ANKARA (Jurnalislam.com) – Dalam sebuah kunjungan ke Asia Tenggara pekan ini, Paus Francis meminta penghormatan atas hak-hak semua kelompok etnis Myanmar, namun mengecewakan aktivis hak asasi manusia dengan tidak langsung menyebutkan Muslim Rohingya yang dianiaya.
Dalam sebuah pidato di ibu kota Myanmar Nay Pyi Taw, Paus merujuk pada penderitaan lanjutan rakyat Myanmar “akibat konflik sipil dan permusuhan.”
“Masa depan Myanmar harus damai, damai berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan identitasnya, menghormati peraturan hukum dan menghormati tatanan demokratis yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok – tidak ada yang dikecualikan – untuk menawarkan kontribusi yang sah bagi kepentingan bersama,” katanya.
Francis tidak menyebutkan tentang Rohingya atau tindakan sadis di negara bagian Rakhine, yang dilakukan oleh Militer Budha Myanmar, dikutuk oleh PBB dan AS sebut sebagai “pembersihan etnis.”
Dalam permohonan banding dari Vatikan awal tahun ini, paus sebelumnya telah berdoa untuk “saudara laki-laki dan perempuan Rohingya kita.” Namun ketika ia menghindar menggunakan istilah tersebut selama perjalanannya ke Asia Tenggara, dipandang oleh banyak orang sebagai langkah mundur dari dukungannya yang terdahulu bagi kaum tertindas dan terpinggirkan di seluruh dunia.
Sikap Paus menimbulkan kekecewaan di kalangan lembaga hak asasi manusia dan Muslim Rohingya.
Yusuf Balci, yang mengepalai Arakan Platform yang berbasis di Turki – menggunakan nama alternatif Rakhine – menekankan bahwa masalahnya bukan hanya masalah umat Islam, tapi juga masalah semua agama, dan masalah semua umat manusia.
“Kami mengharapkan orang Kristen, agama lain, dan bahkan umat Buddha, untuk mendekati masalah ini dari perspektif manusia. Pidato paus bisa dimengerti tapi kami mengharapkan dia menanggapi kenyataan,” katanya kepada Anadolu Agency, Kamis (30/11/2017).
Mustapha Akoub, direktur Aliansi Kebebasan dan Martabat Asia Pasifik (the Alliance for Freedom and Dignity), juga menggambarkan kunjungan tersebut “mengecewakan.”
“Kami mengharapkan dia untuk berbicara secara terbuka tentang pelanggaran hak asasi manusia di Arakan. Kami berharap lebih kepada dia, tapi kami sangat kecewa,” kata Akoub.
Ibrahim Muhammad, anggota pendiri Dewan Rohingya Eropa (European Rohingya Council-ERC) yang bermarkas di Belanda, mengatakan, “Paus bahkan menghindari ucapan ‘Rohingya.’ Itu menggembosi harapan kita.”
Phil Robertson, wakil direktur regional Human Rights Watch, juga mengatakan bahwa dia berharap paus akan menggunakan istilah tersebut.
“Paus melewatkan kesempatan untuk memperkuat pesan sebelumnya yang menegaskan hak Rohingya untuk mengidentifikasi diri dan menggunakan nama yang mereka pilih bagi mereka sendiri,” katanya.
Lebih dari 620.000 pengungsi telah melarikan diri dari wilayah tersebut sejak 25 Agustus setelah tindakan brutal militer Budha Myanmar.
Selama tindakan keras tersebut, pasukan Budha Myanmar dan massa Buddhis telah membunuhi pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah, memutilasi, memperkosa dan membakar desa Rohingya, menurut akun pengungsi. Berbicara pada bulan September, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam operasi tersebut.
Muslim Rohingya telah menghadapi diskriminasi di negara yang berpenduduk mayoritas beragama Budha selama beberapa dekade ini. Mereka kehilangan kewarganegaraan dan tidak dapat mengakses layanan dasar.
Banyak pihak di Myanmar menolak untuk mengidentifikasi Muslim Rakhine sebagai Rohingya, mengklaim bahwa mereka adalah migran dari Bangladesh meskipun mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi.
Dalam sebuah laporan, penyidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Masyarakat internasional telah meminta pemerintah Myanmar dan militer untuk segera menghentikan kekejaman dan membiarkan warga Rohingya pulang dengan selamat.
