SURABAYA (Jurnalislam.com)—Pegiat anti komunisme ustaz Alfian Tanjung dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Majelis Hakim pada sidang putusan dengan dakwaan pasal 156 KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis (UU PDRE), Rabu (13/12/2017) di Pengadilan Negeri Surabaya.
Atas putusan tersebut, ustaz Alfian Tanjung dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
SURABAYA (Jurnalislam.com)— Dukungan terhadap pegiat anti komunisme ustazn Alfian Tanjung terus mengalir pada sidang putusan hari Rabu (13/12/12017) ini di Pengadilan Negeri Surabaya.
Pantauan Jurnalislam.com, massa membludak baik di dalam hingga di luar ruang sidang. Saking penuhnya, massa umat Islam tertahan di luar ruangan maupun gerbang PN Surabaya, Jawa Timur.
Tak hanya itu, polisi pun menggelar pemeriksaan hingga beberapa barang ditahan di pos polisi oleh pihak keamanan dan polisi.
Salah satu elemen ormas Islam yang hadir jauh-jauh dari Jabar ke Jatim ialah Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar. Ketua API Jabar Ustaz Asep Syaripudin mengatakan, pihaknya telah memberangkatkan seratusan anggota untuk mengawal persidangan sidang putusan ustaz Alfian Tanjng.
Rombongan pertama diberangkatkan dari Masjid Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung pada Senin (11/12/2017).
“Kita hadiri dan kawal persidangan Ustaz Alfian Tanjung di PN Surabaya,” katanya kepada Jurnalislam.com.
JAKARTA (Jurnalislam.com)—Kasus dugaan persekusi terhadap ulama dan ustaz kembali terjadi di Indonesia. Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Riau Ustaz Abdul Somad (UAS) yang hendak berdakwah di Bali didatangi sekelompok massa hingga merangsek masuk ke hotel tempat UAS menginap.
Menaggapi hal tersebut, Mantan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyesalkan adanya persekusi tersebut. Menurutnya, di masa yang akan datang tidak boleh terjadi kembali dan kasus ini harus menjadi pelajaran.
“Mendesak Negara untuk hadir utamanya pihak kepolisian untuk memastikan bahwa hal-hal serupa tidak terulang lagi di masa mendatang ( guarantees of nonrecurrence),” kata Maneger Nasution, Selasa (11/12/2017) dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.
Menurut Maneger, dunia kemanusiaan sangat menyesalkan peristiwa itu. Hal itu, tambahnya, mengancam hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam masa depan demokrasi dan integrasi nasional.
“Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal serta meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah NKRI (Pasal 27 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM),” pungkasnya.
ABU DHABI (Jurnalislam.com) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi salah satu pembicara pada Konferensi Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Konferensi ini diselenggarakan oleh Muntada Ta`ziiz al-Silm fi al-Mujtama`aat al-Muslimah (Forum untuk Mempromosikan Budaya Damai di tengah Masyarakat Muslim) dengan tema Perdamaian Dunia dan Islamphobia.
Di hadapan peserta konferensi yang berasal dari berbagai negara, Menag menegaskan sikap Indonesia terkait pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Yerusalem sebagai ibukota Israel. Menurut Menag, Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan hak-haknya.
“Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, pada Kamis, 8 Desember, mengecam keras pengakuan sepihak AS tersebut dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” tegas Menag di Abu Dhabi, Senin (11/12) dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.
Menurut Menag, Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya serta bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.
“Rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.
Menag menilai, pengakuan sepihak Donuld Trump bukan hanya meruntuhkan berbagai upaya damai sebelumnya dalam menyelesaikan persoalan Palestina, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan dunia di masa mendatang.
Menurutnya, keamanan dan kedamaian sulit terwujud di tengah ketidakadilan dan dominasi serta hegemoni yang kuat terhadap yang lemah. Kampanye memerangi terorisme global juga tidak akan membuahkan hasil jika dunia tetap membiarkan terjadinya teror oleh sebuah negara terhadap penduduk pemilik sebuah wilayah yang sah.
“Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan mendorong OKI untuk mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama, serta meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS,” sambungnya.
Atas nama Pemerintah Indonesia, Menag mengapresiasi Pemerintah Uni Emirat Arab yang memfasilitasi penyelenggaraan konferensi tentang Perdamaian Dunia dan fenomena Islamophobia. Konferensi ini menjadi salah satu langkah strategis untuk terus mempromosikan budaya damai di tengah berbagai krisis yang melanda masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.
Konferensi internasional ini akan berlangsung selama tiga hari, 11 – 13 Desember 2017. Sejumlah ulama dan pakar dari berbagai negara hadir untuk menjadi pembicara, antara lai: Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa dari Rabithah A’lam Al Islami, Ahmad Taufiq Menteri Wakaf Maroko, ‘Abbas Syauman dari Universitas Al Azhar Mesir, serta Sardar Muhammad Yusuf Menteri Wakaf Pakistan.
SURABAYA (Jurnalislam.com)—Tim Advokasi Alfian Tanjung (TAAT) berharap Majelis Hakim membebaskan Alfian Tanjung dari segala tuntutan JPU. Rabu ini (13/12/), PN Surabaya akan membacakan putusan terhadap perkara ustaz Alfian Tanjung.
Ketua TAAT Abdullah Al Katiri meyakini bahwa Alfian Tanjung akan bebas melihat tidak adanya bukti dari tudingan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Pasal-pasal yang dituduhkan kepada ustaz Alfian seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” kata Abdullah dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.
Menurutnya, JPU mendakwa ustaz Alfian dengan pasal 156 KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis (UU PDRE), bahwa seluruh pasal tersebut tidak terbukti karena ustaz Alfian menyoroti persoalan PKI & PKC, bukan ras & etnis atau golongan tertentu.
“PKI & PKC adalah musuh ideologi negara, Pancasila, tetapi mengapa Ust. Alfian justru dipersalahkan akibat mengangkat ceramah dengan tema tersebut?,” katanya.
Kedua, kata Al Katiri, pasal dalam UU PDRE pun mensyaratkan harus adanya korban dari tindakan diskriminatif, tetapi fakta persidangan membuktikan seluruh saksi termasuk pelapor, polisi, panitia menegaskan selama dan setelah ceramah selesai tidak ada sedikitpun insiden kekacauan, kerusuhan, konflik, perseteruan, dan sebagainya.
“Ketiga, Ust. Alfian ini kan dijadikan tersangka akibat ceramahnya yang diposting pada media sosial youtube, tetapi tidak ada satu pun pasal UU ITE yang didakwakan kepada ustaz Alfian,” tambahnya.
Menurut Abdullah, barang bukti yang dijadikan JPU berupa video yang diunduh dari youtube, maka perkara ini sebetulnya perkara yang kabur.
“Parahnya lagi barang bukti videonya tersebut rusak-tidak bisa diputar di persidangan. Kalau faktanya sudah begitu, apa yang mau dibuktikan oleh JPU?” tanyanya.
Karenanya, iya yakin Majelis Hakim agar memutus ustaz Alfian lepas dari segala tuntutan
YORDANIA (Jurnalislam.com) – Negara-negara Arab menekan Yordania untuk menerima pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menerima sebuah versi negara Palestina yang sangat dilucuti, politisi Yordania dan analis mengatakan, Selasa (12/12/2017).
Anggota Parlemen Wafa Bani Mustafa mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dua antagonis utama adalah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, di mana Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah mengambil peran yang dominan.
Yordania dimana negaranya adalah penjaga situs suci umat Islam di Yerusalem berpihak pada Palestina dan menolak keputusan Presiden AS Donald Trump pekan lalu untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Kota Suci sebagai ibu kota Israel.
