Berita Terkini

Menteri Zionis Desak Bangun Kuil Yahudi Gantikan Masjid Al Aqsha

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Seorang menteri zionis Yahudi Israel pada hari Rabu (7/2/2018) meminta pembangunan kuil Yahudi menggantikan Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur sebagai pembalasan atas pembunuhan seorang pemukim ilegal Israel, menurut media zionis, World Buletin melaporkan.

“Waktunya untuk mengakui hak orang-orang Yahudi di negeri ini telah tiba dan waktu untuk membangun Bukit Bait Suci telah tiba,” kata Menteri Pertanian zionis Uri Ariel dalam upacara pemakaman pemukim ilegal, yang terbunuh dalam serangan pisau di Tepi Barat pada hari Senin.

Bentrokan Meletus di Nablus, Seorang Warga Palestina Gugur dan 40 Lainya Terluka

Bagi umat Islam di seluruh dunia, kompleks Masjid Al-Aqsha dianggap sebagai situs tersuci ketiga di dunia. Yahudi menyebut daerah itu sebagai “Bukit Bait Suci”, mengklaim bahwa itu adalah situs dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Ariel meminta pemerintah Israel untuk “memberlakukan kedaulatan penuh” di wilayah Palestina.

“Kita harus mengatakan dengan jelas bahwa hanya akan ada satu negara berdaulat antara Yordania dan laut [Laut Tengah], yaitu Negara Israel dengan Yerusalem bersatu sebagai ibukotanya,” katanya.

5 Hal Penting Tentang Masjid Al Aqsha yang Mungkin Belum Kamu Ketahui

Wilayah Palestina tetap diselimuti ketegangan sejak invasi Israel ke Palestina ditambah Presiden anti Islam AS Donald Trump nyeleneh mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember, memicu protes dan unjuk rasa hampir di seluruh penjuru dunia termasuk di wilayah-wilayah yang dijajah Israel – dan beberapa bentrokan dengan tentara penjajah Israel – yang menyebabkan sedikitnya 25 warga Palestina gugur, syahid.

Kota suci, di mana Al-Aqsha berada, tetap berada di jantung konflik Timur Tengah, dimana warga Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur – yang saat ini masih dijajah oleh Israel – suatu hari nanti dapat bertindak sebagai ibukota negara Palestina.

TV Pemerintah Iran Tayangkan Berita Turki Gunakan Senjata Kimia di Suriah

ANKARA (Jurnalislam.com) – TV pemerintah Iran pada hari Rabu (7/2/2018) menayangkan sebuah berita palsu yang mengklaim bahwa tentara Turki telah menggunakan senjata kimia terhadap pasukan dukungan Amerika, PYD/ PKK di Afrin, Suriah barat laut.

Mengutip Al-Alam, media negara Iran lainnya, media IRIB melaporkan tanpa menyertakan bukti bahwa tentara Turki menggunakan senjata kimia selama Operation Olive Branch untuk menghapus milisi PYD/PKK dan IS dari Afrin, lansir Anadolu Agency.

Tidak ada cerita terkait di Al-Alam, yang menunjukkan bahwa berita palsu IRIB didasarkan pada sumber PYD dan merupakan bagian dari kampanye kotor terhadap Operasi Olive Branch yang dipimpin Turki.

PBB Akhirnya Selidiki Serangan Gas Beracun Rezim Assad di Idlib dan Ghouta Timur

Selama bertahun-tahun, PJAK, cabang kelompok teroris PKK di Iran, telah membunuh sejumlah pasukan keamanan Iran dalam bentrokan.

Turki pada 20 Januari meluncurkan Operation Olive Branch untuk menghapus teror PYD/PKK dan IS dari Afrin.

Menurut Staf Umum Turki, operasi tersebut bertujuan untuk membangun keamanan dan stabilitas di sepanjang perbatasan dan wilayah Turki serta untuk melindungi warga Suriah dari penindasan dan kekejaman teroris.

Pasukan Turki Dihujani Roket dan Mortir saat Memasuki Idlib

Operasi tersebut dilakukan di bawah kerangka hak Turki berdasarkan hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, hak pembelaan diri berdasarkan piagam PBB, dan penghormatan terhadap integritas teritorial Suriah, kata militer.

