah Agung pada hari Senin yang mengumumkan bahwa referendum bulan September tentang pemisahan wilayah Kurdi Irak utara “tidak konstitusional”, al-Abadi memperingatkan warga Kurdi untuk menghindari konflik.

“Saya memperingatkan warga Kurdi kita untuk menghindari segala jenis konflik dan meminta mereka untuk mematuhi undang-undang tersebut,” Al-Abadi mengatakan sambil menekankan perlunya keamanan dan menambahkan bahwa pemerintah pusat Irak akan membayar gaji pegawai negeri sipil setelah penyelidikan yang diperlukan.

Semakin Terjepit di Markas Terakhir di Anbar, Pasukan Irak Desak IS Menyerah

IS baru-baru ini mengalami serangkaian kekalahan total di Irak dan Suriah setelah sebelumnya menguasai sejumlah luas wilayah di kedua negara pada pertengahan 2014.

Pada 17 November, Menteri Dalam Negeri Qasim al-Araji menyatakan bahwa kehadiran kelompok IS di Irak telah berakhir secara efektif menyusul “pembebasan” kota Rawa di provinsi Anbar barat.

Jelang Konferensi di Arab, Ketua Oposisi Utama Anti Assad Undur Diri dari HNC

SURIAH (Jurnalislam.com) – Riyad Hijab, kepala blok oposisi utama Suriah, mengundurkan diri menjelang sebuah konferensi yang dijadwalkan di Arab Saudi yang bertujuan untuk “mempersatukan” berbagai kelompok yang menentang rezim Syiah Suriah Bashar al-Assad.

Hijab adalah mantan perdana menteri di bawah Assad yang membelot setelah pergerakan tahun 2011, dan telah menjadi tokoh Komite Negosiasi Tinggi (High Negotiations Committee-HNC) yang didukung Saudi sejak Desember 2015.

Dia mengumumkan keputusannya untuk mundur pada hari Senin (20/11/2017), tanpa menjelaskan alasan kepindahannya.

“Setelah hampir dua tahun bekerja keras untuk melestarikan prinsip mulia revolusi Suriah […] saya menemukan diri saya dipaksa untuk mengumumkan pengunduran diri saya dari HNC, sambil berharap semoga sukses, dan menginginkan kedamaian dan keamanan bagi negara saya tercinta, Suriah,” kata Hijab dalam sebuah pernyataan yang diposkan di media sosial.

Perundingan Astana: Oposisi Suriah Tolak Seruan Rusia untuk Kongres di Laut Hitam

Pengunduran dirinya terjadi dua hari sebelum sebuah konferensi oposisi Suriah di ibukota Saudi, Riyadh, dan diumumkan dalam sebuah pernyataan di Badan Pers Saudi (Saudi Press Agency-SPA).

Riyad Hijab
Riyad Hijab

Tujuan pertemuan tersebut, menurut SPA, adalah untuk “membawa platform dan faksi-faksi oposisi Suriah menjadi lebih dekat” satu sama lain, dan untuk “menyatukan delegasi oposisi” dalam putaran perundingan berikutnya yang disponsori PBB di Jenewa.

Perpecahan di dalam oposisi telah lama menjadi perdebatan. Staffan de Mistura, utusan PBB untuk Suriah, sebelumnya bersikeras bahwa kelompok tersebut harus bersatu dalam negosiasi dengan pemerintah Suriah.

Meskipun pernyataan SPA tidak menentukan kelompok oposisi mana yang akan ambil bagian dalam perundingan tersebut, perpecahan utama di dalam oposisi adalah antara HNC dan dua kelompok lain, yang berplatform Moskow dan Kairo.

Kelompok Moskow dan Kairo memiliki hubungan dekat dengan Rusia dan ditoleransi oleh pemerintah Assad karena sikap mereka yang lebih lembut terhadapnya.

Posisi mereka dalam perang di Suriah membuat mereka sangat berbeda dari HNC, yang menyerukan mundurnya Assad sebagai dasar penyelesaian konflik.

Meskipun tidak jelas apakah pengunduran diri oleh Hijab dikaitkan dengan konferensi yang direncanakan oleh Arab Saudi, Omar Kouch, seorang analis Suriah yang memiliki hubungan dekat dengan oposisi, berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah “penolakan terhadap apa yang akan terjadi di Riyadh dan pemindahtanganan HNC.”

Inilah Pernyataan Sikap Hayat Tahrir Sham atas Kesepakatan Astana

“Mereka menegakkan agenda internasional – khususnya Rusia – bagi oposisi, jadi bagaimana mereka bisa menerima ini?” Kouch mengatakan kepada Al Jazeera dari kota Istanbul di Turki.

