Berita Terkini

AS: Pemerintahan Suriah Bashar al Assad akan Segera Berakhir

JENEWA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Negara AS Rex Tillerson mengatakan pada hari Kamis (26/10/2017) bahwa pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad akan segera berakhir.

“Pemerintahan keluarga Assad akan segera berakhir, dan satu-satunya masalah adalah bagaimana hal itu harus dilakukan,” kata Tillerson kepada wartawan pada hari Kamis setelah bertemu dengan Utusan Khusus PBB Staffán de Mistura di Jenewa, Swiss, Anadolu Agency.

Uni Eropa: Pasca Konflik Bashar Assad Tidak lagi Presiden!

“Amerika Serikat menginginkan Suriah yang utuh dan bersatu tanpa peran Bashar al-Assad di pemerintahan,” kata Tillerson.

Pada bulan Maret, Tillerson dan perwakilan AS mengatakan kepada Duta Besar PBB Nikki Haley bahwa pergantian presiden Suriah tersebut tidak menjadi prioritas pemerintah AS.

Analisis: Ancaman Trump atas Bashar Assad, Skenario Baru bagi Konflik Rusia-AS

Setelah bertemu dengan Tillerson, Mistura mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB dalam sebuah konferensi video dari Jenewa bahwa babak baru perundingan perdamaian di Jenewa antara kubu yang berperang yaitu pihak pemerintah Suriah dan pihak oposisi akan dimulai pada 28 November.

Terdakwa Penistaan Agama Islam Klaten Divonis 2 Tahun Penjara

KLATEN (Jurnalislam.com) – Pengadilan Negeri (PN) Klaten kembali menggelar sidang kasus penistaan Agama dengan terdakwa Rozaq Ismail Sudarmaji alias Aji dengan agenda pembacaan vonis putusan. Kamis, (26/10/2017).

Dalam sidang tersebut, hakim ketua, Sagung Bunga Maya menjatuhkan hukuman 2 tahun. Menurutnya, Rozaq terbukti melanggar UU ITE Pasal 45 ayat 2 No 19 tahun 2016. Tentang transaksi Elektronik.

“Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan alat bukti, maka PN Klaten memutuskan, terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara,” ujarnya sesaat memberikan putusan di PN Klaten, Jl. Klaten – Solo KM.2, Jonggrangan, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Bunga menjelaskan, keputusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tersebut, berdasarkan bukti gambar dan 1 buah video permohonan maaf dia kepada umat Islam di Indonesia di laman Facebooknya.

“Dengan bukti 2 buah Screenshoot di Facebook Rozaq, dan yang meringankan adalah 1 buah video dari terdakwa yang mengatakan bahwa telah menyesal dengan sebenar-benarnya,” jelas Bunga.

Meski begitu, hakim memberi kesempatan 7 hari kepada JPU dan Penasehat Umum untuk menanggapi keputusan tersebut.

Sementara itu, penasehat hukum Rozaq, Alimin mengaku pasrah dengan keputusan ringan tersebut. Pihaknya juga tidak akan mengajukan banding.

“Kami bersama terdakwa telah berunding, dan agar masalah ini cepat selesai maka kami menerima, karena semua sudah diakui dan sudah terlanjur,” ungkapnya kepada jurniscom seusai sidang.

Sebagaimana diketahui, Rozaq Ismail Sudarmaji alias Aji dilaporkan ketua Majelis Mujahidin Indonesia Klaten, Bony Azwar beberapa waktu lalu karena dinilai menistakan agama Islam.

Penuh Haru! Ini Pesan 2 Aktifis Mahasiswa Dibalik Hotel Prodeo

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Polisi masih menahan dua orang mahasiswa yang ditangkap dalam aksi unjuk rasa tiga tahun pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla di Istana Negara Jumat (20/10) lalu. Kedua mahasiswa tersebut bernama Muhammad Ardy Sutrisbi, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Ihsan Munawwar, mahasiswa STEI SEBI masih ditahan di Polda Metro Jaya.

Dibalik jeruji besi, mereka menulis sebuah surat yang diperuntukkan untuk masyarakat dan aktifis mahasiswa. Mereka mengatakan, mahasiswa sebagai agen perubahan harus tetap berjuang untuk perbaikan bangsa dan negara. Berikut isi pesan yang dinilai sarat perjuangan ini:

Suara Dari Balik Jeruji

Setiap langkah akan menapaki jalannya masing-masing. Maka, jalan perjuangan mahasiswa adalah idealismenya yang terus berkobar untuk perbaikan bangsa dan negara. Terkurung didalam penjara bukanlah pembunuh idealisme kami, sesaknya kehidupan bui bukanlah peredam nurani kami, karena sejatinya suara-suara kebenaranlah yang menjadi cahaya perjuangan kami.