Militer juga mengatakan bahwa hanya target teroris yang dihancurkan dan “sangat ditekankan” untuk tidak membahayakan warga sipil manapun.

Afrin telah menjadi tempat persembunyian utama bagi PYD/PKK sejak Juli 2012, ketika rezim Syiah Nushairiyah Assad di Suriah menyerahkan kota ke kelompok teror dengan cuma-cuma.

Biadab, Serangan Rezim Syiah Assad Kembali Bunuh Warga Ghouta Timur, 33 Tewas

GHOUTA TIMUR (Jurnalislam.com) – Jumlah korban tewas dalam serangan rezim Syiah Nushairiyah Assad Rabu (7/2/2018) kemarin di daerah pinggiran Damaskus, Ghouta Timur, meningkat menjadi 33 orang, menurut sumber pertahanan sipil Suriah.

Sumber tersebut mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa 13 anak termasuk di antara korban tewas.

Menurut wartawan Anadolu Agency di dekat lokasi kejadian, pasukan rezim Syiah Assad melancarkan serangan darat dan udara intensif di daerah tersebut sejak dini hari.

Langgar Perjanjian, Rezim Syiah Assad Kembali Serang Zone de Eskalasi, 74 Warga Tewas

Sejak Senin total 107 warga sipil terbunuh dalam serangan rezim di wilayah yang terkepung tersebut.

Serangan tersebut dilakukan meski Ghouta Timur berada dalam jaringan zona de-eskalasi dimana tindakan agresi dilarang.

Rumah bagi sekitar 400.000 penduduk, Ghouta Timur tetap berada di bawah pengepungan rezim yang melumpuhkan selama lima tahun terakhir.

PBB Akhirnya Selidiki Serangan Gas Beracun Rezim Assad di Idlib dan Ghouta Timur

Ustadz Farid Okbah: Umat Islam Harus Punya Lembaga Riset

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Yayasan Pesantren Al Islam Bekasi, Ustadz Farid Ahmad Okbah mendorong umat Islam untuk mempunyai lembaga riset sendiri. Hal ini dinilai penting untuk memetakan kekuatan umat menyongsong kepemimpinan nasional pada tahun-tahun mendatang.

“Karena dalam demokrasi itu ada lima unsur kalau ingin menang. Yang pertama adalah lembaga riset untuk memetakan semua keadaan harus ada lembaga riset. Kedua adanya LSM, ketiga media, keempat partai, dan yang kelima logistik,” papar Ustadz Farid dalam Seminar Kepemimpinan Islam di Hotel Sofyan Betawi, Cikini Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Ustadz Farid memaparkan, dalam sebuah negara demokrasi kekuatan itu ada empat, yaitu: kekuatan umat, kekuatan ulama, kekuatan organisasi, dan kekuatan kekuasan. Akan tetapi, lanjutnya, kekuasaan tidak akan terwujud tanpa adanya partai.

“Nah, partai butuh semua kekuatan ini. Karena kita tidak kuat di tiga hal ini maka dimainkan oleh partai-partai non-islam,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, kekuatan itu tidak akan terwujud tanpa adanya lembaga riset. Oleh sebab itu, umat Islam harus memiliki lembaga riset sendiri untuk memetakan keadaan

“Peluang terdekat ini adalah tahun 2018-2019 kita kelola dengan baik, kita uji coba lah disini, tapi di 2024 kita harus menang. Jangan sampai meleset,” tegasnya.

Ketika Ustaz Zulkifli Ali Bicara tentang Politik, Indonesia, hingga Akhir Zaman

KARANGANYAR (Jurnalislam.com)–Beberapa waktu lalu, Jurnalislam.com berkesempatan bertemu dengan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di Ponpes Salman Al Farisi Karanganyar Jawa Tengah. Pria yang dikenal sebagai Ustaz Akhir Zaman ini membincang ihwal politik Islam, keindonesiaan dan juga kondisi masa kini yang disebut sebagai akhir zaman. Berikut petikan wawancara dengan beliau:

Tahun 2018 dan 2019 disebut sebagai tahun politik. Bagiamana kaitannya Islam dan politik?