“Mereka mencoba menciptakan sebuah platform oposisi baru dengan menambahkan kelompok Moskow dan Kairo – Hijab seharusnya mengundurkan diri sepekan yang lalu saat pertemuan tersebut diumumkan,” tambahnya.

Sejak masuk ke dalam perang Suriah di sisi Assad pada bulan September 2015, Rusia secara bersamaan mendominasi di arena diplomatik dan mengarahkan negosiasi untuk menemukan solusi atas konflik tersebut.

Seiring dengan Iran, yang juga mendukung Assad, dan Turki, pendukung oposisi, pihak Rusia telah memimpin pembicaraan di Kazakhstan sejak akhir tahun lalu.

Cape-cape ke Arab Gelar Pertemuan Oposisi Suriah, Akhirnya Ditolak Moskow

Kouch percaya bahwa setelah perang Suriah usai, dengan bantuan Rusia dan Iran, masyarakat internasional dibuat untuk berusaha memaksa oposisi agar menerima sebuah kesepakatan tanpa mundurnya Assad atau masa transisi.

Sejak dimulainya perang pada tahun 2011, rezim Suriah secara sistematis menolak untuk mendukung setiap proses transisi yang berakhir dengan mundurnya Assad, sementara bagi oposisi, mundurnya Assad tetap menjadi satu-satunya syarat untuk perdamaian.

Polisi Wanita Dilarang Pakai Jilbab, Pejabat Rotterdam Ajukan Protes ke Dewan

BELANDA (Jurnalislam.com) – Komisi Hak Asasi Manusia Belanda memutuskan bahwa Polisi di negara tersebut membeda-bedakan petugas wanita Muslim dengan tidak mengizinkannya mengenakan seragam dengan jilbab, karena kontaknya dengan publik terbatas.

Menurut hukum Belanda, petugas polisi dilarang memakai simbol keagamaan yang terlihat saat bertugas dengan alasan bahwa mereka harus tampil “netral.”

Sarah Izat, pejabat adminstratif Rotterdam yang membawa kasus tersebut ke dewan, mengajukan sebuah pengaduan pada bulan Mei, dengan mengatakan bahwa larangan tersebut bersifat diskriminatif terhadapnya dan menghambatnya untuk maju dalam karir.

Rekan non-Muslim Izat diizinkan untuk mengenakan seragam, sedangkan perwira berusia 26 tahun itu hanya bisa mengenakan pakaian biasa jika dia ingin mengenakan jilbabnya.

Austria Resmi Larang Jilbab Bercadar Tanggal 1 Oktober

Pada hari Senin (20/11/2017), Komisi memutuskan bahwa, dalam kasus Izat, larangan jilbab tidak dapat dibenarkan, terutama karena dia melakukan pekerjaan di meja kerja yang mengharuskannya mengambil pernyataan melalui telepon atau kadang-kadang melalui sistem proyeksi video.

“Ketika dia berbicara di telepon, warga sipil tidak dapat melihatnya. Sehingga, melarangnya [mengenakan jilbab] tidak akan menambah atau mengurangi niat bersikap netral,” kata dewan tersebut, menambahkan bahwa polisi telah membuat “perbedaan terlarang berdasarkan agama.”

Dalam keputusannya, Komisi juga mengatakan bahwa dalam kasus di mana orang melihat wajah Izat, melalui sistem proyeksi video, jilbab tidak memiliki pengaruh pada pekerjaannya karena dia hanya mengambil pernyataan dan tidak berwenang untuk membuat keputusan tentang bagaimana polisi selanjutnya akan melanjutkan.

Dewan hak asasi manusia juga menolak klaim polisi nasional yang tidak berdasar bahwa jilbab tersebut dapat membahayakan keselamatan pribadi Izat.

Pada tahun 2012, Komisi Hak Asasi Manusia Belanda adalah badan pengawas independen yang bertugas untuk meningkatkan, melindungi dan melindungi hak asasi manusia di Belanda.

Politisi Anti-Muslim Australia Lakukan aksi Kenakan Burqa untuk Larangan Jilbab

Seperti semua keputusannya, keputusan hari Senin kemarin itu tidak mengikat. Ini berarti polisi dapat memutuskan apakah harus mematuhi atau tidak.

Keputusan tersebut juga hanya berlaku untuk kasus ini dan tidak membahas masalah jilbab atau simbol keagamaan lainnya yang dipakai petugas polisi.