Maka izinkan kami untuk mengukuhkan kembali langkah-langkah perjuangan, bahwa :

1. Sepedih dan sepahit apapun kehidupan dibalik jeruji tidak akan menjadi akhir dari perjuangan, karena tidak ada istirahat bagi mahasiswa sampai bangsa ini menemui cita-cita kemerdekaannya.

2. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia bukan hanya BEM Si, tapi semua aliansi yang mengatasnamakan mahasiswa dan juga mahasiswa secara individu untuk bersatu padu, karena sejatinya tujuan kita sama yakni untuk perbaikan bangsa tercinta.

3. Mengajak seluruh mahasiswa untuk tidak gentar melantangkan suara atas banyaknya kecarut-marutan negeri ini, karena jika bukan mahasiswa siapa lagi elemen pemuda yang bisa diharapkan oleh bangsa.

4. Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa mahasiswa akan terus bersuara untuk perbaikan negeri ini, maka mari jaga persatuan dan kesatuan, serta jangan pernah takut bersuara, jika benar katakan benar dan jika salah maka katakan salah.

Jika engkau melihat kedzoliman maka rubahlah dengan tanganmu (kekuasaan), jika tidak bisa maka rubahlah dengan lisan, dan jika tidak sanggup maka diamlah.

Salam perjuangan!
Dari balik jeruji besi,
Muhammad Ardi Sutrisbi & Ihsan Munawar
Rabu, 25 oktober 2017

Isi surat

Strange Occurrence In The Trial Ustadz Alfian Tanjung, Video Evidence Suddenly Damaged

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Ustadz Alfian Tanjung Lawyer, Abdullah Al Katiri revealed the strangeness that occurred in the fourth trial and the fifth case hate speech Ustadz Alfian Tanjung in PN Surabaya some time ago.

Among the oddities, Al Katiri conveyed about Ustadz Alfian Tanjung lecture video which was used as evidence by the reporter suddenly broken. Of the total duration of the 56 minute video, only 5 minutes only the video part can be seen, the rest can not be played.

“When Sudjatmiko (a reporting witness) was shown a video of Ust lectures. Alfian suddenly the video stopped, can only run better approximately 5 minutes, whereas the total duration of the video is 56 minutes. After repeatedly tried by the prosecutor still vidio it can not be shown alias completely damaged, “said Al Katiri in a written statement, Tuesday (24/10/2017).

JPU Assessed Disability Law, PH Alfian Tanjung Submits 5 Exception Points

The incident was also repeated in the next trial on Monday (23/10/2017). At the JPU presents 4 witnesses from the police. When the first witness was examined, the Legal Counsel requested that the Ustadz Alfian Tanjung lecture video be aired again in order for the testimony given by the witness in accordance with the evidence.

However, the Legal Counsel requested to the Panel of Judges not to use the laptop provided by the Public Prosecutor, because in the laptop the prosecutor already has a lecture vocation Ust. Alfian is not a proof. Then the video was shown using a laptop brought by the Legal Counsel, while the vidio evidence inside the Flasdisc still seized by the Judge then aired, but the result is still the lecture vidio Ust. Alfian can only run for about 5 minutes.

Because the video that became the evidence is damaged, the Legal Counsel requested that the trial of Ustadz Alfian be stopped or not resumed. However, the Panel of Judges decided the trial be continued with the examination of witnesses according to the criminal procedure law and decided the video evidence that can be used by the prosecutor as evidence that only the 5 minute talk.

“This case is very unique, as is the case of Ahok, when Ahok’s Legal Counsel turned the videotape of Ahok but the lecture appeared instead of Habib Rizieq. May this be help from God for Ust. Alfian who was victimized, “he explained.

Translator: Taznim

Zionis Gusur Warga Palestina dengan Bangun 176 Unit Rumah Baru di Yerusalem Timur

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Pemerintah zionis Yahudi Israel pada hari Rabu (25/10/2017) menyetujui sebuah perluasan besar wilayah pemukim Yahudi illegal di jantung sebuah lingkungan Palestina di Yerusalem Timur, mengeluarkan izin mendirikan bangunan untuk 176 unit rumah baru.