“Bin Salman dan Uni Emirat Arab berusaha untuk mencekik ekonomi Yordania sampai menyetujui persyaratan mereka, tunduk pada kepemimpinan mereka di wilayah tersebut, dan menyetujui apa yang disebut ‘kesepakatan akhir’ Trump,” kata Bani Mustafa, merujuk pada rencana baru Presiden AS yang belum jelas untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Raja Abdullah II mengatakan pengumuman Trump mengenai Yerusalem akan menimbulkan “dampak berbahaya pada stabilitas dan keamanan kawasan ini”, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh istana kerajaan.
Ribuan pemrotes di Amman dan kota-kota Yordania lainnya mengecam AS dan Israel serta Arab Saudi – menuduh kolusi kerajaan Teluk dalam keputusan Yerusalem.
Pernyataan resmi Saudi menggambarkan langkah Trump sebagai “tidak dapat dibenarkan dan tidak bertanggung jawab”, dan “sebuah langkah kemunduran besar dalam upaya untuk memajukan proses perdamaian.”
Namun, menurut sebuah laporan oleh kantor berita Reuters, Putra Mahkota Salman dikatakan bertindak atas nama penasehat senior Gedung Putih Jared Kushner dan telah mempresentasikan rencana Amerika untuk perdamaian di Timur Tengah di hadapan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Skema AS tersebut dilaporkan melibatkan pembentukan sebuah negara Palestina yang terdiri dari Jalur Gaza dan bagian-bagian yang terputus dari Tepi Barat yang diduduki – tanpa Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, dan tanpa menyelesaikan hak pengembalian pengungsi Palestina yang mengungsi ketika Israel didirikan pada tahun 1948.
Al Jazeera berbicara kepada tiga pejabat yang dekat dengan pimpinan Otoritas Palestina yang memastikan bahwa Putra Mahkota bin Salman menekan Abbas untuk menerima versi kenegaraan negara Palestina yang cair, tanpa ibukota pilihannya.
Bani Mustafa mengatakan Amerika Serikat dan mitra regionalnya tidak memasukkan Yordania dalam kesepakatan mengenai sebuah negara Palestina. Dia juga menunjukkan bahwa Jordan tidak diundang oleh Mesir untuk berpartisipasi dalam perundingan rekonsiliasi Palestina antara Fatah dan Hamas Oktober lalu.
Meskipun Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang terkena dampak langsung kesepakatan damai antara Israel dan Palestina, baik negara-negara AS maupun Arab tidak mengundang Jordan ke meja perundingan, Bani Mustafa mencatat.
Yordania adalah rumah bagi beberapa juta pengungsi Palestina, dan iklim sosial, ekonomi, dan politiknya terjalin langsung dengan orang-orang Palestina di Tepi Barat.
Raja Abdullah juga merupakan penjaga tempat suci Yerusalem, dan pengadilan kerajaan Yordania juga membayar gaji pegawai Palestina di sana.
Bani Mustafa juga mengatakan bahwa sekutu Yordania paling dekat di Gulf Cooperation Council (GCC), yaitu Arab Saudi, UEA, dan Kuwait, tidak memperpanjang program bantuan keuangan lima tahun dengan Amman senilai $ 3,6 miliar yang berakhir pada 2017.
Bantuan AS ke Yordania berjumlah sekitar $ 1,6 miliar per tahun; sekitar $ 800 juta untuk bantuan militer dan $ 800 juta untuk bantuan ekonomi. Bagian dari bantuan ekonomi tiba sebagai transfer moneter langsung, sedangkan sisanya datang dalam bentuk proyek USAID di negara ini. Anggaran Jordan 2018 mencakup hibah langsung $ 400 juta dari Amerika Serikat.
Raja Abdullah bertemu dengan Raja Salman di Arab Saudi pada hari Selasa dan diskusi terfokus pada “implikasi berbahaya dari keputusan Amerika Serikat” di Yerusalem, lapor kantor berita Yordania, Petra.