“Kami akan lebih menyukai jika Komisi membuat keputusannya sedikit lebih luas, tapi kami puas dengan keputusan ini”, Betul Ozates, pengacara Izat, mengatakan kepada Al Jazeera.

“Saya harap keputusan ini memotivasi polisi untuk melihat dan mengubah kode etik yang saat ini melarang orang untuk memakai jilbab, terutama karena klien saya telah melakukan pekerjaannya selama berbulan-bulan sambil mengenakan jilbabnya. Dia hanya tidak diizinkan melakukannya dengan mengenakan seragamnya,” tambahnya.

“Dia lebih dari mampu melakukan pekerjaannya saat mengenakan jilbab, jadi kami merasa dia seharusnya boleh mengenakan seragam saat dia melakukan pekerjaannya seperti rekannya.”

Wanita Muslim pada Hari Buruh di Eropa: ‘Jilbabku Bukan Urusanmu’

Di Twitter, Izat menanggapi keputusan tersebut dengan mengatakan, “Kami menang! Komisi telah memastikan bahwa saya berhak mengenakan seragam dan jilbab. Ini berarti segalanya dan kemenangan ini adalah milik kita semua!”

Berbicara dengan Al Jazeera, seorang juru bicara polisi merujuk pada siaran pers resminya, mengatakan bahwa polisi akan mempertimbangkan keputusan tersebut.

“Polisi ingin menjadi organisasi yang netral, karena itulah kami mempertimbangkan keputusan Komisi secara serius. Netralitas akan tetap menjadi aspek kunci dari kerja polisi,” siaran pers tersebut berbunyi.

Pengepungan Rezim Assad di Timur Ghouta Bunuh 527 Bayi

TIMUR GHOUTA (Jurnalislam.com) – Pengepungan rezim Syiah Assad di wilayah Ghouta Timur ibukota Suriah, Damaskus, telah membunuh 227 bayi tahun ini, menurut data dari rumah sakit setempat, Anadolu Agency melaporkan, Senin (20/11/2017).

Jumlah korban baru mencapai 527 bayi, yang meninggal karena kekurangan gizi akibat blokade rezim Nushairiyah di wilayah tersebut sejak tahun 2014.

Kubu oposisi utama di pinggiran kota Damaskus, Ghouta Timur dikepung oleh pasukan rezim Syiah sejak Desember 2014.

Serangan dan blokade tersebut telah menyebabkan penduduk di wilayah seluas 400.000 berjuang dengan kekurangan gizi dan tidak beroperasinya semua fasilitas kesehatan.

Ghouta Timur Diblokade Rezim Syiah Assad, 1.000 Anak Lebih Terancam Kematian

Menurut data dari rumah sakit setempat, hanya 15 bayi yang menghembuskan napas terakhir mereka di Ghouta Timur pada tahun 2014. Namun, jumlah korban tewas meningkat menjadi 112 pada tahun 2015 dan 173 di tahun kemudian.

Bulan lalu, Sehar Difda, bayi berumur satu bulan, adalah bayi terakhir yang meninggal karena kekurangan gizi di Ghouta Timur.

Menurut aktivis, ribuan bayi Suriah di Ghouta Timur berisiko meninggal karena rezim Suriah memperketat blokadenya dalam beberapa bulan terakhir, mencegah penduduk membawa kebutuhan sehari-hari mereka melalui terowongan atau pedagang perantara.

Ghouta Timur berada dalam jaringan zona de-eskalasi – yang didirikan di Suriah oleh Turki, Rusia dan Iran – di mana tindakan agresi dilarang secara eksplisit.

51 Pasukan Assad Tewas dalam Pertempuran di Timur Ghouta dan Damaskus

Suriah telah dikurung dalam perang global yang kejam sejak awal tahun 2011, ketika rezim Syiah Bashar al-Assad menindak aksi unjuk rasa dengan keganasan militercyang tak terduga.

Sejak itu, ratusan ribu orang terbunuh dan lebih dari 10 juta orang mengungsi, menurut pejabat PBB.

Cerita Bentakan JPU dan Respon Peserta Sidang Alfian Tanjung

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Ada yang menarik dari persidangan kasus ujaran kebencian Alfian Tanjung, di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (21/11/2017). Jaksa Penuntut Umum (JPU) membentak terdakwa yang disambut gemuruh cemoohan dari para peserta sidang.

“Jangan bentak ulama kami, jangan kurang ajar kepada guru kami!,” lugas para peserta sidang.