Pembangunan tersebut, yang seorang jurubicara kota Yerusalem katakan disetujui oleh komite perencanaan kota, dengan cepat dikecam oleh orang-orang Palestina sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pembangunan unit baru akan berjumlah hampir tiga kali lipat jumlah rumah pemukim di pemukiman Neve Zion, yang saat ini memiliki 91 tempat tinggal dan dikelilingi oleh rumah-rumah Palestina di lingkungan Jabel al-Mukaber.

Israel Tolak Negosiasi dengan Pemerintah Baru Palestina kecuali Hamas Serahkan Senjata

Daerah tersebut berada di wilayah yang direbut dan dianeksasi Israel dalam perang Timur Tengah 1967 dan dianggap Palestina sebagai bagian dari negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

“Kami mempersatukan Yerusalem melalui tindakan di lapangan,” Walikota Yerusalem Nir Barkat mengatakan dalam sebuah pernyataan tentang perluasan pemukiman tersebut.

Klaim Israel bahwa seluruh Yerusalem adalah ibukotanya belum mendapat pengakuan internasional, dan banyak negara menganggap pemukiman yang dibangun Israel di atas tanah yang diduduki sebagai ilegal dan merupakan hambatan bagi tanah untuk kesepakatan damai di masa depan. Israel menolak tudingan tersebut.

Washer Abu Yousif, anggota Organisasi Pembebasan Palestina, menyebut rencana pembangunan di Jabel al-Mukaber “sebuah tantangan bagi seluruh masyarakat internasional oleh untuk menyerukan penghentian pembangunan permukiman.

Pekan lalu, Israel mengumumkan persetujuan untuk pembangunan beberapa ratus rumah tambahan untuk pemukim di Tepi Barat, menimbulkan kecaman dari Palestina dan Uni Eropa.

Perundingan damai Israel-Palestina belum digelar sejak 2014, dan pemukiman merupakan salah satu isu yang menyebabkan keruntuhan mereka.

Sekitar 500.000 orang Yahudi Israel tinggal wilayah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang menampung lebih dari 2,6 juta orang Palestina.

Baru Ini Ketua Bantuan PBB Kunjungi Yaman, Ini Katanya

YAMAN (Jurnalislam.com) – Kepala bantuan PBB tiba di ibu kota Yaman, Sanaa, mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam tentang krisis kemanusiaan yang menurun drastis di negara itu.

Mark Lowcock sedang dalam kunjungan pertamanya ke Yaman sejak ditunjuk sebagai koordinator sekretaris jenderal dan koordinator darurat pada tanggal 1 September.

“Saya datang ke Sanaa untuk berdiskusi dengan pihak berwenang dan teman bicara lainnya mengenai cara memperbaiki situasi kemanusiaan di Yaman,” katanya pada Aljazeera saat tiba di Sanaa pada hari Rabu (25/10/2017).

Lowcock menambahkan bahwa kunjungan lima harinya ke negara tersebut bertujuan untuk menegaskan kembali “komitmen kuat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mitranya untuk meringankan penderitaan semua penduduk Yaman yang membutuhkan bantuan”.

Yaman telah hancur akibat perang lebih dari dua setengah tahun setelah pemberontak Syiah Houthi merebut Sanaa dan menggulingkan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Sebuah koalisi pimpinan-Arab dibentuk pada tahun 2015 untuk memerangi pemberontak Syiah Houthi dan tentara yang bersekutu dengan mereka.

Perang Arab Saudi di Yaman adalah ‘Sebuah Kegagalan Strategis’

Menurut PBB, konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan menyebabkan lebih dari tujuh juta orang membutuhkan bantuan pangan.

Jutaan orang lain tidak memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, air dan sanitasi.

Negara ini juga telah terkena wabah kolera, dengan 850.000 kasus yang dicurigai sejak April.

“Saya memutuskan untuk datang ke Yaman karena saya sangat prihatin dengan krisis kemanusiaan yang terus memburuk,” kata Lowcock.

Perjalanannya ke Yaman dimulai pada hari Selasa dengan kunjungan ke Aden, tempat kedudukan pemerintah yang diakui secara internasional, dan mengadakan pertemuan dengan pejabat setempat.

Dia juga bertemu dengan penduduk yang kehilangan tempat tinggal dan mengunjungi rumah sakit di Lahj dimana dia bertemu dengan pasien yang menerima perawatan untuk kolera dan kekurangan gizi.

Senator AS: Ribuan Anak Dibantai dan Ribuan Wanita Diperkosa di Rohingya, Donald Trump Bisu

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Senator AS, Jeff Merkley mengkritik Presiden Donald Trump karena masih diam melihat kekerasan terhadap etnis Rohingya, lansir World Bulletin, Rabu (25/10/2017).