Raja Abdullah akan berada di Istanbul pada hari Rabu untuk pertemuan darurat 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam untuk menghasilkan “posisi Islam terpadu” atas keputusan Trump.
Dia bergabung dengan pemimpin lain, termasuk Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Presiden Lebanon Michel Aoun. Arab Saudi dan UEA diperkirakan tidak diwakili oleh kepala negara.
Analis Yordania mengatakan kepada Al Jazeera bahwa keretakan yang jelas dalam hubungan bilateral antara Yordania dan Arab Saudi tidak mungkin dipecahkan dalam waktu dekat.
Wartawan dan analis politik Fahad al-Khitan mengatakan Putra Mahkota bin Salman berpaling dengan cepat dari diplomasi tradisional di wilayah tersebut.
“Orang-orang Saudi tidak lagi melihat konflik Arab-Israel atau isu Yerusalem sebagai prioritas bagi mereka atau bahkan dalam agenda mereka,” kata al-Khitan. “Posisi regional Arab Saudi sejak Presiden Trump memenangkan pemilihan Amerika Serikat beralih ke arah pendekatan yang lebih meningkat dan agresif ke Iran.”
Khitan juga mengatakan bahwa Pangeran bin Salman, 32, telah menempatkan hubungan Saudi-Yordania “di atas es.”
“Bin Salman tidak lagi memandang Yordania sebagai mitra yang dibutuhkan sekarang karena dia telah melakukan pemanasan dan hubungan langsung dengan Israel – menurut beberapa pernyataan yang dibuat oleh politisi Israel,” katanya.
“Bin Salman berperilaku seolah-olah dia adalah pemimpin seluruh dunia Arab, tapi masalahnya adalah dia tidak menyadari bahwa kepemimpinan semacam itu juga mengharuskan dia menanggung beban memimpin wilayah ini, tapi dia tidak menyadarinya.”
Al-Khitan menyoroti solidaritas Mesir yang berkurang dengan alasan Palestina, mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini tidak mencari peran sebagai broker kekuatan regional.
“Saya langsung diberitahu oleh Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry di Amman beberapa bulan yang lalu bahwa Mesir tidak tertarik untuk menjadi pemimpin di dunia Arab. Mesir sekarang lebih prihatin dengan masalah domestiknya sendiri,” katanya.
Bani Mustafa mengatakan Yordania sekarang harus menjangkau negara-negara seperti China, Rusia, Turki, dan Qatar untuk menyeimbangkan hubungan yang mendingin dengan Arab Saudi, UEA, dan Mesir untuk menekan AS mempertimbangkan kembali pengambilan keputusan sepihak di Timur Tengah.
Anggota Parlemen Khalil Atiyeh sepakat.
“Keberpihakan Yordania di Yerusalem lebih dekat ke sikap Turki dan Qatar dibandingkan dengan poros Saudi-UAE-Mesir,” kata Atiyeh.
ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Selasa (12/12/2017) bertemu dengan mitranya dari Palestina, Mahmoud Abbas, di Istanbul, lansir Anadolu Agency.
Menurut sumber presiden Turki, yang berbicara dengan syarat anonim karena pembatasan berbicara dengan media, mengatakan para pemimpin itu bertemu di Istana Beylerbeyi, dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung selama satu jam.
Pertemuan tersebut dilakukan sehari sebelum pertemuan puncak luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) setelah pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Istanbul menyusul seruan Erdogan kepada negara-negara anggota OKI untuk sidang luar biasa setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Pengumuman Presiden AS Donald Trump pekan lalu diikuti oleh oposisi di seluruh dunia.
Yerusalem tetap menjadi inti konflik Israel-Palestina, dengan penduduk Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur – yang sekarang diduduki oleh Israel – pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara masa depan.
Selama kampanye pemilihannya tahun lalu, Trump berulang kali berjanji untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
RAMALLAH (Jurnalislam.com) – Pasukan penjajah Israel pada hari Selasa (12/12/2017) melukai 36 warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki di tengah unjuk rasa yang sedang berlangsung untuk memprotes keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pekan lalu.
Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Bulan Sabit Merah Palestina, 36 demonstran terluka oleh peluru karet dan gas air mata di berbagai wilayah Tepi Barat, termasuk kota Ramallah.
Dalam perkembangan terkait di hari Selasa, seorang anak Palestina terluka oleh tembakan tentara Israel di kota Salfit, Tepi Barat, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lansir Anadolu Agency.
Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan telah meningkat di wilayah Palestina menyusul keputusan Presiden AS Donald Trump pekan lalu yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina, dengan penduduk Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur – yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967 – pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibukota negara Palestina.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Dalam surat yang meminta penyelidikan, Kelompok Kerja Perempuan Demokratik (the Democratic Women’s Working Group-DWWG) – sebuah badan yang terdiri dari 66 anggota parlemen Partai Demokratik yang memegang kursi di DPR – mengatakan bahwa “tidak dapat mengabaikan banyaknya wanita yang telah mengajukan tuntutan terhadap Mr. Trump.”
“Natasha Stoynoff menceritakan bagaimana presiden mendorongnya ke dinding dan memaksakan lidahnya masuk hingga ke tenggorokannya,” surat itu berbunyi.
“Jill Harth menggambarkan bagaimana presiden berusaha untuk menaikkan bajunya. Kristin Anderson merinci bagaimana presiden menyentuh alat kelaminnya melalui celana dalamnya,” tambahnya, merujuk pada dua wanita lain yang juga termasuk di antara 17 orang yang secara terbuka menuduh Trump melakukan kejahatan seksual.
Dan walaupun Trump berulang kali meragukan motivasi para penuduhnya, cerita para wanita tersbut muncul sebagai sebuah gerakan untuk menahan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan, serangan dan pelecehan seksual, dan berkumpul cepat di seluruh AS dan dunia.
Selama beberapa bulan terakhir, para wanita telah menggunakan ungkapan #MeToo untuk mencontohkan kejadian kekerasan seksual dan penyerangan, menahan para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menunjukkan solidaritas satu sama lain.
Di AS, produser Hollywood Harvey Weinstein, anggota Kongres Demokrat Al Franken, koki selebriti Mario Batali dan yang lainnya telah mengundurkan diri akibat tuduhan tersebut.
“Saya minta maaf, Tuan Presiden, Anda tidak hidup di bawah peraturan yang berbeda,” kata Brenda Lawrence, seorang anggota parlemen dari Michigan dan ketua bersama DWWG, dalam konferensi pers hari Selasa (12/12/2017), lansir Aljazeera.
“Saya berdiri di sini menuntut pertanggungjawaban, sebuah penyelidikan penuh, dari Kongres, ketika Gedung Putih tidak menyediakannya sendiri. Saya berdiri di sini untuk mendukung lebih dari 100 rekan kerja saya – dan saya yakin jutaan orang di seluruh Amerika – meminta keadilan ini dan
juga Investigasi transparan,” tambah Lawrence.
Anggota parlemen meminta tanggapan dari komite pengawasan dalam waktu 10 hari.
Presiden membantah tindakan amoralnya yang bahkan lebih jauh lagi pada hari Selasa saat dia menyerang Kirsten Gillibrand, seorang Senator AS dari New York yang meminta pengunduran diri Trump di Twitter.
“Presiden Trump harus mengundurkan diri, tapi tentu saja dia tidak akan bertanggung jawab atas hal tersebut, oleh karena itu, Kongres harus menyelidiki beberapa pelecehan seksual dan tuduhan penyerangan atas dirinya,” Gillibrand menulis pada hari Senin.
Dalam tweet, Trump menyebut Gillibrand sebagai “orang yang sangat melayani Chuck Schumer”, seorang senator Demokrat lainnya dari New York. Dia juga mengatakan bahwa Gillibrand bahkan rela memohon dan “akan melakukan sesuatu untuk” kontribusi kampanye.