Kejadian itu terjadi sesaat pemeriksaan barang bukti berupa video ceramah berdurasi 1 jam, yang dibawa pelapor. Pada kajian bertema ‘Bahaya Invasi PKI dan PKC’ ini pelapor mengaku ketakutan dengan ceramah Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat tersebut.

Namun naas, ketika diputar video yang dijadikan barang bukti utama itu rusak. Tepatnya pada menit ke-6 video tidak bisa dilanjutkan.

JPU yang tengah terlanjur malu, menanyakan kepada Alfian untuk memberikan keterangan diatas menit ke-6. Dengan tegas, pakar tentang PKI ini menolak menjawab dan memilih diam karena barang bukti rusak dan tidak bisa dilanjutkan.

Dengan nada tinggi bercampur muka yang memerah, JPU membentak terdakwa karena sikap diam benarnya.

Walau demikian, Alfian merespon santai bentakan tidak beretika tersebut dan lebih menyerahkan kepada Tuhan agar membalasnya.

“Biarkan saja dia kurang ajar, biar Allah yang balas,” pungkasnya.

Majelis hakim yang melihat gemuruhnya ruang sidang memilih mengetuk palu saktinya, tanda untuk menghentikan keributan dan melanjutkan agenda pertanyaan penasehat hukum.

Silaturahim MIUMI dengan Ulama Soloraya Hasilkan Resolusi 1911

SOLO (Jurnalislam.com) – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menggelar silaturahmi dengan para tokoh Islam Soloraya di pondok Pesantren Takmirul Islam Kota Surakarta, Ahad (19/11/2017).

“Pertemuan ini harus melahirkan resolusi dan kita deklarasikan bersama untuk menjadi pemicu semangat kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) MIUMI Pusat Ustadz Bachtiar Nasir (UBN).

UBN juga mengatakan, bahwa pada tahun 1911 di kota Solo berdiri Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto. SI perubahan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhoedi 1905 dan menjadi gerakan politik umat Islam terbesar saat itu.

Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan 2 poin kesepakatan yang tertuang dalam Resolusi Umat Islam Surakarta 1911.

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Ustaz Muinudinillah Basri yang ikut hadir dalam acara tersebut, berkesempatan membacakan resolusi ummat Islam 1911 dan diikuti oleh seluruh ulama, habaib, tokoh umat Islam Soloraya dan pengurus MIUMI Pusat yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Adapun isinya sebagai berikut:

1. Tokoh dan ulama ummat Islam Surakarta bertekad untuk bersatu, bersaudara, bersama sama dan berjuang mewujudkan ummatan wahidah, ummat yang satu di bawah kalimat tauhid dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam. Segala perbedaan tidak akan memecah belah hati kaum Muslimin serta kita bingkai dengan toleransi dan kasih sayang.

2. Menolak dan melawan segala usaha memecah belah persatuan dan persaudaraan kaum Muslimin. Bertekad berjuang bersama-sama untuk menegakkan ajaran Islam dengan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam. Bertekad mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dengan bingkai kebhinekaan Indonesia. Dan mengantarkan Indonesaia sebagai negara dan bangsa yang memberikan keteladanan dalam peradaban Islam.

Ketegangan Meningkat, Pemimpin Syiah Hizbullah Bantah Tuduhan Menlu Arab Saudi

LEBANON (Jurnalislam.com) – Pemimpin Syiah Hizbullah Hassan Nasrallah menolak tuduhan menteri luar negeri Arab bahwa milisi Syiah Lebanon mempersenjatai pemberontak Houthi di Yaman.

Dalam sebuah pidato di televisi pada hari Senin (20/11/2017) dari Beirut, Nasrallah, yang kelompok Syiahnya memiliki perwakilan di parlemen Lebanon dan memiliki sayap militer, menyebut klaim yang dikeluarkan pada pertemuan Liga Arab hari sebelumnya sebagai “hal yang konyol”, lansir Aljazeera.

Mengacu pada sebuah paragraf dalam pernyataan akhir yang dibuat setelah pertemuan di Kairo, yang melaporkan Syiah Hizbullah “mendukung terorisme dan kelompok ekstremis di negara-negara Arab dengan senjata canggih dan rudal balistik”, Nasrallah mengatakan bahwa tidak ada bukti untuk klaim semacam itu.

Pangeran Arab: Pasokan Rudal Iran ke Syiah Houthi adalah Perang Melawan Kerajaan

Arab Saudi melaporkan milisi Syiah Hizbullah memainkan peran dalam penembakan rudal balistik 4 November oleh pemberontak Syiah Houthi yang bermarkas di Iran ke arah Bandara Internasional Raja Khaled di luar Riyadh.