“Ini adalah pembersihan etnis, 288 desa Rakhine hancur dan tidak ada satu kata pun dari presiden kita. Ribuan anak dibantai, tidak ada satu kata pun dari Presiden Trump,” kata Merkley. “Ribuan wanita diperkosa, ribuan pria dan wanita ditembak saat mereka meninggalkan desa, 600.000 pengungsi, dan tidak sepatah kata pun dari presiden kami dalam situasi mengerikan ini.”

Sejak 25 Agustus, diperkirakan 603.000 orang Rohingya telah melintasi negara bagian Rakhine, Myanmar barat, ke Bangladesh, menurut PBB.

Begini Surat Taliban untuk Donald Trump

Para pengungsi tersebut melarikan diri dari sebuah operasi militer di mana pasukan Budha Myanmar dan gerombolan Buddha membunuhi pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah dan membakar desa Rohingya.

Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam tindakan keras tersebut.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk bayi dan anak kecil – mutilasi, pembakaran, pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh militer. Penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Deplu AS Tolak Pembantaian Muslim Rohingya sebagai Pembersihan Etnis, Ini Alasannya

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Pejabat Departemen Luar Negeri pada hari Selasa menolak untuk menggambarkan pembantaian Myanmar terhadap Muslim Rohingya sebagai “pembersihan etnis”, World Bulletin melaporkan Rabu (25/10/2017).

Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang dipimpin oleh Bob Corker dari Partai Republik, mengadakan dengar pendapat mengenai kebijakan AS mengenai penganiayaan dan pembunuhan terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Meskipun beberapa anggota parlemen menyebut kekerasan tersebut sebagai pembersihan etnis, perwakilan Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa mereka belum dapat menyatakan hal yang sama.

“Hari ini saya tidak dalam posisi untuk mengkarakterisasi, tapi saya ingin mengatakan bahwa, bagi saya, ini sangat mirip dengan beberapa jenis kekejaman terburuk yang pernah saya lihat dalam perjalanan karir yang panjang,” kata Mark Storella, seorang pejabat Departemen Luar Negeri.

Dewan Eropa Putuskan Hubungan dengan Militer Myanmar

“Ini adalah pembersihan etnis,” kata anggota dewan Senator Ben Cardin, mengutip pernyataan PBB. “Saya pikir ini genosida. Saya tahu akan ada diskusi tentang apakah itu genosida atau tidak.”

Cardin mengatakan militer Myanmar berusaha untuk menghancurkan penduduknya sendiri dan AS seharusnya marah dengan apa yang terjadi.

“Kita perlu melihat masyarakat internasional berkumpul dan berkata, ‘tidak, kita tidak akan membiarkan ini berlanjut … bahwa kita akan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang bertanggung jawab,'” tambahnya.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat sejak ratusan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan pemerkosaan massal, pembunuhan, penyiksaan – termasuk bayi dan anak kecil – mutilasi, pembakaran, pemukulan brutal dan penghilangan yang dilakukan oleh militer. Penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan.

Kerja Sama dengan AS, Saudi Rilis Nama-nama Donatur Al Qaeda dan IS

RIYADH (Jurnalislam.com) – Sebagai bagian dari upaya penargetan Al Qaeda dan kelompok Islmic State (IS) oleh AS, Saudi State Security telah mendaftarkan dua entitas dan 11 nama pemimpin, pemberi modal dan pendukung organisasi Al Qaeda dan IS.

Daftar Keamanan Negara Saudi menargetkan pemodal dan fasilitator untuk organisasi dan kelompok al-Qaeda dan IS di Yaman, lansir Al Arabiya News Channel, Rabu (25/10/2017).

Tindakan ini dilakukan dengan partisipasi Amerika Serikat, bersama Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme, dan negara-negara anggota yang berpartisipasi.

Langkah-langkah ini adalah yang pertama diambil oleh pusat sejak ditandatanganinya kesepakatan pada tanggal 21 Mei 2017.

Perang Arab Saudi di Yaman adalah ‘Sebuah Kegagalan Strategis’

Pembentukan pusat tersebut merupakan ungkapan kemauan yang kuat dan tekad negara-negara anggota untuk bekerja sama secara konstruktif dalam perang melawan Al Qaeda dan pembiayaannya.

Langkah-langkah tersebut menegaskan kembali Arab Saudi dan negara-negara anggota untuk memperdalam kemitraan dengan Amerika Serikat demi menghentikan pendanaan kelompok-kelompok yang menjadi ancaman bagi kepentingan AS, seperti organisasi Al-Qaeda dan IS di Yaman.