Islam adalah agama yang kaffah meliputi semua urusan, apalagi ruang lingkup Islam itu mencakup masalah muamalah. Muamalah adalah interaksi manusia dengan sesama manusia. Bila kita lihat lagi, kitab-kitab fikih mazhab apa saja pasti sarat dengan muatan masalah muamalat. Muamalah dalam pernikahan, dalam perekonomian, dalam politik, ini seluruhnya adalah muamat. Maka urusan politik adalah urusan yang tidak boleh dipisahkan dari Islam.’

Tapi kalau kita perhatikan, zaman sekarang orang-orang sedang mencoba untuk menyemarakan sebuah kesan jangan bawa-bawa politik ke wilayah agama atau jangan bawa-bawa gama ke arena politik karena politik itu kotor. Maka perlu diketahui oleh seluruh kaum muslimin bahwa itu adalah pemikiran sekular atau dalam bahasa arabnya disebut ‘almani, pemikiran yang memisahkan antara agama dan politik. Padahal politik adalah ruang lingkup agama jadi tidak boleh dipisahkan.

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang imam sekaligus juga seorang pemimpin dalam urusan kenegaraan (politik). Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengurus seluruh urusan politiknya di masjid, tidak ada istana jaman Rasulullah, tidak ada istana jaman sahabat. Bahkan kita dengar dalam sejarah ketika seorang Yahudi dari Mesir yang mendatangi Khalifah Umar untuk meminta keadilan.

Dia menanyakan dimanakah istana Umar? Semua orang menunjuk ke masjid. Semua urusan politik dan pemerintahan semuanya diatur dari masjid.

Ini maknanya bahwa di masjid dibedah masalah-masalah politik, masalah kenegaraan, masalah pemimpin, siapa yang akan dipilih siapa yang akan dipecat, mengatur strategi perang, segala macam pokoknya diurus di dalam masjid. Maka politik jangan coba-coba dipisahkan dari Islam.

Bagaimana konteks politik Islam di Indonesia?

Adapun konteks 2018-2019, sekarang kita dihadapkan pada keadaan dimana kita masuk ke dalam wilayah mustakrah, artinya terpaksa atau dipaksa. Kalau kita tidak mengambil kavlingan politik ini maka kita akan menjadi pecundang. Maka kita akan terus ditekan, didzalimi, dianiaya, dan tidak akan diberikan hak-hak kita.

Justru kita diupayakan untuk dipadamkan dan dimatikan supaya itu tidak terjadi maka Islam harus memegang peranan yang besar dalam dunia politik. Artinya, Islam harus memimpin, kaum muslimin harus mengambil kembali arena yang selama ini dibiarkan dan diberikan kepada orang-orang fasik, dzalim, munafik dan sekuler untuk mengisi arena itu.

Ini tidak boleh terjadi ke depan. Walaupun dengan menggunakan kapal demokrasi yang sudah jama’ dipahami dalam aqidah ahlusunnah wal jamaah bahwa demokrasi ini adalah bentuk daripada kesyirikan yang nyata, tapi bukan berarti kita akan musyrik kepada Allah. Kita akan pakai kapal itu (demokrasi) untuk menyampaikan kita pada mathlamah kita yaitu kembali mewarisi muka bumi ini dan memimpin dunia ini dengan Syariat Islam.
Kriteria pemimpin yang patut diangkat oleh umat Islam di Indonesia?

Dia wajib seorang muslim ini adalah syarat mutlak. Kemudian laki-laki, dia dikenal sebagai orang yang adil dalam artian dia mempunyai akhlak yang mulia, ibadahnya bagus, keteladanan dalam dirinya nampak, ini yang disebut dengan adil dan dia mempunyai kecintaan yang serius kepada syariat Islam dan kaum muslimin.

Nah ini harus menjadi syarat mutlak, apabila ini sudah ada maka dia harus diprioritaskan diantara kandidat yang lain. Intinya dia yang paling shaleh, yang paling berilmu, yang paling warra. Kemudian dia mengerti tentang fiqhul waqi’ atau realitas terkini, mengerti tentang perkembangan dan tantangan.