“Kami belum mengirim rudal balistik atau senjata canggih – bahkan senjata api – tidak ke Yaman, tidak ke Bahrain, tidak ke Kuwait, tidak ke Irak … atau negara Arab manapun,” kata Nasrallah, menambahkan bahwa pasukan Hizbullah tidak memiliki rudal balistik.

Israel Berbagi Laporan Intelijen dengan Arab Saudi

Pidato Nasrallah muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran – sekutu Hizbullah – dan Arab Saudi sejak pengunduran diri Saad Hariri di Riyadh sebagai perdana menteri Libanon, beberapa jam sebelum rudal yang diluncurkan oleh pemberontak Syiah Houthi dicegat di dekat ibu kota Saudi.

Hariri, seorang politisi Sunni dan sekutu Arab Saudi, mengutip “keterlibatan” Iran di negaranya dan ancaman terhadap hidupnya sebagai alasan pengunduran dirinya.

San Suu Kyi Tuduh Pengungsi Rohingya sebagai Imigrasi Legal dan Terorisme

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Aktivis Rohingya mengatakan Aung San Suu Kyi “menolak keberadaan mereka”, setelah pemimpin Myanmar tersebut tidak bisa mengakui sebuah krisis kemanusiaan yang telah mengakibatkan eksodus lebih dari setengah juta pengungsi ke Bangladesh sejak Agustus.

Dalam sebuah pidato pada hari Senin (20/11/2017), Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa dunia menghadapi ancaman baru, sebagian karena imigrasi ilegal dan penyebaran “terorisme”. Pidatonya tersebut dikritik karena dia berusaha mengalihkan perhatian dari krisis kemanusian berat Rohingya.

“Hari ini kita menghadapi periode ketidakpastian dan ketidakstabilan global,” kata Aung San Suu Kyi pada pertemuan menteri luar negeri Asia-Eropa ke-13 (Asia-Europe Meeting-ASEM) di Naypyidaw.

“Konflik di seluruh dunia menimbulkan ancaman baru dan keadaan darurat: imigrasi ilegal, penyebaran terorisme dan ekstremisme keras, dan bahkan ancaman perang nuklir.”

Pada bulan Agustus, sebuah tindakan keras militer Budha Myanmar yang kejam, setelah serangan terhadap pos-pos militer, berakibat lebih dari 600.000 Muslim Rohingya melarikan diri yang digambarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “pembantaian etnis” di negara bagian Rakhine, Myanmar utara.

Aung San Suu Kyi Pidato pada Dunia, Muslim Rohingya: Suu Kyi Pengkhianat!

Digambarkan sebagai “minoritas dunia yang paling teraniaya”, Muslim Rohingya telah puluhan tahun menderita diskriminasi dan pelecehan seksual di tangan tentara Budha Myanmar dan Rohingya juga telah ditolak kewarganegaraannya sejak tahun 1982.

Banyak umat Buddha di Myanmar percaya bahwa Muslim Rohingya adalah orang Bengali yang bermigrasi ke negara tersebut secara ilegal selama pemerintahan Inggris di benua tersebut.

Bereaksi terhadap pidato Aung San Suu Kyi, Ro Nay San Lwin, seorang aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, mengatakan bahwa pernyataannya hanyalah sebuah “penyangkalan terhadap keberadaan kita”.

“Muslim Rohingya diakui sebagai warga negara setelah kemerdekaan pada tahun 1948. Kewarganegaraan kami dirampas pada tahun 1982 oleh rezim militer,” katanya kepada Al Jazeera.

“Ketika partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy-NLD), didirikan pada tahun 1988, banyak warga Rohingya yang mendukungnya,” tambahnya.

“NLD mengeluarkan kartu penduduk yang menyebutkan kata Rohingya,” katanya, menambahkan bahwa empat warga Rohingya berada dalam pemilihan parlemen 1990 bersama partai Aung San Suu Kyi.

Tanvir Chowdhury dari Al Jazeera, melaporkan dari kota perbatasan Cox’s Bazar di Bangladesh tempat berlindung sebagian besar warga Rohingya yang melarikan diri, mengatakan bahwa pidato pemimpin Myanmar itu dipandang oleh banyak orang sebagai “langkah yang sudah direncanakan”.

“Dia mencoba mengubah diskusi utama dari krisis kemanusiaan Rohingya dan isu pembersihan etnis menjadi diskusi tentang krisis imigrasi dan terorisme,” tambah Chowdhury.