Berdasarkan undang-undang Saudi melawan Al Qaeda, IS dan pembiayaannya dan sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan 1373 (2001), sanksi akan dikenakan atas nama-nama tersebut, termasuk pembekuan aset mereka di wilayah Kerajaan.

Negara-negara Anggota Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme (menurut AS) juga menjatuhkan sanksi serupa terhadap individu dan entitas yang diklasifikasikan sesuai dengan peraturan nasional mereka.

Qatar: Setelah Sukses Dukung Kudeta Mesir, Kini UEA Pulihkan Kediktatoran Arab

Hal ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat kerjasama untuk memerangi pendanaan, memfasilitasi koordinasi dan berbagi informasi, dan membangun kapasitas negara-negara anggota untuk menargetkan jaringan dan kegiatan pembiayaan kelompok perlawanan, yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional Negara-negara Presidensi dan negara-negara anggota Pusat Internasional untuk Pemberantasan Terorisme.

Warga negara dan penduduk Arab Saudi dilarang melakukan transaksi dengan nama dan entitas yang ditunjuk tersebut.

Nama orang dan entitas yang diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

1 – Nayef Saleh Salem Al-Qaisi: Kebangsaan Yaman

2 – Abdul Wahab Mohammed Abdul Wahab Al-Hamikani: kewarganegaraan Yaman

3 – Hashem Mohsen Eidros: kewarganegaraan Yaman

4 – Nashwan al-Adani: kewarganegaraan Yaman

5 – Khalid Abdullah Saleh Al-Marfidi: kewarganegaraan Yaman

6 – Saif al-Rab Salem Al-Hishi: kewarganegaraan Yaman

7 – Adel Abdu Fari Osman Al-Zahbani: Kebangsaan Yaman

8 – Radwan Qanan (Radwan Mohammed Hussein Qanan): kewarganegaraan Yaman

9 – Wali Nashwan Yafei: kewarganegaraan Yaman

10 – Khaled Saeed Ghabesh Al-Obeidi: kewarganegaraan Yaman

11 – Bilal Ali Al-Wafi: kewarganegaraan Yaman

12 – Badan Amal Al Rahma: Yaman

13 – Supermarket Al Khair: Yemen

Bunuh Ratusan Anak-anak Yaman, PBB Masukan Pasukan Koalisi Arab ke Daftar Hitam

 

Menlu India: Sekneg AS Setuju Pakistan Bongkar Tempat para Pejuang di Wilayahnya

NEW DELHI (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj mengatakan pada hari Rabu (25/10/2017) bahwa Sekretaris Negara AS Rex Tillerson yang sedang berkunjung setuju dengan pendirian India bahwa Pakistan harus segera mengambil langkah untuk membongkar tempat-tempat yang aman bagi kelompok-kelompok perlawanan di wilayahnya.

Tillerson, yang tiba di ibukota New Delhi pada Selasa malam, sedang melakukan kunjungan resmi 3 hari ke negara tersebut setelah kunjungannya ke Afghanistan dan Pakistan, lansir Anadolu Agency.

Terkait Taliban, Sekneg AS Adakan Pertemuan Mendadak dengan Presiden Afghanistan

Dalam sebuah pernyataan yang dibuat saat berada di samping Tillerson setelah pertemuan mereka, Swaraj mengatakan: “Sekretaris Tillerson dan saya sepakat kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi kelompok perlawanan; negara-negara yang memberikan dukungan kepada kelompok perlawanan atau menggunakan mereka juga bertanggung jawab.

Rex Tillerson
Rex Tillerson

“Kami sepakat bahwa Pakistan harus segera mengambil langkah untuk membongkar tempat-tempat yang aman yang telah didirikan di sana untuk kelompok-kelompok perlawanan tersebut. Kami percaya bahwa tindakan efektif Pakistan terhadap semua kelompok-kelompok perlawanan tanpa pembedaan sangat penting bagi keberhasilan strategi baru Presiden [Donald] Trump.”

Sekretaris negara AS mengatakan kepada wartawan: “Tempat aman teroris tidak akan ditolerir,” menurut media lokal Aaj Tak.

AS ingin bekerja sama dengan Pakistan dengan cara yang positif karena kami pikir ini adalah kepentingan mereka dalam jangka panjang, katanya.

Dia juga dikutip mengatakan bahwa militan dapat mengancam stabilitas pemerintah Pakistan.

Dia menambahkan India dan AS adalah “sekutu alami” dan mereka “bahu-membahu melawan teror”.