Seperti apakah peta perpolitikan di akhir zaman?

Kita akan menjadi pemenang. Saat itu dunia akan terjauh perang, dunia akan penuh diisi dengan kedamaian dan kesejahteraan, melimpahruahnya harta dsb. Kemudian di dalam hadits riwayat Imam Ahmad yang dishahihkan oleh Syeikh Ahmad Syakir bahwa Islam nanti akan memenangkan kembali kekuasaan di muka bumi, berarti ke depan politik pada puncaknya akan kembali kepada pangkuan umat Islam dan ini janji Allah dan RasulNya yang pasti akan terjadi.

Ustadz Farid Okbah Apresiasi Seminar Kepemimpinan Islam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Islamic Centre Al Islam Bekasi, Ustadz Farid Ahmad Okbah mengapresiasi acara Seminar Kepemimpinan Islam yang diinisiasi oleh Jamaah Ansharusy Syariah pada Selasa (6/2/2018) di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat.

“Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa panitia telah berhasil menghadirkan banyak tokoh-tokoh nasional, akademisi dan merancang bersama bagaimana umat Islam ke depan terutama dari sisi kepemimpinan politik,” katanya kepada wartawan di Hotel Sofyan Betawi, Cikini Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2018).

Ustadz Farid mengatakan, kegiatan itu penting dilaksanakan untuk menentukan langkah dan membimbing umat Islam dalam menjalani tahun-tahun politik pada 2018 dan 2019.

“Alhamdulillah dari pemaparan para pemateri sekaligus tanggapan dari peserta, luar biasa. Mereka membuat kesepakatan-kesepakatan ke depan agar umat Islam berperan secara maksimal di dalam memenangkan kepemimpinan umat Islam di 2019,” paparnya.

Ia menilai, perpolitikan umat Islam saat ini masih bergantung pada dominasi asing dan aseng. Oleh sebab itu umat Islam harus berani keluar dari dominasi tersebut dan membuat langkah-langkah mandiri dengan cara memaksimalkan segala potensi yang dimiliki.

“Karena itu peserta seminar bersepakat untuk membuat semacam panduan buat umat Islam dalam membuat langkah-langkah ataupun keputusan-keputusan yang terbaik bagi kepemimpinan umat Islam bersama,” paparnya.

Kebatilan Tidak Akan Hilang Selama Kebenaran Tidak Dilontarkan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kepemimpinan adalah pertarungan abadi antara kebenaran dan kebatilan. Demikian dikatakan Ketua Majelis Syariah Jamaah Ansharusy Syariah Ustadz Fuad Al Hazimi dalam Seminar Kepemimpinan Islam di Hotel Sofyan Betawi Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Ia mengutip perkataan Imam Ghazali dalam kitab Al Iqtishod fil I’tiqod yang mengatakan, agama dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar. Agama adalah landasannya sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak punya dasar pondasi pasti akan rusak dan sesuatu yang tidak dijaga pasti akan hilang.

“Oleh karena itu masalah kepemimpinan ini sangat penting untuk diberikan landasan dan juga dijaga. Sejarah mencatat bagaimana kepemimpinan selalu menjadi satu hal yang diperebutkan oleh yang haq dan yang bathil,” papar Ustadz Fuad.

Ustadz Fuad melanjutkan, Al Qur’an dalam surat Al Israa ayat 81 menyebutkan, “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”.

Ia mengutip penjelasan Syeikh Abu Qatadah Al Filistini mengenai ayat diatas, bahwa kebatilan tidak mempunyai eksistensi seperti halnya kegelapan.

“Ketika haq muncul maka bathil akan sirna. Gelap itu tidak punya eksistensi, maka ketika cahaya muncul gelap akan hilang,” terangnya.