“Dia mencoba untuk menyenangkan para militernya, yang mengendalikan perbatasan, pertahanan dan kementerian dalam negeri.”

Menjelang pertemuan para menteri luar negeri di ibu kota Myanmar, Perwakilan Tinggi Uni Eropa Federica Mogherini menekankan perlunya memberikan bantuan kemanusiaan setelah mengunjungi kamp-kamp pengungsi di Cox’s Bazar.

Inilah Kabar Terakhir Pengungsi Muslim Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh

“Melihat begitu banyak anak kecil merawat bayi-bayi dan anak-anak yang lebih muda adalah hal yang paling mengejutkan saya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Kepala Uni Eropa juga meminta solusi untuk krisis tersebut dan mendukung sebuah rencana mantan kepala PBB Kofi Annan, yang meminta lebih banyak investasi untuk mencapai pertumbuhan yang diarahkan oleh masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Rakhine.

Proposal Annan antara lain juga meminta Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya.

Namun Mogherini dikritik karena tidak menyerukan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Myanmar, termasuk sebuah operasi pembunuhan, penyiksaan, mutilasi, pemerkosaan dan pembakaran, sejak 25 Agustus.

Inilah Laporan Terbaru PBB Tentang Serangan Brutal Buddhis Myanmar pada Muslim Rohingya

Lotte Leicht, Direktur Human Rights Watch Uni Eropa, mengatakan bahwa “mengerikan” ketika kepala Uni Eropa “sepenuhnya” gagal untuk mengakui bahwa warga Msulim Rohingya “melarikan diri dari operasi kejahatan militer terhadap kemanusiaan”.

Aung San Suu Kyi mendukung militer untuk menangani krisis Rohingya dalam pernyataan publik pertamanya. Sejak saat itu, partainya telah menyelenggarakan demonstrasi lintas kepercayaan yang oleh para kritikus disebut sebagai “upaya hubungan masyarakat (taktik public relations)”.

Nay San Lwin berkata, “Rohingya bukan imigran tapi warga Myanmar.

“Dia [Suu Kyi] menunjukkan wajah sejatinya bahwa dia menentang warga Muslim.”

Ini Kritik Zaitun Rasmin Menyoal Pencatuman Aliran Kepercayaan di KTP

SOLO (Jurnalislam.com) – Wakil ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), ustaz Muhammad Zaitun Rasmin menilai, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pencantuman aliran kepercayaan di KTP gegabah.

“Putusan MK ini sangat mengagetkan, dikhawatirkan bisa memperkuat aliran kepercayaan dan akumulasinya bisa dianggap menjadi agama baru. Bahkan bisa saja marak aliran sesat,” terangnya kepada wartawan di Pondok Pesantren Takmirul Islam Solo, Ahad (19/11/2017).

Menurutnya, MK harus melihat konsesus politik kepada para pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 1945.

“Para pendiri bangsa sepakat bahwa eksistensi terhadap aliran kepercayaan hanya sementara. Dalam arti, penganut aliran kepercayaan harus dibina dan diharapkan masuk dalam salah satu agama yang diakui negara,” ujarnya.

“Tidak bisa MK hanya melihat kepentingan individu atau kelompok tertentu saja tapi konsesus bangsa,” tambahnya.

Untuk itu, ketua umum Wahdah Islamiyyah ini berharap kepada pihak terkait untuk segera ikut mengambil tindakan, terkait keputusan MK yang membuat polemik di Indonesia tersebut.

“Mudah-mudahan DPR bisa melihat masalah ini dengan jernih dan Kemendagri tidak buru-buru mengatur putusan ini,” tandasnya.

Politik Ekonomi Islam Dalam Hegemoni Kapitalisme dan Sosialisme (1)

 

Oleh: Dr. H. Mohammad Ghozali, MA[1]

 

 

Ketika negara-negara sekutu berhasil memenangkan perang dunia ke II, diantara program yang dilancarkan Rusia adalah melanjutkan kembali serangan terhadap sistem ekonomi kapitalisme.[2] Menyerang sistem imperalisme Barat dengan menggerakkan penduduk jajahan[3] agar melakukan revolusi (pemberontakan) dan merekayasa berbagai kejadian untuk merepotkan negara-negara kapitalisme Barat.[4]

Oleh karena itu, Amerika Serikat sebagai salah satu negara kapitalis imperalis berpikir bahwa tidak ada jalan lain untuk mempertahankan imperalisme di negeri negeri muslim kecuali dengan mengubah taktik penjajahan dan tidak ada jalan untuk mengambil wilayah imperalismenya dari sisa-sisa negara terjajah dengan melakukan taktik baru imperalisme (neo Imperalisme).[5]

Taktik baru ini untuk mengembangkan neo imperalisme dan mulai mengaplikasikan dan mengikat negara-negara yang dimerdekakan dengan berbagai utang dan bantuan.