Gillibrand menanggapi, sekali lagi di Twitter, mengatakan pada Trump, “Anda tidak bisa membungkam saya atau jutaan wanita yang telah muncul untuk berbicara tentang ketidaklayakan dan rasa malu yang Anda bawa ke Oval Office.”
Rekan senatornya berdatangan untuk membela di media sosialnya sepanjang hari.
“Apakah Anda benar-benar mencoba untuk menggertak, mengintimidasi dan mempermalukan @SenGillibrand,” Senator Elizabeth Warren, yang juga merupakan korban sasaran serangan verbal Trump di masa lalu, menulis di Twitter.
“Anda tahu dengan siapa Anda bertengkar?” dia menambahkan.
Mazie Hirono, senator dari Hawaii, menyebut presiden “seorang pembohong misoginis, kompulsif, dan pemangsa seksual” dan mengatakan bahwa dia harus mengundurkan diri.
“Serangan pada Kirste
n [Gillibrand] adalah contoh terakhir bahwa tidak ada yang aman dari pengganggu ini, “tulisnya. Dalam rekaman tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Washington Post dan NBC News tahun lalu, Trump dapat terdengar membual kepada Billy Bush, pembawa acara hiburan. Acara TV, tentang mencium dan menjamah wanita di Hollywood. “Anda tahu saya secara otomatis tertarik pada kecantikan – saya hanya mulai menciumnya. Ini seperti magnet. Hanya ciuman. Aku bahkan tidak menunggu,” kata Trump di dalam rekaman tersebut.” Saat kau menjadi seorang bintang, mereka membiarkanmu melakukannya. Anda bisa melakukan apapun,” dia terdengar mengatakan “Sentuh p**** mereka. Anda bisa melakukan apa saja, Aljazeera.
WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Lebih dari 100 anggota parlemen Demokrat di Amerika Serikat telah menandatangani sebuah undangan komite pengawasan DPR untuk menyelidiki laporan penyerangan seksual dan pelecehan Presiden Donald Trump, Aljazeera melaporkan, Selasa(12/12/2017).
Lois Franken, anggota parlemen AS dari Florida dan ketua Kelompok Kerja Perempuan Demokratik (the Democratic Women’s Working Group-DWWG), mengatakan “waktunya tepat untuk mencapai kebenaran” tentang tuduhan terhadap presiden Partai Republik tersebut.
Sedikitnya 17 wanita telah mengajukan tuduhan melawan Trump atas perilaku seksualnya yang tidak pantas, termasuk ciuman, sentuhan dan penggeledahan yang tidak diinginkan, menurut sebuah surat yang dikeluarkan DWWG pekan ini yang menuntut penyelidikan yang tidak memihak.
Dalam sebuah konferensi pers pada hari Selasa, Franken mengatakan bahwa jumlah anggota parlemen yang mendukung seruan untuk Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintah untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut telah melampaui 100 orang.
“Dan angka itu terus naik,” tambah Franken.
“Gerakan #MeToo telah tiba,” katanya, mengacu pada ungkapan yang digunakan wanita-wanita di seluruh dunia dalam beberapa bulan terakhir untuk berbagi pengalaman tentang penyerangan dan pelecehan seksual.
“Pelecehan seksual tidak akan ditolerir, entah itu oleh produser Hollywood, koki restoran, anggota Kongres, atau presiden Amerika Serikat.”
Panggilan penyelidikan datang sehari setelah Samantha Holvey, Rachel Crooks dan Jessica Leeds – tiga wanita yang menuduh Trump melakukan perilaku seksual yang tidak pantas dalam insiden terpisah yang terjadi sebelum dia terpilih – juga menuntut penyelidikan kongres atas dugaan perilaku presiden tersebut.
![[Breaking News] Ustaz Alfian Tanjung Dijatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara](https://jurnalislam.com/wp-content/uploads/2017/11/jurnalislam.com-20171129-160414-alfian-tanjung.jpeg)