Akan tetapi, untuk melenyapkan kebatilan membutuhkan kekuatan. Ia mengutip surat Al Anbiya ayat 18, “Bahkan Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap.“

“Inilah sifat dasar al haq, yaitu selalu harus dilontarkan. Maka kekuatan itu adalah landasan dari al Ahaq. Oleh karena itu alhaq tidak akan muncul kalau tidak yang melontarkannya. Ketika alhaq dilontarkan albathil akan hancur,” paparnya.

Oleh karena itu, kata dia, Jamaah Ansharusyariah berharap seminar ini bisa melahirkan sebuah konsep tentang teknis “melontarkan alhaq kepada kebatilan’ dengan berbagai konsep baik dengan gerakan Islam yang di dalam parlemen maupun yang diluar.

“Kemudian menghasilkan sebuah sinergi yang kuat sehingga potensi umat Islam tidak habis hanya untuk berbantah-bantahan,” tutupnya.

FUI Desak Bupati Bima Hentikan Pembangunan Pura Ilegal di Kecamatan Tambora

BIMA (Jurnalislam.com) – Forum Umat Islam (FUI) Bima pada Senin (5/2/2018) sowan ke Pemkab Bima untuk menyampaikan keresahan masyarakat tentang pembangunan beberapa Pura di Kecamatan Tamora. Pertemuan berlangsung di kantor Bupati Bima, Asakota, Kota Bima.

Ketua FUI Bima, Ustadz Asikin menjelaskan, persoalan Pura ini adalah persoalan yang paling besar bagi umat Islam di Kabupaten Bima karena di bangun di wilayah yang mayoritas penduduknya muslim.

“Pembangunannya juga adalah ilegal karena tanpa ijin yang jelas. Oleh karena itu kami menganggap persoalan ini harus di tanggapi dengan serius dan tuntas,” kata Ustadz Asikin di Kantor Bupati Bima, Senin (5/2/2018).

Ustadz Asikin mendesak pemerintah Kabupaten Bima agar menjalankan aturan terkait peraturan perundang-undangan tentang izin mendirikan tempat ibadah tanpa memandang bulu dan unsur lain. Karena Pura-pura yang ada di Kecamatan Tambora dinilai cacat hukum terutama pada izin pembangunannya.

“Kalau keputusan dan aturan yang berlaku itu dijalankan maka tidak akan ada aksi protes kami seperti ini. Kami juga akan tetap akan melakukan protes dan aksi seperti ini kalau persoalan ini dibiarkan atau tidak di selesaikan dengan peraturan yang ditetapkan,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Bima Hj Indah Damayanti Putri mengatakan dalam waktu dekat akan mengadakan rapat bersama antara pemerintah daerah dengan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).

“Kami juga akan melibatkan FUI Bima untuk menyelesaikan permasalahan Pura ini, baik yang sudah ada maupun Pura baru yang ingin dibangun,” kata Indah.

Selain itu, Indah juga akan menginstruksikan kepada Camat Kecamatan Tambora agar berkoordinasi dengan Kapolsek dan Danramil setempat untuk memastikan Pura-pura tersebut tidak beroperasi sebelum adanya ijin.

“Terutama berkaitan dengan rumah ibadah,” pungkasnya.

Reporter: Rusdin

Bamsoet Terima Masukan MUI Terkait LGBT, KDRT dan Penistaan Agama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan informasi mengenai pembahasan RUU KUHP sekaligus penyampaian aspirasi dari MUI dan ormas-ormas islam.

“RUU KUHP sangat penting bagi penyelenggaraan negara hukum berdasarkan Pancasila. Karena UU KUHP yang berlaku selama ini adalah peninggalan hukum kolonial Belanda, sebagian besar materinya tidak sesuai dengan kehidupan kita,” ujar Bamsoet dalam pertemuan dengan Pengurus MUI di Gedung Pusat MUI (06/02/18).

Seperti diketahui, UU KUHP yang baru sudah bertahun-tahun dinantikan oleh masyarakat, tetapi baru DPR periode ini yang sungguh-sungguh merealisasikan keinginan tersebut.