Propaganda imperalisme ini digunakan untuk membentuk opini publik (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau bekas negara yang berada di bawah pengaruh barat, sehingga tercipta motivasi dalam diri warga negara itu untuk turut mensukseskan upaya perencanaan dan pengembangan perekonomian dengan mengambil permodalan asing.

Hegemoni dan Kerusakan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme

Hegemoni Kapitalisme

Upaya-upaya melestarikan sistem kapitalisme setelah tersingkapnya kebobrokannya, sangat nampak sekali, dalam cara cara menjalankan ekonomi. Buktinya jelas terlihat dari adanya kesepakatan untuk menjadikannya sistem dibangun atas dasar/asas pertambahan pendapatan nasional disertai sistem tambal sulam berupa konsep keadilan social[6] (al-‘adalah al ijtima’iyah) dan pencangkokan sosialisme di dalamnya. Sehingga negara-negara yang berhasil ditundukkan oleh Amerika Serikat (AS) melalui dominasi modal utang ke AS seperti Mesir, yang mana sebelumnya mereka sering membanggakan diri dan mempropagandakan sosialisme global. Akhirnya Mesir menjadikan pertambahan pendapatan nasional negaranya dengan menjadikan dasar sistem perekonomianya dengan menggunakan sistem kapitalisme.

Amerika Serikat mengadopsi taktik baru ini untuk mengembangkan kolonialisme[7]/imperialismenya dan mulai menerapkannya serta mulai mengikat negara-negara yang dimerdekakan bagi sebagian besar manusia dengan berbagai hutang dan bantuan.[8] Meskipun pertamakalinya persoalan ini tampak samar sebab dibungkus dengan dengan topeng pembebasan dari cengkeraman imperialisme, dan dibungkus dengan topeng baju bantuan untuk membangun perekonomian negara, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali pengamat politik internasional. Nampak negara kapitalisme memberi kemerdekaan negeri-negeri secara formalitas, namun secara riil melakukan pemaksaan dominasi melalui berbagai perangkap hutang dan bantuan.

Dengan demikian, tidak samar lagi bagi siapapun ide pemberian kemerdekaan kepada bangsa bangsa terjajah dan uluran bantuan utang kepada negara yang baru merdeka merupakan taktik baru imperalisme. Selain itu mereka membentuk opini public (public opinion) tentang perencanaan dan pengembangan perekonomian di bekas negara jajahan atau negara yang berada di bawah pengaruh Barat, sehingga tercipta imej dalam diri warga negara itu, bahwa mereka turut memikirkan dan mensukseskan dan membangkitkan perekonomian negara tersebut.

Maka dengan cara inilah negara kapitalisme AS dengan mudah memaksakan dominasi atas negara dan selanjutnya mengeksploitasi atau dengan kata lain merupakan propaganda kamuflase dimana memiliki maksud sebenarnya membuka jalan bagi masuknya modal asing untuk menggantikan posisi dominasi atas negeri negeri Islam.[9]

Perlu diketahui bahwa ini terkait dengan propaganda imperalisme, dan sama sekali tidak terkait dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan nasional. Sebab menyusun kebijaksanaan ekonomi dan mengembangkan kekayaan negara serta menyediakan kebutuhan kebutuhan materi[10] merupakan suatu perkara yang tak perlu dipertanyakan lagi, sangat mendesak, dan memang perlu.

Dengan propaganda tersebut yang justru akan menguras kekayaan negara keluar negeri. Juga kebijaksanaan tersebut nampak dibuat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan negeri-negeri Islam. Inilah aspek imperalisme yang dikokohkan posisinya terlebih dahulu dengan mewujudkan opini umum tentang perencananaan dari pengembangan perekonomian. Bersambung

 