Bamsoet menjelaskan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian, khususnya dari kalangan umat Islam, antara lain LGBT, Perzinahan, Penistaan Agama, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

“Terkait LGBT tertuang dalam tindak pidana perbuatan cabul sesama jenis yang diatur dalam Pasal 495 RUU KUHP. Ancaman hukumannya lebih berat dari pengaturan dalam KUHP, dari paling lama 5 tahun menjadi 9 tahun. Semua Fraksi di DPR RI menyetujuinya,” kata Bamsoet.

“Jadi, tidak benar sama sekali kalau ada tuduhan DPR mendukung LGBT. Saya akan mundur sebagai Ketua DPR jika hal itu terjadi. Karena bertentangan dengan ajaran Agama dan moral bangsa.” kata Bamsoet lebih lanjut.

Begitupun dengan Penistaan Agama, Perzinahan dan KDRT, menurut Bamsoet hukumannya sudah terangkum dengan jelas dalam RUU KUHP.

“Saya pastikan RUU KUHP mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Kita tidak memberikan ruang bagi LGBT, Perzinahan, Penistaan Agama, maupun KDRT. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya dan bermoral. Kita punya nilai-nilai luhur dari ajaran budaya dan agama. Kita bukan bangsa barbar yang tak beradab,” jelas Bamsoet.

Bamsoet juga berjanji kepada jajaran pengurus MUI, akan mendorong kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan dan pihak terkait agar MUI bisa menjadi Satuan Kerja (Satker) tersendiri. “Saya akan meminta kepada Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan MUI bisa menjadi Satker sendiri. Karena kita ketahui MUI sangat banyak mengurusi permasalahan umat, sementara anggaran yang didapat jauh dari mencukupi,” tambah Bamsoet.

Hadir dalam acara ini, antara lain Ketua Umum MUI K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Ketua Umum MUI Prof. Dr. Yunhar Ilyas, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, Sekjen MUI Dr. Anwar Abbas. Sedangkan Bamsoet datang didampingi Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad. (*)

Jamaah Ansharusy Syariah Dorong Adanya Sinergitas Gerakan Islam Intra dan Ekstra-Parlemen

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Majelis Syariah Jamaah Ansharusy Syariah, Ustadz Fuad Al Hazimi mengatakan, dinamika perpolitikan Indonesia saat ini memaksa umat Islam untuk terlibat secara aktif. Umat Islam harus memilih seorang pemimpin.

Namun, kata dia, untuk melahirkan sebuah konsep kepemimpinan Islam di Indonesia perlu adanya sinergitas antara gerakan Islam yang berada di dalam (intra) dan di luar (ekstra) parlemen.

“Dua gerakan yang secara pemikiran ideologi maupun langkah seakan-akan dua kutub yang tidak bisa disatukan ini harus bisa menyatu dengan berbagai perbedaan yang ada. Saya yakin ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar,” papar Ustadz Fuad dalam Seminar Kepemimpinan Islam di Hotel Sofyan Betawi Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Ustadz Fuad menjelaskan, umat Islam harus mengakui peran serta gerakan Islam di dalam maupun di luar parlemen karena keduanya telah sama-sama berjuang untuk kemaslahatan kaum muslimin di Indonesia.

Ia mencontohkan, RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) merupakan salah satu hasil perjuangan gerakan-gerakan Islam intra-parlemen yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh gerakan Islam di luar parlemen.

“Bahkan gerakan 212 yang merupakan gerakan di luar parlemen pun juga karena dukungan dari dalam parlemen baik moral maupun material itu menjadi gerakan yang massif,” paparnya.

Ustad Fuad berharap Seminar Kepemimpinan Islam ini dapat menghasilkan sebuah formula untuk mensinergikan gerakan-gerakan Islam intra parlemen dan ekstra parlemen.

“Karena Jamaah Ansharusy Syariah sendiri adalah sebuah gerakan harakah Islam yang memilih untuk tidak berada di dalam parlemen yang mengusung prinsip dakwah wal jihad itu bisa juga bersinergi dengan ormas maupun gerakan yang berada di dalam parlemen,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ustadz Fuad menjelaskan, kepemimpinan adalah sebuah pertarungan abadi antara haq dan bathil. Oleh sebab itu, masalah kepemimpinan ini sangat penting untuk diberikan landasan dan juga diberikan penjagaan.