[1] Dosen Senior Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan pasca Sarjana Prodi HES Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Lulusan Srata 3 Universiti of Malaya Malaysia
[2] Kapitalisme atau Kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Chris Jenks. Core Sociological Dichotomies. “Capitalism, as a mode of production, is an economic system of manufacture and exchange which is geared toward the production and sale of commodities within a market for profit, where the manufacture of commodities consists of the use of the formally free labor of workers in exchange for a wage to create commodities in which the manufacturer extracts surplus value from the labor of the workers in terms of the difference between the wages paid to the worker and the value of the commodity produced by him/her to generate that profit.” London, England, UK; Thousand Oaks, California, USA; New Delhi, India: SAGE. p. 383
[3] Negeri negeri yang wilayahnya di tempati oleh kaum muslimin yang akhirnya jatuh ke pasukan barat dalam perang dunia II dan mereka di kuasai kaum imperalisme, sehingga semua aktifitas orang orang muslim akan di eksploitasi.
[4] Abdurrahman al-Maliki, Al-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla, Beirut, 1999, 3.
[5] Ibid,.
[6] Abdurrahman al-Maliki, Al-Siyasatu al Iqtishadiyatu al-Mutsla, 33
[7] Abdul Qadim Zallum, Political Thought, London – England, Khilafah Publication, 2004, 181
[8] Penjajahan gaya baru diwujudkan melalui rekayasa dan skenario penguasaan secara tidak langsung wilayah suatu negara. Imperialisme modern itu dioperasionalisasikan: Pertama, secara formal (formal geopolitics) melalui lembaga-lembaga strategis, kelompok pemikir dan para akademisi; Kedua, secara praktis (practical geopolitic) misalnya melalui kebijakan luar negeri, birokrasi dan lembaga-lembaga politik;Ketiga, secara umum (popular geopolitics) misalnya media massa, film, novel dan kartun, dsb. Dalam konteks Indonesia, imperialisme gaya baru ini muncul sejak awal Orde Baru. Rezim Orde Baru dipaksa menyerahkan kekayaan alam negeri ini kepada asing—Amerika dan Barat—melalui penguasaan areal tambang baik mineral maupun migas. Sebagai contoh, PT Freeport mendapatkan konsesi di Papua dan Caltex di beberapa sumber migas di Nusantara. Pemerintah Indonesia pun harus menerima rancangan UU khususnya UU Penanaman Modal Asing sebagai legitimasi atas masuknya perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Bersamaan dengan itu, negara-negara industri maju menjerat negara-negara Dunia Ketiga dengan utang luar negeri. Utang itu diberikan dengan dalih untuk biaya pembangunan. Bagi negara berkembang/miskin, utang ini sangat membantu untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi. Apalagi kebanyakan mereka adalah negara yang baru bangkit dari keterjajahan secara fisik. Hanya saja, ini bukan utang sembarang utang. Utang ini membawa konsekuensi. Selain mengandung riba/bunga, utang itu pun mengharuskan banyak persyaratan bagi negara pengutang. Dari situ pula, para pakar ekonomi dan lembaga-lembaga mereka masuk ke sebuah negara dengan dalih memberikan bantuan teknis dan me-review kebijakan/program. Lebih jauh lagi, mereka ikut menyusun berbagai kebijakan negara termasuk merumuskan draft perundang-undangan. Langkah mereka ini dibantu oleh para akademisi lokal yang telah mereka didik sebelumnya. Dalam konteks Indonesia, mereka dikenal sebagai Mafia Berkeley. imperialisme itu sendiri, sesungguhnya merupakan metode tetap yang khas dari negara-negara Barat untuk menyebarluaskan ideologi kapitalisme yang mereka anut. MenurutSyaikh Taqiyyuddin An Nabhani (1973) dalam Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir hal. 13, imperialisme (al isti’mar) adalah pemaksaan dominasi (fardhu saytharah) di bidang politik, ekonomi, militer, dan budaya kepada negara-negara yang didominasi, untuk kemudian dieksploitasi (istighlal). Ringkasnya, imperialisme senantiasa menunjukkan 2 (dua) ciri tetap, pertama, adanya pemaksaan dominasi (fardhu saytharah), dan kedua, adanya eksploitasi (istighlal). Imperialisme mempunyai berbagai macam bentuk yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan konstelasi politik internasional dan opini umum dunia. Pada era puncak imperialisme militer pada abad XIX dan paruh pertama abad XX, cara yang lebih banyak dipakai adalah pendudukan militer secara langsung kepada negara-negara jajahannya.
[9] Negeri negeri Islam artinya negeri-negeri itu yang dahulunya merupakan wilayah daulah (pemerintahan) Islam, stelah lepasnya Turki Utsmani setelah perang dunia II maka daerah daerah Islam itu dibagi bagi oleh Imperalisme barat.
[10] Taqyuddin an Nabhani, Al Nidzam al-Iqtishadi fi al Islam, Beirut, Darul Ummah, 1990, 1